Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang reformasi birokrasi. Kabupaten Badung berhasil meraih Piagam Adhi Manawa Nugraha Madya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas komitmen, dedikasi, serta kontribusi terbaik dalam mengimplementasikan 12 kebijakan pro karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penghargaan yang merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini, diterima langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dari Kepala Kantor Regional X BKN Satya Pratama di Ruang Nayaka Gosana I, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (23/6).

Acara penyerahan piagam sekaligus audiensi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kanreg X BKN, Asisten III I Wayan Wijana, serta Kepala BKPSDM Badung I Wayan Putra Yadnya beserta jajarannya. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi BKN kepada Pemkab Badung yang dinilai sukses menghadirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan manajemen ASN secara profesional, berbasis sistem merit, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Merespons capaian tersebut, Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi mendalam karena hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah ini berhasil mendukung reformasi birokrasi dan penguatan manajemen ASN.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Badung terutama BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKN, khususnya Kantor Regional X BKN, atas segala pembinaan, pendampingan, dan dukungan berkelanjutan yang selama ini telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BKN, khususnya Kantor Regional X BKN, yang selama ini terus memberikan dukungan, pembinaan, dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam penguatan manajemen ASN. Dukungan tersebut menjadi energi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan tata kelola kepegawaian yang semakin profesional,” kata Adi Arnawa.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah motor penggerak untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi, sistem merit, manajemen talenta, hingga transformasi digital kepegawaian.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. Kami berkomitmen untuk terus mendukung implementasi Undang-Undang ASN, memperkuat sistem merit, mengembangkan manajemen talenta, serta mempercepat transformasi digital kepegawaian demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai motor penggerak pembangunan daerah, pengelolaan karier ASN di Kabupaten Badung harus selalu dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan demi menghadapi tantangan zaman. “ASN adalah aset strategis daerah. Karena itu, kami akan terus mendorong pengembangan kompetensi dan memberikan ruang karier yang terbuka, sehingga ASN di Kabupaten Badung mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional X BKN Satya Pratama menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-78 BKN sekaligus bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan sistem manajemen ASN secara profesional, inovatif, dan berbasis merit.

Menurutnya, transformasi manajemen ASN tidak dapat berjalan tanpa komitmen kuat dari pemerintah daerah, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan karier, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan ASN. “Pemberian piagam penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-78 BKN sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam implementasi kebijakan pro karier ASN. Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah yang berhasil menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik manajemen ASN yang inovatif dan berdampak,” ujar Satya Pratama.

Ia menambahkan, capaian Kabupaten Badung diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya, khususnya di wilayah kerja Kantor Regional X BKN. “Kami berharap keberhasilan BKPSDM Kabupaten Badung dapat menjadi contoh dan praktik baik (Best Practice) bagi daerah lain dalam membangun manajemen ASN yang adaptif, berbasis merit, serta selaras dengan semangat reformasi birokrasi nasional. Inovasi dan komitmen yang ditunjukkan Badung patut direplikasi oleh daerah lain,” tegasnya.

Adapun 12 kebijakan pro karier ASN yang telah diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Badung meliputi kemudahan pencantuman gelar akademik dan gelar profesi, peningkatan uji kompetensi, kenaikan pangkat melampaui atasan, percepatan layanan kepegawaian dengan standar pelayanan lima hari kerja, penguatan independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), penerapan manajemen talenta, pelaksanaan 12 periode kenaikan pangkat dalam setahun, otomatisasi layanan kenaikan pangkat dan pensiun, implementasi e-Kinerja harian, pengembangan Document Management System (DMS), serta pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Apel Penguatan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Badung di Jaba Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung, Selasa (23/6). Apel diikuti Forkopimda Badung, pejabat di lingkungan Pemkab Badung, jajaran pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung serta petugas Sensus Ekonomi 2026.

Dalam sambutannya Bupati Adi Arnawa menekankan, petugas SE 2026 menjadi garda terdepan dalam menghimpun data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang. Untuk itu Bupati berpesan kepada seluruh petugas agar melaksanakan tugas dengan penuh integritas, disiplin dan tanggung jawab.

“Datanglah dengan senyum, bangun kepercayaan dan pulanglah membawa data berkualitas. Jadikan tugas ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, daerah dan negara. Selamat bertugas, berikan yang terbaik untuk masyarakat dan Kabupaten Badung,” jelas Bupati.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Badung untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026, dengan menyambut petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur, terbuka dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

“Kami berpesan kepada masyarakat Badung untuk melaksanakan “TIR”. T : Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, I : Isi data dengan benar dan R : Rahasia terjaga. Ingat TIR, mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pesan Bupati.

