Denpasar, baliilu.com – Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar secara resmi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (17/9). Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyatakan dapat menyetujui penetapan Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar TA 2026.

Adapun dalam Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar TA 2026, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Denpasar TA 2026 dirancang meningkat menjadi Rp. 3,26 triliun lebih. Sedangkan Belanja Daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 3,90 triliun lebih. Sementara itu, dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 terjadi defisit sebesar Rp. 644,73 miliar lebih yang akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar; Ida Bagus Yoga Adi Putra, I Wayan Mariyana Wandhira, dan Made Oka Cahyadi Wiguna, serta segenap Anggota DPRD Kota Denpasar. Tampak pula Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Forkopimda Kota Denpasar, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.

Persetujuan pertama disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra melalui pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Ketut Sudana. Secara umum, Fraksi Partai Gerindra menyepakati dan menyetujui penetapan Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar TA 2026. Meski demikian, Fraksi Gerindra mendorong OPD terkait untuk lebih mengoptimalkan potensi Retribusi Daerah yang belum tergarap.

Sebagai pembicara kedua, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, I Wayan Duaja, juga dapat menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar TA 2026. Pihaknya juga memberikan apresiasi atas capaian optimal Bapenda Kota Denpasar dalam pencapaian target pendapatan daerah pada semester I yang mencapai angka di atas 50 persen.

Hal senada disampaikan Fraksi PSI-NasDem melalui pemandangan umum fraksi yang dibacakan Agus Wirajaya yang juga turut menyetujui penetapan Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar TA 2026. Fraksi PSI-NasDem DPRD Kota Denpasar menilai Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disusun dengan cermat dan inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan Kota Denpasar ke depan.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi PDI Perjuangan melalui pandangan umum yang dibacakan I Ketut Suteja Kumara juga menyetujui penetapan Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar TA 2026. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar, khususnya kepada OPD penghasil, dengan rancangan yang cukup optimistis untuk meningkatkan target APBD pada Tahun 2026 ini.

“Harapan kami, dengan meningkatnya pendapatan daerah, diharapkan juga dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Denpasar, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat atas kesungguhan, kerja keras, dan kerja samanya sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 dapat disetujui.

Dikatakannya, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemerintah dan DPRD Kota Denpasar telah bekerja sama serta menyamakan visi dan persepsi dalam pembahasan terhadap materi persidangan. Berbagai masukan, usul, dan saran dari Anggota Dewan yang terhormat merupakan cerminan dari ekspresi rasa cinta dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Jaya Negara menambahkan, kebersamaan ini perlu terus dijaga dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mengingat di masa yang akan datang tantangan akan jauh lebih berat. Di sisi lain, tuntutan masyarakat dan permasalahan akan selalu lebih kompleks sejalan dengan dinamika masyarakat di berbagai bidang kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan.

“Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan, baik berupa usul, saran, maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan menjadi perhatian kami untuk dikaji dan ditindaklanjuti dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya. (eka/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Raperda Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah daerah menyatakan optimisme tinggi terhadap pemenuhan target pendapatan, sekaligus merespons strategis usulan dewan terkait proyek beautifikasi kawasan Kuta dan mitigasi keamanan akomodasi wisata beratap ilalang.

Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026 – 2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung, Kamis (17/9). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Direksi Perusahaan Daerah, serta Tenaga Ahli DPRD Badung.

Menjawab kekhawatiran fraksi dewan mengenai target Pajak Daerah yang dipasang cukup tinggi, Bupati menegaskan bahwa penetapan tersebut sudah sesuai kalkulasi data riil. Tren pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi dan kunjungan wisatawan ke Badung saat ini berjalan sangat masif.

“Saran dewan agar kita harus hati-hati tentu kami terima. Namun secara overall, rata-rata penerimaan pajak daerah kita pada tahun 2026 ini ternyata sudah berada di angka Rp 700 miliar lebih per bulan,” ujar Adi Arnawa seusai acara.

Ia memaparkan, pada awal tahun realisasi bulanan berada di angka Rp 600 miliar, namun memasuki periode Juli hingga Agustus 2026 angka tersebut melonjak tajam hingga menembus Rp 800 sekian miliar. “Ini satu prestasi membanggakan. Melihat masifnya orang berinvestasi dan tamu yang datang, kami optimistis target APBD Perubahan akan tercapai sesuai rencana,” tegasnya.

Terkait usulan dewan mengenai beautifikasi ruas jalan di kawasan Kuta dan sekitarnya, Bupati menyatakan komitmen pemerintah daerah sepenuhnya sejalan (in line) dengan fraksi DPRD. Langkah nyata diwujudkan melalui instruksi langsung kepada Sekda dan Kepala Dinas PUPR untuk segera mengeksekusi program penurunan kabel udara ke bawah tanah (undergrounding).

“Saya perintahkan kemarin Sekda dan termasuk Kadis PUPR untuk mencoba membuat semacam satu kawasan percontohan yang seluruh kabel-kabelnya diturunkan. Biar jelas kelihatan hasilnya dan tidak jomplang,” jelas Adi Arnawa. Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan estetika citra wisata Badung dari gangguan kabel udara.

Poin penting lain yang direspons adalah usulan mengkaji penggunaan atap ilalang pada akomodasi pariwisata. Bupati menyetujui saran tersebut untuk dilakukan pengkajian teknis lebih lanjut. Meskipun sangat diminati wisatawan karena daya tarik estetikanya, material alam tersebut diakui sangat riskan memicu bahaya kebakaran.

“Kita akan mengkaji kondisi tersebut apakah memungkinkan atau bagaimana. Kajian ini difokuskan lebih kepada penyusunan SOP-nya,” kata Bupati sembari kajian berjalan, ia mengimbau pengelola akomodasi wisata meningkatkan kewaspadaan serta memberikan informasi tegas kepada wisatawan agar berhati-hati untuk mengantisipasi risiko kebakaran. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bunda Antinarkoba Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, turun langsung memberikan arahan tegas dalam gelombang sosialisasi antinarkoba di SMP Negeri 4 Kuta Utara, Kamis (17/9). Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pencegahan, memperkuat karakter, serta membekali wawasan para pelajar sebagai upaya memutus celah peredaran gelap narkoba di lingkungan satuan pendidikan.

Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Badung, serta Kepala Sekolah dan jajaran guru. Agenda ini diikuti dengan antusias oleh ratusan siswa-siswi yang siap menjadi agen perubahan di lingkungannya.

Dalam arahannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menekankan bahwa remaja merupakan masa emas pembentukan karakter sekaligus fase yang paling rentan terhadap pengaruh negatif pergaulan. Ia menempatkan para pelajar sebagai aset paling berharga, harapan keluarga, kebanggaan daerah, dan masa depan Kabupaten Badung yang sesungguhnya.

“Jangan pernah kira narkoba itu keren atau solusi pelarian. Narkoba adalah perusak masa depan yang nyata menghancurkan tubuh, merusak akal sehat, dan mematikan cita-cita yang sedang kalian bangun perlahan. Tutup telinga rapat-rapat terhadap ajakan teman yang salah, godaan sekali coba, maupun rayuan terselubung di dunia media sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bunda Antinarkoba Badung ini memberikan pembekalan nyata berupa instruksi untuk berani berkata tidak terhadap segala bentuk penawaran zat adiktif. Para siswa diminta melatih kewaspadaan diri, mengenali berbagai modus penawaran yang makin cerdik, serta menolak dengan tegas pemberian barang atau makanan dari orang yang tidak dikenal. Ia mengajak pelajar mengisi masa muda dengan kegiatan positif seperti menekuni pelajaran, berkarya, berolahraga, dan meraih prestasi setinggi-tingginya.

Guna mendalami materi pencegahan, sosialisasi ini juga dikemas lewat diskusi interaktif. Para siswa diajak aktif membedah akar masalah penyalahgunaan narkotika yang kerap berawal dari stres, aksi perundungan (bullying), hingga tekanan lingkungan pertemanan. Diskusi tersebut juga memaparkan secara rinci mengenai dampak permanen dari zat adiktif bagi kesehatan fisik dan mental remaja.

Melalui kegiatan ini, ditegaskan bahwa sinergi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan lingkungan keluarga merupakan benteng pertahanan utama yang tak tertembus. Langkah berkelanjutan ini diharapkan mampu membangun pertahanan diri yang kokoh pada setiap siswa di SMP Negeri 4 Kuta Utara agar tumbuh cerdas dan sehat. Program ini sekaligus menjadi komitmen nyata Pemkab Badung dalam mewujudkan daerah yang bersih, berwibawa, dan benar-benar bebas dari ancaman narkoba. (gs/bi)