Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjadi instrumen yang sangat penting dalam membangun Indonesia, baik di tahun politik atau bukan. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (23/11/2023) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
“Tahun 2024 yang disebut tahun politik, kita tetap fokus untuk bisa menyelesaikan berbagai PR untuk membangun fondasi Indonesia menuju Indonesia 2045, yaitu keinginan untuk mencapai high income country. Karena masalah fundamental tidak bergerak dan tidak berubah hanya karena adanya faktor tahun politik,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan membangun infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Selain itu pemerintah juga akan secara konsisten membangun nilai tambah dari industri serta perbaikan iklim investasi melalui regulasi, kebijakan, serta birokrasi yang lebih efektif.
“Ini adalah tema yang akan tetap berjalan karena ini adalah fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus melakukan berbagai langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek untuk biasanya stabilisasi. Namun kita tidak juga menegasikan atau memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap membangun fondasi-fondasi tersebut,” lanjutnya.
Menkeu menjelaskan, pada tahun-tahun ini justru sejumlah legislasi untuk mewujudkan reformasi fundamental di berbagai bidang baru akan mulai berlaku.
“Jadi meskipun disebut tahun politik, kita tetap banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu untuk terus diperkuat,” tambah Menkeu.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa APBN akan terus menjadi instrumen yang akan menjaga perekonomian dan masyarakat Indonesia. Postur APBN 2024 didesain untuk mendukung ekonomi sekaligus menjaga stabilitas dan meneruskan berbagai reformasi untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi ekonomi ke depan.
“APBN 2024 sesuai dengan tujuan tersebut difokuskan kepada area yang merupakan fondasi penting. Kesehatan Rp. 186 triliun, pendidikan 20% Rp. 660 triliun, perlindungan sosial yang ini selalu menjadi andalan pada saat ekonomi sering bergejolak Rp 493 triliun, ketahanan pangan Rp 108 triliun, ketahanan energi Rp. 444 triliun, infrastruktur Rp. 422 triliun, dan agenda di bidang hukum dan pertahanan sebesar Rp 324 triliun,” ucap sang Bendahara Negara.
Bahkan, dalam merespons situasi seperti El Nino dan meningkatnya harga pangan, pemerintah menambah BLT bagi masyarakat dan juga memberikan bantuan beras. Sektor properti juga dipacu melalui dukungan skema PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah komersial di bawah Rp. 2 miliar serta bantuan biaya administrasi untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Selain agenda ekonomi dan politik, Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan dunia juga sedang serius menghadapi ancaman perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai respons dari sisi instrumen fiskal dan berbagai upaya seperti membangun bursa karbon, carbon tax, engagement untuk mendapatkan dukungan global, Energi Transition Mechanism, dan inisiasi skema blended finance.
“Itulah yang kita akan terus persiapkan di tahun yang disebut hajatan politik. Kita tetap akan menjaga karena itu adalah siklus demokrasi yang normal yang memang sudah diatur oleh undang-undang dan Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilihan umum memang sudah ditetapkan. Itu tidak boleh mengganggu juga berbagai agenda-agenda pembangunan dan juga instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia,” tutupnya. (gs/bi)
