Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, melantik dan mengambil sumpah jabatan 81 pejabat struktural yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada Kamis (20/8) di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Pelantikan ini merupakan bagian dari pengisian jabatan yang kosong, rotasi, maupun promosi sebagai upaya pemantapan organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu, momentum ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi, kapasitas birokrasi, serta optimalisasi pelayanan menuju kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Forkopimda Kota Denpasar, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Sebanyak 81 pejabat yang dilantik terdiri atas 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 32 Pejabat Administrator, dan 37 Pejabat Pengawas. Adapun 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni I Wayan Budha sebagai Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Ariwibawa sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, dr. AA Made Widiasa yang kembali dipercaya sebagai Direktur Utama RSUD Wangaya Kota Denpasar, serta Ida Bagus Putra Wirabawa yang kembali dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

Selanjutnya, I Nyoman Denny Widya dilantik sebagai Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Made Purwanasara sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Surya Antara sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Putu Tony Marthana Wijaya sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Wayan Yusswara sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Ketut Sri Karyawati sebagai Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, serta Ni Luh Putu Rini Setyasih sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan proses yang lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemantapan organisasi sekaligus peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah proses untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik Kota Denpasar agar tetap berjalan maksimal,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas, serta dedikasi tinggi. Untuk itu, seluruh pejabat diminta terus meningkatkan kompetensi, mengasah potensi diri, serta bekerja disiplin, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.

“Jabatan yang saudara emban merupakan amanah sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tunjukkan etos kerja yang baik, bangun kolaborasi yang harmonis, dan jadilah teladan di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga mengajak seluruh jajaran ASN untuk terus memperkuat penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, semangat tersebut harus diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas untuk menghadirkan birokrasi yang semakin profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar, Jaya Negara menekankan tiga hal utama yang harus terus diperkuat, yakni inovasi, transformasi digital, dan integritas. Inovasi, menurutnya, menjadi roh birokrasi yang menentukan kemajuan tata kelola pemerintahan, sementara transformasi digital harus menjadi tulang punggung dalam memperkuat birokrasi yang efektif, cepat, dan responsif.

“Selain inovasi dan transformasi digital, integritas merupakan fondasi utama dalam setiap pengabdian. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati,” pungkas Jaya Negara. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena itu, upaya memastikan tumbuh kembang anak secara optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga harus diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8/2026).

Menurut Sekda Dewa Indra, anak memiliki posisi yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam lingkup keluarga, orang tua pada umumnya berupaya memberikan yang terbaik agar anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensinya.

“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” ujarnya.

Sekda Dewa Indra mengakui masih terdapat kasus ketika kepentingan anak terabaikan karena kepentingan orang dewasa. Namun, kondisi tersebut dinilainya sebagai anomali. Secara umum, keluarga memiliki perhatian besar terhadap anak dan berupaya memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang mereka.

Meski demikian, perhatian keluarga saja belum cukup. Pemerintah, menurutnya, memegang peranan penting melalui berbagai kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak dasar anak. Terlebih, anak merupakan generasi penerus yang kelak menentukan kualitas pembangunan daerah dan bangsa.

Karena itu, Sekda Dewa Indra menekankan bahwa anak tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Mereka juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan masa depan mereka.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” katanya.

Sekda Dewa Indra menambahkan, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam maupun posisi geografis yang strategis tidak dengan sendirinya menjamin kemajuan. Faktor kualitas manusia justru menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat daerah dengan sumber daya alam yang relatif terbatas, tetapi mampu berkembang karena didukung SDM yang berkualitas. Menurutnya, kualitas tersebut harus dibangun sejak usia dini melalui pemenuhan hak dasar anak, terutama akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang baik.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dimulai sejak anak-anak. Ketika hak dasar anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan pada akhirnya menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah dan bangsa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra juga menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Bali telah masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Capaian ini diharapkan tidak berhenti sebagai predikat administratif, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan, program, pelayanan publik, serta lingkungan sosial yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi mereka dalam pembangunan.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Provinsi Bali ke depan semakin baik dan semakin mampu memenuhi hak-hak anak,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dewa Ayu Eka Putri serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Rr. Endah Sri Rejeki, S.E., MIDEA, Ph.D., sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat peran keluarga, pemerintah, serta partisipasi anak dalam mewujudkan pembangunan yang semakin ramah dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. (gs/bi)

Karangasem, baliilu.com – PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali memperkuat kesiapan sistem kelistrikan di Gardu Induk (GI) Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan memasang kWh meter utama dan kWh meter pembanding. Perangkat tersebut berfungsi memastikan energi listrik yang masuk ke sistem dapat diukur dan tercatat secara akurat, seiring bertambahnya sumber pembangkit yang terhubung ke sistem kelistrikan Bali.

