Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Webinar 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru

Ny. Putri Koster Ajak PKK Mengambil Ruang Gerak Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Memiliki Daya Saing Tinggi, Berakhlak Mulia serta Berbudi Pekerti Luhur

Loading

BALIILU Tayang

:

ny putri koster
WEBINAR: Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster dalam acara Webinar TP PKK Provinsi Bali yang mengangkat tema “44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru”, Selasa (25/7/2023). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster membuka Webinar TP PKK Provinsi Bali yang mengusung tema “44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru”. Webinar yang menghadirkan narasumber Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS diselenggarakan secara luring dan daring dari Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Selasa (25/7).

Mengawali arahannya, Ny. Putri Koster menyampaikan, dalam pergerakannya PKK sesuai dengan visinya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aksi sosial. Dalam kegiatan sosialisasinya, PKK menyampaikan informasi ke tengah masyarakat baik itu program PKK sendiri maupun program-program pemerintah. Ny. Putri Koster menambahkam menjadi tanggung jawab moral bagi PKK Provinsi Bali untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait capaian pemimpin kita (Bapak Gubernur, Wayan Koster dan Bapak Wagub, Cok Ace) beserta jajaran dalam melaksanakan program pembangunan Bali selama lima tahun ini. Untuk itu, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menyampaikan lebih luas lagi dan lebih detail lagi apa saja program pembangunan yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster beserta dengan jajarannya.

Wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri ini menambahkan, dari awal kepemimpinan Bapak Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali telah mengusung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk membangun dan mewujudkan apa yang sesungguhnya kesejahteraan yang kita inginkan bersama yang baik untuk alam Bali beserta dengan  seluruh isinya. Dalam membangun Bali dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali digunakan pola dan sistem yang kita kenal dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Dengan pola ini ingin dicapai tatanan-tatanan untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama baik secara  sekala maupun niskala atau yang bisa disebut dengan tatanan Bali Era Baru.

Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Bali ke Depan, Menurun Budaya sebagai Sumber Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat Bali

Bunda Putri menambahkan dalam Tatanan Bali Era Baru terdapat 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru, dimana dalam 44 tonggak ini ada hal-hal baru yang dimunculkan dari pemikiran cerdas para pemimpin kita, ada juga hal yang sudah tergerus lalu diperkuat kembali dan ada hal yang sudah hilang dan dibangkitkan kembali mengingat hal tersebut baik dan bagus untuk tatanan kehidupan kita kedepannya. Sebagai orang Bali, wajib hukumnya untuk melestarikan, menjaga alam Bali beserta isinya sehingga masih tetap utuh sebagaimana yang diwariskan para leluhur kita. Dalam 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru ini tentu saja isinya mencakup ke 10 program pokok PKK, sehingga PKK wajib hadir dalam menyosialisasikan ke tengah masyarakat.

Di samping itu, PKK juga adalah sayap dari pemerintahan yang ada secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan hingga pusat. Oleh karena itu, PKK mengambil ruang gerak yang mampu dilakukan sesuai dengan visinya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, memiliki daya saing tinggi, berakhlak mulia serta berbudi pekerti luhur.

Bunda Putri juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersinergi bersama-sama mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, seperti apa yang diwariskan leluhur kita untuk sagilik saguluk  salunglung sabayantaka kita terapkan agar kebahagiaan yang sejati lahir dan bathin serta lestarinya alam lingkungan Bali dan lestarinya seni adat budaya dan kearifan lokal Bali dapat terwujud.

ny putri kosetr
Peserta Webinar TP PKK Provinsi Bali yang mengusung tema “44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru” yang diselenggarakan secara luring dan daring dari Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Selasa (25/7). (Foto: ist)

Dalam arahannya, pendamping orang nomor satu di Bali ini juga menyampaikan, tidak hanya 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru Bapak Gubernur Bali beserta jajaran, tidak hanya mempersiapkan apa saja yang dikerjakan hari ini untuk Bali, tetapi juga untuk masa depan Bali dengan dirumuskannya Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan yang berlandaskan manusia dan alam itu sendiri dimana manusia haruslah seirama, sejalan dengan alam.

Baca Juga  Ny Putri Koster: Sejahterakan Perajin, Mari Gunakan Kain Tenun Asli

Di akhir arahannya, Ny. Putri Koster mengajak semua pihak untuk lebih meresapi, memahami konsep dan visi dari pemimpin kita bersama dan menguatkan keyakinan kita bersama-sama untuk membangun Bali dan lebih meyakinkan diri bahwa sekecil apa pun adanya kita, kita punya hak dan tanggung jawab untuk bersama-sama mewujudkan Bali yang kawista, Bali yang tata-titi-tentram kerta raharja dan Bali yang gemah ripah loh jinawi. Semua ini akan terwujud apabila pemerintah, kelompok masyarakat dan masyarakat itu sendiri semua menyadari bahwa kita menjadi bagian dari pembangunan dan kita harus berpartisipasi aktif di dalam pembangunan tersebut.

Sementara itu, Prof. Damri menyampaikan dalam lima tahun kepemimpinan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali beserta jajaran telah menghasilkan capaian pembangunan Bali yang ditandai dengan 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru. 44 Tonggak ini merupakan capaian pembangunan dari 5 program prioritas yaitu bidang pangan, papan dan sandang, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial ketenagakerjaan, adat agama tradisi dan seni budaya, dan pariwisata yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan terintegrasi. Ditambahkannya, dari 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru bisa kita kelompokkan menjadi 7 yaitu terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya, terkait pelindungan alam dan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia Bali, pembangunan perekonomian dan pariwisata, teknologi digital, infrastruktur dan sistem pemerintahan.

Dalam webinar ini juga dijelaskan secara detail dan jelas oleh tim kelompok ahli beserta Kepala OPD terkait 44 Tonggak Penanda Peradaban Bali Era Baru diantaranya terkait pemuliaan desa adat, Sipandu Beradat, perekonomian adat Bali, perlindungan pura, pratima dan simbol keagamaan serta tata-titi kehidupan berbasis kearifan lokal Sat Kerthi, pemuliaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali dan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali serta penciptaan keyboard aksara Bali. Dipaparkan pula pemuliaan keluhuran warisan budaya Bali, penguatan dan pemajuan budaya Bali, pembaruan Pesta Kesenian Bali serta Festival Seni Bali Jani.

Baca Juga  Wabup Suiasa Ikuti Webinar Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali

Dalam webinar yang diikuti oleh pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali, Manggala Utama PAKIS MDA Provinsi Bali beserta pengurus, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemprov Bali, juga dipaparkan terkait sistem pertanian organik, pengembangan pertanian endemik Bali, Gemitir Bali Sudamala, Bali mandiri energi bersih dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,  Bali pulau digital serta pembangunan infrastruktur baik yang berbasis budaya maupun konektivitas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Wabup Suiasa Ikuti Webinar Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Jadi ‘’Keynote Speaker’’ Webinar IBI Bali

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Dua Tahun Kinerja PAKIS Bali Bersama Ny. Putri Koster

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Bali Era Baru, Bali Memiliki Undang-Undang Tersendiri

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca