Bank Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 secara hybrid pada 30 November 2022. Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati bersama Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho foto bersma usai menerima penghargaan. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Pada 30 November 2022, Bank Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 secara hybrid. Forum PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI.
Forum PTBI 2022 dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Pimpinan dan Anggota DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, para Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, media nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga mengikuti rangkaian PTBI melalui siaran langsung pada kanal media sosial Bank Indonesia, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5 – 5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7 – 5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.
Bauran kebjakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat melaksanakan PTBI Provinsi Bali 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. (Foto: ist)
Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut berpesan bahwa, ke depan, kondisi global masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. “Pada tahun 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme,” tambah Presiden Joko Widodo.
Dalam melakukan perumusan kebijakan, sinergi fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar kebijakan ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Bank Indonesia juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2022 kepada 58 mitra strategis yang berasal dari kalangan perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi atas dukungannya dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sepanjang tahun 2022. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Pada kesempatan tersebut, Bali berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dari Bank Indonesia dalam ajang BI Award 2022. Tiga penghargaan yang berhasil diraih adalah kepada Pemerintah Provinsi Bali pada kategori pemerintah provinsi dengan implementasi QRIS terbaik di wilayah Balinusra, penghargaan kepada Bank BPD Bali pada kategori peserta inovasi digital sistem pembayaran (BI-FAST) terbaik di KBMI 1 & 2, dan penghargaan kepada Montana Del Café pada kategori Merchant QRIS Usaha Mikro dan Kecil Terbaik di Wilayah Indonesia Tengah.
Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, Direktur Utama BPD Bali, Nyoman Sudharma dan Owner dari Montana Del Cafe, Drs. I Nyoman S. Suryawa, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.
Pencapaian pada ajang BI Award 2022 tersebut tidak lepas dari akselerasi digitalisasi khususnya pada sistem pembayaran yang diadopsi dengan sangat cepat di Bali khususnya pada penggunaan QRIS yang masif. Dari sisi supply, jumlah merchant yang menyediakan opsi pembayaran QRIS di Bali pada akhir Oktober 2022 tercatat sebanyak 544.809 merchant atau tumbuh 53% (yoy). Sementara dari sisi demand, jumlah jumlah pengguna atau user QRIS di Bali telah tercatat sebanyak 609.343 user atau tumbuh 197% (ytd). Hal tersebut menjadikan Provinsi Bali secara nasional menduduki peringkat 9 (jumlah pengguna QRIS terbanyak) dan peringkat 2 (pencapaian target pengguna baru QRIS tahun 2022 tertinggi yaitu sebesar 159%).
Pada saat yang bersamaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga melaksanakan PTBI Provinsi Bali 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Bupati Jembrana, Pj Bupati Buleleng, Kepala Regional 8 OJK Bali dan Nusra, dan Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, serta stakeholders Bank Indonesia Provinsi Bali.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Agung Diah Utari menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi Bali 2022 di mana perekonomian triwulan III mencapai 8,09% (yoy). Hal ini salah satunya ditopang oleh peningkatan kinerja lapangan usaha, seperti akmamin yang meningkat seiring kenaikan wisatawan ke Bali di tengah momentum libur musim panas. Namun, terdapat scarring effect pariwisata yang perlu diwaspadai, yaitu (1) penurunan kualitas SDM, (2) gangguan supply chain, (3) penurunan kualitas fisik, serta (4) sulitnya akses kredit. Hal lain yang juga perlu diwaspadai adalah tingkat inflasi Bali yang pada bulan Oktober 2022 mencapai 6,99% (yoy).
Utari menyampaikan bahwa ke depan, Bali perlu melakukan penguatan dan pengembangan wisata potensial (MICE, wisata bahari, wellness tourism, dst), digitalisasi & on boarding UMKM, penguatan ketahanan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, dan inovasi pembiayaan dan kemudahan investasi. Untuk jangka panjang, Bali juga perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan penguatan quality tourism.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. (Foto: ist)
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan arah pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali melalui ekonomi Kerthi Bali. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Bali 2023 adalah pada bidang (1) sandang, pangan, dan papan, (2) kesehatan dan pendidikan, (3) jaminan sosial dan ketenagakerjaan, (4) adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta (5) pariwisata. Strategi jangka pendek pemulihan perekonomian Bali adalah dengan melakukan reaktivasi destinasi wisata Bali dan ekonomi non-pariwisata. Sementara, strategi jangka menengah adalah melalui transformasi sektor pariwisata & diversifikasi ekonomi melalui 6 (enam) strategi utama, yaitu (1) Bali Sehat dan Pintar, (2) Bali Produktif, (3) Bali Smart Island, (4) Bali Hijau, (5) Bali Terintegrasi, dan (6) Bali Kondusif dan Berintegritas.
Pada kesempatan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga memberikan 9 (sembilan) apresiasi Bali Kertha Bhuwana kepada mitra strategis Bank Indonesia yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan Bank Indonesia di Provinsi Bali. (gs/bi)
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu sebagai bahan penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.
Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Gubernur Koster juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam penyempurnaan regulasi, Gubernur Koster mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu diperlukan agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.
Gubernur Koster berharap perubahan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Penyempurnaan sistem pemilu juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi dalam penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu. Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi di DPR RI.
Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas. Berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara mendalam agar perubahan aturan mampu menjawab persoalan mendasar serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.
Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, dan kebutuhan membangun sistem kepartaian serta pemerintahan yang efektif.
Selain sistem dan mekanisme pemilu, Aria Bima menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum pemilu. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi guna memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.
Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyesuaian regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.
Universitas Udayana menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.
Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.
KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. KPU Bali juga menyoroti pentingnya penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.
Bawaslu Provinsi Bali menyoroti sejumlah tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu di daerah. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas. (gs/bi)
BUKA SEMINAR: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong kalangan akademisi dan peneliti untuk menghasilkan riset yang aplikatif serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Koster menilai Unud sebagai salah satu perguruan tinggi kebanggaan Bali memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Ia berharap penelitian yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan akademik, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Selain untuk memenuhi persyaratan akademik, saya berharap berbagai riset yang dikerjakan juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan Daerah Bali. Untuk itu, silakan berkoordinasi dengan Badan Riset,” ujarnya.
Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah menjalin kerja sama dengan akademisi Unud, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam mendukung sejumlah program strategis. Dua di antaranya adalah pembangunan Turyapada Tower dan pengembangan Keyboard Aksara Bali yang melibatkan kontribusi teknis akademisi Unud. Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan riset tematik yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang dirancang sebagai langkah memperkuat struktur perekonomian Bali setelah pandemi Covid-19. Transformasi tersebut diarahkan pada pengembangan enam sektor unggulan, meliputi pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya dengan jenama Bali, penguatan IKM, UMKM, dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa Ekonomi Kerthi Bali dikembangkan dengan sembilan karakter utama, yakni harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, karakter tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan perekonomian Bali yang lebih tangguh, mandiri, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pariwisata.
Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Bali. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah penataan, termasuk penertiban pemasaran akomodasi wisata melalui platform agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi Bali.
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa sebelumnya sejumlah platform OTA memasarkan vila yang tidak memiliki izin. Kondisi tersebut dinilainya merugikan pelaku usaha akomodasi yang telah memenuhi ketentuan. “Sebelumnya mereka dengan bebas memasarkan vila tak berizin, lalu saya panggil dan ternyata rata-rata kantor pusatnya di Singapura. Ini sangat merugikan, ibarat petani yang tak punya lahan, tak mencangkul, memupuk, tetapi tiba-tiba mau memanen,” ungkapnya. Ia menyebut langkah penertiban tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel.
Selain penataan akomodasi, Gubernur Koster juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengendalikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didahului dengan kajian mendalam mengenai kapasitas dan daya dukung Bali agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya.
“Seperti di Bhutan, jumlahnya dibatasi. Saya kira, kita akan mengarah ke situ. Kita akan lakukan kajian, berapa angka kunjungan wisman yang paling optimal sesuai dengan kapasitas dan daya dukung Bali,” jelasnya.
Berkaitan dengan implementasi Ekonomi Kerthi Bali, Gubernur Koster secara khusus mengharapkan dukungan akademisi Unud untuk melakukan penelitian secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal Bali. “Ini adalah kekuatan kita di Bali. Kalau kita jaga dan berdayakan sebagai sumber kehidupan masyarakat, Bali akan menjadi luar biasa,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza, yang tampil sebagai pembicara dengan materi bertema “Transformasi UMKM dalam Mendukung Ekonomi Hijau”, menekankan pentingnya peran riset dan teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurutnya, tanpa dukungan inovasi teknologi, pelaku UMKM akan sulit meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar.
Helvi mendorong para peneliti untuk menghasilkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Ia menekankan tiga hal penting dalam pengembangan riset, yakni menjadikan tantangan UMKM sebagai dasar penelitian, menerapkan prinsip sederhana, terjangkau, dan terukur, serta mendorong hilirisasi hasil riset melalui kolaborasi dengan pelaku usaha.
“Ukuran kehebatan riset bukan berapa kali ia dikutip, tetapi berapa banyak pelaku UMKM yang tumbuh dan berkembang karenanya,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Rektor Unud Prof. I Ketut Sudarsana menekankan pentingnya menjadikan dampak dan kebermanfaatan sebagai indikator keberhasilan penelitian. Ia berharap seluruh kegiatan riset yang dilakukan kalangan akademisi tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
“Bukan seberapa banyak penelitian yang kita lakukan, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Unud I Gede Hendrawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Senastek ke-13 Tahun 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 1.072 peserta. Mengusung tema “From Research to Market: Inovasi Teknologi untuk Kemandirian Bangsa”, kegiatan tersebut mencakup seminar penelitian, business talk, pameran produk inovasi, serta klinik konsultasi hak kekayaan intelektual (HKI).
Melalui penyelenggaraan Senastek 2026, Unud berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong hilirisasi hasil penelitian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan inovasi teknologi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, mendorong penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali guna meningkatkan konektivitas dan kunjungan wisatawan dari Qatar serta kawasan Timur Tengah. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Qatar menilai Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional yang diminati masyarakat Qatar dan kawasan Timur Tengah. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Ia juga mengapresiasi keharmonisan kehidupan masyarakat Bali yang tetap menjaga adat dan tradisi di tengah perkembangan pariwisata internasional.
Dubes Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengungkapkan bahwa besarnya minat masyarakat Qatar untuk berkunjung ke Bali perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas penerbangan. Ia menilai fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat baik, meskipun terdapat masukan dari masyarakat Qatar mengenai kepadatan bandara. Oleh karena itu, ia mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali.
“Kita harus menambah penerbangan langsung Qatar Airways ke Bali. Mungkin bisa tambah dua sampai tiga penerbangan lagi sehari,” ujarnya.
Terkait usulan tersebut, Dubes Qatar menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan berencana melanjutkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, peningkatan konektivitas udara tidak hanya penting untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisatawan, tetapi juga berpotensi memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama antara Qatar dan Bali.
Selain membahas sektor pariwisata, Dubes Qatar menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus mengenal lebih dekat kepemimpinan Gubernur Koster dan perkembangan Bali. Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan salah satu harapan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, yang memiliki hubungan baik dengannya.
“Saya akan mengabari Ibu Megawati bahwa saya sudah bertemu dengan Bapak Gubernur,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Dubes Qatar turut mengundang Gubernur Koster untuk menghadiri peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap momentum tersebut dapat semakin mempererat komunikasi dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, ia menyinggung rencana penyelenggaraan Forum Asian Investment di Bali pada Desember mendatang sebagai salah satu peluang memperkuat jejaring investasi dan kerja sama internasional.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik komitmen Dubes Qatar dalam memperkuat hubungan kedua pihak. Koster juga merespons positif usulan penambahan penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali. Ia berharap peningkatan konektivitas udara dapat mendukung pertumbuhan pariwisata sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.
Gubernur Koster juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri undangan peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang, khususnya pariwisata dan ekonomi.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan serta diakhiri dengan pertukaran cenderamata. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyerahkan kain endek khas Bali kepada Dubes Qatar sebagai simbol persahabatan sekaligus upaya memperkenalkan kekayaan warisan budaya dan produk kerajinan tradisional Bali kepada masyarakat internasional. (gs/bi)