Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Lestarikan Warisan Leluhur, Ny. Putri Koster Ajak Masyarakat Bali Jangan Malu Gunakan Pengobatan Tradisional

Ny. Putri Koster Jadi Narasumber Dialog Khusus ‘‘Pelayanan Kesehatan Tradisional‘‘ di INews TV

Loading

BALIILU Tayang

:

ny koster
NARASUMBER: Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster saat menjadi narasumber dalam Dialog Khusus bertempat di INews TV, Senin (22/5/2023). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster berkesempatan menjadi narasumber bersama dengan Koordinator Pokli Pembangunan Provinsi Bali Prof. I Made Damriyasa dan Pokli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja Prof. I Made Agus Gelgel Wirasuta dalam Dialog Khusus ‘’44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru’’ dengan tema ‘’Pelayanan Kesehatan Tradisional’’ bertempat di Studio INews Bali, Denpasar, pada Senin (22/5/2023).

Dalam acara yang dipandu oleh Trya Wahyuda, wanita yang akrab disapa Bunda Putri itu mengatakan bahwa para penglingsir dan leluhur Bali sudah mewariskan kearifan lokal terutama pengobatan tradisional atau usadha. Menurutnya sudah sepantasnya masyarakat Bali mulai menggunakannya dan melestarikan sebagai sebuah pengobatan alternatif yang bergandengan dengan pengobatan medis juga.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace sudah mengeluarkan Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dimana sudah terkandung sistem, fasilitasi dan pemasarannya. “Sehingga TP PKK Provinsi Bali sebagai partner pemerintah berkewajiban untuk menyosialisasikan program tersebut hingga ke tingkat unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga,” ujarnya. Ia mengatakan TP PKK juga mempunyai program berupa aksi sosial yaitu terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mereka.

Di samping itu, Bunda Putri menambahkan bahwa TP PKK Provinsi Bali mempunyai program bernama HATINYA PKK untuk menanam halaman rumah dengan tanaman yang berguna. Sehingga, wanita yang juga dikenal sebagai seniman serba bisa itu berharap kedua program tersebut bisa digabungkan. “Jadi masyarakat Bali bisa menanam jenis tanaman obat di samping bumbu dapur. Bayangkan jika satu desa saja yang melakukan program tersebut, maka bisa menjadi pemasok tanaman obat untuk obat tradisional,” imbuhnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Bali Soroti Aset Pemprov Bali Buat ICCB Renon Mangkrak 22 Tahun

Terakhir, ia berharap agar seluruh masyarakat Bali bisa mendukung program tersebut. “Pemerintah sudah siapkan relnya, berupa regulasi, fasilitas hingga pemasaran, yuk kita jalan bersama untuk melestarikan warisan para leluhur,” tandasnya sembari mengajak masyarakat Bali jangan malu menggunakan pengobatan tradisional.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, I Made Damriyasa mengatakan mempromosikan kesehatan tradisional Bali penting disampaikan dalam mencapai visi Bali Era Baru melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali di tengah masyarakat Bali hingga keluar negeri. Pada prinsipnya ada tiga unsur utama yang harus dijaga keharmonisan, yakni alam, manusia dan kebudayaan.

ny koster
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster foto bersama usai menjadi narasumber dalam Dialog Khusus bertempat di INews TV, Senin (22/5/2023). (Foto: ist)

Menurutnya dari 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru, tujuh belas (17) diantaranya untuk adat, seni dan budaya sementara sisanya berkaitan dengan kehidupan manusianya. Salah satunya adalah kesehatan tradisional Bali yang ditunjang oleh peradaban Bali.

Kita sudah kaya dengan referensi taru Pramana dalam lontar, yang kaya akan sumber daya alam. Yang dikembangkan berbasis dengan potensi yang dimiliki oleh Bali. Satu dan lainnya terintegrasi (pertanian dan taman hijau tidak pernah berdiri sendiri). Menggali kembali referensi yang Bali miliki dan kembangkan dengan prioritas keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusianya.

Pihaknya mengatakan bahwa Bali selalu selangkah lebih maju dengan adanya asosiasi usada tradisional dengan wujud membuka pusat pendidikan tradisional, sehingga pasar yang besar ini jangan sampai menjadi pasar orang lain. Peran dari pemerintah Provinsi, Gubernur sebagai media yang menyiapkan fasilitas dan regulasi, untuk membuka jalur ke pusat sebagai jembatan antara pemerintah Provinsi dengan pusat, sehingga akademisi dan masyarakat pemilik modallah yang diharapkan dapat bergerak untuk kepentingan masyarakat luas. Dimana ketika fasilitas dan regulasi sudah disediakan oleh pemerintah, maka masyarakat tinggal melaksanakan regulasi dan fasilitasi yang sudah disiapkan tersebut. Keberadaan akademisi sebagai pendukung kebijakan yang dikeluarkan Gubernur.

Baca Juga  Gubernur Bali dan Ny. Putri Koster Buka Pameran IKM Bali Bangkit VII 2023

Di lain pihak, Kelompok Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja, I Made Agus Gelgel Wirasuta mengungkapkan bahwa dibuatnya visi dan misi Bali dalam mewujudkan Bali Era Baru sebagai regulasi atau pondasi harus diperkuat dalam mewujudkan implementasi reformasi menuju pembangunan yang sejahtera berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Keseimbangan alam manusia dan budaya berkonsepkan Tri Hita Karana merupakan keseimbangan mewujudkan kesehatan yang berkolaborasi antara pengobatan tradisional dengan pengobatan konvensional. “Namun jangan sampai ketika kita berhasil mengembangkan usada wellnes yang dikenal sebagai medical komplementer medicine, dan saat itu akan dikuasai oleh orang-orang yang bukan berasal dari warga kita. Oleh sebab itu penting kita siapkan sumber daya manusia melalui penyediaan sumber pendidikan yang mengasah kemampuannya, yang nanti akan mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia,” tegasnya.

Untuk membangun industri pengobatan tradisional harus mendapat dukungan dari semua pihak mulai dari SDM dan juga permodalan, sehingga 30 persen didukung oleh bahan produksi lokal dan disesuaikan dengan standarisasi obat-obatan tingkat nasional.

“Jangan sampai kita memproduksi obat tradisional namun melupakan standar kesehatan yang berlaku, agar mampu diterima di pasaran global. Selain itu membangun industri dan menggandeng SDM yang mumpuni merupakan salah satu syarat mutlak dalam menghasilkan produk yang berkualitas,” tandasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Gubernur Bali dan Ny. Putri Koster Buka Pameran IKM Bali Bangkit VII 2023

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Badung Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81 dan Selamat Hari Jadi Ke-68 Provinsi Bali

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Pemprov Bali Gelontorkan Rp 51,96 Miliar sebagai Bonus Atlet Berprestasi di PON XXI dan Peparnas XVII

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Jadi Keynote Speaker MASTIC 2026, Gubernur Koster Ajak Bangun Bali Tangguh dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Ketahanan Energi

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Badung Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81 dan Selamat Hari Jadi Ke-68 Provinsi Bali
Lanjutkan Membaca