Denpasar, baliilu.com – Pelaksanaan Operasi Patuh Agung 2026 yang digelar Polresta Denpasar selama 14 hari menunjukkan hasil penindakan yang cukup signifikan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya.

Selama pelaksanaan operasi, Polresta Denpasar mencatat hasil penindakan yang mencapai bahkan melampaui target pada sejumlah kategori. Untuk tindakan teguran, dari target sebanyak 560 teguran, petugas berhasil memberikan sebanyak 581 teguran.

Sementara itu, penindakan melalui tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis mencapai 1.400 pelanggaran atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun penindakan tilang manual tercatat sebanyak 161 pelanggaran, melampaui target 140 penindakan.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H., menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan upaya Polresta Denpasar dalam meningkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas melalui langkah edukatif, preventif, hingga penegakan hukum.

Menurutnya, Operasi Patuh Agung tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun pelaksanaan Operasi Patuh Agung 2026 telah berlangsung selama 14 hari, upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) akan terus menjadi komitmen Polresta Denpasar.

“Kami berharap kesadaran tertib berlalu lintas tidak hanya muncul saat operasi berlangsung, tetapi menjadi budaya dan kebutuhan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Ingat, keselamatan adalah yang utama, karena keluarga menanti di rumah,” tutupnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sebagai bentuk respons cepat terhadap pengaduan masyarakat, Polsek Denpasar Timur (Dentim) melalui Unit Kecil Lengkap (UKL) segera menindaklanjuti laporan keributan yang diterima melalui layanan Call Center Polri 110, Minggu (8/11/2026) dini hari.

Pengaduan tersebut disampaikan oleh seorang warga bernama Aan sekitar pukul 01.24 WITA, terkait adanya keributan yang diduga melibatkan seseorang dalam kondisi mabuk di sebuah gudang interior, Jalan Ida Bagus Mantra No. 8X, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Perwira Pengawas (Pawas) segera mengarahkan personel UKL untuk mendatangi lokasi kejadian guna melakukan pengecekan dan memastikan situasi keamanan di sekitar TKP. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pengumpulan bahan keterangan serta pendekatan secara humanis kepada pihak terkait.

Dari hasil pengecekan, petugas tidak menemukan terduga pelaku di lokasi. Berdasarkan keterangan pelapor, orang yang diduga terlibat dalam keributan tersebut telah meninggalkan TKP dengan menumpang truk pengangkut pasir. Petugas juga memastikan situasi di lokasi berangsur kondusif dan tidak ditemukan adanya gangguan lanjutan.

Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa setiap pengaduan masyarakat, khususnya melalui layanan Call Center 110, akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional. Kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila mengetahui atau mengalami gangguan keamanan dan ketertiban. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk mendapatkan bantuan kepolisian. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Hingga November 2026, Pemprov Bali telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp 5 miliar untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Buleleng.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat menyerahkan bantuan bedah rumah, bantuan sosial korban bencana dan musibah, serta penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buleleng, Sabtu (7/11/2026).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah senilai Rp 75 juta kepada masing-masing penerima, yakni Wayan Rediasa, warga Banjar Dinas Tukad Ampel, dan Made Manis, warga Banjar Dinas Kuta Banding, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Saat mengunjungi rumah Made Manis, Giri Prasta mendapat informasi bahwa penerima bantuan tersebut telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Berdasarkan kesepakatan keluarga, rumah yang akan diperbaiki melalui program bedah rumah tersebut nantinya diperuntukkan bagi cucunya.

Pada kesempatan yang sama, Giri Prasta juga menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah untuk 50 unit rumah di Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3,75 miliar.

Program tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam meningkatkan kualitas hunian dan membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Selain bantuan bedah rumah, Pemprov Bali juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana dan musibah di Kabupaten Buleleng.

Bantuan tersebut mencakup perbaikan 24 unit rumah warga, penguatan ekonomi bagi 14 penerima, serta perbaikan tiga tempat suci atau tempat ibadah yang terdampak bencana dan musibah.

Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas warga pascabencana.

Dalam sambutannya, Giri Prasta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat.

Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus berjalan dengan baik. Sampai bulan November ini, Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan lebih dari Rp 5 miliar untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.

Giri Prasta menjelaskan bahwa Pemprov Bali memiliki mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana atau musibah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk penanganan dampak bencana alam dan kebakaran.

Pemberian bantuan tersebut juga mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah.

Ia mencontohkan bahwa masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat kebakaran dapat memperoleh bantuan perbaikan sebesar Rp 50 juta. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan penguatan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Giri Prasta meminta masyarakat yang mengalami bencana atau musibah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa atau perbekel agar penanganan dapat dilakukan secepatnya.

Laporan selanjutnya diteruskan kepada camat dan BPBD kabupaten untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Kalau ada yang terkena musibah, langsung lapor ke aparat desa atau perbekel, kemudian diteruskan ke camat. Pak Camat wajib melaporkan ke BPBD Kabupaten. Karena di Provinsi ada regulasi, penanganannya tidak boleh lebih dari satu bulan, harus segera. Jadi, kalau ada kejadian, langsung dilaporkan agar bisa segera diproses,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi mengenai program bantuan tersebut agar seluruh lapisan masyarakat memahami prosedur dan dapat segera mengakses bantuan pemerintah ketika mengalami bencana atau musibah.

Giri Prasta menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster berkomitmen mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan musibah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program bantuan, baik untuk perbaikan rumah, pemulihan ekonomi, maupun pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

“Pak Gubernur Bali memiliki program bedah rumah, di mana masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp 75 juta. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan yang berlangsung di Kantor Camat Kubutambahan tersebut turut dihadiri Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra; Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna; serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah warga penerima bantuan di Kecamatan Kubutambahan. (gs/bi)