Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam wadah Real Estate Indonesia (REI) berkolaborasi untuk menyusun konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan. Menurutnya, hal ini dibutuhkan guna mengatasi ketersediaan lahan yang kedepannya akan semakin berkurang sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Hal itu disampaikan Gubernur Koster dalam sambutan saat membuka Rakerda REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7/2026).

Mengawali sambutannya, Gubernur Koster menyinggung ketersediaan lahan yang menjadi tantangan Bali dalam upaya penyediaan hunian layak huni. Menjawab tantangan tersebut, pengembangan perumahan di Pulau Dewata mesti dirancang secara khusus karena kian berkurangnya lahan.

“Bali itu kecil, luasnya hanya 5.590 kilometer persegi. Secara umum tingkat kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, menurutnya Bali membutuhkan desain untuk perumahan warga di kawasan perkotaan dan perdesaan.

“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas, lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” urainya.

Lahan Produktif Tak Bisa Dilabrak untuk Kawasan Pemukiman  

Ditambahkan olehnya, konsep pemanfaatan lahan yang efisien sejalan dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee.

“Ini berarti, lahan produktif tak bisa dilabrak untuk pengembangan kawasan permukiman. Hanya lahan tak produktif saja yang boleh dikembangkan,” cetusnya.

Untuk itu, ia minta OPD terkait memetakan kawasan yang bisa dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten dan kota.

Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung aspirasi REI terkait batas minimum pengembangan perumahan yang saat ini ditetapkan seluas 100 meter persegi.

“Ini PR bagi saya. Saya akan bicarakan dengan para bupati agar luasan itu bisa dikurangi agar lebih fleksibel,” imbuhnya.

Ia berpendapat, hal ini harus menjadi perhatian karena ke depan tekanan terhadap lahan akan semakin tinggi sejalan pertambahan jumlah penduduk.

“Tak bisa lagi satu rumah itu 5 are, 10 are. Sudah harus merancang konsep rumah masa depan yang efisien dan efektif. Seperti rumah-rumah di Jepang itu, kamarnya kecil-kecil. Sehingga lebih hemat lahan, khususnya di Kota Denpasar,” pungkasnya.

Ketua DPD REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi merupakan momentum evaluasi agar organisasi ini makin kuat dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Darma Setiawan menambahkan, pertumbuhan ekonomi merupakan peluang bagi anggota REI karena kebutuhan hunian pasti meningkat.

“Terlebih lagi saat ini pemerintah punya program tiga juta hunian bagi masyarakat. Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI punya tanggung jawab besar dalam menyukseskan program ini dengan menggerakkan ekosistem dan memberi kontribusi nyata,” terangnya.

Masyarakat Bali harus Bangga, Gubernur Koster Profesional dan Rasional  

Sementara itu, Ketua DPP REI Joko Suranto mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster pada Rakerda REI Bali.

“Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur Bali profesional dan rasional, masyarakat Bali harus bangga,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Joko Suranto menyinggung tingginya tingkat investasi properti di Daerah Bali yang mencapai Rp. 12,1 triliun. Namun demikian, besarnya investasi ini membutuhkan terobosan dan perhatian dari pemerintah.

“Ini penting agar investasi sebesar itu dikelola dengan cara yang baik,” ujarnya. Menurut dia, yang paling dibutuhkan saat ini adalah penetapan zonasi dan kehadiran lembaga yang bertindak sebagai offtaker.

Ketua Panitia Rakerda REI Bali, Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya menginformasikan, kegiatan yang melibatkan 61 peserta ini bertujuan untuk evaluasi dan menyusun program kerja serta menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan dalam sektor properti. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – Antusiasme masyarakat yang memadati Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli menjadi pemandangan yang membahagiakan bagi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster. Tidak hanya warga Bangli, masyarakat dari berbagai kabupaten, seperti Badung, Gianyar, Klungkung, hingga Denpasar, turut datang untuk berbelanja langsung dari para petani, pelaku UMKM, dan perajin lokal.

Suasana penuh semangat tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Ibu Putri Koster saat berdialog dengan masyarakat melalui siaran interaktif Radio RPKB Bali di Bangli, Rabu (8/7). Dalam siaran tersebut, ia mengajak masyarakat memahami bahwa Pasar Rakyat memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli.

Menurutnya, Pasar Rakyat lahir dari keinginan sederhana untuk mempererat kebersamaan antarpengurus TP PKK se-Bali sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama ini, pertemuan para pengurus lebih banyak berlangsung dalam rapat atau agenda resmi. Melalui Pasar Rakyat, kebersamaan itu diwujudkan dalam aksi sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

“Pasar Rakyat menjadi ruang bagi kami untuk bergerak, berbagi, dan mempererat kebersamaan. Selain berkumpul, kami juga bisa menyapa masyarakat sekaligus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap pelaksanaan Pasar Rakyat melibatkan seluruh TP PKK kabupaten/kota di Bali yang turut membawa paket bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, TP PKK Provinsi Bali menyiapkan ratusan paket bantuan berisi beras, kebutuhan pokok, serta berbagai produk lokal yang dibeli langsung dari para pedagang di lokasi kegiatan.

Bagi Ibu Putri, kebahagiaan terbesar bukanlah ketika seluruh rangkaian acara berjalan lancar, melainkan saat melihat senyum para pedagang kecil yang dagangannya habis terjual. Ia mengaku terharu menyaksikan banyak pedagang yang semula ragu membawa dagangannya justru harus beberapa kali pulang mengambil stok tambahan karena tingginya minat masyarakat.

