Jakarta, baliilu.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat lembaga tersebut. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dan penggunaan anggaran perlu dilakukan agar program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan.

Cucun menyampaikan DPR menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. “Mengenai mekanisme proses hukum, kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN dan oleh KPK terkait kasus di lingkungan pemerintahan lainnya,” ujar Cucun saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, DPR tetap akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan program, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara.

“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai pada audit pelaksanaannya,” katanya.

Menurut Cucun, Komisi IX DPR akan memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit dan tata kelola BGN, terutama saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk APBN Tahun Anggaran 2027. Selain itu, ia menerangkan setiap lembaga negara telah memiliki mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari pengawasan internal melalui inspektorat hingga pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR.

“Dalam negara ini semua sudah ada fungsinya masing-masing. Ada pengawasan internal, ada pengawasan DPR, ada juga catatan-catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti,” tegas Legislator Fraksi PKB itu.

Di sisi lain, Cucun berharap pimpinan baru BGN nantinya dapat menjalankan amanat Presiden dengan baik dan memastikan program-program strategis yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut tetap berjalan efektif. Terhadap pimpinan baru BGN, tuturnya, pengawasan DPR bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Harapannya pimpinan BGN yang baru betul-betul menjaga amanat Presiden dan mampu menjalankan seluruh target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, peristiwa yang terjadi saat ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan agar program-program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap terlaksana secara optimal. “Yang terpenting sekarang adalah memperkuat tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Dinas Sosial Kabupaten Gianyar menggelar Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kantor Camat Blahbatuh, pada Kamis (4/6). Kegiatan yang diikuti 106 peserta tersebut menjadi bagian dari peluncuran terbatas (piloting) digitalisasi bantuan sosial di Provinsi Bali sebelum diterapkan lebih luas.

Uji coba Portal Perlinsos dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem dalam mendukung proses pengusulan dan verifikasi penerima bantuan sosial secara digital. Pada tahap awal, pengujian difokuskan pada dua program bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Nurwidyaswanto, menyampaikan Kecamatan Blahbatuh juga menjadi kecamatan pertama di Kabupaten Gianyar yang menyelesaikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi agen dan pendamping yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Dengan selesainya aktivasi IKD bagi seluruh agen dan pendamping, Blahbatuh dinilai siap untuk menjadi lokasi pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan pendampingan dari berbagai unsur pendamping sosial yang terdiri atas pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos), serta kader Posyandu di wilayah Kecamatan Blahbatuh.

Nurwidyaswanto menjelaskan bahwa melalui Portal Perlinsos, data yang diinput oleh agen maupun pendamping akan terintegrasi dengan berbagai data kementerian, lembaga, dan instansi terkait.

“Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan verifikasi secara langsung untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan sosial sehingga proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat salur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurwidyaswanto menambahkan apabila hasil verifikasi menunjukkan calon penerima belum memenuhi kriteria, agen maupun masyarakat yang diusulkan dapat mengajukan sanggahan melalui portal yang sama. Mekanisme tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.

“Hasil uji coba terbatas ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem sebelum implementasi digitalisasi bantuan sosial diperluas ke wilayah lainnya,” tutupnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen mengurangi residu sampah melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Tim Penggerak (TP) PKK sebagai motor penggerak di tingkat keluarga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Badung Peduli Residu dan Optimalisasi Bank Sampah Mangu Srikandi di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (4/6). Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema “Saatnya Bekerja untuk Iklim”.

Pada kesempatan tersebut, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyerahkan secara simbolis 600 paket popok kain dan pembalut pakai ulang ramah lingkungan kepada TP. PKK Kecamatan se-Kabupaten Badung serta enam perwakilan sekolah. Penyerahan ini menjadi bentuk edukasi nyata untuk mengkampanyekan pengurangan sampah residu rumah tangga.

Seusai acara, Ketua TP. PKK Badung menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat peduli terhadap sampah residu yang sulit terurai dan mengancam lingkungan. Ia berharap masyarakat beralih dari produk sekali pakai ke produk ramah lingkungan.

“Ini bukan semata-mata untuk masalah kebersihan saja, tetapi kita menjaga bagaimana alam dan bumi yang kita cinta ini bersih dari sampah. Kalau kita pikirkan mungkin itu akan kelihatan sulit, karena harus mencuci popok dan pembalut yang ramah lingkungan ini, kenapa juga itu mencuci jadikan pekerjaan yang sulit sedangkan selama ini pakaian dalam kita, kita cuci sendiri. Nah apa bedanya dengan pembalut atau popok ini, saya kira kalau ini sudah kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan bumi kita, ini tidak akan sulit,” ujarnya.

Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, yang juga menjabat sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Kabupaten Badung, menegaskan akan terus menggulirkan gerakan Badung Peduli Residu. Ia meminta seluruh kader PKK di Kabupaten Badung aktif mensosialisasikan gerakan ini demi mengajak warga lebih bijak mengelola produk berpotensi sampah residu.

“Kita sering turun ke masyarakat untuk mensosialisasifikasi gerakan ini dan saya pun akan sering-sering turun ke masyarakat mungkin melalui Banjar, Desa, Kelurahan, Kecamatan juga dan saya berharap juga jajaran PKK, Posyandu dan semua organisasi yang saya koordinir, mulai dari anggotanya, pengurusnya dan semua juga lapisan masyarakat untuk ikut mensosialisasikan,” ucapnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, Made Rai Warastuthi, melaporkan bahwa berkat dukungan semua pihak, capaian pemilahan sampah di Badung saat ini menyentuh angka 72 persen. Adapun pengurangan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah mencapai sekitar 33 persen. Meski begitu, tantangan sampah residu yang belum termanfaatkan optimal masih membayangi.

“Untuk itu, melalui Program Badung Peduli Residu, kita terus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar semakin bijak dalam memilih, menggunakan, dan mengelola produk sehari-hari sehingga residu yang dihasilkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Selain itu, tujuan kegiatan ini untuk mengoptimalkan peran Bank Sampah Mangu Srikandi sebagai sarana edukasi dan penguatan ekonomi sirkular masyarakat dan memperkuat peran Tim Penggerak PKK sebagai agen perubahan dalam membangun budaya pengurangan sampah dan residu sejak dari rumah tangga,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri dan diikuti oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian LH/BPH RI, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, para Camat se-Badung, Organisasi Kewanitaan di lingkungan Pemkab Badung, TP PKK Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Kabupaten Badung, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP/CSR) Kabupaten Badung, Siswa-siswi SMA dan SMP, serta unsur pelaku usaha di Kabupaten Badung. (gs/bi)