Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

SMSI Minta Penangguhan Penetapan Anggota Dewan Pers Periode 2022 – 2025

BALIILU Tayang

:

de
Ketua SMSI Firdaus. (Foto: Ist)

Jakarta, baliilu.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meminta Ketua Dewan Pers (DP) untuk menangguhkan penatapan anggota DP yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Ketua SMSI Firdaus dalam suratnya yang ditujukan ke DP awal Januari lalu menyatakan, permintaan penangguhan ini dilakukan, setelah sebelumnya, surat SMSI terkait Permohonan Peninjauan Statuta kepada ketua DP tertanggal 12 Desember 2021 belum direspons.

Bahkan Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) DP telah memilih dan menetapkan anggota DP definitif sebanyak 9 orang dengan tanpa mengindahkan komitmen catatan hasil rapat BPPA untuk mengonsultasikan penambahan anggota Dewan Pers kepada Dewan Pers, seperti yang tertera dalam berita acara rapat pertama hari Senin, tanggal 1 November 2021.

Dengan adanya keputusan BPPA yang telah memilih dan menetapkan anggota DP definitif sebanyak 9 orang, maka SMSI mohon kepada DP untuk menangguhkan keputusan tersebut.

Dalam suratnya ke Ketua DP tersebut, SMSI menyebutkan, dengan belum diresponsnya surat terkait peninjauan statute DP untuk menambah anggota DP, maka SMSI menilai keberadaan anggota DP yang dipilih tidak memiliki keterwakilan dari tiap-tiap organisasi konstituen. ‘’Hal ini berdampak pada hilangnya kesetaraan, kesamaan hak dan keadilan bagi SMSI,’’ tegas Firdaus.

Dia menyampaikan pula, pemilihan anggota DP yang dilaksanakan BPPA ternyata tidak sesuai undangan yang diedarkan, sehingga memastikan semakin kuatnya dugaan SMSI bahwa pemilihan dengan cara ‘koboi’ seperti ini, akan melahirkan DP di masa akan datang menjadi DP yang syarat dengan kepentingan.

Dugaan bahwa DP menetapkan peraturan tentang syarat menjadi organisasi perusahaan pers yang diatur dalam Peraturan DP tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers, khususnya aturan tentang batas minimal jumlah anggota organisasi perusahaan pers menggunakan standar ganda, sehingga sejak awal telah memberi ruang seluas-luasnya untuk terjadi monopoli kebijakan oleh media kelompok konglomerat.

Sebab adanya organisasi konstituen DP dengan syarat menjadi konstituen (members) DP dengan hanya cukup 8 (delapan) perusahaan dapat memenuhi syarat standar organisasi Perusahaan Pers dan kemudian menempatkan dua orang perwakilannya sebagai anggota Dewan Pers.

Sementara pada sisi lain, SMSI dengan anggota lebih dari 1. 700 (seribu tujuh ratus) perusahaan tidak ada wakil yang duduk menjadi anggota DP. Dan jika anggota DP tetap dipaksakan untuk ditetapkan maka diduga penetapan tersebut berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi dan pembatasan dalam berserikat dan bermuara pada pemasungan kemerdekaan masyarakat pers untuk berserikat yang berlawanan dengan UUD dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain tidak adanya keterwakailan SMSI di DP, Utusan SMSI yang duduk di BPPA merasa ada tekanan berbau ancaman. Ancaman dan ketidakadanya perwakilan tersebut, SMSI merasa ada dugaan penelantaran.

Dengan adanya dugaan penelantaran dan tidak hadirnya negara bagi media-media kecil ini, kiranya Dewan Pers pers tidak terus-menerus mendorong presiden sebagai simbol negara untuk mengesahkan komposisi Dewan Pers yang diduga bermasalah.

Terlebih Presiden RI Joko Widodo telah menyatakan dengan tegas bahwa Dewan Pers hanyalah fasilitator bukan regulator. Hal itu akan berdampak pada peraturan Dewan Pers yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ditetapkan berdasarkan konsensus bersama dengan organisasi-organisasi pers, bahkan dalam keputusan menetapkan sebagai organisasi konstituen diambil sepihak oleh anggota Dewan Pers dengan tidak terlebih dahulu mendengar aspirasi organisasi pers untuk menetapkan standar organisasi pers.

Berdasarkan pengamatan SMSI, lanjut Firdaus, maka apa yang dilakukan oleh kelompok yang melakukan uji materi di MK saat ini masih sebatas pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dan belum ada gugatan terhadap SK Presiden yang menetapkan anggota DP sejak tahun 2008 sampai SMSI menilai apa yang dilakukan oleh organisasi yang kehilangan hak konstituen itu sebetulnya diduga dampak dari kesewenangan dan ketidakadilan yang dilakukan DP selama ini.

Seharusnya DP merangkul dan melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi pers tersebut sebagai satu-satunya wadah berhimpun organisasi pers.

Ditegaskan, dan jika penegasan dari berbagai hal tersebut di atas, tidak dilakukan DP, maka di masa akan datang DP akan berpotensi digugat oleh banyak pihak di PTUN.

Mengingat berbagai pertimbangan tersebut dan menghindari rawan gugatan dari berbagai elemen, kami mohonkan kepada DP:

1.Sesuai surat kami terdahulu, dalam rangka memperkuat DP dan kami ingin ikut serta berkonstribusi dengan meminta penambahan jumlah anggota DP adalah berdasarkan pertimbangan luas dan tingginya kebutuhan masyarakat pers terhadap DP yang tidak memungkinkan untuk ditangani oleh hanya 9 orang anggota, maka perlu adanya perubahan keanggotan dengan menambah jumlah anggota Dewan Pers menjadi 15 orang, dan menunda pengangkatan Anggota DP periode 2022 – 2025 dengan terlebih dahulu menyempurnakan berbagai ketentuan yang terkait.

2.Dan meminta kepada DP mengusulkan kepada Presiden memperpanjang masa Bhakti Dewan Pers Periode 2019 – 2022.

3.Untuk memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan, meminta kepada DP, agar seluruh organisasi pers didaftar menjadi konstituen (members) dengan tidak ada ketentuan ambang batas, adapun regulasi tentang tatakelola dan ketentuan regulasinya disesuaikan dengan realitas kondisi obyektif saat ini. (*)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Perkuat Kolaborasi Digital, BI Bali Dorong Perwujudan “Smart Province” Bali melalui melalui Integrasi Data, Inovasi, dan Ekonomi Keuangan Digital

Published

on

By

Balidigifest x Baligivation 2026 Digelar BI Bali di Prime Plaza Sanur
BALI DIGIFEST: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali menyelenggarakan Balidigifest x Baligivation 2026 pada 12-14 November 2026 di Prime Plaza Sanur. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali menyelenggarakan Balidigifest x Baligivation 2026 pada 12-14 November 2026 di Prime Plaza Sanur.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Bali dan menghadirkan keynote speech dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, serta Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Neil Al Himam. Salah satu agenda utama dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah talkshow bertajuk “Mewujudkan Smart Province Bali melalui Integrasi Data, Inovasi, dan Ekonomi Keuangan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan di Griya Agung Ballroom, Prime Plaza Sanur. Talkshow tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah, otoritas, industri keuangan, dan komunitas teknologi untuk membahas strategi, peluang serta tantangan dalam mempercepat transformasi digital di Bali.

Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Puspa Udiyana menyampaikan arah kebijakan dan implementasi Smart Province Bali melalui integrasi data, penguatan konektivitas, dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam mendukung pembayaran secara digital.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald Parluhutan, memaparkan kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung Smart Province Bali guna mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital di Bali. Implementasi inisiatif tersebut dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu digitalisasi pemerintah, digitalisasi dunia usaha, dan digitalisasi layanan masyarakat. Digitalisasi pemerintah di antaranya melalui dukungan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Kartu Kredit Indonesai (KKI) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi dunia usaha dilakukan melalui perluasan akseptasi QRIS, digitalisasi UMKM, serta penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk QRIS Cross Border. Sementara itu, digitalisasi layanan masyarakat terutama dilakukan melalui Pusat Inovasi Digital (PIDI), kolaborasi penguatan infrastruktur digital serta penguatan literasi keuangan digital.

Dari sektor perbankan, Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa memaparkan berbagai inisiatif transformasi digital perbankan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibiltas layanan keuangan. Inovasi layanan digitalisasi perbankan diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan, meningkatkan akses terhadap pembiayaan produktif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang merata di seluruh wilayah Bali. Selain itu, ketersediaan layanan perbankan yang andal dan beroperasi selama 24 jam setiap hari (24/7) menjadi aspek penting dalam memastikan kelancaran transaksi dan memenuhi kebutuhan pembayaran masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bali Tech Startup Association, Indra Adhi Suputra, menyampaikan perspektif industri digital mengenai peluang dan tantangan pengembangan ekosistem inovasi di Bali. Startup dan pelaku industri teknologi memiliki peran strategis dalam menghadirkan solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi layanan, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing Bali di tengah perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, dan komunitas teknologi menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui talkshow tersebut, para pemangku kepentingan menegaskan perwujudan Smart

Province Bali membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam mengintegrasikan data, memperluas inovasi, serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Rangkaian kegiatan Balidigifest x Baligivation 2026 yang berlangsung pada 12-14 November 2026 di Prime Plaza Sanur juga terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman dan wawasan mengenai perkembangan inovasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti pameran, seminar, talkshow, showcase inovasi, serta aktivitas interaktif. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polres Gianyar Selidiki Temuan Mayat Tanpa Identitas di Sungai Desa Celuk

Published

on

By

Polres Gianyar Selidiki Temuan Mayat Laki-laki di Sungai Desa Celuk
SELIDIKI: Kepolisian Resor (Polres) Gianyar tengah menyelidiki penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di aliran sungai wilayah Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Jumat (13/11/2026). (Foto: Hms Polres Gianyar)  

Gianyar, baliilu.com – Kepolisian Resor (Polres) Gianyar tengah menyelidiki penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di aliran sungai wilayah Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Jumat (13/11/2026).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Gianyar menjelaskan, penemuan bermula dari laporan warga setempat. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Bhabinkamtibmas dan piket fungsi Polsek Sukawati segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar untuk proses evakuasi.

Evakuasi jenazah yang tersangkut di sela-sela batu sungai itu turut dibantu oleh personel gabungan dari BPBD Gianyar dan Polsek Blahbatuh.

“Hingga saat ini, identitas jenazah masih belum diketahui,” ujar pihak kepolisian dalam keterangan resminya.

Saat ini, jenazah telah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gianyar bersama tim identifikasi guna mengungkap identitas korban serta penyebab pasti kematiannya.

Polres Gianyar menegaskan bahwa identitas jenazah belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Oleh karena itu, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi, termasuk mengaitkan temuan ini dengan peristiwa lain sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.

Pihak kepolisian akan terus mendalami rangkaian peristiwa tersebut, mengumpulkan keterangan dari para saksi, serta memastikan fakta yang sebenarnya. Perkembangan penanganan perkara ini akan disampaikan lebih lanjut setelah hasil pemeriksaan dan identifikasi resmi selesai. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kepala Basarnas Berikan Penghargaan Warga Kehormatan kepada SGI, FINNS Beach Club dan Nusa Medica Atas Dukungan Dalam Operasi SAR

Published

on

By

Kepala Basarnas Serahkan Penghargaan Warga Kehormatan di Hanggar SGI Benoa
ANUGERAHKAN PEGHARGAAN: Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M., CHRMP menganugerahkan penghargaan pada acara yang digelar Kamis (12/11/2026), bertempat di hanggar PT Sayap Garuda Indah, Benoa, Denpasar - Bali. (Foto: Hms SAR)

Denpasar, baliilu.com – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menganugerahkan Penghargaan Warga Kehormatan kepada PT Sayap Garuda Indah (SGI) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungannya dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), khususnya melalui pengerahan helikopter untuk mendukung pencarian dan evakuasi dari udara di wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M., CHRMP pada acara yang digelar Kamis (12/11/2026), bertempat di hanggar PT Sayap Garuda Indah, Benoa, Denpasar – Bali.

“Kita tahu bahwa kawasan ini merupakan kawasan prioritas nasional yang menjadi perhatian oleh pemerintah. Dan salah satunya di dalamnya adalah bagaimana kita menjamin keselamatan terhadap seluruh warga, baik itu warga negara yang ada di wilayah Bali, warga negara Indonesia, dan juga warga negara mancanegara yang berkegiatan di kawasan wisata ini,” ungkap Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.

Selain kepada SGI, Basarnas juga akan memberikan penghargaan kepada FINNS Beach Club sebagai sponsor pertama yang memberikan dukungan pendanaan bagi operasional dan pengerahan helikopter SGI. Penghargaan juga diberikan kepada Nusa Medica atas kontribusinya dalam menyediakan dukungan layanan medis bagi korban di berbagai operasi SAR. Dukungan ini menjadi wujud nyata keterlibatan dunia usaha dalam memperkuat layanan pencarian dan pertolongan bagi masyarakat.

Kerja sama antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dengan SGI sendiri telah terjalin secara resmi melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pada 6 Februari 2026. Momentum tersebut sekaligus ditandai dengan peluncuran helikopter SAR pertama di Bali yang dilengkapi teknologi hoist. Dalam kerja sama tersebut, SGI berperan sebagai operator penerbangan sekaligus penyedia armada helikopter SAR. Sementara itu, FINNS Beach Club menjadi salah satu sponsor utama yang mendukung pendanaan operasional, Nusa Medica menjadi mitra dalam penanganan medis, sedangkan Basarnas, sebagai payung legal, berperan dalam aspek koordinasi dan pelaksanaan operasi pencarian serta pertolongan.

Kehadiran helikopter Bell 412 EP yang dilengkapi teknologi hoist menjadi salah satu terobosan dalam memperkuat kemampuan operasi SAR di Bali. Teknologi ini memungkinkan tim SAR mengevakuasi korban dari lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun laut, termasuk kawasan tebing, perairan, dan destinasi wisata dengan karakteristik medan yang menantang.

“Untuk menjangkau titik lokasi dalam penanganan kedaruratan, tentunya udara menjadi kekuatan utama untuk bisa menjangkau karena memang kecepatannya, dan juga kita bisa mengerahkan personil yang memiliki kemampuan khusus untuk penanganan akibat kedaruratan tersebut, ” imbuhnya.

Selain penyerahan penghargaan, acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara SGI dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram serta Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dukungan helikopter dalam pelaksanaan operasi SAR, khususnya di wilayah kerja kedua kantor tersebut yakni Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Perluasan kerja sama ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pencarian dan pertolongan yang lebih responsif, terintegrasi, dan mampu menjangkau wilayah dengan tantangan geografis yang beragam.

Melalui kegiatan ini, BASARNAS ingin menegaskan bahwa misi kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dibatasi oleh institusi maupun latar belakang. Keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Keselamatan manusia adalah tanggung jawab moral yang perlu diemban bersama, dan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam pelayanan pencarian dan pertolongan. Kontribusi SGI, FINNS Beach Club, dan Nusa Medica menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, baik bagi warga lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di Bali.

Dengan semangat sinergi dan kemanusiaan, Basarnas berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut mengambil bagian dalam misi penyelamatan. Sebab, dalam setiap operasi SAR, kecepatan, ketepatan, dan kepedulian merupakan unsur penting yang dapat menentukan keselamatan jiwa manusia.

Keberlanjutan layanan helikopter SAR ini membutuhkan dukungan yang berkesinambungan. Karena itu, Basarnas dan SGI mengajak instansi pemerintah lainnya, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi, baik melalui dukungan pendanaan, kemitraan, penyediaan sumber daya, maupun kepedulian bersama, agar program ini dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Dengan gotong-royong, layanan pencarian dan pertolongan yang andal dapat terus hadir bagi masyarakat dan wisatawan di Bali, NTB, NTT dan sekitarnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca