Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk mewarisi semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan dalam menyukseskan pembangunan Bali. Ajakan tersebut disampaikan seusai memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, Selasa (10/11/2026). Upacara diikuti unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan pelajar.

Dalam keterangannya kepada awak media, Gubernur Koster menegaskan bahwa semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan semangat gotong-royong seluruh elemen masyarakat.

Secara khusus, Koster berharap nilai-nilai kepahlawanan menjadi landasan dalam menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Ketiga aspek tersebut merupakan kekuatan utama Bali yang harus terus dipelihara dan diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Karena itu, ia mengajak masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta mengedepankan kepentingan bersama.

Gubernur Koster juga memberikan perhatian khusus terhadap peran generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa. Ia mengingatkan pentingnya menanamkan nilai kepahlawanan, nasionalisme, dan tanggung jawab sejak dini sebagai bekal mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin masa depan. Selain meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, generasi muda Bali diharapkan memiliki komitmen kuat untuk melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal. Menurutnya, pelestarian identitas budaya menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan Bali menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, dalam amanat tertulis yang dibacakan Gubernur Koster, menyampaikan bahwa para pahlawan telah mewariskan keteladanan berupa keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Meskipun tantangan zaman telah berubah, nilai-nilai perjuangan tersebut tetap relevan dan harus diwujudkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pelayanan publik, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tantangan yang kita hadapi memang telah berubah, demikian pula bentuk pengabdian yang dibutuhkan bangsa. Kini, perjuangan menemukan wujudnya melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, di mana pun kita berada dan apa pun profesi yang kita jalankan,” demikian petikan amanat Menteri Sosial.

Melalui momentum Hari Pahlawan 2026, Menteri Sosial juga mengajak seluruh masyarakat meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, memperkuat kesetiakawanan sosial, dan tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan. Semangat kepahlawanan dinilai tidak hanya tercermin melalui perjuangan besar, tetapi juga melalui kesediaan setiap individu memberikan manfaat bagi sesama dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Kepahlawanan tumbuh dari kesediaan untuk memberikan manfaat dan mengambil bagian dalam kebaikan bersama. Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Mari kita jaga semangat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama,” demikian penutup amanat Menteri Sosial.

Rangkaian peringatan Hari Pahlawan ke-81 juga ditandai dengan pelepasan Pasukan Napak Tilas I Gusti Ngurah Rai. Dengan membawa pataka, panji-panji, dan Surat Sakti Pahlawan Nasional Brigjen (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai, pasukan akan menempuh perjalanan melintasi sembilan kabupaten/kota di Bali. Kegiatan napak tilas tersebut menjadi bagian dari upaya mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menanamkan nilai patriotisme dan nasionalisme kepada generasi penerus.

Perjalanan Pasukan Napak Tilas dijadwalkan mencapai puncaknya pada 20 November 2026 di Kabupaten Tabanan, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menghargai jasa para pahlawan serta melanjutkan semangat perjuangan melalui kontribusi nyata bagi pembangunan Bali dan bangsa Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa menjadi inspirasi untuk terus memperkuat persatuan dan pengabdian kepada negara. Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali mengikuti upacara peringatan yang berlangsung khidmat di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Panjer, Kota Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., serta diikuti jajaran Forkopimda Provinsi Bali, instansi pemerintah, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, serta pelajar se-Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali membacakan amanat tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf yang menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa, melainkan momentum untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan, keberanian, persatuan, dan pengabdian para pahlawan. Semangat kepahlawanan harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari melalui karya, dedikasi, serta kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Lebih lanjut, amanat tersebut menekankan bahwa perjuangan masa kini harus diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31, 33, dan 34, yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan, pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta perlindungan dan kesejahteraan sosial. Berbagai program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Amanat Menteri Sosial juga menggarisbawahi pentingnya sinergi seluruh komponen bangsa dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semangat gotong-royong, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial menjadi bagian penting dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun ini, seluruh masyarakat diajak untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa melalui pengabdian, persatuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai kepahlawanan hendaknya menjadi landasan dalam bekerja dan berkarya demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, Kodam IX/Udayana juga menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Korem 163/Wira Satya, Denpasar. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti seluruh prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana se-Garnizun Denpasar, dengan Staf Ahli Pangdam IX/Udayana bertindak selaku Inspektur Upacara.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum penting bagi seluruh prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana untuk terus meneladani semangat juang, pengorbanan, dan patriotisme para pahlawan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian.

“Nilai-nilai kepahlawanan harus terus kita aktualisasikan melalui disiplin, profesionalisme, loyalitas, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kodam IX/Udayana berkomitmen untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, menjaga keutuhan NKRI, serta senantiasa hadir sebagai solusi dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah Bali,” tegasnya.

Peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum bagi keluarga besar Kodam IX/Udayana untuk terus meneladani semangat juang para pahlawan melalui disiplin, loyalitas, profesionalisme, serta pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Sejalan dengan tema yang diusung, Kodam IX/Udayana berkomitmen untuk terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Bali. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana. Hal tersebut ditegaskan saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Gubernur Koster menegaskan bahwa implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu menguasai aspek teknis dan operasional penggunaan ARISE sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurut Gubernur Koster, sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, Bali membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai dalam menangani dampak bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Melalui pemanfaatan Dashboard ARISE, Gubernur Koster berharap perangkat daerah mampu memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana secara lebih terukur. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan secara proaktif melalui perencanaan dan penyiapan strategi pembiayaan sebelum bencana terjadi.

Gubernur Koster menambahkan bahwa penguatan ketahanan fiskal melalui pemanfaatan ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Langkah tersebut juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi. Dalam konteks ini, ketahanan fiskal terhadap risiko bencana menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan Bali dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Gubernur Koster mengaitkan penguatan ketahanan fiskal dengan implementasi nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam. Perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada krama Bali dan wisatawan, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik ketika terjadi bencana.

Untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan ARISE, Gubernur Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius. Materi kegiatan meliputi pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), studi kasus, hingga simulasi kelompok. Gubernur berharap seluruh peserta tidak hanya memahami cara kerja sistem, tetapi juga mampu memanfaatkan hasil analisis ARISE dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan dan implementasi ARISE di Bali. Ia berharap kolaborasi antarlembaga terus diperkuat agar pemanfaatan sistem tersebut dapat memberikan manfaat nyata dalam membangun Bali yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, dalam pidato utama (keynote speech) bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah menghadapi potensi dampak bencana.

Adriyanto menyampaikan bahwa implementasi ARISE di Bali memiliki arti penting karena dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah. Pemanfaatan ARISE diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi risiko tersebut secara lebih dini dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat.

Lebih lanjut, Adriyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan ketahanan fiskal daerah. ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen untuk mendukung analisis risiko fiskal akibat bencana. Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan, sedangkan BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana. Sinergi kedua perangkat daerah tersebut, bersama Bappeda dan instansi terkait lainnya, menjadi faktor penting agar hasil analisis ARISE dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan penganggaran yang efektif.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendukung penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Bali. (gs/bi)