KPU Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Maret 2023 melaksanakan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilu Tahun 2024 di Prime Plaza Hotel Sanur, Bali. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Maret 2023 melaksanakan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Pemilu Tahun 2024 di Prime Plaza Hotel Sanur, Bali.
Hadir Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, anggota KPU dari Divisi Teknik Penyelenggaran Pemilu Luh Putu Sri Widyastini, ST, serta Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, SH, MH.
Dalam sosialisasi ini KPU Bali mengundang Gubernur Bali, Forkopimda Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, FKUB Provinsi Bali, Bandesa Agung MDA Bali, Ketua KPU Kabupaten Kota, Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kota dan undangan lainnya.
Ketua KPU Bali Lidartawan selepas acara kepada media mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk menyosialisasikan SK daerah pemilihan (Dapil) yang sudah ada. Supaya semua partai politik bisa memperkirakan berapa akan mendapatkan kursi. Karena setelah ini akan ada tahap pencalonan.
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. (Foto: gs)
Lidartawan menggarisbawahi bahwa dapil ini khususnya untuk di Provinsi, kemarin merencanakan menata dengan jumlah penduduk kita. Tetapi akhirnya setelah RDP dengan DPR Komisi II diputuskan bahwa seluruh lampiran UU 7/2017 itu dikembalikan untuk dilaksanakan. Untuk pemilu berikutnya baru akan disusun lebih awal dapilnya dibandingkan sekarang ini. Yang jelas alokasi untuk Bali tidak ada perubahan DPRD Provinsi dan DPR RI atau untuk Bali sama persis dengan Pemilu 2019. ‘‘Sekarang teman-teman di partai agar siap-siap untuk tahap pencalonan,‘‘ ujar Lidartawan.
Sedangkan untuk Kabupaten Kota ada dua perubahan dapil yaitu di Buleleng yang dapilnya masing-masing kecamatan dan juga di Gianyar. Walaupun di Buleleng tak ada penambahan kursi tetapi berdasarkan uji publik, KPU RI memenuhi keinginan masyarakat Bali untuk dapilnya per kecamatan.
Sementara untuk alokasi kursi, Lidartawan mengungkapkan di Gianyar dan Badung ada penambahan masing-masing 5 kursi dan distribusinya sudah dibuat juga oleh teman-teman KPU Kabupaten.
Selengkapnya alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Bali sebanyak 55 kursi dari 9 daerah pemilihan Kabupaten Kota yakni daerah pemilihan Bali 1 Kota Denpasar 8 kursi dari 653.136 jumlah penduduk. Dapil Bali 2 Kabupaten Badung 6 kursi dari 517.969 jumlah penduduk, Dapil Bali 3 Kabupaten Tabanan alokasi 6 kursi dengan 465.086 jumlah penduduk, Dapil Bali 4 Kabupaten Jembrana dengan 4 kursi dari jumlah penduduk 325.879, Dapil Bali 5 Kabupaten Buleleng 12 kursi dengan jumlah penduduk 827.642, Dapil Bali 6 Kabupaten Bangli alokasi 3 kursi dengan jumlah penduduk 255.413. Dapil Bali 7 Kabupaten Karangasem 7 kursi dari 522.729 penduduk, Dapil Bali 8 Kabupaten Klungkung dengan 3 kursi dengan 217.469 jumlah penduduk, dan Dapil Bali 9 Kabupaten Gianyar 6 kursi dengan 501.870 jumlah penduduk.
Selanjutnya untuk alokasi kursi DPRD Kabupaten Kota, untuk Dapil Kota Denpasar mendapat alokasi 45 kursi terdiri dari Dapil Kota Denpasar 1 meliputi daerah Pemecutan Kelod, Dauh Puri Kauh, Dauh Puri Kelod, Dauh Puri Kangin, Dauh Puri dan Tegal Harum dengan alokasi 6 kursi. Dapil Denpasar 2 meliputi Pemecutan, Padangsambian, Padangsambian Kelod, Padangsambian Kaja, Tegal Kertha sebanyak 7 kursi. Dapil Kota Denpasar 3 meliputi Denut dengan 12 kursi, Dapil Kota Denpasar 4 meliputi Dentim 8 kursi dan Dapil Denpasar 5 meliputi Denpasar Selatan 12 kursi.
Selanjutnya Kabupaten Badung dengan alokasi 45 kursi dari 517.969 jumlah penduduk. Terdiri dari Dapil Mengwi 11 kursi, Abiansemal 9 kursi, Petang 3 kursi, Kuta Selatan 10 kursi, Kuta 5 kursi, dan Kuta Utara 7 kursi.
Kabupaten Tabanan mendapat alokasi 39 kursi terdiri dari Dapil 1 (Tabanan dan Kerambitan 10 kursi, Dapil 2 (Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan) dengan 9 kursi, Dapil 3 (Penebel dan Baturiti) dengan 9 kursi, dan Dapil 4 (Marga dan Kediri) dengan 11 kursi.
Kabupaten Jembrana mendapat alokasi 35 kursi terdiri dari Dapil Negara 10 kursi, Dapil Melaya 6 kursi, Dapil Mendoyo 7 kursi, Dapil Pekutatan 3 kursi dan Dapil Jembrana 6 kursi, dimana pada alokasi kursi tahap 1 terdapat kekurangan alokasi 3 kursi.
Kabupaten Buleleng mendapat alokasi 41 kursi terdiri Dapil Buleleng 8 kursi, Sawan 4 kursi, Kubu Tambahan 4 kursi, Tejakula 4 kursi, gerokgak 5 kursi, Seririt 5 kursi, Busungbiu 2 kursi, Banjar 4 kursi dan Sukasada 5 kursi.
Kabupaten Bangli mendapat alokasi 24 kursi terdiri dari Dapil Bangli 1 (Bangli) 6 kursi, Dapil Bangli 2 (Susut) 6 kursi, Bangli 3 (Kintamani A) 6 kursi, Dapil Bangli 4 (Kintamani B) 7 kursi, dan Dapil Bangli 5 (Tembuku) 5 kursi.
Kabupaten Karangasem mendapat alokasi 45 kursi terdiri dari Dapil Karangasem 9 kursi, Dapil Bebandem 5 kursi, Dapil Manggis 5 kursi, Dapil Rendang, Sidemen dan Selat 11 kursi, Dapil Kubu 8 kursi dan Dapil Abang 7 kursi.
Kabupaten Klungkung mendapat alokasi 30 kursi terdiri dari Dapil Klungkung 9 kursi, Dapil Dawan 6 kursi, Dapil Nusa Penida 9 kursi, Dapil Banjarangkan 6 kursi.
Kabupaten Gianyar mendapat alokasi 45 kursi terdiri dari Dapil Gianyar 9 kursi, Blahbatuh 7 kursi, Dapil Sukawati 9 kursi, Dapil Ubud 6 kursi, Dapil Payangan 4 kursi, Dapil Tegallalang 5 kursi dan Dapil Tampaksiring 5 kursi. (gs/bi)
RAKON: Rapat Konsolidasi PDIP Provinsi Bali yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu (22/11/2023). (Foto: Hms PDIP)
Denpasar, baliilu.com – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan gerakan blusukan dan kerja sat-set yang dilakukan Ganjar Pranowo sama dengan kebiasaan Presiden Jokowi selama ini. Hal itu disempurnakan dengan gerak cepat serta penegakan hukum, termasuk pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Jadi begini, ini kan potret. Pak Ganjar dalam blusukannya, dalam sat-setnya itu kan sama dengan pak Jokowi. Hanya konsentrasi dalam melakukan gerak cepat untuk perbaikan, untuk Indonesia unggul, itu mau tidak mau harus dengan memberantas korupsi,” jelas Hasto saat ditanya awak media di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (22/11/2023).
Hasto menegaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud menunjukkan komitmen kuat terhadap amanat reformasi, yakni memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Bukankah itu spirit dari reformasi. Kita harus melawan segala bentuk kolusi, nepotisme, dan korupsi. Itulah yang menjadi pesan sangat kuat dengan hadirnya Prof. Mahfud MD,” tegas Hasto.
Lebih jauh Hasto menyebut Mahfud MD sudah menunjukkan sepak terjang yang terbukti kokoh sebagai pemimpin dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik saat menjadi anggota DPR, menjadi Ketua MK, serta saat ini menjadi Menkopolhukam.
“Beliau menjadi Menkopolhukam menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian penyitaan terhadap kasus harta-harta tanggung jawab BLBI dilakukan. Sehingga ini menunjukkan suatu arah yang benar,” ungkap Hasto.
Jadi intinya, sambung Hasto, semua setuju untuk anti-korupsi. Hanya yang kemudian menentukan adalah sosok mana yang paling konsisten dalam melakukannya. Ganjar Pranowo sendiri, ketika kampanye gubernur di Jawa Tengah, menggunakan dan menjalankan “Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi”.
Hal itu dilakukan Ganjar dan Mahfud, karena memahaminya sebagai spirit dari alam bawah sadar seluruh rakyat Indonesia. Bahwa penegakan hukum dan semangat memberantas KKN sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia.
“Dengan anti-korupsi, dengan mencegah kebocoran APBN saja, dengan mencegah kebocoran penempatan jabatan-jabatan strategis, ini akan berpengaruh baik terhadap pendidikan, berpengaruh baik terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat berguna bagi anak-anak muda Indonesia,” papar Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini menilai Indonesia perlu belajar dari Singapura yang bersih dan sukses menciptakan tata pemerintahannya bersih dengan, clean. Dari situ kemudian negaranya menjadi maju.
“Maka pak Ganjar dan Pak Mahfud akan membawa gerak cepat kemajuan itu, gerak cepat Indonesia unggul dengan melakukan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi,” tegas Hasto. (gs/bi)
RAKON: Rapat Konsolidasi PDIP Provinsi Bali yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu (22/11/2023). (Foto: Hms PDIP)
Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta kader PDIP untuk konsisten menampilkan dan menonjolkan keunggulan gaya kepemimpinan (leadreship style) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berbeda dengan Prabowo yang lebih menampilkan sekedar gimik politik.
Hal ini disampaikan Hasto saat pengarahan di Rapat Konsolidasi PDIP Provinsi Bali yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu (22/11/2023).
“Kedepankan leaderahip style Ganjar-Mahfud saat berbicara dengan akar rumput. Jelaskan apa saja yang menjadi kelebihan Ganjar-Mahfud,” kata Hasto.
“Berpolitik yang lebih substansial. Tidak hanya sekedar gimik politik,” tambah Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu mengatakan kemampuan menyampaikan seluruh kelebihan Ganjar-Mahfud bisa menjadi kunci untuk kemenangan pasangan calon nomor tiga tersebut.
Hasto Kristiyanto lantas mengelaborasi sejumlah keunggulan tersebut.
“Pak Ganjar tidur di rumah rakyat. Menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyat. Pengalaman keduanya di pemerintahan juga sangat panjang. Keharmonisan keluarga juga terjaga baik, juga tanggung jawabnya bagi masa depan. Hal-hal seperti ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat,” kata Hasto.
“Ganjar-Mahfud ini yang terbaik untuk memimpin rakyat. Pendidikannya, pengalamannya, komitmennya, turun ke bawahnya, sehingga yang lain masih menampilkan gimik politik kami menampilkan the real politics. Turun bersama rakyat,” urai Hasto di rapat yang tertutup tersebut.
Dalam kesempatan itu, Hasto kembali mengulangi pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa kunci kemenangan PDIP dan paslon Ganjar-Mahfud adalah perbanyak ke akar rumput bukan perbanyak gimik politik,” tandas Hasto.
“Percayalah bahwa Ganjar-Mahfud itu mampu mengenergize politik pada wataknya bersih, namun dengan memerangi korupsi akan berdampak pada pendidikan yang lebih baik, cipta kerja bagi pemuda, dan kebanggaan sebagai bangsa akan meningkat. Singapura maju pesat karena sistem hukum dan tata pemerintahan yang bersih. Tidak ada negara hebat tanpa sistem pemerintahannya akuntable dan transparan. Itulah Ganjar-Mahfud,” kata Hasto. (gs/bi)
RAKOR: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri membakar semangat para kader PDIP di Provinsi Bali saat berpidato pada Rapat Koordinasi yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (22/11/2023). (Foto: Hms PDIP Bali)
Denpasar, baliilu.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri membakar semangat para kader PDIP di Provinsi Bali dengan berpidato selama hampir dua jam, dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu (22/11/2023).
Megawati hadir di acara rapat koordinasi itu setelah sebelumnya menerima penghargaan AFEO Distinguished Honorary Patron, di kawasan Nusa Dua, Bali. Itu penghargaan tertinggi dari AFEO untuk Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang telah berjasa besar terhadap profesi keinsinyuran. Sebelumnya pada 2019, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo juga mendapat penghargaan serupa.
Megawati hadir di rapat PDIP didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Sementara ribuan kader dan pengurus PDIP Provinsi Bali hadir dengan bersemangat dipimpin Ketuanya, I Wayan Koster.
Di ruangan rapat tersebut, poster dan gambar pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud dipasang di beberapa titik. Warnanya berpadu indah dengan nuansa merah dari baju kader PDIP Bali yang hadir di lokasi.
“Kerja keras turun ke bawah, itu syarat terpenting menang. Kerahkan seluruh kekuatan Partai di akar rumput,” kata Megawati disambut teriakan riuh “merdeka” dari para kader.
“Saya mau partai solid, bersatu, berdisiplin melaksanakan instruksi partai. Instruksi partai itu obyektif, instruksi yang tujuannya bagi kita bersama, bagi rakyat, bangsa dan negara,” kata Megawati lagi.
Megawati juga meminta agar kader PDIP di Bali dan seluruh Indonesia tak keder dengan upaya pihak tertentu yang berusaha melemahkan semangat kader dalam mengorganisasikan rakyat jelang Pemilu 2024. Ia mengaku sudah mendapat berbagai laporan soal tindakan tersebut.
“Ga usah keder, ga usah takut kalau digituin. Ini bukan jaman Orba dulu. Ini Orde Reformasi. Tapi kita respons baik-baik caranya, dengan santun dan taat pada hukum,” kata Megawati.
“Saya saja dulu jaman Orde Baru dipanggil polisi 3 kali. Saya penuhi panggilan itu. Dipanggil jaksa, saya hadir. Sebab berdiri pada kebenaran dan rakyat Indonesialah yang berkuasa penuh dengan republik. Sebagai orang Bali anda tahu karmapala kan, jadi tenang saja, ada satyam eva jayate,” tambah Megawati.
Rapat Koordinasi PDI Perjuangan yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu (22/11/2023). (Foto: Hms PDIP Bali)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, di dalam rapat koordinasi itu dibahas juga soal ciri dari kerja pemenangan Ganjar-Mahfud adalah pergerakan. Gerak gotong-royong.
“Maka kami bersama gerakan rakyat. Misalnya ketika baliho Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu diturunkan, rakyat menyediakan tempatnya untuk dipasang baliho Ganjar-Mahfud. Ketika yang lain menggunakan mobilisasi kepala desa, maka Pak Ganjar tidur di rumah rakyat. Jadi cirinya gerakan. Sementara Pak Prabowo-Gibran cirinya mobilisasi, manipulasi hukum di MK, mobilisasi kepala desa yang seharusnya netral dan menampilkan gimik politik,” kata Hasto.
Menurut Hasto, PDIP akan terus menggelar kegiatan bersama rakyat. Termasuk mengawal proses pemilu agar berjalan dengan baik dan berkeadilan.
“Maka hari ini kami kumpulkan dari Bali, kemudian di Jawa Tengah ada devotion atau kesetiaan seluruh infanteri datang di setiap TPS. Dengan melihat rakyat yang bergerak, maka kami percaya pasangan Ganjar-Mahfud yang memulai proses dengan baik akan menghasilkan suatu kepemimpinannya yang baik,” tegas Hasto. (gs/bi)