Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tanggapan Dewan Terhadap Pendapat Gubernur tentang Raperda Penanggulangan Bencana

DPRD Bali Sependapat dengan Aspek Legal Draffting, Pengarusutamaan Gender, Perubahan Iklim, dan Mengatur Industri Pariwisata di Kawasan Rawan Bencana

Loading

BALIILU Tayang

:

ray yusha
RAPAT PARIPURNA: Juru Bicara Bapemperda DPRD Bali Nyoman Ray Yusha saat menyampaikan tanggapan terkait pendapat Gubernur tentang Raperda Penanggulangan Bencana pada Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 pada Senin (Soma Umanis Tolu), 19 Juni di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Renon Denpasar. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – DPRD Provinsi Bali menyatakan sependapat dengan pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana, yang disampaikan pada Soma Wage Kulantir, 12 Juni 2023 pada Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023.

‘’Kami pada prinsipnya sependapat dengan pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana,’’ ujar Juru Bicara Bapemperda DPRD Bali Nyoman Ray Yusha pada Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 pada Senin (Soma Umanis Tolu), 19 Juni di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Renon Denpasar.

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 tentang Raperda Penanggulangan Bencana pada Senin (Soma Umanis Tolu), 19 Juni di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Renon Denpasar. (Foto: gs)

Rapat Paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana ini, dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry, Nyoman Suyasa dan Tjok. Gede Asmara Putra. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali, Sekda Bali bersama perangkat daerah terkait, serta Pokli DPRD Bali.

Nyoman Ray Yusha lanjut menjelaskan Dewan sependapat yakni, pertama, terkait aspek Teknik Penyusunan (legal draffting) menjadi dasar Penyusunan Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengatur pembuatan Naskah Akademis sebagai dasar Pedoman Penyusunan Raperda; yaitu landasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang tertuang dalam Konsideran; dan Pembuatan Materi Muatan maupun Penormaan pada Pasal-pasal Batang Tubuh. Selanjutnya dilakukan Sosialisasi, Harmonisasi, dan Fasilitasi Raperda yang dibahas sampai pada penetapan menjadi Perda.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Bacakan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kedua, papar Ray Yusha, secara inklusif mempertimbangkan Pengarusutamaan Gender (Perempuan Tangguh Bencana), Disabilitas, dan Sosial Inklusi, yang diberikan peran menjadi warga masyarakat tangguh/siap siaga menghadapi bencana, yang kemudian dijabarkan sebagai Materi Muatan dan dinormakan dalam Penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana.

Ketiga, perubahan iklim (climate change) merupakan implikasi dari global warning yang membawa dampak cukup besar dan menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan manusia terutama aspek kesehatan dan produktivitas perekonomian untuk kesejahteraan hidup dapat terganggu. ‘’Kondisi iklim ini, menjadi substansi Adaptasi Perubahan Iklim yang penting untuk diakomodir diatur pada Penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana,’’ ujarnya.

Dan keempat, kata Ray Yusha, dalam Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana, penting mengatur berkembangnya Industri Pariwisata yang mendorong Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru terutama di Kawasan Rawan Bencana yang berdampak meningkatnya Risiko Bencana. Terhadap kondisi ini, Pemerintah Daerah bersama Pelaku Pariwisata bersama-sama menyikapi untuk memberikan perlindungan hukum yang dapat menjamin masyarakat dan wisatawan dalam penguatan kapasitas melalui tata kelola Pariwisata Tangguh Bencana.

Ray Yusha lanjut mengungkapkan, dari beberapa hal tersebut di atas, menjadi fokus perhatian untuk dipertimbangkan pada pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana, dengan menggunakan pendekatan hukum dan berbagai disiplin ilmu lainnya karena substansi yang diatur mencakup multidimensi kehidupan manusia yaitu lingkungan alam, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan Penanggulangan Bencana.

‘’Dengan demikian secara politik hukum, diharapkan bahwa penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana menjadi Produk Hukum Daerah yang berfungsi responsif, implementatif, dan efektif dilaksanakan di masyarakat,’’ ujar Rai Yusha.

Pada kesempatan rapat paripurna itu juga mengagendakan Jawaban Gubernur terkait Pandangan Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SB Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian Penjelasan Gubernur terkait Raperda tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (gs/bi)

Baca Juga  Penutupan Sidang Paripurna DPRD Denpasar, Dewan Apresiasi Pendapatan Daerah yang Lampaui Target di Tahun 2021

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Inovasi Genteng Biomassa Ramah Lingkungan dan Aman Gempa

BRIN Bersama BRIDA Buleleng Jajaki Pengembangan dengan Pelaku Usaha Lokal

Loading

Published

on

By

Kunjungan BRIN dan BRIDA ke Pelaku Usaha Buleleng
TINJAU PELAKU USAHA: BRIN Bersama BRIDA Buleleng saat meninjau pelaku usaha yang memanfaatkan limbah untuk diolah menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi, termasuk material konstruksi. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemanfaatan sumber daya alam lokal menjadi salah satu peluang strategis dalam mendorong lahirnya inovasi material ramah lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sabut kelapa yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal memiliki peluang untuk diolah menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi, termasuk material konstruksi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng menerima kunjungan kerja dan diskusi teknis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa, 3 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng. Kegiatan mengangkat tema “Potensi Pemanfaatan Serat Alam sebagai Bahan Baku Genteng Biomassa Ramah Lingkungan”.

Kunjungan tersebut dihadiri tim BRIN, yakni Dr. Jajang Sutiawan, S.Hut., M.Si., Yeyen Nurhamiyah, S.Si., Ph.D., dan Mulya Supianto, S.Pd., M.Sc., Ph.D. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, S.STP., M.M., didampingi Putu Angga Kristyawan, M.Ing., I Made Ardaka, M.Si., dan Ferdi Kurniawan.

Dalam pemaparannya, tim BRIN memperkenalkan teknologi HERBAL-ROOF (Genteng Biomassa Indonesia), yaitu inovasi material atap berbasis biomassa yang dikembangkan melalui pemanfaatan serat alam sebagai bahan komposit. Teknologi ini membuka peluang pemanfaatan berbagai sumber biomassa, seperti sabut kelapa, bambu, tandan kosong kelapa sawit, dan bahan alam lainnya sebagai alternatif material konstruksi yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan materi yang dipaparkan, teknologi genteng biomassa BRIN telah mencapai tahap prototipe skala penuh, memenuhi standar SNI, dan siap memasuki tahap pilot manufacturing. Inovasi ini juga memiliki sejumlah keunggulan, antara lain bobot material yang lebih ringan, kemampuan meredam panas, efisiensi penggunaan material, serta potensi mengurangi beban struktur atap sehingga dapat mendukung aspek keselamatan bangunan, khususnya di wilayah rawan gempa.

Baca Juga  DPRD Bali Apresiasi Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif Dewan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Diskusi kemudian diarahkan pada potensi ketersediaan sabut kelapa di Kabupaten Buleleng, karakteristik bahan baku, proses pengolahan, formulasi material, hingga kebutuhan pengujian teknis. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kekuatan mekanis, penyerapan air, ketahanan terhadap cuaca dan api, stabilitas dimensi, serta kelayakan ekonomi dan dampak lingkungan dari produk yang dikembangkan.

Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, menekankan pentingnya hilirisasi inovasi material hijau dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah. Menurutnya, Buleleng memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas perkebunan dan hasil samping pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Ia juga mendorong agar potensi sabut kelapa dan bambu dapat dikembangkan menjadi material komposit serat alam yang memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan limbah perkebunan tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi persoalan limbah, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ekonomi sirkular, serta mendukung ketahanan bangunan dan perumahan daerah.

BRIDA Buleleng turut mendorong penjajakan pemanfaatan hasil riset Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN agar teknologi genteng biomassa dapat dikembangkan dan direplikasi secara bertahap melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, hasil riset tidak berhenti pada tahap pengembangan teknologi, tetapi dapat berlanjut menjadi produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kegiatan, rombongan juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Rumah Plastik Mandiri (RPM), sebuah perusahaan sosial, bank sampah induk, sekaligus pusat daur ulang sampah plastik inovatif di Kabupaten Buleleng. Berdiri sejak 2016, RPM yang didirikan oleh Putu Eka Darmawan berfokus pada pengelolaan sampah secara mandiri, edukasi daur ulang, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah plastik lokal.

Kunjungan dilanjutkan ke PT Balisynwood, merek UMKM inovatif asal Buleleng yang mengembangkan produk kayu sintetik ramah lingkungan berbahan dasar limbah pertanian, khususnya jerami dan sekam padi. Dalam kesempatan tersebut, rombongan melihat langsung potensi pengembangan material alternatif berbasis limbah pertanian yang dikelola oleh Gede Wikrama Putra Setya Adiyana selaku Direktur Operasional.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Bacakan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kunjungan ke kedua pelaku usaha tersebut menjadi bagian penting dalam melihat secara langsung praktik pengolahan limbah dan pengembangan material alternatif di Buleleng. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa potensi inovasi daerah tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kreativitas, teknologi, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengolah bahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ini, terbangun komunikasi awal antara BRIN dan BRIDA Kabupaten Buleleng untuk menjajaki peluang kolaborasi riset, karakterisasi bahan baku, pengembangan prototipe, pemanfaatan fasilitas pengujian, hingga peluang hilirisasi produk. Ke depan, penjajakan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui identifikasi sumber bahan baku, penyusunan formulasi material, serta pengujian kelayakan produk bersama calon mitra.

Sinergi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah. Dengan mengoptimalkan potensi sabut kelapa, bambu, serta limbah pertanian dan perkebunan lainnya, Buleleng berpeluang mengembangkan industri material ramah lingkungan yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Semarak Hari Lahir Ke-73, KPU Bali Gelar Donor Darah untuk Kemanusiaan

Published

on

By

Donor Darah Hari Lahir KPU ke-73 di KPU Bali
DONOR DARAH: KPU Provinsi Bali saat menggelar aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi dalam rangka memperingati Hari Lahir KPU ke-73 yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Bali, Jumat (6/11/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – KPU Provinsi Bali menggelar aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi dalam rangka memperingati Hari Lahir KPU ke-73. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Bali ini bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan tim medis UDD PMI Provinsi Bali yang diwakili oleh dokter Nyoman Sastrini. Aksi donor darah ini terbuka untuk umum dan diikuti oleh jajaran KPU Provinsi Bali, KPU kabupaten/kota se-Bali, serta insan media. Tercatat sebanyak 53 orang berpartisipasi sebagai pendonor dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat, serta Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian KPU terhadap sesama. Selain memeriahkan peringatan Hari Lahir KPU ke-73, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan darah.

Menurutnya, aksi kemanusiaan seperti ini perlu terus didorong agar menjadi bagian dari budaya kepedulian dan kebersamaan, tidak hanya di lingkungan penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat luas.

Sementara itu, dokter Nyoman Sastrini mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap aksi donor darah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, idealnya setiap tiga bulan sekali. Ketersediaan darah yang cukup sangat penting untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah.

Melalui kegiatan ini, KPU Bali berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh serta diwujudkan melalui aksi nyata. Peringatan Hari Lahir KPU ke-73 pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen KPU tidak hanya dalam melayani demokrasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kemanusiaan. (gs/bi)

Baca Juga  DPRD Bali Apresiasi Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif Dewan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Perkuat Swasembada Pangan, Pangdam IX/Udayana Tinjau Optimalisasi Lahan Muntig Karangasem

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Tinjau Lahan Pertanian Muntig
TINJAU LAHAN: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa saat meninjau lokasi Optimalisasi Lahan Muntig, di Banjar Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026). (Foto: Pendam IX)

Karangasem, baliilu.com – Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan nasional, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa meninjau lokasi Optimalisasi Lahan Muntig, di Banjar Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lahan pertanian, hasil panen, sekaligus menyerap aspirasi petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kedatangan Pangdam IX/Udayana beserta rombongan disambut Ketua Kelompok Tani Lahar Sari, I Made Jaya, di Banjar Muntig, sebelum dilanjutkan dengan peninjauan area pertanian dan dialog bersama para petani. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam melihat langsung potensi lahan serta mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi kelompok tani dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian.

Ketua Kelompok Tani Lahar Sari menyampaikan bahwa lahan yang saat ini dikelola memiliki luas sekitar 30 hektare dengan anggota kurang lebih 40 kepala keluarga yang tergabung dalam satu kelompok tani. Pihaknya berharap adanya dukungan perluasan lahan dan ketersediaan sarana produksi, khususnya bibit, guna meningkatkan hasil pertanian serta memperluas pemanfaatan potensi lahan yang tersedia.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pangdam IX/Udayana menyampaikan rencana untuk membantu pemenuhan kebutuhan bibit bagi Kelompok Tani Lahar Sari serta memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan pembangunan saluran air melalui program pemerintah pusat. Selain itu, kelompok tani tersebut diketahui telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), sehingga diharapkan dapat semakin mempermudah koordinasi dan pendataan dalam mendukung program pertanian pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Tani Lahar Sari, I Made Jaya, menyampaikan harapannya terhadap dukungan yang diberikan. “Dengan luas lahan sekitar 30 hektare dan anggota kurang lebih 40 kepala keluarga, kami berharap adanya bantuan perluasan lahan dan suplai bibit agar pengelolaan pertanian semakin optimal serta hasil panen dapat terus meningkat,” ungkapnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Bacakan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menjelaskan bahwa kunjungan Pangdam merupakan wujud komitmen Kodam IX/Udayana dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian di wilayah.

“Melalui pendampingan, koordinasi, dan sinergi dengan instansi terkait serta kelompok tani, Kodam IX/Udayana terus mendorong pemanfaatan potensi lahan pertanian agar lebih produktif, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” demikian tandas Kapendam. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca