Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemprov Bali Peroleh Penghargaan Sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Dalam SPI dari KPK RI

BALIILU Tayang

:

kpk
Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Dalam SPI dari Ketua KPK RI, Firli Bahuri pada acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2022, Rabu (Buda Wage, Warigadean) 14 Desember 2022 di Aula Gedung Juang, Lt. 3 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri menganugerahi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster penghargaan sebagai satu-satunya Pemerintah Provinsi Terbaik di Indonesia dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 dengan Indeks 78,82.

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dari Ketua KPK RI, Firli Bahuri pada acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 dengan tema ‘’Berani Mengisi untuk Berantas Korupsi’’, Rabu (Buda Wage, Warigadean) 14 Desember 2022 di Aula Gedung Juang, Lt. 3 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta yang disaksikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI, Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo dan jajaran struktural KPK RI.

poiagam

Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan penghargaan kepada : 1) Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin Mensesneg RI, Pratikno sebagai Kementerian Terbaik SPI 2022; 2) Bank Indonesia yang dipimpin Gubernur BI, Perry Warjiyo sebagai Lembaga Non-Kementerian Terbaik SPI 2022; 3) Pemerintah Kota Madiun yang dipimpin Walikota H. Maidi sebagai Pemerintah Kota Terbaik SPI 2022; dan 4) Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dipimpin Bupati M. Said Hidayat sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik SPI 2022.

Ketua KPK, Firli Bahuri dalam sambutannya menjelaskan Survei Penilaian Integritas menjadi sangat penting, karena SPI adalah gambaran dari hasil potret Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memiliki keterkaitan dengan sistem dan tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan juga integritas yang dapat dilihat dan diukur oleh alat SPI. “SPI juga adalah alat ukur untuk menguji kesehatan Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di dalam menjalankan tugas pokok, kewenangan dan fungsi untuk bersama-sama memajukan kesejahteraan umum sampai mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak boleh ada korupsi,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri sembari menjelaskan penyebab terjadinya korupsi salah satunya dikarenakan minimnya atau rendahnya integritas dan siapa pun bisa terlibat dalam perkara korupsi, karena disebabkan oleh adanya kekuasaan, serta ada kesempatan. Jadi mari kita bangun, jaga, dan pelihara integritas.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Ajak Seluruh Komponen ‘‘Ngrombo‘‘ Penanganan Kebakaran Lahan dan Kekeringan
kpk
Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama saat menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik Dalam SPI dari Ketua KPK RI, Firli Bahuri pada acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2022, Rabu (Buda Wage, Warigadean) 14 Desember 2022 di Aula Gedung Juang, Lt. 3 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. (Foto: ist)

Ketua KPK Firli Bahuri mengucapkan terimakasih kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah banyak membantu KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat supaya terbangun budaya antikorupsi, bahkan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan perbaikan sistem dalam rangka pemberantasan korupsi.

Ucapan terimakasih juga diberikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang telah hadir langsung dalam penyerahan penghargaan sebagai satu-satunya Pemerintah Provinsi Terbaik di Indonesia dalam Survei Penilaian Integritas 2022. Mengakhiri sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari korupsi.

Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo dalam laporannya menyampaikan kegiatan Survei Penilaian Integritas 2022 merupakan survei yang memiliki jumlah responden terbesar, yakni mencapai 329.785 responden, atau naik di tahun 2022 sebanyak 54% dari tahun 2021 yang jumlah respondennya hanya mencapai 255.010.

Response Rate dalam SPI 2022 juga mengalami kenaikan di angka 18%, terhitung sejak tahun 2021 sebanyak 3% dan tahun 2022 mencapai 15%. “Karena itu, penyelenggaraan SPI akan terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi tingkat partisipasi, pemahaman & kepedulian masyarakat, metode pelaksanaan, tingkat kepatuhan KLPD maupun pemenuhan nilai index yang menjadi target, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal dan outcomenya dapat dirasakan masyarakat dengan menurunnya korupsi di Indonesia,” jelas Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo.

Dalam SPI 2022 responden juga memberikan penilaian terhadap Sektor Rawan Korupsi yaitu : 1) 24% responden menyatakan masih adanya Suap, Pungli, dan Gratifikasi ketika mengurus layanan dan mengikuti pengadaan; 2) 32% responden menyatakan masih ada rawan korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa; 3) 23% responden menyatakan masih ada Intervensi Dalam Pelaksanaan Tugas di Instansi; 4) 51% responden menyatakan masih ada Penyalahgunaan Fasilitas Kantor untuk kepentingan pribadi; dan 5) 24% menyatakan masih ada Nepotisme dalam Pengelolaan SDM dan 10% diantaranya menyatakan masih ada Praktik Jual Beli Jabatan. (gs/bi)

Baca Juga  Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dengan Pemprov Bali

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  DPRD Bali Setuju Raperda Perubahan APBD Bali 2025 Ditetapkan Jadi Perda

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  Jelang Nataru 2023, Bupati Sanjaya Hadiri ‘’High Level Meeting’’ Pemprov Bali

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  Buka Rakorda Penanggulangan Bencana, Sekda Dewa Indra Ingatkan Pentingnya Koordinasi dan Kolaborasi Multi-Helix

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca