Denpasar, baliilu.com – Walau kondisi Bali masih belum pulih dari pandemi Covid-19, bukan berarti Bali tidak bisa melaksanakan program energi bersih terbarukan. Di tengah pandemi ternyata masih ada ruang-ruang yang memungkinkan untuk melakukan akselerasi. Dari laporan anggota Asosiasi Tenaga Surya Indonesia (ATSI) di Bali ada beberapa badan usaha sudah memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
‘’Saya melihat masih ada ruang-ruang yang memungkinkan kita melakukan akselerasi. Buktinya saya kemarin mendapat laporan anggota ATSI ada beberapa badan usaha pasang PLTS Atap, ada di showroom mobil, mall, itu dilakukan masih masa pandemi. Ada juga beberapa sedang dalam proses negosiasi. Sudah mulai ada, artinya bukan berarti tidak bisa, ada yang mungkin bisa,’’ terang Ketua Asosiasi Tenaga Surya Indonesia Fabby Tuwiwa saat diskusi kecil yang menghadirkan Anggota Pokli Pemprov Bali Prof. Dr. Ida Ayu Dwi Giri Antari dan anggota ATSI Bali, di sebuah rumah makan di bilangan Renon, Rabu (15/12).
Lebih lanjut Fabby Tuwiwa mengungkapkan, dalam kondisi ini yang dilakukan Pemerintah Bali pertama, memberikan dorongan dan dukungan, salah satunya mengeluarkan surat edaran, turunan dari pergub yang perlu dikomunikasikan dengan pelaku usaha.
Kedua, bicara energi bersih terbarukan yang paling cepat didorong adalah PLTS atap. Mulai mengintegrasikan apa pun yang dibangun di Bali mesti ada PLTS atapnya. Di sini perlu ada juklak, jukis lewat bapeda. Semua dinas, proyek apa pun didanai APBD sedapat mungkin mengintegrasikan PLTS atap. ‘’Jika diintegrasikan dari awal akan tidak mahal. Misalnya renovasi sekolah, pasang PLTS sesuai dengan ketentuan pergub, 20 persen dari luas atap,’’ ujar Fabby, seraya mengungkapkan, bisa mengintegrasikan dana bantuan pusat yang bisa mengcover proyek APBD pemerintah provinsi, kab/ kota dengan memasukkan PLTS atap.
Ketiga, kata Fabby terkait opportunity yang besar pada saat pertemuan presidensi G20. Perlu didorong ada showcase yang mungkin ajak bermitra baik BUMN maupun kelompok bisnis besar lewat dana CSR. Ambil contoh kawasan wisata yang ada UMKM untuk memakai PLTS atap selama secara teknis memungkinkan seperti Pasar Sukawati, Pasar Ubud, Pura Besakih dll.
Seperti apa pengelolaannya, Fabby mengatakan mulai sekarang dipersiapkan unit khusus. ‘’Bayangan saya ada Dewan Energi Daerah. Kaitannya dengan ATSI kita mau bantu punya solarpreneur, mendorong Bali lebih banyak teknisi andal, terampil yang bisa instalasi dan bisa merawat. Ini bisa diintegraikan misalnya dengan sekolah politeknik,’’ ujarnya.
Kalau ini diintegrasikan, nanti pada pertemuan G20 Bali bisa sudah punya showcase sudah pasang PLTS atap yang juga membuka lapangan kerja hijau. ‘’Kalau itu digabungkan saya rasa akan menjadi contoh yang menarik, jadi khas Bali. Kita gabungkan G20, proyeknya, persiapan tenaga kerja, dukungan kemitraan antara pemerintah dengan swasta yang bisa dilakukan di era sekarang dengan keterbatasan yang ada,’’ paparnya.
Prof Dr. Ida Ayu Dwi Giri Antari, Pokli Pemprov Bali. (Foto: gs)
Sementara itu Prof Dr. Ida Ayu Dwi Giri Antari mengatakan soal program energi bersih, Provinsi Bali telah mencanangkan sejak tahun 2019 yang kemudian digaungkan secara nasional. Namun akibat pandemi Covid-19 target yang seharusnya sudah jalan tahun 2020 mengalami keterlambatan.
Ia mengatakan dalam program energi bersih terutama PLTS dengan target PLTS atap, investasi awalnya cukup besar. Sehingga dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak rasional kalau mendorong untuk pasang PLTS. ‘’Rasanya untuk makan saja masih susah. Akhirnya jadi lambat, walaupun sebenarnya di luar pariwisata sudah ada yang berjalan terutama yang sudah merencanakan dari awal, dan secara ekonomi mampu,’’ ujar anggota Pokli Pemprov Bali Prof. Giri Antari.
Giri Antari lanjut mengungkapkan, tahun 2019 pemprov sudah meluncurkan peta jalan energi bersih dengan target pariwisata. Namun karena pandemi yang tidak memungkinkan, kemudian melakukan review lagi, dengan capaian tetap bisa didapatkan. ‘’Kita melihat dimana yang paling memungkinkan untuk kondisi seperti sekarang sesuai visi pak Gubernur yang menginginkan Bali era baru. Pariwisatanya juga pariwisata era baru, pariwisata yang menerapkan energi bersih, pariwisata yang bermartabat,’’ ucap Prof. Giri Antari.
Dan, ini adalah kesempatan yang pas untuk memulai. Selain juga pertemuan presidensi G20 benar-benar satu maidstone yang memang harus mulai. Pemprov Bali telah membangun showcase bukan hanya untuk G20 tapi sustainable.
Dikatakan, saat ini provinsi sedang menyusun proposal apa yang harus dilakukan, pertama membangun showcase tetapi itu akan sustainable. Begitu juga PLTS atap, paling tepat diajukan di pertemuan G20. Mungkin ada treatmen tertentu dari pemerintah pusat, dan asosiasi yang mendorong ini bisa terjadi.
Giri Antari memaparkan, gedung-gedung pemerintah sudah dapat dana anggaran khusus tahun 2020 untuk program PLTS. Dan Gubernur menginginkan seluruh gedung pemerintah di Bali memakai PLTS atap yang berharap mendapat anggaran khusus dari pusat. Jika sebelumnya sudah disusun peta jalan PTLS, kini pemerintah provinsi ingin membuat peta jalan yang lengkap untuk energi bersih sampai 2025 sehingga jelas kemana arahnya. ‘’Sedang disusun dan mudah-mudahan dalam akhir tahun ini harus sudah selesai, karena Januari dibawa ke Bappenas,’’ ujarnya, seraya mengatakan kemarin ada banyak pembangunan rumah sakit, Pasar Gianyar dan Pasar Sukawati yang semuanya sudah mengadopti pergub sesuai surat edaran Sekda Bali, melalui PLTS.
Terkait SDM, Prof. Giri Antari mengatakan di Politknik Bali ada pogram studi energi terbarukan. Kalaupun di Politeknik belum bisa mensuplai untuk semua kebutuhan SDM yang begitu besar di bidang PLTS, tentunya akan ada kursus-kursus vokasional, dll. (gs)
Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026. (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mulai menyoroti serius aset-aset milik Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Renon, Denpasar. Salah satunya, proyek India Cultural Centre Bali (ICCB) yang diketahui mangkrak selama lebih dari 22 tahun.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah maupun belum dimanfaatkan secara optimal.
Sorotan aset Pemprov Bali untuk ICCB Renon, muncul setelah aset daerah tersebut diketahui mangkrak selama lebih dari dua dekade tanpa kepastian penyelesaian. Bahkan, kini Pansus TRAP DPRD Bali mulai mendalami berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penguasaan aset yang tidak sesuai regulasi.
“Nanti evaluasi, banyak aset-aset kita yang kemudian dikuasai dengan cara tidak benar. Ya, seluruhnya dievaluasi wilayah Renon ke depan akan diperdalam. Itu banyak Dumas dan banyak laporan,” kata Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H.,.M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.
Hal itu disampaikan usai menerima Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali. Dari unsur tokoh agama hadir Ida Shri Bhagawan Yogananda, sementara dari kalangan tokoh masyarakat tampak mantan anggota MPR RI utusan Bali Jro Gede Sudibya. Turut hadir Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali dr. Wayan Sayoga, akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.
Dukungan generasi muda terhadap upaya pengawasan pembangunan Bali juga tampak kuat. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya BEM Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa Indonesia, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, hingga Universitas Saraswati.
Made Supartha menilai persoalan aset daerah di Bali tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan justru terbengkalai selama puluhan tahun. Namun, aset tersebut diketahui belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berstatus belum tuntas sejak awal perencanaan pada 2004.
Keberadaan aset mangkrak tersebut kini menjadi perhatian serius DPRD Bali, terutama setelah Pansus TRAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik aset daerah dan menemukan berbagai persoalan tata ruang, aset, serta perizinan.
Made Supartha memastikan evaluasi tidak hanya menyasar satu lokasi, tetapi seluruh aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah atau belum dimanfaatkan secara optimal. “Selain melakukan pendalaman terhadap laporan masyarakat, kami juga mendorong adanya kepastian kebijakan dari pihak eksekutif terkait status aset yang hingga kini masih menggantung,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack mengaku baru mengetahui soal tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri permasalahan tersebut.
“Baru juga tau.”..!! Ayo nanti sama-sama telusuri,” jawab Dewa Jack secara singkat di Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.
Untuk diketahui, rencana pembangunan proyek ICCB atau Pusat Kebudayaan India tersebut sempat diresmikan Gubernur Bali (1998-2008), Dewa Beratha, Dubes India, Hemant Krishan Singh dan DG ICCR, Rakesh Kumar, hingga saat ini justru diketahui proyek tersebut mangkrak dan tidak ada tanda-tanda progress keberlanjutan, sehingga menjadi kewajaran publik mempertanyakan nasib aset Pemprov Bali yang dipergunakan untuk proyek tersebut.
Ketua Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali, Dr. Somvir menilai persoalan aset tersebut perlu segera mendapatkan kepastian hukum dan kebijakan agar tidak terus terbengkalai selama puluhan tahun.
Dr. Somvir yang juga selaku Wakil Sekretaris Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menegaskan bahwa penggunaan aset daerah harus memberikan kejelasan bagi semua pihak. Ia juga mendukung penuh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali melakukan evaluasi di Kawasan Renon.
Pansus TRAP DPRD Bali akan membuka aset Pemprov Bali secara transparan baik yang sudah atau terbengkalai. Evaluasi mulai dilakukan dari pusat kota atau jantung pemerintahan. Upaya itu agar aset jelas dan tata kota tertib. (gs/bi)
BAGIKAN DAGING BABI: Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat membagikan daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Jelang hari Raya Galungan dan Kuningan, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), membagikan 300 paket daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6).
Hadir saat itu, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, dan pihak terkait lainnya.
Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka mengatakan, kegiatan pembagian daging babi ini diharapkan akan dapat memberikan kemanfaatan bagi umat yang akan merayakan hari Raya Galungan dan Kuningan.
“Tentu harapannya ini akan membawa kemanfaatan bagi umat yang akan menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, menyampaikan, program ini merupakan implementasi dari spirit Vasudhaiva Kutumbhakam yang bermakna kita semua bersaudara atau menyama braya.
Sehingga diharapkan mampu menghadirkan semangat sagilik, saguluk, salunglung subayantaka dalam menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan di tengah masyarakat.
“Pembagian daging babi ini juga merupakan salah satu implementasi dari semangat Vasudhaiva Kutumbhakam,” katanya. (eka/bi)
FGD: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6). (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung dan mendorong percepatan upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Menurutnya, penguatan aksesibilitas merupakan kebutuhan mendesak mengingat strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Dewata.
Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan dalam arahan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6).
Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai bagian penting dari upaya penguatan aksesibilitas transportasi kaluar masuk bandara. Ia berpendapat, penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara menjadi perhatian urgen karena berkaitan dengan isu kemacetan. Jika tidak diantisipasi, ia khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali.
Selanjutnya, Gubernur Koster memberi gambaran tentang strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai dalam pembangunan bidang kepariwisataan.
“Pada tahun 2025, wisatawan manca negara yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik yang mencapai 9,2 juta. Jadi kalau ditotal, mencapai 16 juta lebih,” urainya.
Mencermati data tersebut, menurutnya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara dan kawasan sekitarnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Ia berharap, FGD menghasilkan rumusan yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi kemacetan keluar masuk bandara dan kawasan sekitar khususnya Badung dan Denpasar.
“Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” pintanya.
Ia berharap, seluruh komponen mendukung upaya ini agar segera bisa dikerjakan. Jika tidak ada hal yang sangat krusial, ia berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan. Masih dalam arahannya, Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia berharap, pihak pengelola bandara segera merealiasikan rencana tersebut.
Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT. Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan, kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan FGD tahun lalu. Ia menyampaikan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai komponen sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Menurutnya, upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif. FGD diisi penyampaian kajian dari akademisi Universitas Udayana Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya yang mendapat masukan dari sejumlah pihak untuk penyempurnaan. (gs/bi)