Bangli, baliilu.com – Antusiasme masyarakat yang memadati Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli menjadi pemandangan yang membahagiakan bagi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster. Tidak hanya warga Bangli, masyarakat dari berbagai kabupaten, seperti Badung, Gianyar, Klungkung, hingga Denpasar, turut datang untuk berbelanja langsung dari para petani, pelaku UMKM, dan perajin lokal.

Suasana penuh semangat tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Ibu Putri Koster saat berdialog dengan masyarakat melalui siaran interaktif Radio RPKB Bali di Bangli, Rabu (8/7). Dalam siaran tersebut, ia mengajak masyarakat memahami bahwa Pasar Rakyat memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli.

Menurutnya, Pasar Rakyat lahir dari keinginan sederhana untuk mempererat kebersamaan antarpengurus TP PKK se-Bali sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama ini, pertemuan para pengurus lebih banyak berlangsung dalam rapat atau agenda resmi. Melalui Pasar Rakyat, kebersamaan itu diwujudkan dalam aksi sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

“Pasar Rakyat menjadi ruang bagi kami untuk bergerak, berbagi, dan mempererat kebersamaan. Selain berkumpul, kami juga bisa menyapa masyarakat sekaligus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap pelaksanaan Pasar Rakyat melibatkan seluruh TP PKK kabupaten/kota di Bali yang turut membawa paket bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, TP PKK Provinsi Bali menyiapkan ratusan paket bantuan berisi beras, kebutuhan pokok, serta berbagai produk lokal yang dibeli langsung dari para pedagang di lokasi kegiatan.

Bagi Ibu Putri, kebahagiaan terbesar bukanlah ketika seluruh rangkaian acara berjalan lancar, melainkan saat melihat senyum para pedagang kecil yang dagangannya habis terjual. Ia mengaku terharu menyaksikan banyak pedagang yang semula ragu membawa dagangannya justru harus beberapa kali pulang mengambil stok tambahan karena tingginya minat masyarakat.

“Hal-hal kecil seperti itu mampu menghadirkan kebahagiaan. Ketika melihat pedagang pulang dengan wajah sumringah karena hasil jualannya laris, di situlah kita merasakan bahwa kegiatan sederhana pun bisa memberikan manfaat yang besar,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan semacam itu juga menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memangkas rantai distribusi. Masyarakat dapat membeli produk langsung dari petani dengan harga yang lebih terjangkau, sementara petani dan pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Lebih jauh, Ibu Putri menegaskan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong lahirnya industri pengolahan berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan jeruk Kintamani yang memiliki kualitas sangat baik. Menurutnya, komoditas unggulan tersebut tidak hanya layak dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah, seperti jus, sirup, selai, hingga aneka suvenir khas daerah yang mampu memperkuat sektor pariwisata Bangli.

“Jangan hanya menjual hasil panen mentah. Kita harus mulai berpikir bagaimana mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran media penyiaran dalam mendukung pembangunan daerah. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilainya tetap memiliki posisi strategis sebagai media yang dipercaya masyarakat.

“Radio tetap memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan informasi yang akurat sekaligus mengedukasi masyarakat. Karena itu, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan media penyiaran sebagai sarana promosi,” tuturnya.

Tak hanya berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, Ketua TP PKK Provinsi Bali tersebut juga mengajak masyarakat membangun kesadaran terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia kembali mengingatkan pentingnya menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, sebagian besar persoalan sampah sebenarnya dapat diselesaikan apabila masyarakat disiplin mengelola sampah organik menjadi kompos, sementara pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah anorganik secara terpadu.

“Sampah kelihatannya persoalan kecil, tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menjadi persoalan besar bagi generasi mendatang. Karena itu, perubahan harus dimulai dari rumah kita masing-masing,” pesannya.

Di penghujung dialog, Ibu Putri kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong-royong. Menurutnya, keberhasilan membangun Bali tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal, mencintai produk daerah, menjaga lingkungan, dan saling menguatkan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – Pasar Rakyat “Masyarakat Berbelanja dan Berbagi” yang digelar di Alun-alun Kota Bangli, Rabu (8/7), bukan sekadar ruang transaksi antara penjual dan pembeli. Di balik antusiasme masyarakat memborong hasil pertanian, hasil peternakan, produk kuliner, hingga produk UMKM, tersimpan sebuah gerakan yang digagas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus membangun perubahan perilaku masyarakat Bali.

Di hadapan para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali, jajaran pemerintah daerah, pelaku UMKM, petani, peternak, dan masyarakat, Putri Koster mengisahkan bahwa program tersebut lahir dari sebuah gagasan sederhana saat memimpin TP PKK Provinsi Bali periode 2018–2023. Ia menginginkan seluruh pengurus PKK se-Bali memiliki wadah untuk berkumpul secara rutin, namun bukan sekadar pertemuan seremonial.

“Lalu tiang punya ide, bagaimana kalau seperti arisan, tetapi bentuknya adalah Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi. Jadi setiap bulannya kami keliling,” ungkapnya.

Berangkat dari gagasan tersebut, kegiatan Pasar Rakyat kini terus bergulir dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali melalui TP PKK Provinsi Bali. Menurut Putri Koster, dukungan anggaran sekitar Rp 200 juta pada setiap penyelenggaraan terbukti mampu memicu perputaran ekonomi masyarakat yang jauh lebih besar.

“Dengan modal yang kita keluarkan rata-rata Rp 200 juta, semoga hasil penjualan para produsen, baik kuliner, pertanian maupun IKM, bisa jauh di atas Rp 200 juta. Selama ini bahkan ada yang mencapai Rp 500 juta, Rp 600 juta hingga Rp 800 juta,” ujarnya.

Namun, menurut Putri Koster, nilai transaksi bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah mempertemukan masyarakat dengan para produsen secara langsung sehingga hasil pertanian, peternakan, dan produk lokal memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, sekaligus memperkuat semangat gotong-royong seluruh pengurus PKK dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Selain berbelanja, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi berbagi kepada masyarakat. Sebanyak 100 warga menerima bantuan berupa paket kebutuhan pokok serta berbagai produk yang dibeli langsung oleh para pengurus TP PKK dari stan-stan pedagang di lokasi kegiatan. Menurut Putri Koster, konsep “Berbelanja dan Berbagi” merupakan wujud nyata kepedulian sekaligus dukungan terhadap para pelaku usaha lokal.

“Belanjaannya tidak kami bawa pulang. Dari dana yang dimiliki PKK, kami berbagi. Kami membeli langsung produk para pedagang di sini agar manfaatnya kembali kepada masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Putri Koster juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan produk lokal Bali. Menurutnya, hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan Bali memiliki kualitas yang sangat baik sehingga sudah seharusnya menjadi pilihan utama masyarakat Bali.

“Apa yang dihasilkan di Bali sebaiknya dinikmati semaksimalnya untuk Bali. Kekurangannya barulah kita datangkan dari luar. Jangan sampai terbalik, apa yang kita hasilkan di Bali justru kita jual keluar, lalu kita dengan bangga membeli produk dari luar,” tegasnya.

Di tengah upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan, Putri Koster juga menyampaikan pesan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali, yakni pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa Bali sedang bergerak meninggalkan kebiasaan membuang sampah menuju budaya pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.

“Mari Bali mulai dari sekarang mengubah mindset. Sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri. Pemerintah tugasnya membuat kebijakan, membuat aturan, dan menegakkan aturan. Dengan demikian barulah semuanya menjadi tertib,” ujarnya.

Ia optimistis perubahan tersebut dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat berjalan bersama. Menurutnya, sebaik apa pun regulasi yang dibuat pemerintah tidak akan bermakna tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakannya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bangli sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, Pasar Rakyat menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi unggulan Bangli, khususnya sektor pertanian dan peternakan.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bangli merupakan penghasil telur terbesar di Provinsi Bali sekaligus satu-satunya daerah di Bali yang memproduksi telur Omega-3. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap produk-produk unggulan Bangli semakin dikenal dan mampu diserap oleh seluruh kabupaten/kota di Bali.

Pasar Rakyat kali ini diikuti oleh 27 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), 65 pelaku UMKM, serta 17 pelaku usaha sektor pertanian. Hingga pukul 10.00 WITA, nilai transaksi yang tercatat telah menembus lebih dari Rp217 juta dan diperkirakan terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat hingga penutupan kegiatan pada sore hari.

“Kami berharap seluruh masyarakat Bangli datang berbelanja agar kita bersama-sama membantu UMKM, IKM, petani, dan peternak yang ada di Kabupaten Bangli,” ujar Sariasih Sedana Arta.

Melalui Pasar Rakyat “Masyarakat Berbelanja dan Berbagi”, Putri Koster kembali menegaskan bahwa TP PKK bukan sekadar organisasi pendamping program pemerintah, melainkan motor penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat. Mulai dari menguatkan ekonomi keluarga, menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal, hingga membangun budaya hidup bersih dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak cukup dibangun melalui kebijakan semata, tetapi juga melalui perubahan perilaku yang dimulai dari keluarga.

Turut mendampingi Putri Koster, Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Suciati Diar, jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali, para pelaku UMKM, IKM, petani, peternak, serta ratusan masyarakat yang memadati area Pasar Rakyat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali. Pembangunan fasilitas yang menjadi proyek pertama dalam program percepatan PSEL nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tersebut diresmikan di Desa Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (Buda Umanis Medangsia, 8/7).

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan PSEL pada hari yang baik menurut penanggalan Bali merupakan bentuk ikhtiar agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar hingga selesai tepat waktu.

“Niat baik Bapak Presiden juga dijalankan dengan cara yang baik, dengan memilih hari yang baik untuk memulai pembangunan PSEL ini,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar telah berbagi tugas dalam menyiapkan pembangunan proyek strategis tersebut. Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan lahan bersama Pelindo seluas sekitar enam hektare, sementara Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pematangan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan.

Ia berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai target dalam waktu satu tahun delapan bulan atau sekitar Oktober 2027 sehingga fasilitas tersebut dapat segera beroperasi.

“Semoga pembangunan ini selesai tepat waktu. Jika PSEL ini selesai, maka persoalan sampah di Bali dapat ditangani secara tuntas,” katanya.

Gubernur Koster menegaskan, keberadaan PSEL sangat penting karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Berdasarkan data terakhir, kunjungan wisatawan ke Bali telah mencapai lebih dari 16 juta orang, terdiri atas sekitar 7,5 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik.

Menurutnya, sektor pariwisata berkontribusi sekitar 65 persen terhadap perekonomian Bali sekaligus memberikan kontribusi besar bagi pariwisata nasional. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan sampah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

“Mewakili Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan terhadap pembangunan PSEL ini. Kami akan terus mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan dengan baik sesuai target,” tegasnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan keberhasilan pembangunan PSEL Bali merupakan hasil sinergi seluruh pihak.

Menurutnya, sesuai arahan Presiden, persoalan sampah harus segera diselesaikan agar tidak menjadi beban generasi mendatang. Karena itu, pembangunan PSEL dilakukan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

“Tanpa sinergi seluruh pihak, proyek ini tidak akan berjalan dengan baik dan cepat. Kami di Danantara optimistis pembangunan PSEL Bali dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Bali yang menjadi kekuatan utama dalam mendukung percepatan pembangunan PSEL.

Ia menyampaikan bahwa penyederhanaan regulasi, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Danantara, serta seluruh pihak terkait menjadi fondasi penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Danantara bergerak cepat menindaklanjuti program percepatan pembangunan PSEL. Tahapan yang telah dilakukan meliputi proses seleksi mitra strategis, negosiasi, pembentukan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), penandatanganan joint venture agreement, proses perizinan, hingga pematangan lahan sebagai dasar dimulainya pembangunan proyek.

PSEL Bali dirancang menggunakan teknologi moving grate incinerator, teknologi yang telah digunakan secara luas di berbagai negara dan dilengkapi Air Pollution Control System (APCS) berlapis dengan standar emisi Eropa (EU IED). Teknologi tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 80 persen dibandingkan metode pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Selain menjadi solusi pengelolaan sampah modern, PSEL Bali juga akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan energi hijau dan pertumbuhan ekonomi daerah. Fasilitas yang dibangun dengan investasi sekitar Rp 3 triliun ini memiliki kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, diproyeksikan mampu memasok kebutuhan listrik bagi sekitar 100.000 rumah, serta menciptakan hingga 1.200 lapangan kerja hijau selama masa konstruksi dan operasional. Target operasi komersial fasilitas ini dijadwalkan pada Semester I Tahun 2028.

Lebih dari sekadar fasilitas pengolahan sampah, PSEL Bali juga dirancang menyatu dengan identitas budaya Bali melalui filosofi Tri Hita Karana, dengan desain yang mengadopsi arsitektur lokal, penggunaan material daerah, serta dilengkapi visitor center dan jalur edukasi bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum.

Melalui pembangunan PSEL Bali, Pemerintah Provinsi Bali optimistis persoalan sampah dapat ditangani secara lebih efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Pulau Dewata. (gs/bi)