Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DLHK Badung Perkuat Penanganan Sampah Kiriman di Pantai Kuta

BALIILU Tayang

:

DLHK Badung menangani sampah kiriman di kawasan Pantai Kuta
PENANGANAN SAMPAH KIRIMAN: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung terus memperkuat upaya penanganan sampah di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan sampah kiriman akibat musim hujan dan angin barat. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung terus memperkuat upaya penanganan sampah di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan sampah kiriman akibat musim hujan dan angin barat. Berbagai langkah strategis dilakukan melalui peningkatan intensitas pembersihan, penguatan koordinasi, optimalisasi armada, serta percepatan pengangkutan dan pengolahan sampah.

Kepala DLHK Kabupaten Badung, Dr. Ir. Made Rai Warastuthi, S.T., M.S., mengatakan bahwa penanganan sampah pantai menjadi salah satu prioritas DLHK mengingat Pantai Kuta merupakan ikon pariwisata Kabupaten Badung sekaligus destinasi wisata internasional.

“DLHK terus melakukan langkah-langkah antisipatif agar penanganan sampah kiriman dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Kami tidak hanya berfokus pada pembersihan, tetapi juga membangun pola penanganan yang lebih sistematis, mulai dari penyisiran pantai, pengumpulan, pengangkutan hingga pengolahan sampah,” kata Rai Warastuthi, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, intensitas pengawasan dan pembersihan ditingkatkan pada musim hujan dan angin barat karena pada periode tersebut sampah kiriman dari laut cenderung meningkat. Untuk itu, DLHK melakukan penyesuaian pola kerja dan kesiapan sumber daya operasional agar mampu merespons perubahan kondisi di lapangan.

“Penanganan Pantai Kuta tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan bersih-bersih setelah sampah menumpuk. Kami mendorong pola penanganan yang lebih cepat, terjadwal, dan responsif, dengan melibatkan petugas kebersihan, pengelola kawasan, masyarakat, pelaku usaha pariwisata, serta unsur terkait lainnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, DLHK menerapkan pola penanganan terpadu dengan membagi wilayah kerja ke dalam lima zona UPT. Masing-masing zona memiliki titik pengumpulan sementara atau Stop Over (SO) yang dikoordinasikan dengan pemilik atau pengelola lahan.

Proses penanganan diawali dengan penyisiran dan pembersihan sampah di sepanjang garis pantai. Sampah yang terkumpul kemudian dipindahkan ke titik Stop Over untuk selanjutnya diangkut menuju fasilitas penanganan atau pengolahan sesuai karakteristik dan jenis sampah.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Hadiri Penanaman 10.000 Mangrove di Kawasan Tahura Tanjung Benoa

Melalui pola tersebut, DLHK berupaya mempercepat proses pemindahan sampah dari pesisir sehingga tidak terjadi penumpukan dalam waktu lama dan sampah tidak kembali terbawa gelombang atau arus laut ke kawasan pantai lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, DLHK mengoptimalkan sumber daya operasional yang tersedia, termasuk mengalokasikan 2 unit loader dari total 13 unit yang tersedia untuk seluruh kawasan pantai di Badung. Selain itu, sebanyak 20 unit truk dari total 98 armada turut mendukung kegiatan pengangkutan sampah di Pantai Kuta dan sekitarnya.

Dukungan operasional tersebut diperkuat melalui pembiayaan yang telah diakomodasi dalam APBD Induk dan APBD Perubahan. Pembiayaan mencakup kebutuhan penyewaan alat berat, tenaga kerja, kendaraan pengangkut, operator, hingga bahan bakar minyak (BBM).

“DLHK terus melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian dilakukan terhadap jumlah dan pembagian personel, kesiapan kendaraan pengangkut, alat berat, serta jadwal kerja petugas agar penanganan dapat berlangsung efektif,” jelasnya.

Terkait volume sampah, Rai Warastuthi menjelaskan bahwa jumlah sampah di kawasan pantai sangat dinamis dan dipengaruhi kondisi cuaca, arus laut, pasang surut, serta aktivitas masyarakat dan wisatawan. Peningkatan volume biasanya terjadi pada musim hujan dan angin barat akibat sampah kiriman dari laut.

Sejak 5 November 2026 hingga saat ini, tercatat sekitar 200 ton sampah telah diangkut dari seluruh kawasan pantai di Kabupaten Badung. Sampah berupa kayu dan material sejenis dibawa ke TPST Mengwitani untuk diolah menggunakan mesin woodchipper. Sementara itu, sampah lainnya diangkut ke TPA Regional Suwung.

Ia menambahkan bahwa penanganan sampah pantai dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan tingkat volume serta kondisi lapangan. Dalam kondisi normal, kegiatan pembersihan diupayakan dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, apabila terjadi lonjakan sampah kiriman dalam jumlah besar, penanganan dilakukan secara bertahap dan intensif hingga seluruh area terdampak tertangani.

Baca Juga  K3S Badung Serahkan Bingkisan kepada 85 Veteran di Kecamatan Petang dan Abiansemal

Jenis sampah yang ditemukan di Pantai Kuta cukup beragam. Sampah organik berupa kayu, ranting, daun, bambu, dan material vegetasi lainnya kerap mendominasi saat terjadi sampah kiriman. Sementara itu, sampah plastik seperti botol, kantong plastik, kemasan makanan, dan kemasan sekali pakai juga menjadi perhatian karena sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan laut.

“Prinsipnya, sampah harus segera ditangani sejak pertama kali terdampar di pantai. Jangan sampai dibiarkan menumpuk dan kemudian terbawa kembali oleh gelombang atau arus laut ke kawasan pantai lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, DLHK terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat, pengelola kawasan, masyarakat, serta pelaku usaha pariwisata. Hal ini mengingat persoalan sampah kiriman merupakan persoalan lintas wilayah yang dipengaruhi kondisi alam dan aktivitas di kawasan perairan yang lebih luas.

Rai Warastuthi menegaskan bahwa DLHK Kabupaten Badung akan terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem operasional, dan mengoptimalkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan sampah pantai dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem penanganan sampah pantai, mulai dari kesiapan personel, penguatan pola pengangkutan, optimalisasi fasilitas pengolahan, hingga koordinasi lintas sektor. Pantai Kuta harus tetap terjaga kebersihannya sebagai salah satu wajah pariwisata Kabupaten Badung dan Bali,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Hadiri Penanaman 10.000 Mangrove di Kawasan Tahura Tanjung Benoa

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  President of the UN General Assembly Kunjungi Tanjung Benoa Tsunami Ready

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  K3S Badung Serahkan Bingkisan kepada 85 Veteran di Kecamatan Petang dan Abiansemal
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  President of the UN General Assembly Kunjungi Tanjung Benoa Tsunami Ready

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca