Jakarta, baliilu.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melakukan pertemuan membahas peluang kerja sama untuk memperkuat ekosistem informasi nasional, meningkatkan literasi publik, serta menjaga keberlangsungan industri pers di tengah persaingan dengan platform digital global.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Akhmad Munir mengatakan, wartawan kini memiliki peran penting sebagai tulang punggung dalam memberikan literasi informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi, etiks dan kualitas wartawan perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut menuntut wartawan untuk tetap menjaga kompetensi, etika serta memegang teguh kaidah jurnalistik.
“Di tengah situasi yang serba instan seperti sekarang, siapa pun bisa menjadi wartawan, siapa pun bisa menjadi redaktur, dan siapa pun bisa menjadi produser. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan etika wartawan,” kata Akhmad Munir.
Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara sumber informasi pemerintah dan wartawan. Bakom dinilai memiliki sumber data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui jaringan media.
Dengan koordinasi tersebut, informasi mengenai kebijakan dan implementasi program pemerintah diharapkan dapat tersampaikan berdasarkan data, fakta, dan waktu yang tepat sehingga mengurangi kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
Selain penguatan kompetensi dan koordinasi informasi, Akhmad Munir menyoroti perlunya kehadiran negara untuk memperkuat industri pers nasional. Industri pers saat ini menghadapi tekanan dari platform digital global, persaingan bisnis lokal, serta perubahan pola konsumsi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan publisher rights atau hak penerbit. Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap produk jurnalistik perlu dilanjutkan agar industri pers mendapatkan kesetaraan nilai ekonomi dengan platform digital.
“Padahal, yang kita inginkan adalah adanya kesetaraan dalam menentukan nilai ekonomi atas produk jurnalistik. Sementara itu, kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan hal tersebut. Ini merupakan perjuangan panjang,” ujarnya.
Akhmad Munir menambahkan, PWI memiliki jaringan yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah anggota hampir 35 ribu wartawan. Jaringan tersebut dapat menjadi kekuatan untuk memperluas penyebaran informasi sekaligus meningkatkan literasi masyarakat hingga tingkat daerah.
“DNA PWI jangan diragukan, DNA PWI adalah organisasi wartawan yang memiliki nilai kejuangan dan perjuangan. PWI dilahirkan oleh wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai perjuangan itu terus kita jaga dan relevansikan hingga masa mendatang,” beber dia.
Sementara itu, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyambut baik peluang kerja sama dengan PWI. Dia menilai kolaborasi dengan insan pers penting untuk menghadapi perubahan ekosistem komunikasi dan informasi yang semakin dipengaruhi perusahaan teknologi besar atau big tech.
Syahganda mengatakan, perkembangan media sosial dan algoritma platform digital telah mengubah pola persebaran informasi di ruang publik. Informasi yang disampaikan melalui media arus utama tidak selalu menjadi perhatian utama masyarakat karena percakapan di media sosial dapat berkembang dengan arah berbeda.
“Sekarang, tren big data tersebut sudah dikombinasikan dengan ChatGPT dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dunia menjadi semakin canggih,” bebernya.
Dia mencontohkan informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebarkan secara luas. Namun, menurutnya, informasi yang kemudian ramai berkembang di media sosial dengan algoritmenya, justru yang terekspos luas berkaitan dengan kasus keracunan.
“Ini merupakan dunia baru yang harus kita pahami. Kita tidak bisa melawan kekuatan platform begitu saja,” kata Syahganda.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Bakom mengambil peran serius dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Bakom berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta pihak yang menangani ruang siber.
Meski demikian, Syahganda menegaskan bahwa kerja sama dengan wartawan harus tetap mengedepankan kompetensi dan etika jurnalistik. Dia berharap wartawan tetap menjaga prinsip profesi dan melakukan konfirmasi terhadap informasi yang belum jelas.
Selain penguatan literasi informasi, Syahganda juga menyatakan perlunya perhatian bersama terhadap keberlangsungan industri media nasional, termasuk media lokal. Pemerintah, kata dia, terbuka untuk membangun kerja sama dengan perusahaan pers guna mendukung keberlangsungan industri tersebut.
“Kami siap membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan, dengan insan pers, baik wartawan maupun pemilik media dan perusahaan pers,” ujarnya.
Syahganda juga menyampaikan harapan agar hubungan Bakom dengan PWI dapat terus terjalin melalui komunikasi dan pertukaran masukan. Dia bahkan membuka peluang penyediaan ruang bersama bagi PWI di gedung baru Bakom yang direncanakan ditempati pada tahun depan.
“Dulu, ketika saya masih menjadi aktivis buruh, saya pernah mendapatkan ruangan di sebuah tempat. Semua organisasi saat itu juga diberikan ruangan. Jadi, kalau memungkinkan, nanti kita siapkan juga ruangan, termasuk untuk teman-teman PWI,” tandasnya. (gs/bi)
