Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

30 Peserta Ikuti Workshop Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Layak K3 atau Tidak Layak K3 Melalui OSS dan Prestise

BALIILU Tayang

:

workshop k3 bali
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali menggelar workshop bertajuk Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Layak K3 atau Surat Keterangan Tidak Layak K3 Melalui OSS dan Prestise. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali pada Jumat (31/1) dan diikuti oleh 30 peserta.

Workshop ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan kerja, mutu layanan, dan kualitas produksi. Pemeriksaan dan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha akan pentingnya menjaga kualitas produk dan keselamatan di tempat kerja. K3 sendiri merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menjelaskan, “Dalam era Revolusi Industri 4.0, alat-alat produksi semakin canggih dan berteknologi tinggi. Oleh karena itu, syarat-syarat keselamatan kerja harus disesuaikan, mulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, hingga penyimpanan bahan dan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya.”

Workshop ini juga mengulas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turut dibahas. Peraturan ini mengatur penyederhanaan perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha.

Ida Bagus Setiawan menambahkan, “Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengendalikan kegiatan usaha. Dengan konsep ini, proses perizinan menjadi lebih efektif dan sederhana, sementara pengawasan menjadi lebih terstruktur.”

Berdasarkan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, salah satu perizinan usaha yang menunjang kegiatan di sektor ketenagakerjaan adalah Surat Keterangan Layak K3. Surat ini diperlukan untuk peralatan seperti pesawat angkat dan angkut, bejana tekanan, tangki timbun, elevator, dan instalasi proteksi kebakaran. Proses penerbitannya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), kecuali untuk instalasi listrik dan APAR yang melalui mekanisme Prestise.

Baca Juga  Jamin Keselamatan Kerja, Disnaker ESDM Bali Laksanakan Riksa Uji Objek K3 di Fasilitas Publik

Workshop ini diisi dengan materi seputar pengawasan perizinan berbasis risiko, tata cara pengujian objek K3 di tempat kerja, serta implementasi perizinan berbasis risiko. Ida Bagus Indra Brahmana, selaku Ahli K3, berharap para peserta dapat memahami proses pengajuan permohonan Surat Keterangan Layak atau Tidak Layak K3.

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menjadi prioritas utama setiap perusahaan dalam melindungi tenaga kerjanya. Melalui workshop ini, kami berharap peserta dapat lebih memahami tata cara pengajuan dan pentingnya sertifikasi K3, baik melalui OSS maupun Prestise,” tegas Ida Bagus Indra Brahmana.

Hadir pula sebagai pemateri Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali I Wayan Gede Arthana, ST dan Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Kadek Prima Parhesia, S.IP. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia Perkuat Kerja Sama Penanganan Karhutla

Published

on

By

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia
TERIMA KUNJUNGAN: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menyebut bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menilai dukungan dari negara-negara sahabat menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia. Selain Malaysia, Indonesia juga telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain yang menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla.

“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” lanjutnya.

Selain penanganan karhutla, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid juga bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama lainnya, termasuk pada bidang industri halal. Kepala Negara pun menegaskan pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga  Kadis Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Buka Diseminasi Norma K3

“Jangan sampai kita, hal-hal yang mengganggu kita menjadi masalah yang dibesar-besarkan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara, kita harus bekerja sama, kita harus pelihara hubungan yang sangat baik saya kira itu, terima kasih,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Jamin Stok BBM Bersubsidi, Menteri ESDM: Berikan Hak Subsidi kepada Rakyat yang Membutuhkan

Published

on

By

Menteri ESDM Bahlil Beri Keterangan soal BBM Bersubsidi
BERIKAN KETERANGAN: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong agar penyaluran subsidi dapat makin tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang berhak.

“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu ikut menjaga agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pengelolaan BBM bersubsidi.

“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan penguatan regulasi, Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perubahan aturan membutuhkan proses. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat mampu tetap penting disampaikan sejak sekarang.

“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.

Baca Juga  Demo Penanggulangan Kebakaran Warnai Apel Bulan K3 di Kantor Disnaker dan ESDM Bali

Menteri ESDM pun mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.

“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan BBM sekaligus membenahi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dukungan negara dapat diterima secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya, Minta Proses Hukum Tanpa Perlakuan Istimewa

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Soroti Kasus Penendangan Senayan City
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat jajaran Polda Metro Jaya dalam menangkap pria yang diduga menendang seorang perempuan di kawasan Senayan City, Jakarta. Ia meminta proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.

“Kami mengapresiasi gerak cepat jajaran Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap pelaku penendangan terhadap seorang perempuan di kawasan Senayan City, Jakarta. Kecepatan dan ketepatan aparat kepolisian dalam merespons keresahan masyarakat ini patut kita puji,” kata Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik tidak dapat ditoleransi. Karena itu, ia meminta kepolisian memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku diproses secara hukum tanpa ada kompromi. Perbuatan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik tidak bisa ditoleransi,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini dikutip dari laman dpr.go.id.

Habiburokhman juga menekankan agar tersangka tidak mendapatkan perlakuan berbeda selama menjalani proses hukum. Ia menyatakan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten dalam setiap perkara.

“Tersangka tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa atau keistimewaan apa pun selama proses hukum berjalan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Selain proses hukum, Habiburokhman turut menyoroti persoalan publikasi identitas dan ekspos wajah tersangka. Ia meminta kepolisian menerapkan standar dan prosedur yang sama sebagaimana dilakukan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana lainnya.

“Terkait dengan publikasi identitas atau ekspos wajah tersangka, kami meminta agar perlakuan terhadap pelaku ini sama persis dengan tersangka-tersangka tindak pidana lainnya. Jika dalam prosedur standar penanganan kasus serupa tersangka lain wajahnya diekspos ke publik, maka pelaku ini juga wajib dilakukan ekspos wajah,” jelasnya.

Baca Juga  Pemprov Bali Serius Cegah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Menurut Habiburokhman, konsistensi dalam penerapan prosedur menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Ia pun memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut.

“Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya serta memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan serupa di masa mendatang,” pungkasnya.

Latar Belakang Kasus

Kasus tersebut bermula dari beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan sedang berada di area gerai makanan di Mal Senayan City. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang berada di belakang korban terlihat menendang korban hingga terjatuh. Video tersebut kemudian viral dan memicu perhatian publik.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Tim Opsnal Subdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial R (44) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (18/9/2026) dini hari. R kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mengumpulkan barang bukti, mendalami kronologi serta motif kejadian, dan telah memeriksa empat orang saksi.

Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa korban mengalami syok atau trauma akibat kejadian tersebut dan telah mendapatkan pemeriksaan serta pendampingan. Sementara itu, kepolisian mengimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai motif kejadian sebelum proses penyidikan selesai. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca