Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Badung Wujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Barang dan Kendaraan untuk Instansi Vertikal serta Yayasan Sosial

Loading

BALIILU Tayang

:

hibah kendaraan badung
SERAHKAN HIBAH: Bupati Nyoman Giri Prasta bersama Sekda Adi Arnawa menyerahkan hibah barang dan kendaraan kepada Kejaksaan Negeri Badung, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Yayasan Sinode dan Yayasan Asih, Kamis (7/12). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sebagai wujud sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan instansi vertikal maupun yayasan sosial dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Wayan Adi Arnawa dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung melaksanakan penyerahan hibah daerah berupa barang dan kendaraan kepada Kejaksaan Negeri Badung, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Yayasan Sinode dan Yayasan Asih, Kamis (7/12).

Bupati Giri Prasta menyatakan penyerahan hibah daerah ini sebagai wujud terima kasih pemerintah dan masyarakat Badung atas sinergi dan kolaborasi yang telah ditunjukkan oleh jajaran Kejari Badung, BPN Badung maupun Yayasan Sinode dan Yayasan Asih dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Badung melalui pelayanan publik yang prima. Atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung pihaknya menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada jajaran Kejaksaan Negeri Badung karena telah bersinergi mewujudkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Badung melalui pendampingan dan pendapat hukumnya.

Begitu juga kepada Kantor BPN Badung, Bupati mengucapkan terimakasih karena BPN Badung telah bekerja optimal memvalidasi setiap bidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah, desa adat, masyarakat, maupun perusahaan. Sehingga kondisi ini mampu mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Badung karena semua bidang tanah telah terlindungi oleh regulasi yang jelas.

“Hari ini kami menyerahkan bantuan hibah sesuai dengan kebutuhan Kantor Kejaksaan Negeri Badung seperti prasarana di bidang IT dan prasarana kendaraan operasional, termasuk untuk mengantarkan barang bukti. Sehingga pelayanan Kejari Badung semakin cepat pasti murah sehingga masyarakat tidak dikenakan biaya alias gratis. Kami juga ingin Kejari Badung bisa menjadi role model terkait kesiapan memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun wisatawan domestik dan mancanegara sehingga mampu mendukung sektor pariwisata melalui pelayanan publik yang prima. Begitu juga untuk meningkatkan pelayanan BPN Badung, kami siap memenuhi kebutuhan sarana-prasarananya sehingga BPN Badung bisa melaksanakan tupoksinya sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan investasi di Kabupaten Badung,” ujar Bupati Giri Prasta.

Baca Juga  Diperpa Badung Launching Hasil Survei NTP/NTUP 2024

Lebih lanjut Giri Prasta menyampaikan, selama ini komunikasi bersinergi antara Pemkab Badung dengan jajaran Forkopimda terjalin dengan sangat baik. Forum ini dijadikan media untuk bertukar pikiran sekaligus untuk menyerap ilmu pengetahuan untuk menyukseskan pelaksanaan program pembangunan daerah dalam rangka menjadikan Kabupaten Badung hebat dan juara.

“Selain memberikan hibah kepada instansi vertikal pada kesempatan ini kami juga menyerahkan hibah kepada Yayasan Sinode dan Yayasan Asih yang telah memberikan pelayanan luar biasa kepada umat Kristen, ini wujud Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena kami berikhtiar Badung menjadi Kabupaten Pancasila, Badung menjadi rumah bersama dalam bingkai kerukunan dan toleransi. Kita hidup harus saling berbagi karena kita saudara. Keragaman dan Bhineka Tunggal Ika ini harus kita jaga bersama,” tandasnya.

Sementara itu Kajari Badung Suseno atas nama seluruh pegawai Kejari Badung mengucapkan terimakasih atas perhatian Pemkab Badung, dimana pemberian hibah barang dan kendaraan ini dipastikan sangat berguna untuk menunjang tupoksi jajarannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badung.

“Dengan adanya sarana-prasarana yang bagus dan memadai tentu akan meningkatkan performa dan kinerja kami untuk membantu semua pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada orang asing. Dan dengan adanya sarana IT tentu akan mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi kami kepada masyarakat. Ini sebagai wujud sinergi kolaborasi kami dengan Pemkab Badung untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Di lain tempat, Kepala Kantor BPN Badung Heryanto bersama Ketua Yayasan Sinode dan Yayasan Asih juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Giri Prasta karena telah berkunjung ke kantor BPN Badung dalam rangka penyerahan hibah barang dan kendaraan kepada BPN Badung maupun kepada Yayasan Sinode dan Yayasan Asih. Pihaknya mengatakan bahwa pemberian hibah ini akan menjadi pemicu dan penyemangat dirinya bersama jajaran menjadikan kantor BPN Badung sebagai kantor juara yang mampu menjadikan Kabupaten Badung sebagai satu-satunya kabupaten yang sangat lengkap dalam bidang administrasi pertanahan di tingkat nasional.

Baca Juga  Pemkab Badung Siap Dukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

“Kita satu-satunya kantor pertanahan di Bali yang diundang ke istana untuk launching sertifikat elektronik, cuma Kabupaten Badung yang menjadi kabupaten sangat lengkap administrasi pertanahan, ini semua sesuai arahan Bapak Bupati agar BPN Badung bisa memberikan pelayanan publik berskala dunia. Selama ini kami selalu kerja sama dan kolaborasi dengan OPD-OPD yang ada di Badung. Kami selalu siap mengikuti arahan Bapak Bupati untuk menjadi pelayan masyarakat Badung,” ungkapnya.

Adapun rincian hibah barang dan kendaraan yang diserahkan oleh Bupati Giri Prasta antara lain, untuk Kantor Kejari Badung berupa 2 unit Toyota Zenix, 1 unit Toyota Hilux single cabin, dan seperangkat alat di bidang IT. Untuk kantor BPN Badung berupa 1 unit Toyota Zenix dan 1 set alat ukur RTK-GPS. Untuk Yayasan Sinode berupa 1 unit Toyota Innova Diesel dan untuk Yayasan Asih berupa 1 unit Toyota Veloz dan 1 unit Isuzu Elf Microbus. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Pemkab Badung Siap Dukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Bupati Badung Hadiri HUT Ke-48 STT Silakarmaning Dharma Desa Darmasaba

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Dialog Pilar-pilar Sosial Bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Dialog Pilar-pilar Sosial Bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca