Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Polisi Sahabat Sekolah, Kapolsek Payangan Sambangi SDN 4 Puhu

BALIILU Tayang

:

kapolsek payangan
BINLUH: Kapolsek Payangan AKP I Nengah Sona, S.H. saat memimpin langsung kegiatan Binluh terkait dengan Program ‘’Polisi Sahabat Sekolah’’ bertempat di SDN 4 Puhu, Banjar Semaon Dusun Puhu Kecamatan Payangan, Gianyar pada Senin (15/5/2023). (Foto: ist)

Gianyar, baliilu.com – Kapolsek Payangan AKP I Nengah Sona, S.H. memimpin langsung kegiatan Binluh terkait dengan Program ‘’Polisi Sahabat Sekolah’’ bertempat di SDN 4 Puhu, Banjar Semaon Dusun Puhu Kecamatan Payangan, Gianyar pada Senin (15/5/2023).

Kunjungan Kapolsek Payangan diterima oleh Kepala Sekolah SDN 4 Puhu, I Nyoman Srinata, S.P.d, dan para guru. Selanjutnya Kapolsek Payangan langsung bertatap muka dengan siswa-siswi SDN 4 Puhu.

Kunjungan Kapolsek Payangan Nengah Sona untuk memberikan penyuluhan terkait dengan bullying kepada siswa sesuai dengan Program Polisi Sahabat Sekolah. Pihaknya menyampaikan bahwa bullying (perundungan) tidak boleh dilakukan karena bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman sehingga dapat menurunkan mental anak dan berdampak buruk bagi anak.

Pada kesempatan tersebut Kapolsek Payangan Nengah Sona memberikan buku tulis kepada para siswa yang mau menjawab pertanyaan. Kapolsek juga memberikan sedikit pemahaman dalam berlalulintas kepada Siswa SDN 4 Puhu yang berangkat ke sekolah dengan menaiki sepeda gayung.

Respon yang sangat baik dan ucapan terima kasih dari kepala sekolah, para guru serta siswa SDN 4 Desa Puhu Kecamatan Payangan atas kehadiran Kapolsek Payangan dalam memberikan pesan-pesan terkait dengan bullying dan pemahaman dalam berlalulintas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Polsek Blahbatuh Giatkan Polisi Sahabat Sekolah, Edukasi Cegah Bullying

NEWS

Bupati Adi Arnawa Buka Pena Fest II Tahun 2026

Dorong Ekonomi Kreatif dan Wisata Otentik Desa Penarungan

Loading

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa membuka Pena Fest II Tahun 2026 di Lapangan Pratu Pekak Rawig, Desa Penarungan, Mengwi
BUKA PENA FEST: Bupati Wayan Adi Arnawa saat membuka secara resmi Penarungan Festival (Pena Fest) II Tahun 2026 di Lapangan Pratu Pekak Rawig, Desa Penarungan, Mengwi, Jumat (20/11). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka secara resmi Penarungan Festival (Pena Fest) II Tahun 2026 bertema “Sejuta Rasa Sejuta Cerita” di Lapangan Pratu Pekak Rawig, Desa Penarungan, Mengwi, Jumat (20/11). Pembukaan ditandai dengan Bupati menarikan Tapel Barong Ket serta menyerahkan bantuan dana motivasi sebesar Rp 20 juta.

Turut hadir Anggota DPRD Badung I Made Yudana dan Putu Sika Adi Putra, Kadis Pariwisata Badung, Camat Mengwi beserta Tripika, Perbekel Penarungan, Bendesa Adat Penarungan, Bendesa Adat Cemenggon, serta tokoh masyarakat.

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi sinergi seluruh elemen desa dalam menjaga konsistensi festival ini sebagai bukti perkembangan desa wisata kategori maju. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi konsistensi Desa Penarungan. Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga ruang untuk menampilkan jati diri, karakter, seni budaya, serta potensi UMKM lokal,” ujarnya.

Pemkab Badung berkomitmen mendukung pengembangan wisata lokal melalui rencana pembangunan Taman Kota Bung Karno yang diawali prioritas infrastruktur. “Jika tidak ada halangan, kami akan membangun akses jalan menuju Penarungan selebar 30 meter agar jauh lebih memadai dan representatif. Dengan begitu, status Penarungan sebagai desa wisata maju yang telah diakui di tingkat nasional dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tegasnya.

Ketua Panitia Pena Fest II, I Nyoman Yudana, melaporkan festival ini merupakan bagian dari penataan destinasi seperti Taman Beji Paluh, Pancoran Solas, jogging track, hingga lazy river tubing.

“Pena Fest hadir sebagai wadah untuk mempertemukan seluruh potensi desa dalam satu pengalaman yang utuh bagi pengunjung, sekaligus menjadi ruang promosi pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal,” ungkapnya.

Baca Juga  Dukung Ketahanan Pangan, Kapolsek Payangan Interaksi dengan Petani Subak Kembang Kuning

Selama tiga hari, panitia menargetkan 10.000 pengunjung dengan proyeksi perputaran ekonomi mencapai Rp 1,6 miliar. Sebanyak 87 persen anggaran pemerintah dialokasikan untuk melibatkan vendor, pekerja, seniman, hingga UMKM lokal, serta mendatangkan musisi luar desa guna menarik pengunjung agar omzet warga meningkat dan pariwisata berkelanjutan semakin dikenal luas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

TP PKK dan Dinas Pertanian Badung Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Orientasi Lapangan

Published

on

By

Ketua TP PKK Badung Rasniathi Adi Arnawa memimpin rombongan orientasi lapangan ke AEW Ragunan, Jakarta
ORIENTASI LAPANGAN: Ketua TP PKK Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa memimpin rombongan melaksanakan Orientasi Lapangan ke Agro Edu Wisata (AEW) Ragunan serta RT Kreatif Malaka Jaya, Jakarta, Kamis (19/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melaksanakan Orientasi Lapangan ke Agro Edu Wisata (AEW) Ragunan serta RT Kreatif Malaka Jaya, Jakarta, Kamis (19/11). Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lingkungan dan ketahanan pangan keluarga.

Rombongan dipimpin langsung Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung, Ketua Forum Perbekel, para Perbekel, serta Ketua TP. PKK Desa se-Kabupaten Badung beserta jajaran.

Kunjungan ini diarahkan untuk menggali berbagai inovasi dan praktik baik dalam mengembangkan lingkungan permukiman yang produktif dan kreatif. Pada lokasi pertama, AEW Ragunan, Jakarta Selatan, rombongan diterima Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ridho Yudyantoro, bersama perwakilan BRMP Jakarta, Lukman Hakim, dan pengelola AEW Ragunan, Erik Prayoga.

Di kawasan ini, rombongan mempelajari integrasi sektor pertanian dengan edukasi dan rekreasi, mulai dari pemanfaatan lahan hingga budidaya tanaman. Konsep tersebut dinilai potensial diadaptasi sesuai kondisi lahan, sumber daya, serta karakteristik masing-masing desa di Kabupaten Badung.

Selanjutnya, rombongan meninjau RT Kreatif Malaka Jaya, Jakarta Timur, dan diterima Bapak Taufiq. Di lokasi ini, rombongan melihat langsung kreativitas dan partisipasi warga dalam menata permukiman yang bersih, tertata, produktif, dan memiliki nilai tambah.

Rasniathi Adi Arnawa menilai keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. “Melalui kunjungan ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana masyarakat di Malaka Jaya membangun kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan. Harapan kami, apa yang kami lihat dan pelajari di sini nantinya dapat menjadi inspirasi untuk dikembangkan di Kabupaten Badung. Kami ingin mengajak masyarakat Badung agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama memanfaatkan potensi lingkungan di sekitarnya menjadi sesuatu yang produktif dan bernilai manfaat,” ungkapnya.

Baca Juga  Polsek Payangan Gelar Bakti Sosial, Tambal Jalan Berlubang di Jalur Payangan - Kintamani Jelang Mudik Lebaran 2025

Ia mengajak seluruh Perbekel dan Ketua TP PKK Desa menjadi penggerak di wilayah masing-masing agar hasil kunjungan ditindaklanjuti lewat aksi nyata, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan mengoptimalkan lahan pekarangan demi terwujudnya permukiman sehat, mandiri, dan bernilai ekonomi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Terima Kunjungan Panja Komisi II DPR RI, Bahas Penyempurnaan Sistem Pemilu

Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat dan Kualitas Demokrasi, Masukan Akademisi, KPU, dan Bawaslu Bali Jadi Bahan Penyusunan Perubahan Regulasi Pemilu

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu sebagai bahan penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Koster juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam penyempurnaan regulasi, Gubernur Koster mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu diperlukan agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Gubernur Koster berharap perubahan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Penyempurnaan sistem pemilu juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi dalam penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu. Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi di DPR RI.

Baca Juga  Kapolsek Payangan Salurkan Bantuan Pupuk di Buahan Kaja

Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas. Berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara mendalam agar perubahan aturan mampu menjawab persoalan mendasar serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, dan kebutuhan membangun sistem kepartaian serta pemerintahan yang efektif.

Selain sistem dan mekanisme pemilu, Aria Bima menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum pemilu. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi guna memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyesuaian regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

Baca Juga  Polsek Payangan Gelar Bakti Sosial, Tambal Jalan Berlubang di Jalur Payangan - Kintamani Jelang Mudik Lebaran 2025

KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. KPU Bali juga menyoroti pentingnya penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.

Bawaslu Provinsi Bali menyoroti sejumlah tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu di daerah. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca