Connect with us

NEWS

9 Poin SE 17/2021 Bupati Badung tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pengendalian Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta

Badung, baliilu.com – Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, Bupati Badung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Badung.

Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Badung Made Suardita Sabtu (9/1) lalu menyampaikan bahwa Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati Giri Prasta tertanggal 8 Januari 2021 ini ditujukan kepada para kepala perangkat daerah, para camat, para kepala perumda, para lurah dan perbekel serta para bandesa adat se-Kabupaten Badung.

Dalam Surat Edaran tersebut Bupati Giri Prasta menyampaikan ada sembilan poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Di antaranya yang pertama, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/online (di rumah). Kedua, membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 s/d 21.00 Wita.

Selanjutnya yang ketiga, untuk jam operasional pasar rakyat dan sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan poin 2. Yang keempat mewajibkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum untuk memperketat  protokol kesehatan, tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan “No Mask No Service” (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya. Yang kelima, pelanggaran terhadap point 2 dan 4 dapat dikenakan sanksi ringan, menengah sampai dengan pencabutan izin usaha. Keenam, melakukan penguatan pengujian/testing berupa pemeriksaan rapid test secara random di tempat-tempat publik termasuk juga kepada para WNA.

Lalu yang ketujuh, kecamatan, desa/kelurahan dan desa adat agar mengaktifkan kembali posko satgas Covid-19 di wilayah masing-masing untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penegakan hukum dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri.

Baca Juga  Terima Kunker DJSN, Gubernur Koster Beri beberapa Masukan

Berikutnya yang kedelapan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh desa/kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh desa, kelurahan bersama satgas gotong-royong desa adat setempat melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan. Sedangkan yang kesembilan menegaskan Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Badung. (bt)

NEWS

Update Covid-19 (18/1) di Bali, Pasien Sembuh Melonjak 251 Orang

Published

on

By

Denpasar, baliilu.com – Perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per hari ini mencatat pertambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 238 orang (196 orang melalui transmisi lokal dan 42 PPDN), pasien sembuh melonjak sebanyak 251 orang, dan 4 orang meninggal dunia.

Jumlah kasus secara kumulatif sebagai berikut. Terkonfirmasi positif 21.682 orang, sembuh 18.706 orang (86,27%), dan meninggal dunia 595 orang (2,74%). Kasus aktif per hari ini menjadi 2.381 orang (10,98%).

Mengawali tahun 2021, Gubernur Bali kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 pada tanggal 6 Januari 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

SE ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga menekankan kembali Pergub No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang Sanksi Administratif bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Besaran denda yang diterapkan adalah Rp 100.000 bagi perorangan, dan Rp 1.000.000 bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

Dukungan sepenuh hati dari masyarakat tentunya sangat dibutuhkan untuk memutus penyebaran Covid-19 yang semakin masif di tahun 2021 ini. Tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan kapan pun dan dimana pun.(gs)

Baca Juga  Tangkal Banjir Jelang Musim Hujan, Jalan Raya Bedulu Ditutup Sehari Rabu Ini
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Instruksikan Perbaikan Sarana Penghubung yang Rusak Akibat Banjir di Kalsel

Published

on

By

Presiden Joko Widodo meninjau Jembatan Mataraman yang putus. (Foto: Lukas)

Banjar, baliilu.com – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani kerusakan sejumlah sarana penghubung yang rusak karena bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya ialah Jembatan Mataraman. Rusaknya jembatan tersebut menyebabkan akses jalan nasional di Kalimantan Selatan menjadi terputus.

“Saya ingin memastikan ke lapangan, yang pertama mengenai kerusakan infrastruktur yang memang terjadi. Ada beberapa jembatan yang runtuh, seperti kita lihat di belakang ini. Tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu,” ujar Presiden saat meninjau Jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada Senin, 18 Januari 2021.

Sementara yang berkaitan dengan evakuasi warga terdampak, dalam peninjauan kali ini Kepala Negara mendapati bahwa proses evakuasi di lapangan telah tertangani dengan baik. Selanjutnya, Presiden menitikberatkan pada ketersediaan logistik dan kebutuhan lain bagi para pengungsi yang berada di pengungsian.

“Ini yang penting karena hampir 20 ribu masyarakat berada di dalam pengungsian. Kekurangan-kekurangan yang ada nanti bisa dibantu dari pemerintah pusat selain dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” tuturnya.

Untuk diketahui, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir sepuluh hari secara berturut-turut menyebabkan Sungai Barito yang biasanya menampung kurang lebih 230 juta meter kubik air kini menghadapi lonjakan debit air secara signifikan. Hal itu diperkirakan memicu banjir yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan dukacita bagi para korban sekaligus mendoakan ketabahan bagi para keluarga yang ditinggalkan.

“Saya ingin menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal di musibah banjir di Kalimantan Selatan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan keikhlasan,” tandasnya. (gs)

Baca Juga  Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda

Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Jokowi Tinjau Sarana Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Banjar

Published

on

By

Presiden Jokowi tinjau sarana terdampak bencana banjir di Kabupaten Banjar bagikan makanan siap saji. (Foto: Lukas)

Banjar, baliili.com – Di tengah guyuran hujan, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana banjir di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, 18 Januari 2021.

Di lokasi tersebut, Kepala Negara menyaksikan kondisi lokasi yang hingga kini masih terjebak banjir. Kepala Negara tampak memberikan instruksi kepada jajaran terkait yang di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dari atas Jembatan Pekauman.

Dalam kesempatan tersebut, tampak pula Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Bupati Banjar Khalilurrahman yang turut serta dalam peninjauan.

Di sela peninjauan, Presiden turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak.

Sebelum keberangkatan menuju Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana kali ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Selain itu, Presiden juga akan memeriksa apakah keperluan warga terdampak yang kini berada di lokasi pengungsian telah terpenuhi.

“Sarana yang terdampak (bencana) akan ditinjau Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera menindaklanjuti. Kebutuhan lainnya yang diperlukan warga juga akan diperhatikan oleh Bapak Presiden,” tuturnya. (gs)

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Dukung Digitalisasi Sistem Pengawasan Dana Desa
Lanjutkan Membaca