Manggarai, baliilu.com – Di tengah upaya percepatan penanganan pascagempa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto turun langsung menemui masyarakat terdampak di lokasi pengungsian. Didampingi Ketua Persit KCK Daerah IX/Udayana Ny. Indah Piek Budyakto, Pangdam memastikan kondisi warga sekaligus mengecek secara langsung berbagai kebutuhan dan langkah penanganan bencana di Lapangan Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Kamis (20/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Kodam IX/Udayana untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan masa pemulihan pascabencana. Kehadiran Pangdam juga sekaligus memastikan seluruh jajaran TNI AD bergerak secara terpadu bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, sehingga setiap kebutuhan masyarakat dapat segera direspons secara cepat, tepat dan terukur.

Sebelum tiba di lokasi pengungsian, Pangdam IX/Udayana bersama rombongan terlebih dahulu memantau kondisi wilayah terdampak dari udara menggunakan helikopter. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi wilayah, tingkat kerusakan, serta situasi masyarakat di sejumlah lokasi yang terdampak gempa.

Dalam kunjungannya, Pangdam didampingi Danrem 161/Wira Sakti, Asops Kasdam IX/Udayana, Aslog Kasdam IX/Udayana, Kapendam IX/Udayana, serta disambut langsung oleh Dandim 1612/Manggarai.

Setibanya di Lapangan Nanga Banda, Mayjen TNI Piek Budyakto langsung menyapa dan berdialog dengan masyarakat yang berada di tenda-tenda pengungsian. Dalam suasana penuh keakraban, Pangdam mendengarkan berbagai keluhan, kebutuhan serta kondisi yang dirasakan warga selama berada di pengungsian.

Pangdam bersama Ny. Indah Piek Budyakto dan sejumlah pengurus Persit KCK Daerah IX/Udayana juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya, Pangdam meninjau sejumlah fasilitas pendukung di lokasi pengungsian, termasuk dapur umum dan layanan kesehatan, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menegaskan bahwa jajaran TNI telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi. Ribuan personel dikerahkan untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam mempercepat penanganan dampak gempa.

Pada tahap awal penanganan, prajurit difokuskan pada berbagai upaya penyelamatan, pencarian dan pertolongan, evakuasi masyarakat, serta penanganan korban, baik korban luka maupun korban meninggal dunia. Seiring perkembangan situasi, penanganan kini mulai diarahkan pada pendataan secara menyeluruh terhadap kerusakan dan dampak yang ditimbulkan sebagai dasar untuk menentukan langkah pemulihan berikutnya.

“Sekarang ini kami sedang melakukan pendataan aset-aset umum, pemukiman warga, maupun fasilitas pemerintah yang mengalami kerusakan. Data ini akan segera kita laporkan agar bisa secepatnya dilakukan penanganan,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto.

Menurut Pangdam, pendataan menjadi bagian penting dalam proses penanganan bencana karena akan memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi di lapangan. Dengan data yang valid, kebutuhan masyarakat dan tingkat kerusakan dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas, sehingga bantuan maupun dukungan dapat segera diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.

Selain melakukan pendataan kerusakan, Pangdam juga menekankan sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian, di antaranya ketersediaan air bersih, pemulihan jaringan listrik, akses komunikasi dan internet, serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Berbagai kebutuhan tersebut dinilai penting, tidak hanya untuk menunjang aktivitas masyarakat, tetapi juga untuk mendukung kelancaran seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana.

Pangdam menegaskan, Kodam IX/Udayana akan terus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk membantu masyarakat terdampak. Kehadiran prajurit di lapangan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi akan terus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan dalam mendukung proses pemulihan.

“Yang paling penting adalah masyarakat tidak boleh merasa sendiri. TNI akan terus hadir dan membantu bersama pemerintah serta seluruh unsur terkait sampai kondisi masyarakat berangsur pulih,” tegas Pangdam.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa kehadiran langsung Pangdam IX/Udayana di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen Kodam IX/Udayana untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan secara berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Penanganan bencana membutuhkan kecepatan, ketepatan dan sinergi seluruh pihak. Kodam IX/Udayana bersama satuan kewilayahan akan terus berada di lapangan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kepolisian, BPBD, tenaga kesehatan, relawan dan seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara optimal,” ujar Kapendam.

Kapendam menambahkan, satuan kewilayahan jajaran Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat pemantauan dan pendataan di wilayah terdampak, sekaligus memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Distribusi bantuan juga akan terus dikawal agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa resmi melantik dan mengambil sumpah/janji 163 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Kamis (20/8) di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung.

Dalam pengarahannya, Bupati Adi Arnawa yang bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menegaskan bahwa perombakan struktur ini merupakan kebutuhan organisasi. Langkah ini diambil demi menyegarkan tata kelola pemerintahan sekaligus mematangkan jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat ini merupakan bagian daripada proses kedinamisan organisasi dan suatu kebutuhan berorganisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Karena bagaimanapun juga, mutasi adalah satu hal yang memang harus dilakukan, di samping dalam rangka kebutuhan organisasi, juga termasuk bagaimana mempersiapkan jenjang karir ASN kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pejabat yang terpilih telah lolos verifikasi administratif yang ketat. Kendati demikian, legalitas administrasi tersebut wajib dibarengi dengan pembuktian konkret di lapangan.

Bupati menekankan bahwa tanggung jawab jabatan tidak hanya bersifat birokratis kepada pimpinan, melainkan juga moral kepada masyarakat dan Tuhan. “Saya tinggal menunggu dari kepercayaan yang kami berikan kepada yang bersangkutan dalam membantu tugas pada jabatan yang diembannya. Itu harus dibuktikan dan dilakukan dengan cara mempertanggungjawabkannya, baik kepada saya selaku pimpinan, masyarakat, dan termasuk kepada Tuhan,” tegas Adi Arnawa.

Lebih lanjut, Adi Arnawa mengingatkan bahwa indikator utama keberhasilan seorang pejabat adalah optimalisasi pelayanan publik. Kehadiran program pemerintah harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar pemenuhan tugas administratif di atas kertas.

Dari total 163 aparatur yang dilantik, komposisinya terdiri atas 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 4 Pejabat Administrator, 1 Pejabat Pengawas, dan 157 Pejabat Fungsional. Beberapa pergeseran posisi kunci dalam pelantikan tersebut diantaranya: Ida Ayu Yutri Indahgustari yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kerja Sama Setda Badung, kini promosi menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

I Made Deddy Sandrawan, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kini dipercaya sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Setda Badung. Ni Komang Aryawati yang sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pertanian dan Pangan, kini mengemban amanah baru sebagai Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada dinas yang sama.

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Badung AAN Ketut Nadi Putra, anggota DPRD Badung I Made Rai Wirata, Sekda Badung IB Surya Suamba, Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Wayan Putra Yadnya, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya hadir sebagai narasumber di Rapat Koordinasi Daerah Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua BPJS Ketenagakerjaan di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis (20/8).

Hadir pada saat itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), I Nyoman Suarjaya, didampingi Wakil Kepala Wilayah Bid. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banuspa, Agus Theodorus Parulian Marpaung serta jajaran serta Kadis Tenaga Kerja dan Sertifikat Kompetensi Kota Denpasar, drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini dan undangan terkait lainnya.

Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan, Gerakan Korpri Peduli Pekerja Rentan melalui Sembagi Arutala, lahir dari kepedulian terhadap pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan pekerjaan, tetapi belum seluruhnya mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

Mereka juga menghadapi kekhawatiran ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, maupun ketika terjadi risiko meninggal dunia. Karena itu, perlindungan sosial bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut rasa aman dan keberlangsungan kehidupan keluarga pekerja rentan.

“Manfaat Perlindungan bagi Pekerja Rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kerja. Manfaat yang disampaikan dalam materi antara lain santunan kematian, santunan kecelakaan kerja, serta manfaat beasiswa bagi anak peserta sesuai ketentuan program yang berlaku,” kata Sekda Eddy Mulya.

Gerakan ini lanjutnya, diharapkan menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian ASN kepada masyarakat. Karena itu, kegiatan pendampingan pekerja rentan dapat menjadi bagian dari penguatan nilai kepedulian sosial ASN.

