Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10).

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah bersama para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, pemandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra yang secara umum menyatakan persetujuan serta memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Wiryadana menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD dinilai perlu dilakukan secara realistis, transparan, produktif, dan akuntabel. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya ketepatan pendapatan, belanja dan pembiayaan, keberpihakan anggaran pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi serta pemerataan pembangunan, hingga memastikan setiap program memiliki target hasil dan mekanisme yang terukur.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Suryani memandang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat dan tepat sasaran agar mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melanjutkan prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan.

Atas pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Wayan Sukaja, yang menyatakan sepakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya. Fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan adanya penyampaian pandangan umum dari ketiga fraksi tersebut, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan berproses sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD Kabupaten Tabanan terus membangun sinergi dalam memastikan arah kebijakan anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, penguatan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Tabanan secara terukur dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten Bangli memperkuat pendidikan pemilih berkelanjutan dengan menyasar generasi muda melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Museum Geopark Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai kalangan, terutama siswa SMA/SMK se-Kabupaten Bangli, serta pemilih dari segmen disabilitas, kelompok marginal, dan perempuan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan sekaligus menyiapkan pemilih yang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dari kalangan pelajar, peserta berasal dari berbagai SMA dan SMK di Kabupaten Bangli, di antaranya SMA Negeri 1 Bangli, SMA Negeri 2 Bangli, SMA Negeri 1 Susut, SMA Negeri 1 Kintamani, SMA Negeri 1 Tembuku, SMK Negeri 1 Bangli, SMK Negeri 2 Bangli, SMK Negeri 3 Bangli, SMK Negeri 4 Bangli, SMK Negeri 1 Susut, SMK Negeri 1 Tembuku, serta sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Bangli.

Ketua KPU Kabupaten Bangli, I Kadek Adiawan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk memperoleh pengetahuan kepemiluan yang belum tentu didapatkan secara khusus di lingkungan sekolah. Ia berharap peserta dapat memanfaatkan kegiatan untuk memperluas wawasan sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di Kabupaten Bangli. Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih di Bangli mencapai 86 persen, sedangkan pada Pilkada 2024 mencapai 78,40 persen. Capaian tersebut menempatkan Bangli sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di Bali.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengajak generasi muda untuk tidak menjadikan pemberian materi atau iming-iming lainnya sebagai dasar dalam menentukan pilihan politik. Pemilih, menurutnya, perlu menggunakan hati nurani dengan mempertimbangkan kapabilitas, integritas, serta rekam jejak calon pemimpin. Ia juga mendorong lahirnya bibit-bibit pemimpin baru dari Bangli yang memahami kepemiluan dan memiliki komitmen terhadap demokrasi. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar pemilih tidak menggadaikan masa depan daerah hanya karena kepentingan sesaat.

Sementara itu, Anggota KPU RI Idham Holik menekankan pentingnya pendidikan pemilih di tengah perubahan lingkungan informasi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan Artificial Intelligence (AI) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa informasi yang tidak akurat, hoaks, maupun konten yang dapat memengaruhi nalar masyarakat. Karena itu, pemilih perlu memiliki kemampuan untuk menelaah informasi, memeriksa sumber, dan tidak menerima setiap informasi secara mentah. Menurutnya, akses informasi yang tidak terbatas tidak selalu menghasilkan informasi yang tepat, sehingga pengetahuan menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

Penguatan pendidikan pemilih juga diarahkan untuk membangun kesadaran demokrasi sejak usia muda. Para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai prinsip dan mekanisme kepemiluan, tetapi juga diajak mengenali calon pemimpin, mencermati visi dan misi, serta melakukan penelusuran informasi sebelum menentukan pilihan. Dalam kegiatan tersebut disampaikan pula bahwa KPU Kabupaten Bangli sebelumnya telah melaksanakan pemilihan ketua OSIS (pemilos) secara serentak di SMA/SMK se-Kabupaten Bangli dengan konsep yang menyerupai proses pemilu, mulai dari pencalonan hingga debat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengalaman praktis bagi pelajar untuk mengenal proses demokrasi sejak dini.

