Denpasar, baliilu.com – Pra Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV (Rakerkomwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-21 digelar di Hotel Inna Grand Heritage, Jalan Veteran, Jumat (24/4).

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya hadir langsung untuk membuka kegiatan yang turut dihadiri oleh 12 delegasi kota anggota APEKSI Komwil IV itu.

Dalam sambutannya, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan terpilihnya Kota Denpasar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakerkomwil IV ke-21, merupakan sebuah kehormatan bagi Ibukota Provinsi Bali tersebut.

Walikota Denpasar Jaya Negara juga sekaligus mengajak seluruh anggota APEKSI Komwil IV untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergitas, untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan dan isu yang muncul.

Lebih jauh, Jaya Negara juga mengatakan, forum Pra Rakerkomwil IV ke-21 yang digelar hari ini, diharapkan semakin mematangkan persiapan penyelenggaraan rapat kerja yang rencananya akan dilaksanakan di seputar kawasan Sanur itu.

“Forum ini nantinya juga kita harapkan akan menghasilkan rumusan dan rekomendasi atas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi setiap kota, dan bisa segera bisa ditindaklanjuti pada Rakernas Apeksi nantinya,” ungkap Jaya Negara.

Adapun berbagai isu strategis yang dimaksud, lanjut Jaya Negara meliputi isu ekonomi, fiskal dan pendapatan daerah, kepegawaian, belanja pegawai, hingga persoalan lingkungan, termasuk di dalamnya tentang pengolahan sampah perkotaan.

“Semoga dengan semangat keterbukaan dan saling memberi masukan, akan ada solusi nyata untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut,” kata Jaya Negara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Wayan Hendaryanan, pada kesempatan yang sama mengatakan penyelenggaraan Rakerkomwil IV ke-21 sendiri akan berlangsung pada 21-23 Mei 2026 mendatang.

Pada tahun ini, tema yang diusung adalah “Kolaborasi Kota Harmoni Nusantara”, yang sejalan dengan spirit Kota Denpasar yakni Vasudhaiva Kutumbhakam. Tema tersebut sengaja diusung sebagai sebuah suntikan semangat dan spirit bagi pemerintah kota dalam menjalankan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Rakerkomwil IV ke-21 juga akan melibatkan UMKM binaan untuk bisa ikut dalam acara expo yang merupakan bagian dari rangkaian agenda selama pelaksanaan rapat kerja tersebut. Pelibatan UMKM ini juga sekaligus menjadi komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya memajukan sektor industri lokal.

“Semangat Kolaborasi Kota Harmoni Nusantara, adalah komitmen kita bersama untuk bersinergi. Satu kota maju, maka dampak positif lainnya juga harus berimbas pada kota lainnya,” kata Eddy Mulya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi se-Kota Denpasar dalam acara bertajuk Dengar Mahasiswa di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Jumat (24/4). Sesuai dengan judulnya, kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan keluhan, masukan, saran hingga kritik tajam mahasiswa terhadap Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan data undangan, sebanyak 22 BEM Perguruan Tinggi turut diundang. Dimana, seluruh peserta diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan pendapat, kritik hingga saran untuk kemajuan Kota Denpasar. Tampak hadir Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, OPD terkait, Ketua Forum Perbekel/Lurah, I Gede Wijaya Saputra serta Komunitas Eling Ring Pertiwi.

Berbagai isu terkini turut menjadi bahan diskusi hangat dan mendalam. Yakni penanganan sampah, tata ruang perkotaan, banjir, kekerasan seksual hingga transparansi program pemerintah. Tak jarang, silih berganti mahasiswa menyampaikan kritik dan saran untuk berdiskusi langsung dengan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, BEM Universitas Udayana turut menyerahkan hasil penelitian sekaligus rekomendasi kepada Pemerintah Kota Denpasar.

Presiden BEM Universitas Mahasaraswati, Gede Erawan Kusuma Putra Widana dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa persoalan sampah di lingkungan perkotaan memang menjadi isu yang mendesak. Namun, ia menilai bahwa perhatian tidak boleh hanya terfokus pada sampah semata, melainkan juga harus mencakup pembenahan tata kelola ruang yang hingga kini masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh.

“Bukan hanya sampah, banyak isu perkotaan yang menjadi atensi, termasuk banjir, pelecehan seksual hingga tata ruang yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa selain isu lingkungan, masih terdapat berbagai persoalan lain yang tak kalah penting untuk segera ditangani, seperti keterbukaan informasi publik.

“Transparansi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik, sehingga berbagai kebijakan yang diambil dapat diawasi dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan, Presiden BEM Univerditas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa (Gung Pram) menyoroti terkait penanganan sampah yang menjadi publik isu saat ini. Dimana, pihaknya mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan melalui pendekatan sistemik dan transparan. Ia menekankan pentingnya sistem informasi yang terbuka agar seluruh masyarakat dapat memantau alur pengolahan sampah secara real time.

Selain itu, pihaknya juga menginisiasi transformasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) menjadi TPS-3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan menggandeng komunitas pecinta lingkungan guna memperkuat partisipasi publik dan edukasi berkelanjutan. Menurut Gung Pram, upaya ini juga akan diperkuat dengan pengembangan kanal pelaporan dan pengaduan yang responsif, serta pelaksanaan audit terbuka terkait penanganan dan inovasi persampahan di kampus.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diawasi bersama secara transparan oleh mahasiswa,” ujarnya.

Gung Pram menambahkan bahwa BEM Unud akan mendorong pembentukan sentra pengolahan sampah di kampus yang digawangi langsung oleh mahasiswa sebagai pusat inovasi dan praktik nyata pengelolaan lingkungan.

“Ini bukan sekadar program, tetapi gerakan kolektif untuk menciptakan kampus yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas partisipasi BEM se-Kota Denpasar dalam acara Dengar Mahasiswa ini. Dimana, forum ini merupakan momentum untuk berdiskusi serta menyampaikan kritik dan saran untuk pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan.

“Kami sangat terbuka, dan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajiannya, kritik serta saran untuk kemajuan Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara.

Terkait sampah, Jaya Negara menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Denpasar terus berjibaku dalam penanganan di hulu. Hal ini dilaksanakan dengan pemilahan sampah, pengolahan berbasis sumber melalui teba modern dan tong komposter, hingga optimalisasi TPS-3R. Sementara di tengah, Pemkot Denpasar juga terus mengoptimalisasi operasional TPST di tiga lokasi. Sedangkan di hilir, pengiriman sampah residu diarahkan menuju TPA Suwung dan cacahan kompos dikirim ke Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.

“Untuk sampah saat ini kita masih berjibaku, dan peran masyarakat juga sangat penting untuk pemilahan dan pengolahan berbasis sumber, sembari menunggu operasional PSEL di Tahun 2027 mendatang,” ujarnya.

Jaya Negara juga sepakat dan siap menindaklanjuti usulan, saran dan kritik mahasiswa di dalam program kerja pemerintah. Hal ini terkait pengawasan tata ruang, penanganan dan antisipasi pelecehan seksual hingga banjir dan keterbukaan informasi publik.

“Saran dan masukan mahasiswa sangat kami perlukan, sehingga sinergi dan kolaborasi ini dapat menajamkan program pembangunan di Kota Denpasar yang tentunya memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Denpasar secara berkelanjutan menggelar Pelatihan Kecakapan Hidup dengan tema pembuatan Banten Otonan Tumpeng Pitu. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Banjar Tatasan Kaja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, pada Jumat (24/4), dengan menyasar kaum perempuan atau Wanita Hindu di wilayah setempat.

Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi masyarakat terkait makna Banten Otonan Tumpeng Pitu serta tata cara pembuatannya sesuai dengan sastra agama Hindu.

Menurutnya, banten otonan merupakan sarana upacara yang rutin digunakan setiap enam bulan sekali dalam rangka memperingati hari kelahiran berdasarkan kalender Bali. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk mengetahui cara pembuatan dan maknanya.

“Banten otonan sangat sering digunakan di dalam keluarga. Jika masyarakat bisa membuat sendiri dan memahami maknanya, tentu dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga,” ujar Ny. Sagung Antari Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari program kerja WHDI Kota Denpasar di bidang keagamaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap banjar pada empat kecamatan se-Kota Denpasar. Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi dalam setiap pelaksanaan pelatihan.

“Antusias masyarakat sangat besar, sehingga WHDI merespons positif dengan terus mengadakan pelatihan seperti ini secara berkelanjutan,” tambahnya.

Ia berharap, melalui pelatihan ini para ibu rumah tangga tidak hanya mampu membuat banten otonan untuk kebutuhan keluarga sendiri, tetapi juga dapat mengaplikasikannya di lingkungan yang lebih luas.

Sementara itu, narasumber dari WHDI Kota Denpasar, Ni Wayan Sukerti, menjelaskan bahwa kehadirannya dalam pelatihan tersebut bukan untuk menggurui, melainkan untuk menyamakan persepsi terkait makna Banten Otonan Tumpeng Pitu sesuai dengan ajaran yang diperoleh dari nabe atau sulinggih.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan otonan sebaiknya dilakukan di merajan, bukan di balai rumah. Hal ini dikarenakan merajan merupakan tempat berstana Ida Sang Hyang Widhi beserta para leluhur. Namun kalau merajan milik banyak keluarga beliau tidak mempermasalahkan.

“Setiap pelaksanaan otonan sebaiknya dilakukan di merajan, karena saat mengaturkan banten, para dewa dan leluhur diyakini hadir di sana,” jelasnya.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami tata cara pembuatan banten otonan yang benar sesuai sastra agama Hindu, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu peserta Ni Nyoman Rikin Ariani mengucapkan terima kasih kepada WHDI Kota Denpasar karena telah melaksanakan pelatihan ini. Menurutnya kegiatan ini sangat bagus untuk menyamakan persepsi. Bahkan dia baru mengetahui bahwa ngotonan harus dilaksanakan di merajan.

“Melalui pelatihan ini saya baru mengetahui hal ini, semoga kegiatan ini terus berlanjut agar masyarakat banyak yang mengetahui makna dari otonan maupun banten otonan-nya,” harapnya. (eka/bi)