Gerakan Sembagi Arutala bukan sekadar program administratif, melainkan sebuah gerakan yang dimulai dari pikiran dan nilai, kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata. Gerakan ini juga berkaitan erat dengan konsep social capital atau modal sosial.

“Modal sosial setidaknya dibangun melalui tiga unsur penting yakni Trust – kepercayaan, Network – jejaring dan Value – nilai,” ungkap Eddy Mulya.

Ditambahkan Sekda Eddy Mulya, prinsipnya adalah partisipasi secara sukarela. Pegawai yang bersedia dapat menjadi orang tua asuh atau pendamping bagi pekerja rentan dan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mereka. Dengan pendekatan tersebut, kepedulian akan tumbuh secara alami.

“Pegawai yang ikut akan memiliki pengalaman nyata dan dapat menceritakan manfaat gerakan tersebut kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, diharapkan semakin banyak pegawai yang tergerak untuk ikut berpartisipasi,” lanjutnya.

Untuk menjaga akuntabilitas, dana gerakan harus dikelola secara khusus dan transparan. Apabila terdapat dana yang belum tersalurkan, dana tersebut tetap menjadi cadangan khusus untuk program Sembagi Arutala dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

Prinsip utamanya adalah transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa pekerja rentan memiliki karakteristik yang beragam.

Setiap gerakan yang melibatkan dana publik atau partisipasi banyak orang tentu berpotensi mendapatkan pertanyaan dan kritik. Karena itu, sejak awal seluruh mekanisme harus disiapkan dengan baik, mulai dari dasar hukum, SOP, pencatatan, pengelolaan dana, hingga pelaporan.

Gerakan Sembagi Arutala sejalan dengan visi Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Budaya tidak semata-mata berarti seni dan tradisi. Budaya juga berarti nilai-nilai yang hidup dan diwujudkan dalam kebiasaan masyarakat. Kepedulian, gotong-royong, empati, solidaritas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan merupakan bagian dari budaya sosial yang perlu terus dikembangkan.

Dengan demikian, perlindungan pekerja rentan bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari pembangunan budaya kepedulian di Kota Denpasar.

Bahkan saat launching beberapa waktu lalu, kata Eddy Mulya, Kepala BKN RI mengharapkan agar inovasi Sembagi Arutala – Korpri Peduli dapat dikembangkan dan direplikasi oleh Korpri di seluruh Indonesia.

Tujuannya adalah agar Korpri di berbagai daerah dapat ikut berperan dalam memberikan pendampingan dan perlindungan kepada pekerja rentan. Tentunya dengan menyesuaikan kondisi, karakteristik pekerja rentan, kemampuan daerah, dan ketentuan yang berlaku.

Sembagi Arutala pada akhirnya bukan sekadar tentang berapa rupiah yang diberikan atau berapa banyak pekerja yang dilindungi. Yang lebih penting adalah membangun rasa aman dan ketenangan bagi pekerja rentan serta keluarganya.

“Perlindungan sosial memberikan jawaban atas kekhawatiran tersebut. Karena itu, gerakan ini dapat dirangkum dalam satu prinsip ‘kecil angkanya, tinggi manfaatnya‘,” tegas Sekda Eddy Mulya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), I Nyoman Suarjaya dalam sambutannya mengatakan dalam Rakor ini dihadiri oleh para pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Banuspa.

Kepala Kantor Wilayah Banuspa BPJS Ketenagakerjaan, I Nyoman Suarjaya, mengapresiasi bahwa Gerakan Korpri Peduli Pekerja Rentan melalui program Sembagi Arutala di Kota Denpasar merupakan sebuah inovasi yang sangat positif dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Korpri, BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai pemangku kepentingan melalui Sembagi Arutala menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pekerja rentan dapat diwujudkan melalui gerakan bersama yang terukur dan berkelanjutan.

“Program Sembagi Arutala – Korpri Peduli ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan gotong-royong untuk memastikan pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami melihat inovasi ini memiliki nilai yang sangat baik, karena tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pekerja rentan merupakan bagian penting yang harus kita lindungi bersama,” ujar Suarjaya. (eka/bi)