Jakarta, baliilu.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara bergantian di sejumlah daerah. Meski pemerintah menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman, kelangkaan masih dilaporkan terjadi, terbaru di Bali, setelah sebelumnya melanda Malang, Sintang, Kefamenanu, dan Bone Bolango.

Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, menilai gangguan pasokan yang berulang selama dua bulan terakhir mengindikasikan adanya tekanan serius pada rantai pasok BBM nasional. Lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah turut meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi BBM, sementara kondisi arus kas Pertamina menghadapi tekanan yang semakin besar.

“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah. Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok dan distribusi BBM,” ujar Fabby, Selasa, 13 Oktober 2026.

IESR mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam tujuh hari ke depan, mulai dari membentuk koordinasi penanganan krisis BBM, melakukan redistribusi stok ke daerah terdampak, hingga mengaudit pasokan dan distribusi sampai tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah juga perlu memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kondisi pasokan BBM.

“Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” tegas Fabby. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Transformasi Posyandu menjadi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi langkah penting dalam memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat melakukan penilaian langsung tiga besar Lomba Posyandu 6 SPM di Banjar Dinas Munduk Malang, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, dan Banjar Dinas Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Tabanan, Selasa (13/10). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus evaluasi penerapan Posyandu 6 SPM di Kabupaten Tabanan.

Dalam kegiatan tersebut, Bunda Rai didampingi jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, tim penilai, Kepala Dinas PMD, Camat Selemadeg Timur, Camat Tabanan, Ketua TP Posyandu Kecamatan, serta Perbekel setempat. Di lokasi pertama, jajaran disambut yel-yel penuh semangat dari para kader. Bunda Rai juga menyempatkan diri menyapa balita, berbelanja hasil bumi yang dipasarkan masyarakat, serta meninjau inovasi bank sampah. Ia mengapresiasi upaya masyarakat yang telah mengolah sampah plastik secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam arahannya di Banjar Dinas Munduk Malang, Bunda Rai menegaskan lomba tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari juara, melainkan menjadi sarana menggerakkan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan Posyandu 6 SPM. Transformasi ini memperluas cakupan pelayanan Posyandu yang sebelumnya berfokus pada ibu dan anak menjadi enam bidang, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum, dan sosial.

“Yang terpenting bukan hanya lombanya, tetapi bagaimana Posyandu 6 SPM ini benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Bunda Rai juga mendorong peningkatan kapasitas kader secara berjenjang, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa, agar seluruh kader memahami tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat, sehingga Posyandu menjadi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, dan aspirasi terkait pelayanan dasar. Apresiasi juga disampaikan Bunda Rai atas semangat para kader dan pemerintah desa yang telah berupaya mengimplementasikan program tersebut, seraya mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Posyandu.

Penilaian kemudian berlanjut ke Posyandu 6 SPM Banjar Dinas Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kedatangan jajaran disambut penampilan senam lansia serta yel-yel kreatif para kader. Dalam arahannya, Bunda Rai kembali menekankan, bahwa lomba ini merupakan momentum untuk melihat sejauh mana Posyandu 6 SPM telah diterapkan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Sekaligus menyoroti pentingnya menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, termasuk persoalan ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta infrastruktur.

Bunda Rai berharap semakin banyak warga memanfaatkan Posyandu sebagai ruang penyampaian permasalahan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Kita belajar bersama karena ini program baru. Melalui peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan sinergi semua pihak, saya berharap kader semakin memahami tugasnya dan masyarakat semakin merasakan manfaat Posyandu 6 SPM,” ujarnya seraya berharap penerapan Posyandu 6 SPM semakin merata di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tabanan.

Monitoring dan evaluasi dikatakannya akan terus dilakukan secara berjenjang, disertai penguatan kapasitas kader serta pengembangan inovasi pelayanan. Dengan semangat kolaborasi pemerintah daerah, kecamatan, desa, kader, dan masyarakat, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga wadah terpadu untuk mendekatkan pelayanan dasar dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

Perbekel Desa Gadungan, I Wayan Muliartana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bunda Rai beserta jajaran yang menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus membangun desa melalui penguatan pelayanan Posyandu.

“Kehadiran Ibu Ketua beserta jajaran menjadi semangat bagi masyarakat kami untuk membangun dari desa. Kami berharap kunjungan ini membawa dampak positif bagi pengembangan Posyandu dan pembangunan Desa Gadungan. Kami juga siap mengikuti lomba ini dengan penuh semangat,” ungkapnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, menginstruksikan integrasi penuh seluruh sistem perizinan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi agar masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu lagi mendatangi banyak instansi secara terpisah.

Arahan tegas tersebut disampaikan Sekda Surya Suamba saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (13/10). Rapat dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Made Agus Aryawan, Kepala DPMPTSP I Made Surya Dharma, serta jajaran perangkat daerah terkait.

“Pelayanan perizinan harus dipermudah dan dipercepat. Masyarakat jangan sampai bolak-balik ke beberapa kantor dinas hanya untuk mengurus satu izin. Kita optimalkan kembali MPP dengan menempatkan petugas berkompeten langsung di sana,” ujarnya.

Selain integrasi fisik di MPP, Sekda Badung juga mendorong pengembangan sistem informasi digital yang transparan. Melalui sistem ini, pemohon dapat memantau setiap tahapan perkembangan izin mereka secara real time untuk menjamin kepastian hukum.

Menyambut arahan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, I Made Agus Aryawan, menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik untuk menghilangkan ego sektoral antar perangkat daerah. Ia meminta petugas yang dikirim ke MPP memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan pelayanan, bukan sekadar penjaga loket informasi.

“Ke depan, kita segera menyusun SOP terpadu dan Service Level Agreement (SLA) atau standar waktu pelayanan yang jelas. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan kepastian durasi proses dan pengurusan tidak berlarut-larut,” tegas Agus Aryawan.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Badung, I Made Surya Dharma, memaparkan bahwa reformasi birokrasi ini merupakan respons langsung atas keluhan masyarakat dan pelaku usaha terkait minimnya kepastian informasi serta rumitnya koordinasi lintas instansi.

Melalui penguatan sinergi ini, Pemkab Badung optimistis dapat menciptakan iklim pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel, guna mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berkelanjutan. (gs/bi)