Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin efisien, transparan, dan berintegritas sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan strategi konsolidasi pengadaan dan clearing house untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K).

“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada LKPP dan KPK yang terus memberikan perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Khusus hari ini, kita mendapatkan advokasi tentang pengadaan barang dan jasa serta clearing house,” ujar Dewa Made Indra saat membuka kegiatan tersebut di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (19/8).

Dewa Made Indra menjelaskan, Pemprov Bali telah melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak 2023, khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sejenis di berbagai perangkat daerah, salah satunya alat tulis kantor (ATK). Konsolidasi tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan.

Menurut Dewa Made Indra, penerapan konsolidasi memberikan manfaat yang signifikan, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun proses pengadaan. Berdasarkan laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Bali, konsolidasi mampu menghasilkan harga yang lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah.

Sementara itu, clearing house merupakan mekanisme konsultasi prapengadaan yang bertujuan memberikan kepastian dan keyakinan kepada pengelola pengadaan dalam mengambil keputusan.

Dewa Made Indra juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Ia mengakui bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu area yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta komitmen kuat dari seluruh pihak.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Advokasi LKPP Firmansyah mengapresiasi upaya Pemprov Bali dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melalui konsolidasi pengadaan dan clearing house.

Firmansyah menambahkan, tantangan pengadaan ke depan akan semakin besar, terutama dalam mendorong penguatan industri dalam negeri dan pemberdayaan UMK-K serta memastikan manfaat pengadaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya diukur dari terselesaikannya proses pembelian barang atau jasa, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

NTT, baliilu.com – Pemerintah, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kelima pascabencana, Rabu, 19 Agustus 2026, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pada Rabu dini hari, lima pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan membawa total 65 ton bantuan.

“Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini, hari kelima pascabencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT, hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik,” ujar Seskab.

Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere.

Dari Posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara itu, bantuan dari Posko Maumere didistribusikan menuju Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Distribusi logistik dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Jalur udara diperkuat dengan helikopter serta pesawat Cassa dan pesawat berukuran lebih kecil. Untuk jalur laut, tiga KRI TNI Angkatan Laut telah berada di wilayah terdampak dan satu kapal rumah sakit juga hampir berlabuh.

“Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua,” ungkap Teddy.

Pemerintah, lanjut Seskab Teddy, terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan cepat dan bantuan dapat segera diterima masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di NTT.

“Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapa pun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak,” pungkas Seskab. (gs/bi)

Nusa Tenggara Timur, baliilu.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung lokasi terdampak dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026).

Kapolri mengatakan, sesuai arahan Presiden, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan bencana mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).

Hingga saat ini, tercatat 1.245 orang menjadi korban bencana, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 27.700 orang masih berada di pengungsian yang tersebar pada 107 titik di tujuh kabupaten.

Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus berbagi tugas untuk mendatangi titik-titik pengungsian, melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Untuk mempercepat koordinasi penanganan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus untuk menginventarisasi berbagai kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut diperkuat dengan kemampuan SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Di sisi lain, dukungan logistik terus digerakkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, Polri telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri dan lima Polda jajaran, berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Khusus dalam kegiatan hari ini, Polri menyalurkan 3.500 paket bansos, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan tersebut diangkut menggunakan enam truk.

“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan seperti tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, maupun perlengkapan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.

Dalam penanganan kesehatan, Polri juga memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan akan segera dibantu. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menyebut masyarakat dengan kebutuhan khusus menjadi perhatian, termasuk ibu hamil yang mendekati proses persalinan. Polri akan memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain personel dan bantuan logistik, Polri menyiagakan dukungan sarana operasional berupa satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter untuk mendukung pelayanan serta penanganan masyarakat terdampak bencana. Sarana angkut udara tersebut juga digunakan untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, serta pemantauan wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.

Kapolri mengakui masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau sejumlah wilayah secara cepat akibat kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus disiapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kapolri.

Kapolri menekankan bahwa seluruh sumber daya tersebut dikerahkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Polri juga akan terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Pemerintah Daerah, serta seluruh unsur terkait agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.

“Kita semua berdoa agar kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” pungkas Kapolri. (gs/bi)