Denpasar, baliilu.com – Walau kondisi Bali masih belum pulih dari pandemi Covid-19, bukan berarti Bali tidak bisa melaksanakan program energi bersih terbarukan. Di tengah pandemi ternyata masih ada ruang-ruang yang memungkinkan untuk melakukan akselerasi. Dari laporan anggota Asosiasi Tenaga Surya Indonesia (ATSI) di Bali ada beberapa badan usaha sudah memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
‘’Saya melihat masih ada ruang-ruang yang memungkinkan kita melakukan akselerasi. Buktinya saya kemarin mendapat laporan anggota ATSI ada beberapa badan usaha pasang PLTS Atap, ada di showroom mobil, mall, itu dilakukan masih masa pandemi. Ada juga beberapa sedang dalam proses negosiasi. Sudah mulai ada, artinya bukan berarti tidak bisa, ada yang mungkin bisa,’’ terang Ketua Asosiasi Tenaga Surya Indonesia Fabby Tuwiwa saat diskusi kecil yang menghadirkan Anggota Pokli Pemprov Bali Prof. Dr. Ida Ayu Dwi Giri Antari dan anggota ATSI Bali, di sebuah rumah makan di bilangan Renon, Rabu (15/12).
Lebih lanjut Fabby Tuwiwa mengungkapkan, dalam kondisi ini yang dilakukan Pemerintah Bali pertama, memberikan dorongan dan dukungan, salah satunya mengeluarkan surat edaran, turunan dari pergub yang perlu dikomunikasikan dengan pelaku usaha.
Kedua, bicara energi bersih terbarukan yang paling cepat didorong adalah PLTS atap. Mulai mengintegrasikan apa pun yang dibangun di Bali mesti ada PLTS atapnya. Di sini perlu ada juklak, jukis lewat bapeda. Semua dinas, proyek apa pun didanai APBD sedapat mungkin mengintegrasikan PLTS atap. ‘’Jika diintegrasikan dari awal akan tidak mahal. Misalnya renovasi sekolah, pasang PLTS sesuai dengan ketentuan pergub, 20 persen dari luas atap,’’ ujar Fabby, seraya mengungkapkan, bisa mengintegrasikan dana bantuan pusat yang bisa mengcover proyek APBD pemerintah provinsi, kab/ kota dengan memasukkan PLTS atap.
Ketiga, kata Fabby terkait opportunity yang besar pada saat pertemuan presidensi G20. Perlu didorong ada showcase yang mungkin ajak bermitra baik BUMN maupun kelompok bisnis besar lewat dana CSR. Ambil contoh kawasan wisata yang ada UMKM untuk memakai PLTS atap selama secara teknis memungkinkan seperti Pasar Sukawati, Pasar Ubud, Pura Besakih dll.
Seperti apa pengelolaannya, Fabby mengatakan mulai sekarang dipersiapkan unit khusus. ‘’Bayangan saya ada Dewan Energi Daerah. Kaitannya dengan ATSI kita mau bantu punya solarpreneur, mendorong Bali lebih banyak teknisi andal, terampil yang bisa instalasi dan bisa merawat. Ini bisa diintegraikan misalnya dengan sekolah politeknik,’’ ujarnya.
Kalau ini diintegrasikan, nanti pada pertemuan G20 Bali bisa sudah punya showcase sudah pasang PLTS atap yang juga membuka lapangan kerja hijau. ‘’Kalau itu digabungkan saya rasa akan menjadi contoh yang menarik, jadi khas Bali. Kita gabungkan G20, proyeknya, persiapan tenaga kerja, dukungan kemitraan antara pemerintah dengan swasta yang bisa dilakukan di era sekarang dengan keterbatasan yang ada,’’ paparnya.
Prof Dr. Ida Ayu Dwi Giri Antari, Pokli Pemprov Bali. (Foto: gs)
Sementara itu Prof Dr. Ida Ayu Dwi Giri Antari mengatakan soal program energi bersih, Provinsi Bali telah mencanangkan sejak tahun 2019 yang kemudian digaungkan secara nasional. Namun akibat pandemi Covid-19 target yang seharusnya sudah jalan tahun 2020 mengalami keterlambatan.
Ia mengatakan dalam program energi bersih terutama PLTS dengan target PLTS atap, investasi awalnya cukup besar. Sehingga dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak rasional kalau mendorong untuk pasang PLTS. ‘’Rasanya untuk makan saja masih susah. Akhirnya jadi lambat, walaupun sebenarnya di luar pariwisata sudah ada yang berjalan terutama yang sudah merencanakan dari awal, dan secara ekonomi mampu,’’ ujar anggota Pokli Pemprov Bali Prof. Giri Antari.
Giri Antari lanjut mengungkapkan, tahun 2019 pemprov sudah meluncurkan peta jalan energi bersih dengan target pariwisata. Namun karena pandemi yang tidak memungkinkan, kemudian melakukan review lagi, dengan capaian tetap bisa didapatkan. ‘’Kita melihat dimana yang paling memungkinkan untuk kondisi seperti sekarang sesuai visi pak Gubernur yang menginginkan Bali era baru. Pariwisatanya juga pariwisata era baru, pariwisata yang menerapkan energi bersih, pariwisata yang bermartabat,’’ ucap Prof. Giri Antari.
