Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wagub Giri Prasta Hadiri Raker Bersama Komite I DPD RI

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima serta Iklim Birokrasi yang Sehat, Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta adalah Kunci Utama

Loading

BALIILU Tayang

:

Wagub Giri Prasta Bahas Sistem Merit ASN Bersama DPD RI
RAKER: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI terkait Sinergi Penataan dan Pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI terkait Sinergi Penataan dan Pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9/2026).

Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama penggerak roda birokrasi dan pelayanan publik. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Provinsi Bali dituntut untuk mempercepat transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berkelas dunia.

“Kami menyadari betul bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta iklim birokrasi yang sehat, penerapan sistem merit dan manajemen talenta adalah kunci utama,” kata Giri Prasta.

“Melalui sistem ini, pengisian jabatan strategis dan pengembangan karier ASN benar-benar didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta potensi, bukan atas dasar pertimbangan subjektif, KKN, maupun dinamika politik praktis,” jelasnya.

Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, menyampaikan bahwa jumlah ASN Pemerintah Provinsi Bali per 1 Agustus 2026 mencapai 20.896 orang, yang terdiri atas 7.790 PNS, 9 CPNS, 9.247 PPPK, dan 3.850 PPPK Paruh Waktu.

Capaian indeks sistem merit Pemerintah Provinsi Bali mencapai 0,94 dengan Kategori IV (Sangat Baik). Capaian tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pimpinan dalam menerapkan kebijakan berbasis merit, kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan sistem merit, digitalisasi dan integrasi data kepegawaian, pengelolaan talenta ASN, serta penerapan manajemen kinerja yang optimal.

“Pemerintah Provinsi Bali telah memanfaatkan berbagai aplikasi untuk mendukung implementasi sistem merit dan manajemen talenta, antara lain SIMATA untuk pemetaan talenta dan talent pool, SIKEPO untuk pengelolaan kinerja ASN, KBS CORPU untuk manajemen pelatihan dan pembelajaran, Assessment Center untuk penilaian potensi dan perilaku, serta SIMPEG untuk manajemen data ASN,” kata Budiasa.

Baca Juga  Hadiri “Ngenteg Linggih” di Batunya, Wagub Giri Prasta Tekankan Pentingnya Gotong-royong dan Persatuan Krama

Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Satya Pratama, menyampaikan bahwa BKN telah menyediakan 15 kebijakan pro-karier ASN yang berorientasi pada percepatan layanan, pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sistem merit. Melalui 15 kebijakan pro-karier ASN, penguatan layanan digital, dan sistem merit, diharapkan dapat dibangun manajemen ASN yang profesional, adaptif, humanis, dan berorientasi pada kinerja.

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan bahwa penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Provinsi Bali sudah sangat baik. Oleh sebab itu, Komite I DPD RI memandang perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Provinsi Bali guna mengidentifikasi berbagai tantangan sehingga praktik baik tersebut dapat diimplementasikan di daerah lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Sekda Bali Dorong Peningkatan Kompetensi dan Integritas Pejabat Pengadaan untuk Cegah Korupsi

Melalui Rakernas IFPI, Sekda Tekankan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Instrumen Strategis Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Loading

Published

on

By

Rakernas dan Seminar Nasional IFPI di Denpasar
HADIRI RAKERNAS IFPI: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Sekda Bali saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas guna mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan merealisasikan anggaran. Pengadaan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Sekda menyampaikan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut antara lain besarnya alokasi anggaran pengadaan untuk mendukung percepatan pembangunan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.

Menghadapi tantangan tersebut, Sekda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan. Kompetensi teknis, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang berkualitas. “Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.

Selain peningkatan kompetensi, Sekda Bali memberikan perhatian khusus terhadap penguatan integritas aparatur pengadaan. Ia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik korupsi. Potensi penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.

Baca Juga  Pemprov Bali Perkuat Tim SPBE untuk Wujudkan Kemajuan Layanan Digital

Untuk meminimalkan risiko korupsi, Sekda menekankan perlunya penguatan tata kelola pengadaan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik. Seluruh upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan integritas aparatur.

“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” demikian penegasan Sekda dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional pengadaan. Ia berharap IFPI dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, membangun integritas, serta mendorong kontribusi nyata para anggotanya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas. “Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Deby Sandra juga berharap IFPI berkembang menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan, melainkan dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.

“Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga  Tepati Janji, Gubernur Koster Serahkan Bantuan Pembinaan Rp 100 Juta kepada Bali United U-15

Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari serta dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali sekaligus penguatan sinergi antaranggota organisasi profesi pengadaan barang dan jasa dari berbagai daerah di Indonesia. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bali DiGiFest V Resmi Dibuka, Buleleng Tonjolkan Inovasi Smart Garden Berbasis IoT

Published

on

By

Smart Garden Buleleng di Bali DiGiFest 2026
SMART GARDEN: Kabupaten Buleleng menonjolkan inovasi teknologi berbasis Internet of Thing (IoT) berupa "Smart Garden" untuk hadirkan solusi perawatan tanaman yang efisien dalam pameran Bali Digital Festival 2026. (Foto: Hms Buleleng)  

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali resmi membuka Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Ballroom Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Kamis (12/11). Mengusung semangat pengembangan ekosistem serta peningkatan literasi dan kreativitas digital, dalam keikutsertaannya Kabupaten Buleleng menonjolkan inovasi teknologi berbasis Internet of Thing (IoT) berupa “Smart Garden” untuk hadirkan solusi perawatan tanaman yang efisien dalam pameran Bali Digital Festival 2026.

Memasuki era Industri 4.0, efisiensi pengelolaan sumber daya menjadi kunci utama dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Menjawab tantangan tersebut, tim pengembang embedded system, pegiat smart farming, serta praktisi teknologi informasi resmi memperkenalkan Smart Garden Berbasis ESP32, sebuah sistem otomasi perawatan tanaman berbasis Internet of Things (IoT) yang efisien, responsif, dan fleksibel.

“Inovasi ini lahir dari pegiat smart farming dan praktisi teknologi informasi atas tantangan pertanian permasalahan mendasar pada metode penyiraman konvensional yang sering kali kurang efisien. Penggunaan air secara berlebihan (over-watering) atau keterlambatan penyiraman akibat keterbatasan waktu pengelola kebun kerap menjadi penyebab utama tanaman layu dan penurunan produktivitas,” jelas Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng Made Suharta dikonfirmasi terpisah.

Lebih jauh dijelaskan Sistem Smart Garden hadir sebagai solusi cerdas untuk menggantikan jadwal penyiraman manual dengan sistem berbasis data real-time. Otomasi berbasis data dan kontrol fleksibel sistem smart garden mengusung mikrokontroler pintar ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung langsung dengan Firebase Realtime Database dan aplikasi Android.

Lebih lanjut, sistem ini bekerja melalui dua metode utama:  Sistem Otomasi Sensorik (Real-Time): Sensor kelembaban tanah (Soil Moisture Sensor) dan sensor suhu/kelembaban udara (DHT11) secara otomatis membaca kondisi lingkungan perkebunan.

Baca Juga  Inkindo Salurkan Bantuan 2,5 Ton Beras Melalui Pemprov Bali

“Jika tanah terdeteksi kering di bawah batas optimal, ESP32 akan memicu modul relay untuk menyalakan pompa air secara otomatis hingga kondisi kelembaban tanah kembali stabil,” jelasnya secara teknis.

Inovasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menekan penggunaan air secara signifikan, mendukung tren urban farming di kawasan perkotaan, serta menjadi inspirasi penerapan teknologi IoT yang ramah lingkungan dan tepat guna bagi pertanian modern Indonesia.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur serta keterampilan digital masyarakat guna memperkuat adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Langkah ini dilakukan dengan prinsip bahwa transformasi digital di Bali bertujuan untuk memperkuat kebudayaan, bukan untuk menggantikannya.

“Untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang kuat, Pemprov Bali menerapkan empat unsur utama yaitu regulasi dengan merancang peraturan daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif dan digital,kemudian infrastruktur untuk memperlancar komunikasi dan siaran tv digital melalu Turyapada Tower yang akan rampung Desember 2026,  menyiapkan ruang untuk kawasan kreatif dan inovasi hub, lalu meningkatkan keterampilan SDM agar para pelaku kreatif dapat menapaki seluruh proses dari gagasan hingga produk yang mampu menjangkau pasar nasional maupun global,” ungkap Gubernur Koster.

Dengan pembangunan ekosistem yang terintegrasi ini, Pemprov Bali berharap para pegiat ekonomi kreatif dan digital dapat terfasilitasi secara optimal untuk kemajuan bersama masyarakat Bali.

Dalam pameran Bali Digital Festival 2026, selain menayangkan inovasi “Smart Garden” Pemkab Buleleng melalui Dinas Kominfosanti juga menampilkan “Gamelan Digital“ karya siswa Buleleng yang akrab dipanggil Dean, lalu memajang produk-produk UMKM dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) binaan Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng. (gs/bi)

Baca Juga  Tepati Janji, Gubernur Koster Serahkan Bantuan Pembinaan Rp 100 Juta kepada Bali United U-15

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jaga Ketertiban Kota, Satpol PP Denpasar Tertibkan Badut Jalanan di Simpang Gatot Subroto-Nangka

Published

on

By

Satpol PP Denpasar Gelar SABERGEP
SABERGEP: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar saat melaksanakan kegiatan SABERGEP (Sapu Bersih Gelandangan dan Pengemis) di sejumlah titik wilayah Kota Denpasar, Kamis (12/11). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Dalam upaya menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan kegiatan SABERGEP (Sapu Bersih Gelandangan dan Pengemis) di sejumlah titik wilayah Kota Denpasar, Kamis (12/11). Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan satu orang badut yang beraktivitas di kawasan Traffic Light Gatot Subroto-Nangka.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan kegiatan SABERGEP merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, aktivitas mengamen, mengemis, maupun kegiatan sejenis di persimpangan jalan dan fasilitas umum perlu ditertibkan karena berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

“Penertiban ini tidak semata-mata sebagai upaya penegakan aturan, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan. Kami mengedepankan pendekatan humanis dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis, pengamen, manusia silver, badut jalanan, maupun aktivitas sejenis di jalan dan fasilitas umum.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak memberi uang di jalan. Mari salurkan kepedulian melalui cara yang tepat sehingga tidak mendorong aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan,” tambahnya.

Melalui kegiatan SABERGEP ini, Satpol PP Kota Denpasar berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas umum agar tetap tertib, aman, nyaman, dan humanis.

Baca Juga  Giri Prasta Ajak Umat di Masjid Agung Al-A'La Gianyar Bersinergi Membangun Bali Damai

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan dan berintegritas, Agung Nendra menegaskan bahwa seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA dan tidak dipungut biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran, Satpol PP Kota Denpasar juga tidak menerima pemberian atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Apabila masyarakat menemukan adanya oknum yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, masyarakat dapat melaporkannya melalui WhatsApp Bot GARBASITA di nomor 081337338326 dengan menyertakan bukti autentik. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban serta mendukung terciptanya Kota Denpasar yang aman, nyaman, tertib, dan berintegritas. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca