Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Bali Apresiasi Materi dan Substansi Pandangan Umum Seluruh Fraksi DPRD Bali

Terkait Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022

Loading

BALIILU Tayang

:

koster
PENJELASAN GUBERNUR: Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan penjelasan atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Bali pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 Bali, Senin (Soma Umanis Tolu), 19 Juni 2023 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Renon Denpasar. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap materi dan substansi pandangan umum seluruh Fraksi DPRD Provinsi Bali atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. Hal itu dikatakannya, pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin (Soma Umanis Tolu), 19 Juni 2023 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Renon Denpasar.

‘’Terima kasih atas apresiasi Dewan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 kali dalam 10 tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pencapaian kinerja keuangan yang terus mengalami peningkatan, dan kita akan terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, taat asas, profesional, dan transparan,’’ ujar Gubernur Wayan Koster.

Berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dimana terdapat 9 temuan dan 29 rekomendasi, hal tersebut telah dilakukan pemenuhan dokumen tindaklanjut sesuai rencana aksi dengan memperhatikan batas waktu yaitu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP BPK RI diserahkan kepada DPRD.

Selanjutnya, Gubernur menyatakan sependapat dengan komposisi besaran SiLPA Tahun 2022 jika dihitung secara keseluruhan menunjukkan jumlah SiLPA per 31 Desember 2022 jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk belanja yang sifatnya terikat, kondisi ini memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap APBD tahun 2023.

Berkenaan dengan kurang sinkronnya Analisis Standar Biaya (ASB) dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), secara bertahap sudah dilakukan penambahan jenis Analisis Standar Biaya (ASB) dan telah dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Kemendagri terkait integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dengan demikian dapat mengurangi pergeseran-pergeseran anggaran di masa yang akan datang.

Baca Juga  Tatap Muka Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Bersama Masyarakat Bangli
koster
Gubernur Bali Wayan Koster pekikkan salam merdeka sebelum menyampaikan penjelasan atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Bali pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 Bali, Senin (Soma Umanis Tolu), 19 Juni 2023 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Renon Denpasar. (Foto: ist)

‘’Saya sependapat dengan penambahan penyertaan modal untuk Bank BPD Bali. Saat ini sudah dan sedang dilakukan penambahan penyertaan modal ke BPD Bali untuk memenuhi rencana penyertaan modal sesuai Perda Bali Nomor 3 Tahun 2021,’’ ujar Gubernur Koster.

Gubernur sependapat untuk segera melakukan penyusunan Raperda dan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah yang berlaku saat ini untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Sedangkan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah dilakukan melalui inventarisasi aset yang bernilai ekonomis, renegosiasi perjanjian kerja sama untuk peningkatan nilai sewa, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan aset.

‘’Berkenaan dengan LHP BPK Perwakilan Bali mengenai tumpang tindih pemberian insentif kepada Bandesa Adat, Saya akan melakukan upaya bersama pemerintah Kab/Kota untuk merumuskan kebijakan terbaik agar tidak melanggar regulasi tata kelola keuangan di satu sisi, tetapi juga tidak merugikan kepentingan Bandesa Adat,’’ paparnya.

Terkait kemacetan di Sanur, Gubernur telah merencanakan membangun tempat parkir, membangun jalan baru untuk memisahkan jalan masuk dan jalan keluar Pelabuhan Sanur, serta menyusun manajemen rekayasa lalulintas.  Sedangkan berkenaan dengan kemacetan di Nusa Penida, telah diusulkan kepada Kementerian PUPR untuk peningkatan jalan lingkar karena Nusa Penida merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Gubernur mengungkapkan, Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi saat ini memang mengalami perlambatan karena terkendala oleh kondisi para investor. Karena itu Saya terus mengomunikasikan dengan Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol membantu mengatasi persoalan tersebut sehingga pembangunan jalan tol bisa dilanjutkan.

Untuk meningkatkan akses pendidikan maka kita terus membangun unit sekolah-sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) sehingga dapat memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Terhadap usulan kerja sama dengan penyelenggara sekolah swasta untuk memanfaatkan gedung-gedung mereka yang tidak terpakai secara optimal, pada prinsipnya Saya setuju dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian yang komprehensif. Terhadap bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) baik negeri maupun swasta semua sudah diberikan, yang besarannya sama sesuai dengan jumlah siswa yang ada di satuan pendidikan.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-16, DPRD Bali Terima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2024

Terkait pendapat Dewan mengenai perlunya tindakan tegas terhadap wisatawan yang berperilaku tidak baik, ‘’Saya sangat setuju. Saya sudah mengambil tindakan tegas, menerbitkan surat edaran, melakukan sosialisasi surat edaran, dan memberikan arahan kepada seluruh pelaku industri pariwisata. Mengenai larangan pendakian gunung, Saya telah melakukan kajian yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik aspek kepentingan menjaga kawasan suci gunung sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, kesesuaian dengan nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana dan Sad Kertih, serta pendapat Sulinggih. Mengenai risiko terhadap larangan pendakian gunung, Saya telah menghitung dan mempertimbangkan alternatif solusi yang tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar,’’ tegas Gubernur.

Sedangkan mengenai keberadaan pegawai non-ASN di Pemerintah Provinsi Bali, besaran gajinya sudah disesuaikan dengan UMP. Terhadap usulan mengatasi kesenjangan pendapatan antara pegawai non-ASN yang lama dengan yang baru, prinsipnya pihaknya sependapat dan selanjutnya akan dilakukan kajian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

‘’Saya sependapat tentang perlunya terus melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengendalian inflasi. Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Saya rancang memang dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Tugas kita ke depan adalah memastikan agar Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dapat berjalan dengan optimal,’’ ujar Gubernur.

Rapat Paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana, penjelasan Gubernur atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 serta Penjelasan Gubernur Bali Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 ini, dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry, Nyoman Suyasa dan Tjok. Gede Asmara Putra. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali, Sekda Bali bersama perangkat daerah terkait, serta Pokli DPRD Bali. (gs/bi)

Baca Juga  PKB Ditutup Secara Resmi, Gubernur Koster Harap Seni Dapat Menjadi Media Pembentuk Kepribadian Manusia

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” Sasar Tiga Lokasi di Kabupaten Karangasem

Published

on

By

Ketua TP PKK Bali Hadiri Aksi Sosial di Karangasem
HADIRI AKSI SOSIAL: Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster saat menghadiri aksi sosial di Balai Banjar Anyar, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, pada Jumat (2/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Karangasem, baliilu.com – Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” pada Jumat (2/10/2026) dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Banjar Anyar, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis; Dusun Dukuh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem; dan Banjar Dresta Sudharma Wates Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat.

Aksi sosial di setiap lokasi menyasar 50 penerima manfaat yang terdiri atas 10 lansia, 10 ibu hamil, 10 penyandang disabilitas, 10 kader PKK, dan 10 balita. Bantuan yang disalurkan Ketua TP PKK Provinsi Bali di setiap lokasi terdiri atas 1.500 kg beras, 3.000 butir telur, dan 100 kotak susu. Dengan demikian, total bantuan yang diserahkan dalam Aksi Sosial di Kabupaten Karangasem mencapai 4.500 kg beras, 9.000 butir telur, dan 300 kotak susu.

Dalam pelaksanaan aksi sosial ini, TP PKK Provinsi Bali mendapat dukungan penuh dari sejumlah mitra kerja yang turut menyalurkan bantuan. Di setiap lokasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyalurkan 50 paket Gemarikan yang masing-masing berisi 1 kg ikan tuna bluefin, 1 kg ikan nila, dan 1 kg ikan kembung. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali membantu 10 paket sembako yang diperuntukkan bagi lansia di setiap lokasi. Setiap paket berisi minyak goreng, gula pasir, kopi bubuk, biskuit Regal, dan biskuit gandum.

Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali menyerahkan paket bantuan berupa susu formula bagi 10 ibu hamil dan balita. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memberikan paket multivitamin. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyalurkan 50 pak telur, masing-masing berisi 40 butir, serta 1.000 bibit cabai. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menyerahkan bantuan 50 bibit tanaman yang terdiri atas manggis, alpukat, dan durian. Adapun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali mendukung kegiatan melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) memasak.

Baca Juga  Hadiri HLM TPID Provinsi Bali dan Rapat TP2DD, Kabupaten Badung Terima Penghargaan Nominasi TPID Berprestasi 2021

Aksi sosial di Balai Banjar Anyar, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan program TP PKK Provinsi Bali yang bertujuan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dari tingkat desa hingga pusat.

“Apa pun yang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, mari kita dukung bersama. Jangan asal protes yang bisa menghambat pembangunan,” ujarnya.

Salah satu program yang menurutnya sangat membutuhkan dukungan masyarakat adalah gerakan Bali Bersih. Ia mengajak masyarakat mengubah pola penanganan sampah dengan menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumber.

“Ubah pola lama yang keliru. Sampah jangan hanya dikumpulkan dan ditimbun, tetapi harus dikelola dari sumber,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata laksana pencegahan rabies.

Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan aksi sosial yang menyasar tiga desa di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, selalu dinantikan masyarakat. “Terima kasih. Bantuan Ibu untuk warga kami tentunya sangat bermanfaat,” ucapnya.

Aksi sosial juga diisi dengan paparan singkat dari perangkat daerah yang menjadi mitra kerja TP PKK Provinsi Bali. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, memberikan edukasi mengenai pencegahan rabies melalui perawatan hewan peliharaan. Ia juga menyoroti masih rendahnya cakupan vaksinasi rabies di Kabupaten Karangasem yang baru mencapai 24 persen. “Ini menjadi perhatian serius kita saat ini,” ucapnya.

Direktur RSUD Bali Mandara, dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes., dan Direktur RSU Dharma Yadnya, dr. Kadek Iwan Darmawan, M.P.H., mempromosikan layanan unggulan pada fasilitas kesehatan yang mereka kelola. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes., mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan berbagai penyakit, salah satunya influenza.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-16, DPRD Bali Terima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2024

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada lansia, anak, dan penyandang disabilitas yang telantar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres di Istana Negara

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik Anggota Wantimpres
ANGKAT WANTIMPRES: Presiden Prabowo Subianto resmi menangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Kris/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Adapun para pejabat yang diangkat berdasarkan Keppres tersebut yaitu:

  1. Pratikno, sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. Muhammad Hatta Rajasa, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. Muhammad Qodari, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  4. Sinta Nuriyah Wahid, sebagai anggota;
  5. Muhammad Quraish Shihab, sebagai anggota;
  6. Agum Gumelar, sebagai anggota;
  7. Chairul Tanjung, sebagai anggota;
  8. Said Aqiel Siradj, sebagai anggota;
  9. Anwar Iskandar, sebagai anggota;
  10. Yahya Cholil Staquf, sebagai anggota;
  11. Jusuf Wanandi, sebagai anggota;
  12. Budi Gunawan, sebagai anggota;
  13. Bambang Soesatyo, sebagai anggota;
  14. Salim Segaf Al-Jufri, sebagai anggota;
  15. Soekarwo, sebagai anggota;
  16. Dato’ Sri Tahir, sebagai anggota;
  17. Rocky Gerung, sebagai anggota;
  18. Ida Bagus Purwalaksana, sebagai anggota;
  19. Philip Kuncoro Wijaya, sebagai anggota;
  20. Budi Santoso Tanuwibowo, sebagai anggota;
  21. Anwar Usman, sebagai anggota;
  22. Mohamad Hatta, sebagai anggota;
  23. Jusuf Hamka, sebagai anggota;
  24. Margarito Kamis, sebagai anggota;
  25. Jacky Manuputty, sebagai anggota; dan
  26. Ignasius Jonan, sebagai anggota

Selanjutnya, Presiden Prabowo mengambil sumpah para pejabat yang dilantik sebagai anggota Wantimpres.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Baca Juga  <strong>Dihadiri Gubernur Bali, Ny. Putri Koster Buka Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 3 Tahun 2023</strong>

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan.

Turut hadir dalam acara pengangkatan antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga negara, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta tamu undangan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wujud Komitmen Pemkab Buleleng Rehabilitasi Jalan Dencarik–Munduk Siap Rampung Desember

Published

on

By

Pengaspalan Jalan Dencarik–Munduk di Desa Pedawa
PENGASPALAN: Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng saat melakukan pengaspalan jalan di lokasi pekerjaan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Daerah terus menunjukkan komitmen nyatanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan skala prioritas. Saat ini, proyek penyelenggaraan jalan kabupaten sedang memfokuskan pengerjaannya pada perbaikan dan pengaspalan di wilayah Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar.

“Total panjang jalan yang ditangani dalam proyek ini mencapai 6,5 kilometer. Pekerjaan pengaspalan ini dibagi ke dalam beberapa titik utama, yaitu:  Ruas Dencarik – Pedawa (Banjar Dinas Desa): Pengaspalan jalan sepanjang 936 meter.  Ruas Dencarik – Cempaga: Pengaspalan jalan sepanjang 1,1 kilometer (1.100 meter).  Ruas SP3 Jalan Nasional Temukus – SP3 Jalan Provinsi Munduk: Pengaspalan jalan sepanjang 4,5 kilometer,” ungkap Ketut Widarmawa, Kamis (1/10) selaku pengawas pekerjaan Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng di lokasi pekerjaan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar.

Lebih lanjut dijelaskan, proyek perbaikan jalan ini memakan waktu pengerjaan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak kerja. Dengan pengerjaan yang terus dikebut, seluruh ruas jalan ini dipastikan selesai dan siap dilalui dengan nyaman pada bulan Desember mendatang.

“Melalui perbaikan jalan ini, mobilitas warga sehari-hari diharapkan menjadi lebih aman dan lancar, sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat dapat terus meningkat,” pungkasnya.

Sementara itu, Perbekel Desa Pedawa, Kecamatan Banjar Putu Mardika didampingi Kepala Dusunnya menyampaikan terimakasih atas realisasi perbaikan jalan di Desa Pedawa, jalan ini merupakan jalan strategis bagi aktivitas masyarakat Desa Pedawa dan desa lainnya yang merupakan jalan penghubung antar desa sekitar yang dapat memangkas waktu tempuh perjalanan, khususnya dari arah Denpasar dan Badung.

“Kehadiran jalan yang memadai ini dinilai sangat krusial untuk mendukung potensi Pedawa sebagai desa wisata. Seiring meningkatnya minat investor yang mulai membangun vila dan fasilitas pendukung di kawasan tersebut, akses mobilitas yang lancar akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar,” ujarnya.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-16, DPRD Bali Terima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2024

Pemerintah Desa Pedawa berharap program perbaikan dan pengaspalan jalan ini dapat terealisasi secara menyeluruh di seluruh wilayah desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Saya selaku perbekel sangat berharap untuk akses jalan Banjar Lambo Desa Pedawa untuk segera diperbaiki juga, karena merupakan jalur penghubung penting menuju kawasan Asah Gobleg dan Desa Gobleg. Selain itu jembatan desa yang merupakan akses vital menuju jantung desa rusak parah dan tidak layak dilalui karena bencana kemarin untuk segera diperbaiki oleh instansi terkait,” tekannya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca