Denpasar, baliilu.com – Pandemi Covid-19 yang melanda bangsa ini telah membuat berbagai sektor kehidupan masyarakat mengalami pukulan yang luar biasa, terutama sektor kehidupan ekonomi.
‘’Pemerintah Indonesia memang telah hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak saja untuk membangkitkan solidaritas atas penderitaan akibat pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Demikian juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali, telah melakukan upaya-upaya menjauhkan kehidupan masyarakat dari pandemi Covid-19. Namun seluruh usaha tersebut ternyata tetap tidak mampu mengendalikan pandemi untuk segera memasuki era baru perekonomian Bali,’’ ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali Emannuel Dewata Oja, di sela-sela Rakerda 2021 SMSI Bali di Gedung PWI Bali Jalan Gatot Subroto Denpasar, Senin (26/7).
Rakerda SMSI 2021 dengan mengusung tema ‘’Media Beken, Wartawan Keren’’dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Penasehat SMSI Bali Dwikora Putra, dihadiri seluruh pengurus dan anggota yang jumlahnya terbatas kurang dari 25 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Ketua SMSI Bali yang akrab dipanggil Edo ini lanjut menyampaikan, saat ini Bali sedang disorot oleh badan kesehatan dunia WHO dan Unicef. Disorot WHO karena Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sering menggelar berbagai event berskala internasional. Mereka ingin memastikan Bali aman dari Covid-19 dengan segala penanganannya yang berstandar internasional. Syaratnya antara lain positif rate dibawah 5% dan rasio contacts tracing minimal 25 orang per kasus positif.
‘’Data contact tracing jarang dibuka ke publik, dan pada saat yang sama pemerintah lebih suka membuka kasus positif per hari yang bisa menimbulkan kepanikan publik,’’ papar Edo.
Kenyataan ini yang membuat saat ini di luar negeri, terjadi gelombang besar black campaign terhadap pola penanganan pandemi Covid-19 di Bali. Sejak September 2020, terdapat 11 negara melarang warganya berkunjung ke Indonesia dan sebanyak 59 negara tidak menerima orang Indonesia masuk ke negaranya. (Google Searching).
Itu sebabnya, kata Edo, gagasan membuka kembali Bali untuk wisatawan mancanegara dengan memilih negara secara selektif sekali pun tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali.
‘’Black campaign yang beredar di luar negeri yang mengesankan Indonesia dan Bali tidak profesional menangani pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan ketakutan bagi para calon wisatawan untuk datang ke Bali adalah masalah serius yang membutuhkan solusi dan langkah-langkah yang tepat dan efisien,’’ tegasnya.
Mencermati berbagai persoalan itu, ucap Edo, maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dalam Rakerda tahun 2021 yang diselenggarakan tanggal 26 Juli 2021, mengimbau dan mengusulkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Bali untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1).Mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah Provinsi Bali, kabupaten/kota, TNI dan Polri dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 di seluruh Bali.
2).Mengajak semua pihak melakukan ‘perlawanan” terhadap black campaign tentang penanganan pandemi Covid-19 di Bali dengan menggalang kesepahaman dengan seluruh media mainstream di Bali, baik media online, media cetak dan media elektronik agar setiap hari memotret keseharian masyarakat Bali yang taat terhadap prokes penanggulangan Covid-19 di Bali melalui pemberitaan rutin selama 3-5 bulan.
Sebab diakui atau tidak, kata Edo, pemberitaan media yang massif akan berdampak bagi pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemi Covid-19 untuk selanjutnya dapat membuka mata dunia internasional tentang Bali sesungguhnya. ‘’Ingat!!! Campaign harus dilawan dengan campaign,’’ tegasnya.
3).Sebagaimana Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan seribu lebih media online di seluruh Indonesia melalui program fellowship atau UBAH LAKU, maka dianjurkan agar Pemerintah Provinsi Bali mem-breakdown program UBAH LAKU tersebut untuk Provinsi Bali dengan melibatkan sebanyak mungkin media online, cetak dan elektronik.
4).Menetapkan Dinas Kominfos Provinsi dan Kabupaten Kota se-Bali bersama seluruh organisasi media dan organisasi wartawan yang ada di Bali sebagai garda terdepan untuk melakukan sosialisasi keseharian masyarakat Bali yang menunjang pencitraan Bali sebagai provinsi terbaik dalam menangani pandemi Covid-19.
5).Data contact tracing perlu dibuka ke publik untuk menunjukkan keseriusan pemerintah menangani Covid-19 di Bali dengan tetap mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berlaku. Ini untuk menjaga keseimbangan publikasi berlebihan terhadap data kasus positif baik secara nasional maupun lokal yang menimbulkan kepanikan, sekaligus citra WHO terhadap Bali semakin positif.
Usai rakerda, pengurus SMSI Bali menyerahkan paket beras kepada pedagang yang berjualan di areal Gedung PWI Bali dan juga kepada seluruh peserta rakerda yang merupakan sumbangan dari PT. Jimbaran Hijau. (gs)
