Jembrana, baliilu.com – Sebanyak 312 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Jembrana resmi diterjunkan untuk melaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Mewakili, Bupati Jembrana, Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) secara simbolis memasangkan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 kepada perwakilan petugas, yang kemudian dilanjutkan dengan gotong-royong bersama ASN Pemkab Jembrana beserta jajaran Polres Jembrana di halaman Sirkuit All In One, Desa Pengambengan, Jumat (12/6/2026).

Wabup Ipat menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang. Ia mengingatkan ketelitian dan kejujuran petugas sangat penting karena ketidaklengkapan data akan berdampak serius terhadap kualitas kebijakan pemerintah.

“Data yang hilang akan menimbulkan bias. Di sinilah tugas dan tanggung jawab bapak ibu untuk mendapatkan seluruh potret kehidupan masyarakat Jembrana dari seluruh kalangan yang ada,” ujarnya.

Penugasan petugas sensus yang berbasis domisili wilayah tempat tinggal diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab serta motivasi dalam menjalankan tugas. Meski demikian, pemerintah daerah, akan mendukung penuh proses pelaksanaan di lapangan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk memastikan seluruh masyarakat dapat terjangkau pendataan.

Ia menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan kegiatan rutin tahunan, melainkan agenda strategis yang hasilnya menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Sensus ini tidak setiap tahun dilaksanakan. Hasilnya akan digunakan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Bupati juga mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja secara jujur, profesional, dan sesuai fakta di lapangan.

“Bekerjalah dengan jujur sesuai ikrar yang telah disampaikan. Jangan menutup-nutupi kondisi. Gali data secara seksama sesuai kriteria yang ada, baik individu maupun unit usaha. Pastikan semua jawaban benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Jembrana, I Wayan Putrawan menyebut di Jembrana, sekitar 92 ribu keluarga dan lebih dari 44 ribu unit usaha menjadi sasaran pendataan.

“Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, BPS Kabupaten Jembrana telah menyiapkan sebanyak 312 petugas lapangan yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Jembrana,” pungkasnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, menerima studi kunjungan pengelolaan sampah dari delegasi Pemerintah Kamboja di Ruang Sidang I Kantor Bupati Gianyar, Jumat (12/6).

Kunjungan dilakukan guna mempelajari berbagai kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Delegasi Pemerintah Kamboja mendapatkan pemaparan mengenai strategi pengelolaan sampah berbasis sumber, peran masyarakat dalam pengurangan sampah, serta sinergi antara pemerintah, desa adat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun menyampaikan persoalan sampah menjadi tantangan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas masyarakat, perubahan gaya hidup, serta pola konsumsi yang terus berkembang.

“Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. Namun seiring meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup, serta pola konsumsi masyarakat, timbulan sampah menjadi semakin banyak, baik jumlah maupun variasinya,” ujar Wabup Agung Mayun.

Agung Mayun menjelaskan bahwa timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan lahan akibat pertumbuhan penduduk juga menjadi tantangan dalam penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

“Pengelolaan sampah dari sumbernya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah desa, kelurahan, desa adat, serta seluruh masyarakat. Melalui pengurangan dan penanganan sampah berbasis sumber, setiap komponen dapat menjalankan peran dan kewajibannya sehingga volume sampah yang dibawa ke TPA Temesi dapat terus berkurang dan hanya menyisakan residu,” tegasnya.

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah melalui peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Upaya tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gianyar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal yang mewajibkan masyarakat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya serta mengikuti jadwal pengangkutan sampah sesuai ketentuan.

Saat ini Kabupaten Gianyar telah memiliki 48 unit TPS-3R/Rumah Kompos yang tersebar di 45 desa dan satu kelurahan. Fasilitas tersebut menjadi ujung tombak pengelolaan sampah berbasis sumber karena berperan langsung dalam mengurangi timbulan sampah sebelum masuk ke TPA.

Salah satu fasilitas terbaik yang dimiliki Kabupaten Gianyar adalah Rumah Kompos Padang Tegal yang dikelola oleh Desa Adat Padang Tegal, Ubud. Keberadaan rumah kompos tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan kepada masyarakat sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Temesi.

Secretary of State – Ministry of Interior, Yang Mulia Oum Mara, selaku pimpinan rombongan menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada delegasi Kamboja. Kunjungan juga menjadi pengalaman pertamanya berkunjung ke Kabupaten Gianyar.

Yang Mulia Oum Mara mengungkapkan tujuan utama kunjungan tersebut dilakukan guna mempelajari berbagai inovasi, program, dan pengalaman yang telah diterapkan Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari.

“Kami berharap dapat memperoleh inovasi baru, program-program, serta pengalaman dalam pengelolaan sampah yang telah diterapkan di sini. Kami sangat tertarik melihat bagaimana masyarakat berperan aktif dalam mengelola sampah, termasuk penerapan teknologi rumah kompos yang telah berjalan dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut, Oum Mara berharap hubungan dan kerja sama yang telah terjalin melalui kunjungan dapat terus berlanjut di masa mendatang melalui berbagai bentuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan lingkungan. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar aksi bersih-bersih pantai sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di empat lokasi, yakni Pantai Kubujati, Pantai Penarukan, Pantai YPUH, dan Pantai Camplung, Jumat (12/6).

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Gede Suratanaya, menjelaskan bahwa kegiatan bersih pantai ini merupakan tindak lanjut dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang sebelumnya dipusatkan di Danau Tamblingan. Setelah kegiatan utama tersebut, pemerintah daerah diminta melaksanakan aksi kebersihan di berbagai lokasi, seperti pantai, sungai, pasar, dan ruang publik lainnya.

“Di Kabupaten Buleleng, kami memilih melaksanakan kegiatan di empat pantai sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pesisir,” ujarnya.

Aksi bersih pantai ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), TNI/Polri, kalangan akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menangani persoalan sampah. Ia menegaskan bahwa permasalahan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan begitu, masyarakat memiliki rasa kepedulian dan ikut terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tidak hanya mengandalkan pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup,” imbuhnya

Lebih lanjut, Sekdis Suratanaya menyampaikan bahwa berbagai program pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara berkelanjutan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya ditandai dengan menurunnya volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala secara bertahap.

Melalui kegiatan bersih pantai ini, DLH Buleleng berharap tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku dalam mengelola sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah sebelum dibuang. (gs/bi)