Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sekda Alit Wiradana Hadiri Rakornas Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD Pemerintah Daerah 2024

BALIILU Tayang

:

Sekda Alit Wiradana
RAKORNAS: Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri Rakornas Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah di Gedung Juang KPK, Jakarta Pusat, Rabu (3/7). (Foto: Hms Dps)

Jakarta, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Juang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Rapat ini digelar dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai perluasan penyusunan regulasi serta pengukuran indeks pengelolaan barang/aset milik daerah sebagai salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi serta guna mendorong efektivitas implementasi tata kelola pemerintahan melalui indeks Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sebelumnya, Kota Denpasar sendiri pada tahun 2023 telah dipilih sebagai satu-satunya kota yang ditunjuk sebagai pilot project dari sepuluh pemerintah daerah dalam pengukuran indeks pengelolaan barang milik daerah, serta memperoleh indeks baik pada tahun 2023.

Pimpinan KPK, Nurul Gufron dalam sambutannya mengatakan, penilaian indeks pengelolaan aset merupakan hal sangat penting sebagai salah satu indikator reformasi birokrasi, yang didalamnya terdiri pengelolaan aset pemerintah merupakan hal yang krusial karena menjadi titik rawan terjadinya korupsi.

“KPK terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran indeks pengelolaan barang milik daerah, kami juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan barang milik daerah dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi celah korupsi dalam pengelolaan barang milik daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Alit Wiradana mengatakan, berkaitan dengan terpilihnya Kota Denpasar sebagai satu dari sepuluh pemerintah daerah dalam pilot project penyusunan regulasi dan pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Daerah (BMD) pada tahun 2023, Kota Denpasar sendiri telah mendapatkan predikat baik.

“Kami bersama seluruh jajaran di Pemerintah Kota Denpasar akan berkomitmen untuk meningkatkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi di Kota Denpasar salah satunya adalah dengan peningkatan Indeks Pengelolaan Barang Daerah yang saat ini telah mendapatkan predikat baik, kita akan terus tingkatkan dalam rangka menciptakan good governance,” tutupnya. (eka/bi)

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Hadiri “Karya Melaspas“ di Pura Desa Adat Sumerta

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Sekda Badung Buka Uji Publik Rancangan Perubahan PerMenPAN RB tentang Pengelolaan Kinerja ASN

Published

on

By

sekda badung
UJI PUBLIK: Sekda Surya Suamba membuka Uji Publik Rancangan Perubahan PerMenPAN RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN di Ruang Rapat Teratai, Kantor Bappeda, Puspem Badung, Rabu (29/4). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba secara resmi membuka Uji Publik Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN RB) No. 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, Rabu (29/4) di Ruang Rapat Teratai, Kantor Bappeda, Puspem Badung. Kegiatan yang dilaksanakan KemenPAN RB ini dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya Sekda Surya Suamba mengapresiasi KemenPAN RB dan merupakan kehormatan bagi Badung dipilih sebagai lokus uji publik. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus kesempatan untuk memberikan masukan substantif demi penyempurnaan kebijakan pengelolaan kinerja ASN secara nasional. Pemkab Badung berkomitmen penuh mendukung reformasi pengelolaan kinerja ASN. Wujud nyata komitmen tersebut dengan terus mendorong implementasi manajemen talenta, penguatan jabatan fungsional dan integrasi kinerja dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis objektif. Sekda mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan pandangan, kritik dan saran demi penyempurnaan dalam uji publik ini.

“Semoga forum ini menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adaptif, implementatif dan mampu mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi,” terangnya.

Dijelaskan, melalui PerMenPANRB No. 6 tahun 2022 ini, pemerintah telah mendorong transformasi besar dari sekadar menilai kinerja menjadi mengelola kinerja secara utuh. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan hingga penilaian kinerja yang terintegrasi dengan sistem karier, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan maupun sanksi. Namun dalam implementasinya selama ini tentu masih ada ruang untuk penyempurnaan sehingga rancangan perubahan ini menjadi sangat strategis.

Ditambahkan, ada tiga hal yang ingin ditekankan dalam forum ini. Pertama, penyempurnaan tanpa mengurangi akuntabilitas. Sistem pengelolaan kinerja harus lincah, mudah dijalankan, tidak membebani ASN dengan administrasi berlebihan, tetapi tetap menjamin obyektifitas dan transparansi. Kedua, keterkaitan yang kuat dengan hasil kerja organisasi. Kinerja individu ASN harus line of sight dengan kinerja organisasi. Apa yang dikerjakan staf harus nyambung dengan sasaran kinerja pimpinan dan bermuara pada pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Dan ketiga, penguatan budaya kerja dan dialog kinerja. Regulasi ini harus mendorong terjadinya dialog kinerja yang berkualitas antara atasan dan bawahan. Bukan sekadar mengisi SKP, namun membangun komitmen, memberi umpan balik dan membina.

Baca Juga  Denpasar Raih Paritrana Award 2025 Tingkat Provinsi Bali

Acara tersebut dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur, KemenPAN RB, Hidayah Azmi Nasution, perwakilan Kepala BKPSDM Provinsi Bali, perwakilan Kepala BKPSDM Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lombok Barat dan Kota Mataram, Kepala BKPSDM Badung I Wayan Putra Yadnya beserta Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se-Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wabup Badung Hadiri Puncak “Karya Ngenteg Linggih” di Pura Dadia Ki Pasek Pandega Dalem Samanjaya

Published

on

By

Wabup Alit Sucipta
HADIRI KARYA: Wabup Bagus Alit Sucipta, menghadiri puncak “Karya Ngenteg Linggih“ Pura Dadia Ki Pasek Pandega Dalem Samanjaya, yang berlokasi di Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Rabu (29/4). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, menghadiri puncak Karya Ngenteg Linggih Mamungkah Padudusan Alit Medasar Taur Manca Rupa di Pura Dadia Ki Pasek Pandega Dalem Samanjaya, yang berlokasi di Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Rabu (29/4).

Karya yang dilaksanakan bertepatan dengan Rahina Buda Umanis Kulantir ini dipuput oleh Ida Pedanda Buda Griya Ulun Uma Gulingan dan Ida Peranda Siwa Griya Batulumbung Sibang. Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Badung Made Rai Wirata, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Badung Made Widiana, Camat Mengwi Nyoman Suhartana, perwakilan Perbekel Mengwitani, Bendesa Adat Beringkit, serta para pengempon pura.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap kegiatan yadnya tersebut, Wabup Bagus Alit Sucipta secara simbolis menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 300 juta yang diterima oleh Manggala Karya, I Nyoman Gede Kresna Yudiasa.

Dalam sambrama wacananya Wabup Bagus Alit Sucipta mengajak seluruh krama untuk senantiasa ngrastiti bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar pelaksanaan karya berjalan lancar serta seluruh masyarakat dianugerahi kesehatan dan kerahayuan. Ia juga menyampaikan rasa bangga dapat hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang melaksanakan yadnya suci.

“Pemerintah Kabupaten Badung akan selalu hadir dan mendukung kegiatan positif di masyarakat. Melalui pelaksanaan karya yadnya ini, semoga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi serta keseimbangan alam semesta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup juga berpesan kepada warga agar senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam setiap kegiatan. Menurutnya, dengan sudah bersatu, segala bentuk pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Sementara itu, Manggala Karya I Nyoman Gede Kresna Yudiasa melaporkan bahwa rangkaian upacara telah dilaksanakan sejak awal, meliputi upakara atur piuning, nunas tirta, ngenteg manik galih, ngingsah, mewinten, mendak siwi, serta rangkaian upacara lainnya.

Baca Juga  Setelah Sandang Status ZI WBK, Tahun Ini Bapenda Denpasar Dinilai TPN WBBM

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan karya ini merupakan wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa sekaligus sebagai rangkaian pasca rampungnya pembangunan di pura tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas dukungan yang diberikan sehingga karya suci ini dapat terlaksana sesuai dengan harapannya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Genjot PSBS di Kuta, Wabup dan Ketua DPRD Pimpin Percepatan Penanganan Sampah

Published

on

By

psbs kuta
EVALUASI PSBS: Wabup Bagus Alit Sucipta dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin langsung koordinasi dan evaluasi PSBS sekaligus menyerahkan 15 ribu unit bag composter di Kantor Camat Kuta, Selasa (28/4). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Melalui sinergi antara pemerintah, desa adat, pelaku usaha, dan masyarakat, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin langsung koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di Kecamatan Kuta, sekaligus menyerahkan 15 ribu unit bag composter kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Camat Kuta, Selasa (28/4) dengan tujuan mendorong percepatan penanganan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan pengelolaan dari hulu guna menekan beban di hilir.

Difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, pertemuan tersebut menghadirkan Camat Kuta, para Lurah se-Kecamatan Kuta, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Kelian Adat, pelaku usaha, serta unsur masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa persoalan sampah tidak lagi dapat ditangani sepihak oleh pemerintah. “Kita semua memahami kondisi setelah penutupan TPA Suwung. Ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi penyelesaiannya harus dilakukan bersama,” ungkapnya.

Wabup kemudian menggarisbawahi pentingnya perubahan pendekatan dari hulu. “Jika kita hanya fokus di hilir, yang terjadi hanyalah memindahkan masalah. Sampah yang tidak dipilah akan terus menumpuk dan membebani sistem, dan ini akan berdampak langsung terhadap sektor pariwisata karena Kuta adalah wajah Bali. Sekecil apa pun isu sampah akan terlihat besar dan mempengaruhi citra daerah,” ujar Bagus Alit Sucipta.

Menurutnya, sejumlah langkah konkret telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari distribusi komposter ke rumah tangga, penguatan pengawasan di lapangan, hingga penerapan skema reward and punishment. “Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan teknologi pengolahan seperti mesin RDF (Refuse Derived Fuel) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif industri, sembari menunggu PSEL rampung dan siap digunakan,” kata Wabup.

Baca Juga  Sebanyak 16 Pasien Covid-19 di Kota Denpasar Sembuh

Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengingatkan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika masyarakat terlibat aktif. “Persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Sehebat apa pun pemerintah daerah, tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri. Pola ‘timbul–buang–angkut’ sudah tidak relevan. Harus dimulai dari rumah tangga, minimal dengan memilah dan mengurangi volume sampah,” ucapnya.

Menurutnya, dampak persoalan sampah tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga ekonomi daerah. “Ketika isu sampah menjadi sorotan hingga tingkat Internasional, dampaknya langsung terasa pada pariwisata dan pendapatan daerah. Kita tidak boleh kalah hanya karena persoalan ini. Program CSR perlu dioptimalkan, termasuk dukungan sarana pengolahan. Di sisi lain, penerapan reward and punishment penting untuk membangun kedisiplinan,” ujar Anom Gumanti.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Made Agus Aryawan memaparkan kondisi lapangan yang cukup mengkhawatirkan. Kecamatan Kuta tercatat sebagai wilayah dengan tekanan sampah tertinggi. “Total timbulan sampah di Badung mencapai sekitar 876 ton per hari, dan Kuta menyumbang sekitar 145 ton. Namun tingkat pemilahan di Kuta baru mencapai 34 persen,” paparnya.

Penumpukan juga terjadi di TPST Mengwitani yang kini telah mencapai sekitar 1.000 ton dalam waktu kurang dari satu bulan. “Kapasitas pengolahan masih terbatas. Sampah organik masuk sekitar 50 ton per hari, yang dapat diolah hanya 20 ton. Sampah campuran mencapai 110 ton, sementara yang tertangani sekitar 40 ton. Sisanya berpotensi terus menumpuk,” jelasnya.

Selain keterbatasan teknis, tantangan perilaku masyarakat juga masih cukup besar. Sampah liar masih ditemukan di berbagai titik strategis, terutama pada malam hari. Bahkan, terdapat indikasi sebagian berasal dari sektor usaha. “Masih ada pelaku usaha yang belum mengelola sampahnya secara mandiri, padahal itu merupakan kewajiban. Paradigma ‘ambil–angkut–buang’ harus segera diubah menjadi ‘ambil–angkut–olah’,” tegasnya.

Baca Juga  Diresmikan Walikota Jaya Negara, Gedung Baru SDN 1 Sanur Dipelaspas

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap sektor usaha, khususnya Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka), serta mendorong penerapan teknologi pengolahan mandiri. Di saat yang sama, skema take over pengangkutan sampah juga disiapkan guna menutup kekosongan layanan akibat berkurangnya peran jasa swasta. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca