Buleleng, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menghadiri kegiatan Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali “Berbelanja dan Berbagi” yang digelar di Taman Kota Singaraja, Jumat (5/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, Ketua TP. PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Wardhany Sutjidra, serta jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Sagung Antari Jaya Negara juga menyerahkan bantuan berupa 10 tas belanja kepada 10 orang penerima dari masyarakat Kabupaten Buleleng. Tas tersebut berisi berbagai kebutuhan hasil belanja produk UMKM dan pedagang lokal yang ada di Pasar Rakyat.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengaku senang dapat mengikuti kegiatan Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbelanja produk lokal dan UMKM, namun juga menjadi momentum untuk berbagi dan membantu masyarakat di Kabupaten Buleleng.

“Selain dapat berbelanja produk masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berbagi dan mempererat rasa kebersamaan antar daerah di Bali,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta mengatakan, Pasar Rakyat PKK merupakan program yang telah berjalan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali saat masa pandemi Covid-19. Saat itu, para petani kesulitan menjual hasil panen karena minimnya pembeli bahkan djberikan begitu saja.

“Melalui pasar rakyat ini kami mengajak petani dan UMKM untuk menjual produknya. Awalnya dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Bali dan seluruh pengurus PKK bergotong-royong membantu masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan, setelah pandemi mereda, kegiatan tersebut terus berkembang dengan mengusung tema “Berbelanja dan Berbagi”. Selain mempererat silaturahmi antar-pengurus TP PKK se-Bali, kegiatan ini juga menjadi sarana mendukung perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan pengerajin lokal.

Ny. Seniasih Giri Prasta menambahkan, melalui kegiatan ini setiap TP PKK kabupaten/kota diwajibkan berbelanja produk UMKM yang kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk paket bantuan. Untuk kegiatan kali ini, Kabupaten Buleleng menyiapkan 20 tas bantuan, sedangkan kabupaten/kota lainnya masing-masing 10 tas.

“Tujuan mulia kita adalah menjalin silaturahmi dengan sesama pengurus, kemudian menyapa UMKM, mengajak masyarakat untuk peduli, dan di sini juga ada perputaran uang sehingga kabupaten/kota memiliki kesempatan untuk berkembang,” tegasnya. (eka/bi)

Yogyakarta, baliilu.com – Upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahkan dua penghargaan bergengsi kepada Kota Denpasar dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta, Kamis (4/6).

Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta Penghargaan Terbaik III Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan Terbaik I diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, kepada Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Sementara penghargaan Terbaik III diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Turut mendampingi Walikota Jaya Negara, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, IGA Ngurah Raini, dan Kepala Bappeda Kota Denpasar ⁠I Wayan Putra Sarjana beserta jajaran perangkat daerah terkait. Acara tersebut juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Ahmad Riza Patria, para gubernur se-Jawa dan Bali, serta unsur Forkopimda.

Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta capaian nyata dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berkelanjutan juga menjadi nilai tambah.

Sementara pada kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing.

Menurut Tito, penilaian dilakukan secara objektif dengan menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga capaian yang diraih benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

“Empat kategori yang kita nilai kali ini adalah kemiskinan dan stunting, pengangguran, pengendalian inflasi, serta creative financing. Semua menggunakan data yang terbuka dan terukur. Dengan penghargaan ini kami ingin membangun iklim kompetisi yang sehat sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya,” ujar Tito.

Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus memotivasi kepala daerah untuk terus menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal bagi daerah pemenang. Terbaik I memperoleh insentif sebesar Rp. 3 miliar, Terbaik II sebesar Rp. 2 miliar, dan Terbaik III sebesar Rp.1 miliar.

Sementara itu, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan lapangan kerja.

“Penghargaan ini menjadi cambuk semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar untuk terus menghadirkan pelayanan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Di bidang kesehatan, Pemkot Denpasar terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan intervensi gizi bagi balita, memperluas edukasi kesehatan keluarga, serta memastikan akses layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat.

Sementara di sektor ekonomi, berbagai program pemberdayaan masyarakat terus digencarkan melalui penguatan ekonomi keluarga, dukungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pengembangan sektor pertanian dan perikanan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemkot Denpasar juga terus memperluas akses pelatihan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, serta membuka peluang usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

“Keberhasilan ini bukan semata-mata milik pemerintah, tetapi hasil gotong-royong seluruh masyarakat Denpasar. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi agar setiap program pembangunan benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Badung, baliilu.com – Sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menciptakan tata ruang yang memiliki nilai estetika keindahan, keasrian, serta kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat.

Hal ini tercermin dari upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten dalam menata saluran utilitas tidak aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Salah satunya berlokasi di ruas Jalan Tegal Gundul hingga Jalan Subak Sari Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara, Jumat (5/6/2026).

Di lokasi yang telah ditetapkan, petugas gabungan yang terdiri dari DPUPR, Dishub, DLHK, Diskominfo, Satpol PP, Jajaran Polsek Kuta Utara, APJATEL, PT Telkom Indonesia, bersama-sama menurunkan kabel jaringan utilitas yang sudah tidak berfungsi di sepanjang 750 meter ruas Jalan Tegal Gundul hingga Jalan Subak Sari Batu Belig.

Mewakili Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Badung Putu Teddy Widnyana Putra, S.T., M.A.P, menjelaskan penataan jaringan utilitas di Kabupaten Badung telah terbangun sejak tahun 2024 dan tetap berlanjut hingga kini.

Pihaknya mengatakan Kabel Provider yang diturunkan merupakan kabel yang sudah tidak berfungsi lagi. Sedangkan kabel yang masih berfungsi sudah berada di jalur utilitas bawah tanah yang telah disiapkan Pemkab Badung.

“Kondisi saat ini, yang di atas ini adalah kabel yang sudah tidak terpakai. Kabel-kabel yang sudah terkoneksi, sudah kita siapkan pada jaringan utilitas bawah tanah atau di bawah trotoar,” ujar Putu Teddy Widnyana.

Tak hanya menangani persoalan kabel yang sudah tidak aktif, ke depan Dinas PUPR akan segera mencabut tiang kabel tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh di sepanjang Jalan Tegal Gundul hingga Jalan Subak Sari Batu Belig.

Melalui langkah ini pihaknya berharap kedepannya dapat menciptakan estetika wilayah yang baik kepada wisatawan dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Dr. I Ketut Gede Arta, A.P., S.H., M.Si., menambahkan kegiatan penurunan kabel merupakan langkah nyata dalam penataan estetika wilayah, khusunya yang ada di Desa Tibubeneng.

“Kita berharap ini dilaksanakan terus-menerus dalam rangka menjaga estetika wilayah. Karena kawasan kita merupakan daerah pariwisata kelas dunia. Jadi ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan bersama-sama,“ ujar I Ketut Gede Arta.

Pihaknya mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini telah melakukan penataan secara menyeluruh terhadap infrastruktur penunjang kepariwisataan. Untuk itu, kepada pihak penyelenggara provider dalam menjalankan usahanya diharapkan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

“Rekan-rekan di provider ini bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Kami berharap ini tidak berhenti disini, besok lusa dan seterusnya. Bersama kita menjaga wilayah ini agar menjadi kawasan destinasi berkelas. Kita lakukan bersama pasti bisa,” imbuh Ketut Gede Arta. (gs/bi)