Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya kembali melaksanakan program andalannya, “Bungan Desa”, Bupati Ngantor di Desa, yang kali ini berlangsung di Desa Rejasa, Kecamatan Penebel, Senin (15/9). Program yang sudah memasuki desa ke-60 ini disambut penuh antusias oleh masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sanjaya didampingi oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, Anggota DPRD Dapil Penebel, Sekda Tabanan, para Asisten Setda, Kepala OPD, Camat Penebel, Forkopimcam, kepala instansi vertikal, serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Rejasa. Kehadiran rombongan ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat desa.

Kegiatan dimulai dengan penyerahan buku di Perpustakaan Keliling, dilanjutkan dengan penanaman pohon Tabebuya di halaman Kantor Perbekel Rejasa. Selanjutnya, Bupati meninjau ruang konseling untuk memberikan arahan kepada calon pengantin dalam Program Semara Ratih. Rangkaian acara juga diramaikan dengan penyerahan bantuan paket kepada keluarga stunting yang berjumlah 6 orang serta pembagian doorprize bagi masyarakat. Kemudian Sanjaya bertatap muka dengan tokoh-tokoh dan masyarakat desa rejasa untuk menjaring informasi, aspirasi dan potensi desa. Inilah bentuk komitmen dan kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakatnya.

Tidak hanya itu, Bupati Sanjaya beserta jajaran, juga memastikan berbagai bentuk pelayanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan gratis dengan pembagian 108 kacamata gratis, pelayanan kependukan, PBB, menegaskan program Kabupaten selaras dan berjalan di desa. Kemudian pelayanan Samsat, Perbankan dari BPD Bali, OJK tidak lupa digandengan dalam kegiatan ini. Ruang kelas di SD Negeri 2 Rejasa juga tak luput dari perhatian Bupati dan menginstruksikan pihak terkait agar segera menindaklanjuti serta berlanjut menuju Sanggar Seni Putra Rijasa di Banjar Rejasa Kelod dan meninjau Subak Rejasa.

Di sektor pertanian, Bupati menyerahkan bantuan berupa Pestisida Nabati (Pesnab), rodentisida (racun tikus), dan desinfektan untuk petani dan peternak setempat. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian di Tabanan.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa meski kegiatan berlangsung di tengah hujan deras, semangat pemerintah untuk hadir dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak berkurang.

“Kami berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan masyarakat akan kami bantu untuk pembangunan di desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan, seluruh pelayanan dibawa langsung ke desa agar masyarakat lebih mudah mengurus administrasi, mulai dari perizinan, SIM, samsat, hingga dokumen kependudukan seperti KTP dan pelayanan capil. Program unggulan Semara Ratih juga mendapatkan sorotan khusus, karena terbukti memberikan manfaat besar, terutama dalam upaya penurunan stunting.

Kedepan harapan Bupati Sanjaya dan jajaran bisa 0% stunting dan proggram tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal. “Sudah barang tentu ini berdampak, mengharumkan nama Tabanan yang kita cintai. Tugas pemimpin daerah adalah bagaimana mengurus wilayahnya dari hulu, tengah hingga hilir, dengan sinergi menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga hubungan dan sinergitas antar kepala desa, desa adat, dan pemerintah kabupaten. Hal ini menurutnya kunci penting untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Perbekel Desa Rejasa, I Gede Wayan Wihastra menyampaikan rasa bangga atas pelaksanaan program Bungan Desa di wilayahnya. “Kami sangat berbangga dan merasa bahagia bahwa pemimpin kami di Kabupaten Tabanan, yaitu Bupati Sanjaya, dapat hadir di tengah masyarakat kami. Ini akan menjadi suatu momen penting yang akan tercatat dan diingat di desa kami. Harapan kami semoga kegiatan dan program ini dapat berkelanjutan seterusnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wayan Wihastra juga mengingatkan bahwa Desa Rejasa memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang dibuka untuk menyejahterakan masyarakat, dengan kekayaan alam berupa hasil pertanian padi, kakao, coklat, dan cengkeh yang menjadi sektor unggulan desa. Kehadiran program Bungan Desa, menurutnya, akan semakin memperkuat potensi tersebut sekaligus memberikan energi baru bagi pembangunan Rejasa ke depan. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan bantuan paket sembako kepada 120 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana banjir di Kelurahan Lukluk, pada Senin (15/9), bertempat di Kantor Kelurahan Lukluk, Mengwi.

Turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta beserta anggota DPRD Badung Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana beserta Unsur Tripika Kecamatan Mengwi, Lurah Lukluk I Gede Wisnu Bhayangkara, Bendesa se-Kelurahan Lukluk dan Warga terdampak bencana banjir.

Bupati Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung hadir langsung bukan hanya untuk memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana banjir, tetapi juga memberikan semangat dan dukungan moral.

“Tentu kita pada hari ini, selaku pemerintah, hadir langsung untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu semua, tidak saja saya bisa memberikan bantuan dalam bentuk sembako, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral. Ini yang paling penting, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu. Kita semua sekarang masih was-was dan trauma. Setiap mendengar hujan, sedikit saja kita dengar hujan, kita sedang berpikir. Oleh karena itu, kejadian yang kemarin, mari kita jadikan pembelajaran, sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi,” ujarnya.

Bupati Adi Arnawa juga menyampaikan bahwa bencana banjir ini menjadi momentum bagi Pemkab Badung untuk evaluasi dan introspeksi diri terhadap setiap kebijakan. Sampah merupakan salah satu hal yang berkontribusi mengakibatkan bencana banjir. Ia pun menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah dari tingkat desa hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakatnya. Selain itu dengan derasnya laju perkembangan pariwisata, terbangunnya akomodasi pariwisata yang terbangun tanpa dibarengi dengan infrastruktur yang memadai serta akan mengevaluasi penerbitan ijin-ijin bangunan.

“Kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat karena bagaimanapun juga masyarakat bersandar kepada pemerintah. Untuk itu kami selaku pemerintah, kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Pemkab Badung sudah bergerak untuk memperbaiki gorong-gorong dan normalisasi aliran sungai,” ucapnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pada Senin, 15 September 2025 menggelar rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian pandangan Dewan atas pandangan Gubernur Bali terhadap dua Raperda inisiatif Dewan, yakni Raperda Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Raperda Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi (ASKP), yang berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I, Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II, Ida Kade Komang Kresna Budi, Wakil Ketua III, Komang Nova Sewi Putra bersama Anggota DPRD Bali. Hadir Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali serta undangan lainnya.

Ni Made Sumiati, S.H., yang berkesempatan menyampaikan tanggapan terkait Raperda KIP menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat. Raperda ini diharapkan mampu menjamin akses informasi yang cepat, tepat, mudah, valid, serta inklusif bagi penyandang disabilitas. Dewan juga mengapresiasi masukan Gubernur mengenai penguatan Komisi Informasi Daerah, kewajiban badan publik menyediakan informasi, serta perlunya tata krama dan perlindungan ruang digital.

Sementara itu, tanggapan terkait Raperda ASKP yang disampaikan oleh I Nyoman Suyasa, S.T. mengatakan bahwa Raperda ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi konsumen dan pelaku lokal, serta menata layanan angkutan pariwisata berbasis aplikasi agar aman, nyaman, dan berdaya saing. Aturan ini memuat persyaratan pengemudi dan kendaraan, termasuk kewajiban ber-KTP Bali, izin operasional yang sah, sertifikat kompetensi, serta penggunaan label resmi Kreta Bali Smita. Raperda juga menetapkan standar tarif batas atas dan bawah serta kuota kendaraan sesuai zonasi pariwisata.

“Kedua Raperda ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat transparansi pemerintahan dan menata transportasi pariwisata berbasis aplikasi. Dengan adanya regulasi ini, Bali diharapkan semakin siap menghadapi tantangan digital sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal,” ucap Suyasa.

DPRD Bali optimistis kedua Raperda strategis ini segera disahkan menjadi Perda sehingga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan literasi informasi publik, serta menciptakan sistem transportasi pariwisata yang modern, tertib dan berkelanjutan. (gs/bi)