“Hal-hal kecil seperti itu mampu menghadirkan kebahagiaan. Ketika melihat pedagang pulang dengan wajah sumringah karena hasil jualannya laris, di situlah kita merasakan bahwa kegiatan sederhana pun bisa memberikan manfaat yang besar,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan semacam itu juga menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memangkas rantai distribusi. Masyarakat dapat membeli produk langsung dari petani dengan harga yang lebih terjangkau, sementara petani dan pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Lebih jauh, Ibu Putri menegaskan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong lahirnya industri pengolahan berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan jeruk Kintamani yang memiliki kualitas sangat baik. Menurutnya, komoditas unggulan tersebut tidak hanya layak dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah, seperti jus, sirup, selai, hingga aneka suvenir khas daerah yang mampu memperkuat sektor pariwisata Bangli.

“Jangan hanya menjual hasil panen mentah. Kita harus mulai berpikir bagaimana mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran media penyiaran dalam mendukung pembangunan daerah. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilainya tetap memiliki posisi strategis sebagai media yang dipercaya masyarakat.

“Radio tetap memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan informasi yang akurat sekaligus mengedukasi masyarakat. Karena itu, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan media penyiaran sebagai sarana promosi,” tuturnya.

Tak hanya berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, Ketua TP PKK Provinsi Bali tersebut juga mengajak masyarakat membangun kesadaran terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia kembali mengingatkan pentingnya menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, sebagian besar persoalan sampah sebenarnya dapat diselesaikan apabila masyarakat disiplin mengelola sampah organik menjadi kompos, sementara pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah anorganik secara terpadu.

“Sampah kelihatannya persoalan kecil, tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menjadi persoalan besar bagi generasi mendatang. Karena itu, perubahan harus dimulai dari rumah kita masing-masing,” pesannya.

Di penghujung dialog, Ibu Putri kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong-royong. Menurutnya, keberhasilan membangun Bali tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal, mencintai produk daerah, menjaga lingkungan, dan saling menguatkan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali. Pembangunan fasilitas yang menjadi proyek pertama dalam program percepatan PSEL nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tersebut diresmikan di Desa Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (Buda Umanis Medangsia, 8/7).

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan PSEL pada hari yang baik menurut penanggalan Bali merupakan bentuk ikhtiar agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar hingga selesai tepat waktu.

“Niat baik Bapak Presiden juga dijalankan dengan cara yang baik, dengan memilih hari yang baik untuk memulai pembangunan PSEL ini,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar telah berbagi tugas dalam menyiapkan pembangunan proyek strategis tersebut. Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan lahan bersama Pelindo seluas sekitar enam hektare, sementara Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pematangan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan.

Ia berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai target dalam waktu satu tahun delapan bulan atau sekitar Oktober 2027 sehingga fasilitas tersebut dapat segera beroperasi.

“Semoga pembangunan ini selesai tepat waktu. Jika PSEL ini selesai, maka persoalan sampah di Bali dapat ditangani secara tuntas,” katanya.

Gubernur Koster menegaskan, keberadaan PSEL sangat penting karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Berdasarkan data terakhir, kunjungan wisatawan ke Bali telah mencapai lebih dari 16 juta orang, terdiri atas sekitar 7,5 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik.

Menurutnya, sektor pariwisata berkontribusi sekitar 65 persen terhadap perekonomian Bali sekaligus memberikan kontribusi besar bagi pariwisata nasional. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan sampah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

“Mewakili Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan terhadap pembangunan PSEL ini. Kami akan terus mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan dengan baik sesuai target,” tegasnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan keberhasilan pembangunan PSEL Bali merupakan hasil sinergi seluruh pihak.

Menurutnya, sesuai arahan Presiden, persoalan sampah harus segera diselesaikan agar tidak menjadi beban generasi mendatang. Karena itu, pembangunan PSEL dilakukan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

“Tanpa sinergi seluruh pihak, proyek ini tidak akan berjalan dengan baik dan cepat. Kami di Danantara optimistis pembangunan PSEL Bali dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Bali yang menjadi kekuatan utama dalam mendukung percepatan pembangunan PSEL.

Ia menyampaikan bahwa penyederhanaan regulasi, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Danantara, serta seluruh pihak terkait menjadi fondasi penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Danantara bergerak cepat menindaklanjuti program percepatan pembangunan PSEL. Tahapan yang telah dilakukan meliputi proses seleksi mitra strategis, negosiasi, pembentukan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), penandatanganan joint venture agreement, proses perizinan, hingga pematangan lahan sebagai dasar dimulainya pembangunan proyek.

PSEL Bali dirancang menggunakan teknologi moving grate incinerator, teknologi yang telah digunakan secara luas di berbagai negara dan dilengkapi Air Pollution Control System (APCS) berlapis dengan standar emisi Eropa (EU IED). Teknologi tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 80 persen dibandingkan metode pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Selain menjadi solusi pengelolaan sampah modern, PSEL Bali juga akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan energi hijau dan pertumbuhan ekonomi daerah. Fasilitas yang dibangun dengan investasi sekitar Rp 3 triliun ini memiliki kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, diproyeksikan mampu memasok kebutuhan listrik bagi sekitar 100.000 rumah, serta menciptakan hingga 1.200 lapangan kerja hijau selama masa konstruksi dan operasional. Target operasi komersial fasilitas ini dijadwalkan pada Semester I Tahun 2028.

Lebih dari sekadar fasilitas pengolahan sampah, PSEL Bali juga dirancang menyatu dengan identitas budaya Bali melalui filosofi Tri Hita Karana, dengan desain yang mengadopsi arsitektur lokal, penggunaan material daerah, serta dilengkapi visitor center dan jalur edukasi bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum.

Melalui pembangunan PSEL Bali, Pemerintah Provinsi Bali optimistis persoalan sampah dapat ditangani secara lebih efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Pulau Dewata. (gs/bi)