Badung, baliilu.com – Memasuki hari kelima kasus kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali mulai terasa memukul operasional industri pariwisata. Sejumlah agen perjalanan kesulitan menyediakan kendaraan untuk menjemput dan mengantar wisatawan ke berbagai destinasi.

Dampak nyata dirasakan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan Tabanan tersebut dilaporkan merosot tajam hingga hampir 50 persen, setelah sebelumnya turun sekitar 30 persen (Rabu, 14 Oktober 2026, red).

Ketua DPC Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kabupaten Tabanan sekaligus Manajer Operasional DTW Jatiluwih, I Ketut Purna, mengatakan kelangkaan BBM membuat wisatawan kesulitan mencapai destinasi wisata Jatiluwih.

Kondisi itu terjadi, ungkap Ketut Purna yang akrab disapa John Purna, karena sejumlah sopir dan agen perjalanan tidak memiliki cukup BBM untuk mengoperasikan kendaraan pengangkut wisatawan. Bahkan, beberapa karyawan DTW Jatiluwih dilaporkan tidak dapat masuk kerja akibat persoalan serupa.

“Kita benar-benar merasa dirugikan dengan dampak kelangkaan BBM yang ada di Bali. Dan saya yakin, bukan di tourism saja, suplai makanan juga kayaknya kita akan masalah banget di Bali, kalau terus kelangkaan ini berjalan,” ujar John Purna, praktisi dan tokoh pariwisata senior Bali, memberikan keterangan di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XV ASITA Bali Tahun 2026 dengan mengusung tema Repositioning the Future of Tourism di InterContinental Bali Resort, Jimbaran, Badung, Jumat (16/10/2026).

Menurut John Purna, pihaknya tidak memiliki banyak pilihan untuk mengantisipasi situasi tersebut. Sebab, persoalan utama bukan terletak pada kesiapan pengelola destinasi, melainkan ketidakmampuan wisatawan dan pengemudi untuk melakukan perjalanan akibat keterbatasan BBM.

Oleh karena itu, John Purna berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan pasokan BBM di Bali, mengingat pulau ini merupakan destinasi pariwisata bertaraf internasional.

John Purna menilai sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang paling merasakan dampak kelangkaan BBM, terutama ketika mobilitas wisatawan terganggu.

“Memang reservasi yang paling banyak kemarin ke Jatiluwih itu kan datang dari wisatawan domestik. Tapi memang dari reservasi, saya dengar dari restoran yang ada di Jatiluwih yang masuk itu memang banyak sekali juga ada pembatalan untuk datang ke Jatiluwih. Karena alasan utama, yaitu tidak punya amunisi untuk datang karena tidak ada mobil yang dipakai untuk memuat tamunya ke situ. Itu info cancel dari guide atau travel agent-nya,” ucap John Purna.

Ia berharap situasi segera membaik sehingga aktivitas perjalanan wisata dapat kembali normal. Berdasarkan pengamatannya, kondisi ketersediaan BBM mulai menunjukkan perubahan dibandingkan dua hingga tiga hari sebelumnya. Meski demikian, John Purna masih menunggu perkembangan kunjungan wisatawan untuk memastikan apakah penurunan tersebut dapat ditekan.

“Tapi mudah-mudahan hari ini kita lihat ada perubahan, besok mungkin saya akan kasih statement lagi tentang penurunan. Mudah-mudahan kemarin saya lihat kunjungannya sudah hampir 50 persen turun, dari 30 persen dua hari yang lalu,” kata John Purna. 

Bertahan di Hotel

John Purna menjelaskan, wisatawan yang berkunjung ke DTW Jatiluwih didominasi turis asal negara-negara Eropa. Gangguan transportasi akibat kelangkaan BBM berpotensi memengaruhi pengalaman wisatawan selama berada di Bali.

John Purna menegaskan, pembatalan kunjungan ke Jatiluwih bukan berarti wisatawan mengalihkan perjalanan ke destinasi lain. Sebagian wisatawan justru terpaksa tetap berada di hotel karena tidak tersedia kendaraan dengan BBM yang cukup untuk mengantarkan mereka berwisata.

“Tamu itu berhenti di hotel. Itu kan dampaknya jelek banget. Dia sebenarnya ke Bali untuk berkunjung ke objek wisata yang ada di Bali, tapi sekarang tidak bisa. Ini sebenarnya komplain dari tamu sudah mulai banyak,” terangnya.

Menurutnya, situasi tersebut tidak hanya merugikan pengelola objek wisata, tetapi juga berpotensi mencoreng citra Bali di mata wisatawan internasional.

John Purna mengingatkan bahwa Bali saat ini bersaing dengan berbagai destinasi di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Karena itu, persoalan mendasar yang menghambat mobilitas wisatawan harus segera ditangani agar tidak memengaruhi kepercayaan pasar internasional.

“Nama Bali juga akan jelek. Saat ini, sebenarnya kita bersaing bukan antara pulau di Indonesia saja, sebenarnya kita bersaing banget dengan negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Ini akan jelek banget mata Bali di dunia internasional,” ucap John Purna.

Untuk itu, John Purna meminta pemerintah, khususnya pihak yang berwenang menangani distribusi BBM, segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas ke berbagai lini usaha pariwisata.

Dorong Langkah Bersama

Di tengah kondisi tersebut, John Purna berharap Musda XV ASITA Bali dapat menjadi momentum bagi para pelaku industri pariwisata untuk memperkuat kekompakan dan menyuarakan persoalan yang tengah dihadapi Bali.

John Purna menilai diperlukan koordinasi dan langkah bersama agar persoalan kelangkaan BBM mendapat perhatian serius di tingkat daerah maupun nasional.

“Tapi, kalau kita nih kan satu tujuan. Padahal kan ada wakil rakyat di Bali. Nanti kita akan ngomongin disini, di dalam Musda. Ini kan sudah krusial sekali dampaknya bagi kita,” kata John Purna.

Sementara itu, terkait keberadaan PUTRI di Kabupaten Tabanan, John Purna menyebut organisasi tersebut menaungi sekitar 10 hingga 13 pengelola daya tarik wisata, termasuk destinasi yang dikelola dalam skala lebih kecil.

John Purna menjelaskan, kepengurusan PUTRI Tabanan melibatkan sejumlah pengelola destinasi wisata, di antaranya Tanah Lot dan Ulun Danu.

Dengan meluasnya dampak kelangkaan BBM, John Purna berharap pemerintah segera memastikan ketersediaan bahan bakar agar mobilitas wisatawan, operasional destinasi, serta kegiatan ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata dapat kembali berjalan normal. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Kemacetan panjang di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Bali mulai terasa mengganggu aktivitas pariwisata. Bahkan sejumlah anggota Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Bali kesulitan mengantar wisatawan menuju bandara.

Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra, S.AB., M.A.P., berharap masalah kelangkaan BBM ini tidak berlangsung terlalu lama. Karena hal ini akan berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan dan memengaruhi citra pariwisata Bali di mata mitra internasional.

“Harapan kami, ruas jalan yang memang dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat yang misalnya airport diberikan jalan yang lebih luas sehingga tidak sampai menimbulkan wisatawannya tidak bisa terbang. Itu yang kita harapkan,” ujar Putu Winastra di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XV ASITA Bali Tahun 2026 dengan mengusung tema Repositioning the Future of Tourism di InterContinental Bali Resort, Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, kondisi lalu lintas akibat antrean kendaraan di SPBU menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha perjalanan wisata. Terutama dalam mengatur jadwal perjalanan kendaraan berukuran kecil, seperti mobil van.

Meski demikian, hingga saat ini ASITA Bali belum menerima pembatalan perjalanan wisata akibat kondisi tersebut. Namun, sejumlah perjalanan yang sebelumnya dijadwalkan di kawasan Bali Selatan mulai dialihkan ke destinasi lain yang relatif lebih sepi.

“Ini situasinya adalah ada di seluruh Bali. Saya kira anggota kita bisa menyampaikan situasi ini adalah force majeure (keadaaan darurat, red) yang kita harus pahami secara bersama-sama,” ucapnya.

Putu Winastra berharap kondisi tersebut segera membaik sehingga pelaku usaha pariwisata dapat memberikan kepastian kepada mitra perjalanan di luar negeri mengenai situasi di Bali.

“Kalau situasinya terus berlanjut seperti ini, saya kurang tahu, jadi harapan kita jangan terlalu lamalah. Ya, gitu kira-kira. Terima kasih,” katanya. 

Dorong Pariwisata Regeneratif

Di tengah tantangan itu, Putu Winastra juga menekankan pentingnya pengembangan pariwisata regeneratif (regenerative tourism) sebagai salah satu pendekatan untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

Putu Winastra menyebutkan, wisatawan semestinya tidak hanya datang untuk menikmati destinasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ia mencontohkan kegiatan wisata di desa yang melibatkan wisatawan dalam penanaman pohon, menjaga kelestarian alam, serta berbagi pengalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

“Misalnya, ada kegiatan di suatu tempat di desa wisata, mereka menanam pohon-pohonan dan juga dia menjaga kelestarian alam yang ada di sana dan juga sharing dengan masyarakat lokal. Nah, ini yang harus kita dukung dan kedepannya setiap wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya berkunjung, tetapi bagaimana mereka berkontribusi terhadap destinasi itu sendiri,” kata katanya.

Karena itu, ia berharap konsep pariwisata regeneratif semakin dikembangkan sehingga kehadiran wisatawan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga ikut menjaga kelestarian alam dan memperkuat kehidupan masyarakat lokal.

Dengan demikian, keberlanjutan destinasi dapat terjaga dan pariwisata Bali tetap bertumbuh di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri perjalanan wisata. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Melalui percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Pemkab Badung mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Penerapannya tidak hanya menyasar transaksi penerimaan, seperti pajak dan retribusi, tetapi juga diarahkan pada proses belanja pemerintah melalui penggunaan KKPD.

Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki potensi besar dalam mengembangkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan sistem pembayaran digital, proses transaksi diharapkan berlangsung lebih cepat, mudah, dan nyaman, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik.

“Harapan kita, kalau bisa semua proses pengeluaran keuangan di Badung ini berbasis digital. Di balik itu ada hal yang fundamental, terutama efisiensi, akuntabilitas, termasuk percepatan layanan,” ujarnya Jumat pagi.

Ia menegaskan, optimalisasi KKPD menjadi bagian penting dari upaya memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital dalam belanja daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memahami mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya agar implementasi program berjalan efektif.

Bupati Adi Arnawa pun meminta Sekretaris Daerah Badung mengkoordinasikan seluruh pimpinan perangkat daerah, termasuk pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, serta administrator KKPD. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diperlukan untuk memastikan transformasi digital dapat diterapkan secara optimal.

Melalui forum HLM dan FGD ini, para peserta juga diharapkan memperoleh pemahaman mengenai berbagai tantangan dalam penerapan transaksi keuangan digital. Masukan dari narasumber menjadi bagian penting untuk memperkuat kesiapan perangkat daerah sekaligus mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan.

Selain mendorong digitalisasi belanja, Pemkab Badung juga menaruh perhatian pada perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi dinilai dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), seiring dengan terciptanya proses pembayaran yang lebih praktis dan transparan.

Bupati Adi Arnawa menyebutkan, keberadaan TP2DD memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong inovasi serta mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah.

“Pemkab Badung berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam membangun ekosistem digital pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan sistem yang semakin terintegrasi, tata kelola keuangan diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Badung sekaligus Ketua Harian TP2DD, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Direktur TI Bank BPD Bali, Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura dan Puspem Badung, seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Badung, serta PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkab Badung. (gs/bi)