Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wagub Cok Ace Terima Kunjungan Komisi X DPR RI

Pemprov Bali Hadirkan Komponen Terkait di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bidang Pemuda dan Olahraga serta Perpustakaan

Loading

BALIILU Tayang

:

wagub cok ace
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) tukar menukar cinderamata usai menerima rombongan Komisi X DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Jumat (17/2/2023). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menerima rombongan Komisi X DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Jumat (17/2/2023). Rombongan Komisi X yang dipimpin Agustina Wilujeng Pramestuti diterima di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Sesuai dengan lingkup tugas Komisi X DPR RI, dalam pertemuan itu Pemprov Bali menghadirkan komponen terkait di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, bidang pemuda dan olahraga serta perpustakaan.

Wagub Cok Ace dalam sambutan singkatnya menyampaikan apresiasi atas kunjungan rombongan Komisi X DPR RI ke Daerah Bali. Menurutnya, kunjungan kerja dalam masa reses ini memiliki makna yang sangat strategis. Karena kegiatan ini menjadi media komunikasi bagi jajaran Komisi X DPR RI untuk menggali masukan dari pemangku kepentingan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, bidang pemuda dan olahraga serta perpustakaan.

“Semoga kegiatan ini menjadi media komunikasi efektif antara Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat melalui DPR RI,” ujarnya.

Terkait dengan lingkup tugas Komisi X, Wagub Cok Ace yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali menyampaikan bahwa Pemprov Bali senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, bidang pemuda dan olahraga serta perpustakaan. Namun ia menyadari, dalam pelaksanaannya masih muncul sejumlah persoalan, khususnya yang menyangkut implementasi regulasi pusat di daerah yang masih membutuhkan evaluasi dan penyesuaian. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh stakeholder yang hadir dalam pertemuan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan masukan kepada jajaran Komisi X DPR RI.

Baca Juga  Hadiri Talkshow Digital Currency, Wagub Cok Ace Tekankan Teknologi bukan Sebuah Ancaman Melainkan Tantangan

“Saya berharap, kegiatan ini dapat merumuskan kerja sama yang efektif yang membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” cetusnya.

Sementara itu, Agustina Wilujeng Pramestuti selaku pimpinan rombongan menyampaikan bahwa Bali mendapat perhatian komisinya karena sektor pariwisata menjadi lingkup kerja Komisi X DPR RI. Guna mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata, saat ini Komisi X DPR RI tengah menggodok RUU Kepariwisataan yang merupakan revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2009.

Menurutnya, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, Bali sangat berkepentingan dengan RUU ini. Oleh sebab itu, ia sangat berharap masukan dari stakeholder pariwisata untuk penyempurnaan draft RUU. “Indonesia harus bergegas karena negara-negara lain sedang berpacu membenahi sektor pariwisata,” ujar perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini. Salah satu point penting dari revisi UU ini adalah perjuangan untuk menjadikan kepariwisataan menjadi urusan wajib. Karena dengan menjadi urusan wajib, sektor pariwisata akan memperoleh perhatian lebih besar khususnya dalam kaitan dengan alokasi anggaran.

Pada bagian lain, Agustina juga menyinggung keberadaan perpustakaan. Ia berharap, perpustakaan mengadopsi kemajuan teknologi dan tak hanya fokus pada kegiatan mengoleksi buku. “Perpustakaan harus menjadi tempat transfer knowledge dan terkoneksi dengan sektor lain. Perpustakaan bukan hanya menarik orang untuk membaca, tapi mampu menggerakkan mereka untuk mengimplementasikan apa yang diperoleh dari bacaan, itulah prinsip literasi,” tuturnya.

Pada sesi diskusi, banyak mengemuka aspirasi menyangkut persoalan di bidang pendidikan. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali menyampaikan sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi sekolah swasta. Persoalan itu antara lain makin berkurangnya jumlah siswa karena pemerintah terus membangun sekolah baru. Untuk itu, BMPS berharap pemerintah mengevaluasi pembangunan sekolah baru dan memberi perhatian pada keberadaan sekolah swasta agar tetap bisa bertahan. Selain itu, BMPS juga minta kajian terkait pengangkatan guru berstatus PPPK agar bisa ditempatkan di sekolah swasta. Seluruh masukan dan aspirasi tersebut juga disampaikan secara tertulis dan akan menjadi bahan evaluasi dari Komisi X DPR RI. Acara diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata. (gs/bi)

Baca Juga  Gugur Saat Perang Puputan Klungkung, Ida Dewa Agung Jambe Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Apresiasi Dipilihnya Bali Sebagai Tuan Rumah Reformasi Birokrasi XPerience

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  Pemprov Bali Bantu Pulangkan WNI dari Timur Tengah

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  Pemprov Bali Bantu Pulangkan WNI dari Timur Tengah

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca