Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, dalam pertemuan yang membahas peluang kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari pariwisata hingga pembangunan infrastruktur, bertempat di Ruang Tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (22/4).

Dubes Talip Küçükcan menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Bali serta menekankan kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Ia menyebut, hubungan di tingkat pimpinan negara sudah terjalin sangat baik, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Turki. Namun demikian, ia menilai kerja sama tersebut perlu diperluas hingga ke tingkat daerah.

“Hubungan Indonesia dan Turki sangat erat. Di tingkat atas sudah sangat baik, sekarang penting untuk memperkuat implementasinya di level bawah, termasuk antardaerah,” ujarnya.

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Talip mengungkapkan, Turki memiliki pengalaman besar dalam pengelolaan pariwisata, dengan sekitar 60 juta wisatawan setiap tahun, termasuk 25 juta wisatawan yang berkunjung ke Istanbul dengan kontribusi ekonomi mencapai 6,5 miliar dolar AS.

Ia melihat Bali sebagai destinasi kelas dunia yang sangat potensial untuk kerja sama, baik dalam pertukaran pengetahuan, pendidikan pariwisata, hingga pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, isu sustainable tourism juga menjadi perhatian bersama, termasuk pengelolaan sampah dan energi. Menurutnya, hal ini penting seiring komitmen Bali dalam menjaga kelestarian alam.

Dubes Turki juga menyampaikan peluang kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Bandara Bali Utara. Ia menyebut banyak perusahaan Turki yang memiliki pengalaman membangun bandara internasional di berbagai negara, termasuk di Vietnam.

Dalam kesempatan tersebut, turut disinggung kebijakan peningkatan populasi di Turki. Talip menyebut pemerintahnya mendorong keluarga untuk memiliki minimal tiga anak.

Gubernur Koster pun menanggapi dengan pendekatan lokal, bahwa dorongan serupa juga relevan dalam menjaga keberlangsungan generasi masyarakat Bali. Ia bahkan telah memberikan insentif bagi ibu yang melahirkan hingga anak keempat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan demografi.

Menanggapi berbagai peluang kerja sama tersebut, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pertukaran pandangan yang konstruktif. Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kerja sama antara Bali dan Turki, khususnya di sektor pariwisata.

“Terima kasih atas pertemuan ini, termasuk pandangan dan tukar pikiran yang sangat baik. Karena komunikasi di tingkat pemerintah pusat sudah terbangun, maka kami di daerah juga perlu menindaklanjuti hubungan kerja sama ini, khususnya di bidang pariwisata,” ujar Koster. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster membuktikan diri bahwa ia bukan pemimpin yang anti kritik. Dengan tangan terbuka, Gubernur Koster membuka ruang dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana terkait isu penanganan masalah sampah, Rabu (22/4/2026).

Dialog terbuka yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali itu, Gubernur Koster hadir bersama Ketua DPRD Bali Dewa Mahayadnya, Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinis Bali I Made Dwi Arbani dan Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Dialog terbuka yang dihadiri sekitar 200 Mahasiswa Unud itu juga mendapat atensi langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang.

Dengan seksama, Gubernur Koster menyimak penyampaian aspirasi dari Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa yang diikuti Ketua BEM sejumlah fakultas terkait dengan dampak persoalan sampah di Daerah Bali sesuai dengan sudut pandang keilmuan masing-masing. Secara garis besar, mereka menyoroti belum optimalnya penanganan sampah di Bali, kegagalan sistem pengolahan sampah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya komunikasi dan koordinasi serta masih minimnya penyiapan fasilitas pengolahan sampah.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa, atas kepedulian, perhatian dan komitmen yang diimplementasikan dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah. “Saya mengapresiasi aspirasi yang dibawa, ini mencerminkan rasa empati dan partisipasi dalam merespons permasalahan yang muncul di Daerah Bali,” katanya.

Terkait dengan masalah sampah, secara terstruktur Gubernur Koster mengawali penjelasan tentang UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Regulasi itu mengatur tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Pemerintah pusat bertugas menyusun norma atau aturan, provinsi mengemban tugas melakukan pengawasan dan pemerintah kota/kabupaten bertugas melaksanakan pengelolaan sampah.

Namun untuk Daerah Bali, ia sebagai Gubernur dan didukung Bupati/Walikota tidak secara kaku memisahkan tugas dalam pengelolaan sampah. Sejak dilantik menjadi Gubernur periode pertama pada 5 September 2018, ia memberi perhatian khusus pada upaya penanganan sampah dengan mengeluarkan sejumlah regulasi yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

“Regulasi ini dikeluarkan karena saya sangat paham bahwa sampah harus dikelola dari sumbernya mulai dari rumah tangga, desa/kelurahan dan komunitas seperti pasar, hotel dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.

Guna mengoptimalkan implementasi aturan ini, seluruh perbekel, lurah dan bendesa adat berkumpul di Samuan Tiga dan menegaskan komitmen untuk mengelola sampah berbasis sumber.

“Target kita waktu itu, seluruh desa/kelurahan di Bali akan dibangun TPS-3R dengan dukungan dana APBN,” imbuhnya. Namun karena Covid-19, program ini tak berjalan mulus karena pemerintah fokus pada upaya penanganan hingga pemulihan pasca-pandemi.

Masuk pada periode kedua masa jabatannya sebagai gubernur, ia kembali menggenjot penanganan sampah dan menjadikannya sebagai program super prioritas mendesak. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dengan cara memilah.

“Dengan dorongan ini, kita baru mampu menyelesaikan sampah di sumber sekitar 30 persen. Sisanya dibawa ke TPA Suwung,” sebutnya.

Terkait dengan volume sampah, menurut data yang ia pegang, Denpasar memproduksi 1.033 ton/hari, disusul Badung sebanyak 800 ton/hari. Sampah dari Denpasar dan Badung yang sebagian besar tak terkelola di sumber sangat membebani TPA Suwung.

“Ditumpuk secara terus-menerus sejak tahun 1984 dan saat ini tingginya telah mencapai 45 meter. Ini menimbulkan banyak dampak lingkungan seperti polusi sumber air, gangguan kesehatan masyarakat, bau, pencemaran laut. Sama seperti yang adik-adik mahasiswa utarakan, saya paham semua,” cetusnya.

Terkait dengan keberadaan TPA Suwung yang akan segera ditutup, Gubernur Koster menegaskan bahwa hal itu merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang tak memperbolehkan lagi sistem open dumping di seluruh Indonesia.

Menjawab tuntutan mahasiswa agar pemerintah cepat menyelesaikan pengelolaan sampah sejalan dengan tahapan penutupan TPA Suwung, Gubernur menegaskan bahwa ia dalam posisi yang sama.

“Dalam konteks itu posisi kita sama. Adik-adik tuntut agar ini cepat selesai, saya juga ingin cepat selesai. Tak ada yang mau membiarkan situasi ini,” tandasnya.

Saat ini menurutnya pemerintah tak sedang diam namun terus bergerak untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik yang dilakukan mulai dari hulu dan hilir.

Di hulu, Walikota Denpasar dan Bupati Badung mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pengadaan kantong komposter dan pembuatan teba modern.

“Pemkot Denpasar sudah memesan 170 ribu komposter bag, tapi baru bisa dipenuhi sebanyak 40 ribu karena keterbatasan pasokan. Sementara Badung menggencarkan pembuatan teba modern karena relatif lebih memungkinkan dibanding Kota Denpasar yang rata-rata warganya tak punya pekarangan luas,” urainya.

Upaya masif yang dilakukan di hulu membuahkan hasil positif karena meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan pemilahan sampah. Menurut data terbaru, hampir 70 persen warga di Denpasar dan Badung telah melakukan pemilahan sampah.

Lalu di bagian tengah, Walikota Denpasar mengoptimalkan fungsi 23 TPS-3R yang telah ada dan berencana membangun sejumlah TPS-3R baru.

“Denpasar juga punya 4 TPST, di Kertalangu dan Padang Sambian masing-masing ada 1, 2 lagi ada di Tahura. Ini sedang dilengkapi dengan peralatan pengolahan sampah yang lebih canggih,” terang dia.

Menurut kalkulasinya, jika seluruh TPS-3R dan TPST berfungsi optimal, 650 ton sampah Kota Denpasar akan tertangani. “Jumlah ini di luar yang sudah dikelola di tingkat rumah tangga. Jadi kalaupun masih ada sisa, itu jumlahnya sedikit dan bisa kita atasi tanpa TPA Suwung,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, tahapan pembangunan tempat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) juga terus berlanjut.

“Ini adalah program pusat yaitu Danantara. Kemarin kita sudah tanda tangan MoU dengan Danantara untuk melaksanakan proyek di atas lahan seluas 6 hektare yang disiapkan Pemprov Bali. Sementara Denpasar dan Badung nantinya akan menyuplai sampah. Saat ini masuk tahap pengurusan perijinan dan amdal. Ground breaking direncanakan 8 Juli 2026,” paparnya.

Koster melanjutkan, kalau sesuai jadwal, proyek ini akan dikerjakan selama 15 bulan sehingga diharapkan rampung awal November 2027 dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2027.

Pada dialog terbuka tersebut, Gubernur Bali dua periode ini juga menyampaikan informasi terkait rencana pemanfaatan lahan TPA Suwung jika nanti sudah tak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

“Kalau sudah selesai dan gundukan sampahnya nanti juga secara bertahap terserap di PSEL, maka rencana kita, ini untuk kawasan terbuka hijau, fasilitas umum untuk jogging track. Bukan untuk bangun mall atau fasilitas pariwisata sebagaimana yang dicurigai oleh sejumlah pihak selama ini. Tidak ada niat kontak investor, saya jaminannya sebagai gubernur, sekala dan niskala,” ungkapnya.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas masukan BEM Unud dan berharap ini mampu memicu kekompakan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.

“Kalau ada yang kurang dan dianggap sebagai kegagalan komunikasi, sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Semoga ke depan bisa menyempurnakan diri untuk menjadi lebih baik dalam memimpin Bali. Terima kasih atas kritikan dan masukan dari adik-adik, ini penting buat saya untuk koreksi diri dan menyempurnakan diri dalam memimpin Bali. Saya tak alergi kritik,” pungkasnya.

Apresiasi Sikap Terbuka dan Tak Anti Kritik Gubernur Koster

Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa menyampaikan terima kasih atas sikap terbuka dan tak anti kritik yang ditunjukkan Gubernur Bali Wayan Koster.

“Terima kasih sudah bisa hadir. Terkait penyelesaian masalah sampah ini, kita bergerak bersama. Ini bukan tanggung jawab sendiri-sendiri,” ujarnya.

BEM Unud menyampaikan enam tuntutan dalam dialog bersama gubernur Bali, pertama terkait keterbukaan informasi penanganan sampah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, percepatan penanganan sampah melalui penegakan hukum dan tinggalkan sistem kumpul angkut buang. Ketiga, optimalisasi fungsi TPS-3R dengan pendanaan memadai, perketat pengawasan dan membuka kolaborasi dengan penggiat lingkungan. Keempat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kelima, pembentukan satgas sampah dan tuntutan keenam, mahasiswa mendorong pembuatan kanal pelaporan. Dialog terbuka ditutup dengan penandatanganan policy brief oleh Gubernur Bali dan Ketua DPRD Provinsi Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan di Kantor Inspektorat Provinsi Bali pada Selasa (21/4).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan bagian penting dalam mendesain sistem keamanan bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (digital government). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.

“Implementasi digitalisasi bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesarnya adalah mentransformasikan pola kerja dari manual ke digital. Saat ini, seluruh sistem di Pemprov Bali telah terdigitalisasi. Namun, di sisi lain, muncul berbagai gangguan siber yang perlu diantisipasi secara serius,” ujarnya.

Sekda menambahkan bahwa melalui dukungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama BSSN, pemerintah terus berupaya memperkuat sistem keamanan guna mencegah berbagai potensi ancaman siber. Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem yang telah dibangun tetap aman dan andal.

Ia juga mendorong para peserta bimtek untuk tidak ragu mengikuti proses pembelajaran karena akan dibimbing langsung oleh tim BSSN terkait tata cara audit keamanan sistem elektronik secara komprehensif.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan tidak terlepas dari tiga aspek utama, yakni aset, risiko, dan kendali. Audit dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara aset yang dimiliki dengan potensi risiko serta efektivitas pengendalian yang diterapkan.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 132 aplikasi sistem elektronik yang menjadi aset dan perlu diaudit secara berkala. “Audit dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang terhadap aset yang dimiliki. Ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan celah yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pengawasan internal dalam pelaksanaan audit menjadi peran penting Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana, beserta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penguatan keamanan sistem elektronik di lingkungan Pemprov Bali dapat terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital. (gs/bi)