Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, menghadiri puncak Karya Ngenteg Linggih Mamungkah Padudusan Alit Medasar Taur Manca Rupa di Pura Dadia Ki Pasek Pandega Dalem Samanjaya, yang berlokasi di Banjar Kelod Kauh, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Rabu (29/4).

Karya yang dilaksanakan bertepatan dengan Rahina Buda Umanis Kulantir ini dipuput oleh Ida Pedanda Buda Griya Ulun Uma Gulingan dan Ida Peranda Siwa Griya Batulumbung Sibang. Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Badung Made Rai Wirata, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Badung Made Widiana, Camat Mengwi Nyoman Suhartana, perwakilan Perbekel Mengwitani, Bendesa Adat Beringkit, serta para pengempon pura.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap kegiatan yadnya tersebut, Wabup Bagus Alit Sucipta secara simbolis menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 300 juta yang diterima oleh Manggala Karya, I Nyoman Gede Kresna Yudiasa.

Dalam sambrama wacananya Wabup Bagus Alit Sucipta mengajak seluruh krama untuk senantiasa ngrastiti bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar pelaksanaan karya berjalan lancar serta seluruh masyarakat dianugerahi kesehatan dan kerahayuan. Ia juga menyampaikan rasa bangga dapat hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang melaksanakan yadnya suci.

“Pemerintah Kabupaten Badung akan selalu hadir dan mendukung kegiatan positif di masyarakat. Melalui pelaksanaan karya yadnya ini, semoga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi serta keseimbangan alam semesta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup juga berpesan kepada warga agar senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam setiap kegiatan. Menurutnya, dengan sudah bersatu, segala bentuk pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.

Sementara itu, Manggala Karya I Nyoman Gede Kresna Yudiasa melaporkan bahwa rangkaian upacara telah dilaksanakan sejak awal, meliputi upakara atur piuning, nunas tirta, ngenteg manik galih, ngingsah, mewinten, mendak siwi, serta rangkaian upacara lainnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan karya ini merupakan wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa sekaligus sebagai rangkaian pasca rampungnya pembangunan di pura tersebut.  Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas dukungan yang diberikan sehingga karya suci ini dapat terlaksana sesuai dengan harapannya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Melalui sinergi antara pemerintah, desa adat, pelaku usaha, dan masyarakat, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin langsung koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di Kecamatan Kuta, sekaligus menyerahkan 15 ribu unit bag composter kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Camat Kuta, Selasa (28/4) dengan tujuan mendorong percepatan penanganan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan pengelolaan dari hulu guna menekan beban di hilir.

Difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, pertemuan tersebut menghadirkan Camat Kuta, para Lurah se-Kecamatan Kuta, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Kelian Adat, pelaku usaha, serta unsur masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa persoalan sampah tidak lagi dapat ditangani sepihak oleh pemerintah. “Kita semua memahami kondisi setelah penutupan TPA Suwung. Ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi penyelesaiannya harus dilakukan bersama,” ungkapnya.

Wabup kemudian menggarisbawahi pentingnya perubahan pendekatan dari hulu. “Jika kita hanya fokus di hilir, yang terjadi hanyalah memindahkan masalah. Sampah yang tidak dipilah akan terus menumpuk dan membebani sistem, dan ini akan berdampak langsung terhadap sektor pariwisata karena Kuta adalah wajah Bali. Sekecil apa pun isu sampah akan terlihat besar dan mempengaruhi citra daerah,” ujar Bagus Alit Sucipta.

Menurutnya, sejumlah langkah konkret telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari distribusi komposter ke rumah tangga, penguatan pengawasan di lapangan, hingga penerapan skema reward and punishment. “Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan teknologi pengolahan seperti mesin RDF (Refuse Derived Fuel) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif industri, sembari menunggu PSEL rampung dan siap digunakan,” kata Wabup.

Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengingatkan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika masyarakat terlibat aktif. “Persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Sehebat apa pun pemerintah daerah, tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri. Pola ‘timbul–buang–angkut’ sudah tidak relevan. Harus dimulai dari rumah tangga, minimal dengan memilah dan mengurangi volume sampah,” ucapnya.

Menurutnya, dampak persoalan sampah tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga ekonomi daerah. “Ketika isu sampah menjadi sorotan hingga tingkat Internasional, dampaknya langsung terasa pada pariwisata dan pendapatan daerah. Kita tidak boleh kalah hanya karena persoalan ini. Program CSR perlu dioptimalkan, termasuk dukungan sarana pengolahan. Di sisi lain, penerapan reward and punishment penting untuk membangun kedisiplinan,” ujar Anom Gumanti.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Made Agus Aryawan memaparkan kondisi lapangan yang cukup mengkhawatirkan. Kecamatan Kuta tercatat sebagai wilayah dengan tekanan sampah tertinggi. “Total timbulan sampah di Badung mencapai sekitar 876 ton per hari, dan Kuta menyumbang sekitar 145 ton. Namun tingkat pemilahan di Kuta baru mencapai 34 persen,” paparnya.

Penumpukan juga terjadi di TPST Mengwitani yang kini telah mencapai sekitar 1.000 ton dalam waktu kurang dari satu bulan. “Kapasitas pengolahan masih terbatas. Sampah organik masuk sekitar 50 ton per hari, yang dapat diolah hanya 20 ton. Sampah campuran mencapai 110 ton, sementara yang tertangani sekitar 40 ton. Sisanya berpotensi terus menumpuk,” jelasnya.

Selain keterbatasan teknis, tantangan perilaku masyarakat juga masih cukup besar. Sampah liar masih ditemukan di berbagai titik strategis, terutama pada malam hari. Bahkan, terdapat indikasi sebagian berasal dari sektor usaha. “Masih ada pelaku usaha yang belum mengelola sampahnya secara mandiri, padahal itu merupakan kewajiban. Paradigma ‘ambil–angkut–buang’ harus segera diubah menjadi ‘ambil–angkut–olah’,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap sektor usaha, khususnya Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka), serta mendorong penerapan teknologi pengolahan mandiri. Di saat yang sama, skema take over pengangkutan sampah juga disiapkan guna menutup kekosongan layanan akibat berkurangnya peran jasa swasta. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat komitmen pelayanan publik melalui inovasi kesehatan yang cepat, mudah dan tepat sasaran. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat evaluasi implementasi program “Mantap Nak Badung” (Manfaat Tambahan Penjaminan Pelayanan Kesehatan) di Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Rabu (29/4).

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dengan dihadiri Inspektur Kabupaten Badung, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, Kabag Tapem, Kabag Prokompim, serta Tim Perumus Kebijakan.

Program Mantap Nak Badung dirancang sebagai pelengkap layanan Krama Badung Sehat (KBS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inovasi ini mengintegrasikan berbagai fitur unggulan seperti home care, telemedicine, layanan SIGAP, hingga sistem antar-jemput pasien dalam satu ekosistem digital guna meningkatkan efisiensi.

Bupati Wayan Adi Arnawa menekankan bahwa indikator keberhasilan program ini bukanlah kecanggihan fitur, melainkan dampak nyata yang dirasakan oleh warga. Ia menyoroti perlunya memangkas kesenjangan akses layanan, terutama bagi masyarakat lapisan bawah. Ia mendorong penguatan unit layanan bergerak agar tenaga medis dapat menjemput bola hingga ke lingkungan terkecil.

“Yang terpenting sekarang adalah membuktikan bahwa program ini berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai bagus di atas kertas, tetapi tidak terasa di lapangan,” tegasnya.

“Saya ingin ada armada yang bisa menjangkau masyarakat hingga ke gang-gang. Bayangkan jika masyarakat cukup menelepon dan langsung ditangani dengan cepat, tentu rasa aman akan langsung muncul, itulah yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat pemanfaatan layanan saat ini dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk Badung yang mencapai lebih dari 500 ribu jiwa. Faktor utamanya adalah sosialisasi yang belum merata. Untuk itu, Bupati meminta puskesmas, perbekel, dan perangkat desa bergerak aktif sebagai ujung tombak informasi.

Di akhir arahannya, Bupati mengingatkan bahwa inovasi harus dibarengi dengan kesiapan SDM dan infrastruktur yang mumpuni. “Inovasi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta penyederhanaan sistem layanan agar tidak menyulitkan masyarakat. Ini bukan sekadar program, tetapi bagaimana kita hadir memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Kita harus lebih serius, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Badung, dr. Made Padma Puspita, menjelaskan bahwa regulasi teknis dan pengaturan tarif baru tuntas pada akhir 2025. Hal inilah yang mempengaruhi optimalisasi di tahap awal. Ia menambahkan, seluruh layanan kini telah terintegrasi dalam aplikasi “Badung Sehat”. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat memantau riwayat kesehatan hingga mengakses layanan home care secara mandiri. Ke depan, Pemkab Badung akan terus mengembangkan layanan respons cepat (fast response) untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin dinamis. (gs/bi)