Dan, ini adalah kesempatan yang pas untuk memulai. Selain juga pertemuan presidensi G20 benar-benar satu maidstone yang memang harus mulai. Pemprov Bali telah membangun showcase bukan hanya untuk G20 tapi sustainable.
Dikatakan, saat ini provinsi sedang menyusun proposal apa yang harus dilakukan, pertama membangun showcase tetapi itu akan sustainable. Begitu juga PLTS atap, paling tepat diajukan di pertemuan G20. Mungkin ada treatmen tertentu dari pemerintah pusat, dan asosiasi yang mendorong ini bisa terjadi.
Giri Antari memaparkan, gedung-gedung pemerintah sudah dapat dana anggaran khusus tahun 2020 untuk program PLTS. Dan Gubernur menginginkan seluruh gedung pemerintah di Bali memakai PLTS atap yang berharap mendapat anggaran khusus dari pusat. Jika sebelumnya sudah disusun peta jalan PTLS, kini pemerintah provinsi ingin membuat peta jalan yang lengkap untuk energi bersih sampai 2025 sehingga jelas kemana arahnya. ‘’Sedang disusun dan mudah-mudahan dalam akhir tahun ini harus sudah selesai, karena Januari dibawa ke Bappenas,’’ ujarnya, seraya mengatakan kemarin ada banyak pembangunan rumah sakit, Pasar Gianyar dan Pasar Sukawati yang semuanya sudah mengadopti pergub sesuai surat edaran Sekda Bali, melalui PLTS.
Terkait SDM, Prof. Giri Antari mengatakan di Politknik Bali ada pogram studi energi terbarukan. Kalaupun di Politeknik belum bisa mensuplai untuk semua kebutuhan SDM yang begitu besar di bidang PLTS, tentunya akan ada kursus-kursus vokasional, dll. (gs)
HENTIKAN PENCARIAN: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) menghentikan upaya pencarian dan pertolongan terhadap pria lanjut usia Made Dibya (84) yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Sabtu (2/5/2026). (Foto: Hms SAR)
Tabanan, baliilu.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) menghentikan upaya pencarian dan pertolongan terhadap pria lanjut usia Made Dibya (84) yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Sabtu (2/5/2026). Penghentian pencarian ini dilakukan mengingat selama tujuh hari pencarian tim SAR Gabungan belum menemukan tanda – tanda baru keberadaan korban.
“Sampai pencarian terakhir hari ini, tim SAR gabungan belum menemukan indikasi korban ditemukan,” terang Kepala Seksi Operasi Basarnas Bali I Wayan Juni Antara.
Ia menambahkan, sejak hari pertama, tim SAR gabungan yang melibatkan unsur TNI/Polri, instansi pemerintah, perangkat desa, relawan, masyarakat setempat dan kelurga korban, telah menyisir hutan dan area perbukitan yang dicurigai menjadi titik hilangnya korban, namum pencarian tetap nihil.
Tak hanya itu, saksi mata yang ikut dalam rombongan pendakian, Negah Susana Yasa (61) juga dilibatkan kembali dalam upaya pencarian.
Kondisi curah hujan yang tinggi disertai kabut menyebabkan jalur pendakian menjadi licin dan jarak pandang tim SAR gabungan menjadi terbatas.
“Sesuai dengan regulasi Undang – Undang Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, pencarian dengan pengerahan unsur SAR gabungan dapat dihentikan apabila selama 7 hari pencarian korban tidak ditemukan,” ungkap Juni Antara.
Meski demikian, Operasi SAR dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan tanda – tanda yang mengarah pada bukti baru yang ditemukan di lokasi kejadian.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan tugas kemanusian yang dilakukan sejak hari pertama hingga terakhir ini, pencarian kita lanjutkan dengan pemantauan dan akan berkoordinasi dengan pemandu – pemandu yang melaksanakan pendakian di Gunung Batukaru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” tutupnya. (gs/bi)
REVITALISASI: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawa Kecamatan Banjar menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Lisan Pedawa. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawa Kecamatan Banjar menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Lisan Pedawa sebagai upaya menjaga keberlangsungan bahasa daerah di tengah arus modernisasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pengimbasan program revitalisasi yang selama ini secara berkelanjutan dilakukan oleh Manik Empul, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Bali. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap bahasa Pedawa.
Berbagai materi disajikan dalam kegiatan ini, di antaranya mesatua (bercerita), banyolan atau lawakan menggunakan bahasa Pedawa, pembacaan puisi, serta pidato (pidarta) berbahasa Pedawa. Ragam kegiatan tersebut dirancang untuk menghidupkan kembali tradisi lisan yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kepala Sekolah Adat Mani Empul, Wayan Sadnyana ditemui saat kegiatan, Sabtu (2/5) menyampaikan kegiatan revitalisasi ini memiliki dua tujuan utama, yakni memperkuat keberadaan bahasa Pedawa sebagai salah satu dialek Bahasa Bali, serta menggali kembali kearifan lokal yang terkandung dalam berbagai istilah khas Pedawa yang kini mulai terlupakan.
“Banyak istilah lokal yang sesungguhnya sarat makna, namun sudah jarang dipahami generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami ingin menjembatani transfer pengetahuan antar generasi,” ujar Sadnyana.
Secara teknis disampaikan, kegiatan dilaksanakan di wantilan Desa Adat Pedawa setiap akhir pekan sepanjang bulan Mei, dengan melibatkan instruktur dari kalangan relawan serta tokoh adat setempat. Peserta kegiatan mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak tingkat sekolah dasar, remaja SMP dan SMA, hingga mahasiswa dan masyarakat umum.
“Pelibatan lintas generasi ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan bahasa dan sastra lisan Pedawa sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas berbasis tradisi,” pungkasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Sekolah Adat Manik Empul berharap bahasa Pedawa tidak hanya bertahan, tetapi juga kembali hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. (gs/bi)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Munchen/dpr.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Puan menyambut positif langkah Pemerintah yang dalam rangka Hari Buruh 2026 menerbitkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Salah satu poin dalam Permenaker ini adalah pembatasan jenis pekerjaan dalam outsourcing.
Menurut Puan, penataan aturan outsourcing juga perlu memastikan bahwa fleksibilitas hubungan kerja tidak berkembang menjadi ruang yang memperbesar kerentanan pekerja terhadap kehilangan pekerjaan mendadak.
Puan memandang pembatasan outsourcing pada jenis pekerjaan tertentu pun harus diikuti kejelasan implementasi. “Ini diperlukan agar aturan tersebut tidak menimbulkan pola baru yang justru memindahkan ketidakpastian ke bentuk hubungan kerja lain yang belum sepenuhnya terlindungi,” imbaunya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).
Kemudian mengenai isu perlindungan pekerja transportasi digital, Puan menilai hal tersebut menjadi bagian dari perubahan struktur kerja yang perlu dibaca lebih luas. Pada peringatan May Day kali ini, Pemerintah disebut akan memberi kejutan bagi para buruh dan pengemudi ojek online (ojol).
“Perlindungan terhadap penghasilan, kepastian hubungan kerja, dan jaminan sosial bagi pengemudi layanan transportasi online menjadi penting karena sektor digital kini menjadi penopang ekonomi banyak keluarga,” ucap Puan.
Lebih lanjut, Puan mengatakan semua upaya regulasi yang ada bermuara pada satu hal yakni memastikan masyarakat bekerja tetap memiliki rasa aman terhadap masa depannya dan keluarga.
“Karena ketika ketidakpastian kerja meningkat, tekanan sosial akan jauh lebih cepat dirasakan di tingkat keluarga. Ini tentang kebutuhan pokok rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan berbagai kebutuhan hidup lain,” tegas Puan.
Puan lalu menyinggung 2 kejadian yang menjadi perhatian beberapa waktu terakhir yakni kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, dan kasus kekerasan pada anak di Tempat Penitipan Anak atau Daycare di Yogyakarta.
“Dalam sepekan terakhir, kita melihat berbagai potret memilukan yang dihadapi pekerja. Kecelakaan kereta baru-baru ini dialami oleh mayoritas pekerja saat hendak pulang ke rumah,” kata Puan.
“Lalu kasus kekerasan pada Daycare, ini juga menjadi keprihatinan kita bersama karena tempat penitipan anak kita ketahui sekarang menjadi alternatif pengasuhan bagi orangtua pekerja,” lanjutnya.
Untuk itu, Puan mendorong agar Pemerintah semakin meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan untuk mendukung pekerja. Termasuk keamanan pada transportasi dan kenyamanan pada kebutuhan domestik.
Puan menyatakan, DPR akan terus mengawal setiap kebijakan bagi pekerja, dan mendorong adanya peningkatan kesejahteraan untuk semua masyarakat bekerja. Bahkan DPR juga baru-baru ini mengesahkan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) untuk keadilan bagi pekerja di sektor domestik.
“Pengesahan UU PPRT yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan berdekatan dengan momen May Day, kita harapkan menjadi sebuah bentuk perjuangan nyata dari DPR untuk pekerja,” jelas Puan.
Puan menegaskan, semua pekerja berhak memperoleh perlindungan yang layak. “Baik itu pekerja formal, pekerja informal, pekerja di sektor konvensional, pekerja di sektor domestik, freelancer dan kreatif, guru, driver ojek online, PRT, petani gurem, buruh harian, hingga pekerja kaki lama, dan lain-lain, semuanya berhak mendapat perlindungan dari Negara,” urai cucu Bung Karno itu.
“Peringatan Hari Buruh harus dipahami sebagai pengingat bahwa menjaga kualitas hidup pekerja berarti juga menjaga landasan sosial yang menopang pembangunan nasional,” tutup Puan. (gs/bi)