Badung, baliilu.com – Kabar membanggakan datang dari generasi muda Kabupaten Badung. I Made Dwi Sathya Kurniawan, siswa SMAN 1 Kuta Utara, berhasil terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2026 setelah melalui rangkaian seleksi berjenjang yang ketat hingga tingkat nasional.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pelajar Badung memiliki kualitas, disiplin, dan daya saing yang mampu bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia.

Pada seleksi tingkat nasional, Kabupaten Badung mengirimkan dua wakil terbaik, yaitu I Made Dwi Sathya Kurniawan dari SMAN 1 Kuta Utara dan Vadeline Angelia dari JB School Badung.

Dari proses seleksi tersebut, I Made Dwi Sathya Kurniawan berhasil meraih hasil terbaik dan ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026. Sementara itu, Vadeline Angelia juga menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan mampu bersaing hingga tingkat nasional.

Kepala Bakesbangpol Badung, Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud pelaksanaan arahan Bupati dan Wakil Bupati Badung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Capaian tersebut juga tidak lepas dari sinergi yang baik antara berbagai pihak di Kabupaten Badung, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, pelatih, hingga seluruh tim pembina yang terlibat dalam proses seleksi dan pembinaan calon Paskibraka.

“Tahun ini menjadi momen yang membanggakan karena untuk pertama kalinya salah satu wakil Badung berhasil lolos sebagai Paskibraka tingkat nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama. Mulai dari pemilihan pelatih terbaik, pola pembinaan yang terarah, hingga dukungan sekolah dalam mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mengikuti seleksi.,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, Mas Arimbawa menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Badung serta penerapan metode pelatihan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan aturan terbaru dalam baris-berbaris.

Selain kemampuan teknis, aspek karakter juga menjadi perhatian utama dalam proses pembinaan. Para peserta dinilai tidak hanya dari kemampuan fisik, tetapi juga dari sikap, etika, kemampuan bekerja sama, serta pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan.

“Peserta yang terpilih memiliki kualitas akademik dan nonakademik yang baik, didukung sikap, akhlak, dan kedisiplinan yang kuat. Mereka memahami pentingnya nasionalisme, kerja sama tim, serta menghormati aturan yang berlaku selama proses pembinaan,” jelasnya.

Ia menegaskan, prestasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kebanggaan sesaat. Ke depan, Bakesbangpol Badung akan terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem pembinaan agar capaian serupa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Proses seleksi akan terus diperketat sejak tingkat sekolah dengan pendampingan yang lebih optimal, penerapan standar yang konsisten, serta berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan.

“Keberhasilan tahun ini harus menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan pada tahun-tahun mendatang. Target kami tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga berupaya meningkatkan jumlah wakil Badung yang lolos ke tingkat pusat,” katanya.

Terkait dukungan kepada I Made Dwi Sathya Kurniawan selama menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai anggota Paskibraka Tingkat Pusat, Bakesbangpol Badung memastikan akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan secara intensif.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan orang tua maupun pihak terkait di tingkat pusat guna memastikan peserta dapat menjalankan seluruh tahapan pendidikan dan tugas kenegaraan dengan baik.

“Kami akan terus memantau perkembangan peserta dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya secara optimal sebagai wakil Kabupaten Badung di tingkat nasional,” pungkasnya.

Ia menerangkan bahwa proses seleksi calon Paskibraka dilakukan secara menyeluruh, mulai dari seleksi di tingkat sekolah hingga kabupaten. Penilaian tidak hanya mencakup aspek kesehatan dan kemampuan fisik, tetapi juga wawasan kebangsaan, etika, sikap, kesehatan mental, serta penelusuran rekam jejak peserta, termasuk aktivitas digital dan lingkungan pergaulan.

“Di tengah perkembangan media sosial yang begitu pesat, rekam jejak digital menjadi salah satu aspek penting yang turut diperhatikan dalam proses seleksi,” imbuhnya.

Setelah terpilih di tingkat kabupaten, para calon Paskibraka menjalani pembinaan intensif yang mencakup pengajaran, pelatihan, pengasuhan, serta pemantauan secara berkelanjutan oleh pelatih dan tim Bakesbangpol yang membidangi pembinaan ideologi.

“Para peserta merupakan generasi unggul yang harus terus dibina agar semakin berkembang. Karena itu, dukungan orang tua sangat penting agar proses pembinaan berjalan optimal dan mampu menghasilkan prestasi terbaik,” ujarnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026, Polresta Denpasar menggelar kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Yayasan Bunga Bali yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.111, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Senin (22/6/2026).

Kegiatan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., didampingi para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H., M.H., serta Ketua Bhayangkari Cabang Kota Denpasar.

Bakti Kesehatan ini merupakan wujud nyata pengabdian dan kepedulian Polri kepada masyarakat melalui pemberian layanan kesehatan serta bantuan sosial yang bermanfaat secara langsung, khususnya bagi para lansia, penyandang disabilitas, dan penyandang tuna rungu yang berada di Yayasan Bunga Bali.

Kapolresta Denpasar langsung meninjau berbagai hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh para penghuni yayasan. Kerajinan tersebut merupakan karya para lansia, penyandang disabilitas, dan tuna rungu yang dipasarkan kepada para pengunjung maupun di pusat oleh-oleh wisata sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi dan kreativitas penghuni yayasan.

Selanjutnya, Kapolresta Denpasar meninjau pemeriksaan kesehatan kepada para penghuni yayasan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para lansia dan penyandang disabilitas tetap terjaga serta memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.

Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, Kapolresta Denpasar juga menyerahkan bantuan sosial berupa 30 paket sembako kepada para penghuni Yayasan Bunga Bali. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan.

Kapolresta Denpasar menyampaikan harapannya agar kegiatan bakti kesehatan dan bantuan sosial yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi seluruh penghuni yayasan.

“Semoga kegiatan bakti kesehatan dan penyaluran bantuan sosial berupa sembako yang kami laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga besar Yayasan Bunga Bali. Bantuan ini mungkin tidak seberapa, namun kami berharap dapat menjadi bentuk kepedulian, kebersamaan, dan perhatian kami kepada saudara-saudara sekalian. Semoga seluruh warga yayasan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, serta semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari,” ujar Kapolresta.

Melalui kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polresta Denpasar kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelindung dan pengayom, tetapi juga sebagai sahabat yang peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Penguatan fiskal daerah menjadi salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komite IV DPD pada Senin (22/6/2026).

“Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” ungkap Menkeu dalam rapat yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 tersebut.

Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan dengan penguatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan basis data serta pemetaan dan optimalisasi potensi PDRD berbasis kewilayahan dan sesuai karakteristik daerah. Selain itu juga melalui transformasi tata kelola PDRD dengan mengedepankan penguatan kelembagaan, peningkatan aparat perpajakan tersertifikasi, penguatan pengawasan, dan percepatan digitalisasi.

Sementara itu, peningkatan kualitas belanja dilakukan dengan penguatan fokus transfer ke daerah berbasis kinerja, refocusing belanja daerah untuk mendukung belanja yang berdampak besar, dan penguatan sinergi belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan APBD. Kemudian pengembangan skema pembiataan kreatif dilakukan dengan sinergi pendanaan untuk mendorong alternatif pembiayaan, skema pembiayaan konsesional sebagai tools afirmasi, KB DBH sebagai instrumen pembayaran pinjaman daerah, dan mendorong pemanfaatan small scale PPP project dan kerja sama antardaerah.

Untuk memastikan penguatan fiskal daerah berjalan efektif dan berkelanjutan, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah juga terus memperkuat kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) melalui berbagai reformasi tata kelola keuangan. Upaya tersebut mencakup standardisasi proses bisnis transfer ke daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan sinergi fiskal pusat dan daerah, hingga penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) regional.

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Pengembangan manajemen risiko fiskal daerah juga terus didorong agar stabilitas dan kesinambungan fiskal dapat terjaga dalam jangka panjang.

“Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas Menkeu. (gs/bi)