Pemasangan kedua meter tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap energi yang masuk ke sistem dapat diketahui secara tepat. Meter utama menjadi acuan pencatatan energi, sedangkan meter pembanding menyediakan data referensi untuk memeriksa konsistensi hasil pengukuran.

Bagi masyarakat, meter listrik mungkin lebih dikenal sebagai perangkat yang mencatat pemakaian listrik di rumah atau tempat usaha. Namun, dalam sistem tenaga listrik, perangkat pengukuran juga ditempatkan di titik-titik strategis, termasuk gardu induk, untuk mengetahui besaran energi yang berpindah dari satu bagian sistem ke bagian lainnya.

Manager PLN UP2D Bali, Petrus Irwan Ichwansaputra, mengatakan pengukuran yang akurat merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan energi dilakukan berdasarkan data yang dapat diandalkan.

“Pemasangan kWh meter utama dan pembanding di GI Kubu bukan hanya berkaitan dengan pencatatan energi, tetapi juga memastikan kami memiliki data yang akurat mengenai energi yang masuk dan disalurkan ke sistem. Data tersebut menjadi dasar penting dalam pengelolaan dan evaluasi sistem kelistrikan,” ujar Petrus.

Menurut Petrus, kebutuhan terhadap data pengukuran yang akurat semakin penting seiring berkembangnya sistem kelistrikan dan bertambahnya sumber energi yang terhubung ke jaringan.

“Semakin berkembang sistem kelistrikan dan semakin banyak sumber energi yang terhubung, semakin penting pula kualitas data pengukuran. Dengan data yang akurat, pengelolaan energi dapat dilakukan secara lebih terukur, efisien, dan akuntabel sehingga keandalan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dijaga,” tambah Petrus.

Di GI Kubu, keberadaan meter utama dan meter pembanding memungkinkan PLN melakukan pemeriksaan terhadap konsistensi hasil pengukuran. Apabila terdapat perbedaan pencatatan, data dari kedua perangkat tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi petugas untuk memastikan kualitas pengukuran tetap terjaga.

Data pengukuran juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses rekonsiliasi energi, mengevaluasi aliran energi, serta membantu pengambilan keputusan dalam pengoperasian sistem kelistrikan. Dengan demikian, pengukuran bukan hanya soal mencatat angka, tetapi menjadi bagian dari tata kelola energi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara sederhana, kWh atau kilowatt-jam merupakan satuan energi listrik. Satu kilowatt-jam menggambarkan energi yang digunakan oleh perangkat berdaya 1.000 watt ketika beroperasi selama satu jam. Satuan tersebut digunakan dalam pencatatan konsumsi listrik pelanggan maupun pengukuran energi pada berbagai titik dalam sistem ketenagalistrikan.

Pemasangan meter utama dan pembanding di GI Kubu juga menjadi bagian dari kesiapan sistem dalam menerima dan mengelola energi dari pembangkit baru. Kehadiran sumber energi baru tidak hanya membutuhkan kesiapan pembangkit, jaringan, dan gardu induk, tetapi juga sistem pengukuran yang mampu mencatat energi secara tepat.

Hal ini penting karena setiap energi yang masuk ke sistem perlu diketahui besaran dan alirannya. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi PLN dalam mengelola keseimbangan sistem, melakukan evaluasi operasi, serta memastikan energi dapat disalurkan secara optimal kepada pelanggan.

Bagi masyarakat, proses tersebut mungkin tidak terlihat secara langsung. Namun, di balik listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu, menjalankan peralatan rumah tangga, mendukung kegiatan usaha, hingga menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi, terdapat rangkaian sistem yang harus dipastikan bekerja secara akurat dan andal.

Melalui pemasangan kWh meter utama dan pembanding di GI Kubu, PLN UP2D Bali terus memperkuat kualitas pengukuran energi sebagai bagian dari kesiapan sistem kelistrikan Bali. Upaya tersebut mendukung pengelolaan energi yang semakin akurat, efisien, dan akuntabel seiring berkembangnya sumber energi yang terhubung ke sistem.

Dengan kesiapan pengukuran yang semakin baik, PLN tidak hanya memastikan energi dapat disalurkan dengan andal, tetapi juga memastikan setiap energi yang masuk ke sistem dapat diukur, dicatat, dan dikelola dengan tepat.

Sebab, di balik setiap lampu yang menyala, ada energi yang tidak hanya perlu disalurkan dengan andal, tetapi juga diukur dan dikelola dengan tepat. (eka/bi)