Sementara Kepala BPS Badung Made Bimbo Abdi Suardika menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden RI, selain mencatat usaha, dalam Sensus Ekonomi 2026 ini juga diintegrasikan untuk melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga. Dikatakan, yang sudah tercatat di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari 146 ribu KK di Badung, masih ada 10 persen warga Badung yang belum tercatat atau sekitar 14.700 KK.

“Dari SE2026 ini saatnya petugas mencatat seluruh KK Badung sehingga tidak ada yang terlewat di DTSEN. Sisanya sekitar 130 ribu KK tetap akan didatangi untuk memutakhirkan data sosial ekonomi nasionalnya. Sehingga termutakhirkan tingkat kesejahteraannya dari desil satu sampai desil 10. Dari 146 ribu KK di Badung, ketika di peringkat nasional, hanya 20,71 % KK Badung yang masuk desil 1-5, termasuk terkecil kedua setelah Denpasar,” jelasnya.

Ditambahkan, jumlah petugas yang melakukan pendataan sebanyak 399 petugas pendata lapangan, 53 petugas pemeriksa pengawas lapangan untuk usaha mikro kecil menengah dan 9 petugas untuk usaha besar. Secara nasional SE 2026 dimulai 15 Juni, namun untuk di Bali karena adanya hari raya Galungan dan Kuningan, maka Sensus Ekonomi dilaksanakan lebih awal yang dimulai per 8 Juni dan berakhir 31 Agustus 2026.

“Sampai saat ini progress di Badung sudah mencapai 11,87 persen. Mudah-mudahan setelah penguatan komitmen ini progress pendataan kami berjalan lebih lancar sehingga progress lebih meningkat,” tambahnya. (gs/bi)

Blitar, Jatim, baliilu.com – Dalam upaya mempercepat terwujudnya Badung Berdaulat Pangan dan Berdikari, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung melaksanakan studi komparasi ke Blitar dan Surabaya, Senin (22/6).

Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa, didampingi Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung Ida Bagus Putu Mas Arimbawa beserta jajaran. Studi komparasi tersebut bertujuan menyerap praktik terbaik dan pengalaman unggulan yang telah diterapkan di daerah tujuan.

Kunjungan diawali di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, yang diterima langsung oleh Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno Nurny Syam bersama Pustakawan Ahli Utama Hartono. Rombongan berkesempatan mempelajari sistem pengelolaan perpustakaan sekaligus pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa.

Selanjutnya, rombongan melakukan ziarah ke Makam Bung Karno dan disambut oleh Kepala Bidang Kawasan Makam Bung Karno Adi Ardila. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Kelahiran Bung Karno serta Museum 10 November di Surabaya, yang diterima oleh Kurator Museum Mochammad Triatmantio Agustiono. Dalam kesempatan tersebut, rombongan memperoleh penjelasan terkait koleksi serta nilai historis dari masing-masing lokasi.

Agenda berikutnya, rombongan mengunjungi Kantor Bakesbangpol Kabupaten Blitar yang diterima oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar Suhendro Winarso bersama Wakil Ketua Mohamad Irbaun serta perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Selain itu, rombongan juga mengunjungi PT Sumber Kelapa Beky Farm, didampingi oleh Wakil Bupati Blitar Arina Andriani.

Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari strategi penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta penguatan nilai persatuan dan kebangsaan sebagai bagian dari program unggulan Pemerintah Kabupaten Badung. Hasil dari studi komparasi ini diharapkan dapat diadaptasi sesuai potensi lokal Badung guna memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan daerah melibatkan peran aktif TNI dan Polri melalui Babinsa dan aparat kepolisian yang turun langsung mendampingi petani, khususnya dalam pengelolaan komoditas padi dan jagung sebagai sumber pangan utama.

Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat juga didorong melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengembangkan usaha mandiri, seperti peternakan ayam petelur dan ayam potong. Inisiatif ini dinilai mampu memperkuat ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Blitar sepakat menjalin kerja sama dalam pengelolaan, penyediaan, dan pemasaran telur hasil produksi BUMDes. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas pasar, menjaga kualitas produk, serta memperkuat rantai distribusi sehingga memberikan manfaat optimal bagi kedua daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Badung semakin mantap dalam mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan, sekaligus memperkokoh nilai persatuan dan kebangsaan di tengah masyarakat. (gs/bi)