Materi pendidikan pemilih disampaikan oleh Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si. dan Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. Keduanya memberikan perspektif mengenai pentingnya menjadi pemilih yang kritis, mengenali calon dan memahami informasi yang menjadi dasar dalam menentukan pilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti pada pemahaman mengenai teknis pemungutan suara, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap arah kepemimpinan dan pembangunan daerah.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif. Sejumlah siswa menyampaikan pertanyaan mengenai pentingnya menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), makna satu suara dalam pemilu, penggunaan AI, kualitas calon pemimpin, perubahan sikap pejabat sebelum dan sesudah menjabat, hingga dampak golput. Para narasumber juga mengingatkan peserta untuk menyampaikan kembali pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan sekitarnya dengan cara berdiskusi dan menggunakan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU mendorong terbentuknya pemilih yang tidak hanya hadir menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, tetapi juga memahami alasan pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi. Pemilih yang memiliki pengetahuan, kritis terhadap informasi, mampu mengenali calon, serta menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dan rekam jejak menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Kegiatan di Bangli diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus investasi demokrasi untuk melahirkan generasi pemilih dan calon pemimpin masa depan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah serta bangsa. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya memperluas ruang serta pilihan profesi bagi generasi muda, salah satunya melalui penguatan pendidikan jurnalistik dan literasi media di lingkungan sekolah.

Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026, untuk menjadi narasumber dalam program siniar (podcast) di PWI Channel.

Dalam perbincangan tersebut, Mendikdasmen menyoroti peran vital wartawan serta berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, profesi wartawan merupakan profesi yang mulia dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tidak hanya bertugas mengabarkan informasi, tetapi juga mencerahkan, mendidik, serta memupuk rasa nasionalisme.

“Pilihan profesi itu harus kita berikan sebanyak mungkin kepada anak-anak kita. Jurnalistik tidak sekadar mengabarkan, tetapi juga mencerahkan, mendidik, serta menjadi ruang belajar menulis bagi siswa,” ujar Abdul Mu’ti saat mengisi program di PWI Channel.

Ia juga membagikan pengalaman pribadinya yang merasakan manfaat besar dari aktivitas menulis sejak duduk di bangku sekolah hingga aktif di pers kampus saat menjadi mahasiswa. Keterampilan jurnalistik tersebut dinilai sangat membantu dalam mengasah kemampuan berpikir kritis serta menyampaikan gagasan secara lancar dan terstruktur.

Di samping itu, Mendikdasmen turut menyinggung pentingnya peningkatan standar kompetensi wartawan, etika berkomunikasi, hingga tantangan penegakan kode etik di lapangan. Keberadaan organisasi seperti PWI dinilai sangat krusial sebagai wadah untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme pers nasional.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Mendikdasmen ke PWI Pusat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri ke PWI. Semoga ini menjadi modal awal untuk bagaimana literasi media lewat wartawan masuk di sekolah,” ujar Akhmad Munir.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir juga memberikan kenang-kenangan berupa Buku Profil Biografi Ketua Umum PWI Pusat berjudul “Langkah Sunyi Menuju Puncak“ kepada Menteri Abdul Mu’ti sebagai bentuk apresiasi dan penguatan sinergi.

Pengurus PWI Pusat menyambut positif dorongan tersebut dan menekankan pentingnya menghidupkan kembali program-program pelatihan literasi media dan jurnalistik bagi para siswa. Langkah ini diharapkan dapat membekali generasi muda agar lebih bijak dalam menyaring informasi sekaligus membentengi diri dari maraknya disinformasi.

Sinergi antara Kemendikdasmen dan PWI ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem literasi nasional serta melahirkan generasi muda yang kritis, cakap menulis, dan memiliki karakter nasionalisme yang kuat. (gs/bi)