Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas guna mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan merealisasikan anggaran. Pengadaan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Sekda menyampaikan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut antara lain besarnya alokasi anggaran pengadaan untuk mendukung percepatan pembangunan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.
Menghadapi tantangan tersebut, Sekda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan. Kompetensi teknis, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang berkualitas. “Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.
Selain peningkatan kompetensi, Sekda Bali memberikan perhatian khusus terhadap penguatan integritas aparatur pengadaan. Ia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik korupsi. Potensi penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.
Untuk meminimalkan risiko korupsi, Sekda menekankan perlunya penguatan tata kelola pengadaan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik. Seluruh upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan integritas aparatur.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” demikian penegasan Sekda dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional pengadaan. Ia berharap IFPI dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, membangun integritas, serta mendorong kontribusi nyata para anggotanya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas. “Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Deby Sandra juga berharap IFPI berkembang menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan, melainkan dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.
“Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari serta dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali sekaligus penguatan sinergi antaranggota organisasi profesi pengadaan barang dan jasa dari berbagai daerah di Indonesia. (gs/bi)
