Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dorong Investasi Berkualitas, Bank Indonesia Gelar ‘’Investment Talk’’ Bali Jagadhita 2024

BALIILU Tayang

:

Bali Jagadhita 2024
INVESTMENT TALK: Para narasumber di acara ‘’Investment Talk’’ Bali Jagadhita V Tahun 2024 yang bertemakan ”Promoting Investment for Sustainable Economic Growth” pada 10 Juni 2024 di The Meru, Sanur. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih kuat, berkesinambungan, inklusif, dan merata, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan program promosi terintegrasi pada pilar perdagangan, investasi dan pariwisata melalui penyelenggaraan Bali Jagadhita V Tahun 2024.

Kegiatan Bali Jagadhita V Tahun 2024 mengambil tema “Guna Gina Wisata Bali Hita” yang artinya “Mendorong Pemberdayaan UMKM dan Investasi Hijau serta Implementasi Pariwisata Berkualitas untuk Pertumbuhan Ekonomi Bali yang Berkesinambungan dan Inklusif”. Salah satu kegiatan dalam rangkaian promosi investasi di Bali Jagadhita V Tahun 2024 adalah pelaksanaan Investment Talk yang bertemakan ”Promoting Investment for Sustainable Economic Growth” pada 10 Juni 2024 di The Meru, Sanur.

Investment Talk Bali Jagadhita 2024 menghadirkan sejumlah narasumber yakni Kepala Grup Perumusan Kebijakan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juli Budi Winantya; Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi, Rakhmat Yulianto; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya; dan Komisaris Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Dodi Miharjana.

Juli Budi Winantya dari Bank Indonesia menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia berada dalam kondisi solid dengan pertumbuhan perekonomian yang tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan perekonomian Indonesia hingga triwulan I 2024 yang tumbuh menguat sebesar 5,11% (yoy). Capaian tersebut didukung oleh indikator konsumsi swasta dan tingkat investasi yang tumbuh positif. Tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2024 sebesar 2,84% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi tahunan 2,5+1%.

”Meskipun kondisi ekonomi global dibayangi oleh ketidakpastian geopolitik dan perang dagang, ekonomi global dan Indonesia masih tetap bertumbuh. Oleh karenanya, Bank Indonesia senantiasa menjaga momentum tersebut melalui bauran kebijakan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian dari aspek moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran digital.” tutur Juli.

Baca Juga  Monev Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di Desa Sembiran, Pemprov Bali Dorong Gotong-royong Rutin dan Kepedulian Sosial

Dari sisi investasi berkelanjutan, Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi menitikberatkan pentingnya faktor perubahan iklim dalam proses penentuan investasi dan pengambilan kebijakan bisnis. ”Negara-negara global umumnya melihat suatu proyek investasi bisnis pada aspek ramah lingkungan atau tidak,” jelas Rakhmat.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen global untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050, salah satunya melalui target dekarbonisasi. Industri hilirisasi mineral memiliki peluang investasi besar di Indonesia seiring dengan tingginya kebutuhan untuk transisi energi global. Oleh karenanya, pemerintah memegang peranan penting untuk mendukung investasi hijau melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan bisnis berkelanjutan.

I Wayan Sumarajaya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menambahkan bahwa isu strategis di Provinsi Bali yaitu adanya kesenjangan antar-wilayah dan antar-sektor. Sebagaimana diketahui, perputaran perekonomian di Provinsi Bali didominasi oleh wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dengan sektor penggerak utama yaitu pariwisata.

”Pangsa realisasi investasi di Provinsi Bali sebesar 87% didominasi oleh kegiatan bisnis yang terletak di Sarbagita. Oleh karena itu, Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali diharapkan akan menjawab permasalahan ketimpangan,” jelas Sumarajaya.

Berdasarkan urutan prioritas, Transformasi Ekonomi Kerthi Bali mencakup pengembangan sektor unggulan antara lain sektor pertanian; sektor kelautan dan perikanan; sektor industri; sektor UMKM dan koperasi; sektor ekonomi kreatif dan digital; serta sektor pariwisata. Untuk menarik investor ke Bali, Pemerintah juga telah memiliki panduan investasi lestari untuk investasi berkelanjutan dan juga telah menyediakan berbagai insentif untuk menarik investasi berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Sumarajaya juga menyampaikan beberapa peluang investasi dalam rangka mewujudkan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali diantaranya Pusat Kebudayaan Bali (ajang eksplorasi seni dan budaya yang mengangkat tema budaya Bali dari seluruh kota/kabupaten); Bali Urban Rail (kerja sama pembangunan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta); serta Turyapada Tower (menara sebagai infrastruktur telekomunikasi yang memiliki jangkauan luas di area Bali).

Baca Juga  Dinas Pariwisata Provinsi Bali Terima Empat Mahasiswa Magang FIB Unud

Menyambung peluang investasi potensial di Bali yakni pembangunan Bali Urban Rail, Komisaris Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Dodi Miharjana menuturkan bahwa pembiayaan infrastruktur dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah umumnya hanya mampu memenuhi seperempat dari total anggaran. Sementara pemenuhan pembiayaan dari sektor swasta tidaklah mudah karena terdapat kompleksitas dari sisi regulasi, kelembagaan, proses pengadaan, dan struktur proyek.

Oleh karena itu, PT SBDJ hadir untuk memberikan fasilitasi lelang proyek-proyek potensial di Bali secara bundling (tidak secara satuan) kepada pihak swasta. Salah satu program yang dijalankan PT SBDJ saat ini yaitu pembangunan layanan transportasi publik Bali Urban Rail. Adapun skema kerja sama pembiayaan transportasi publik melalui konsorsium dimana PT SBDJ mengundang investor potensial dalam lelang terbatas proyek-proyek potensial bundling.

”Proses lelang yang diterapkan oleh PT SBDJ tergolong unik karena kami mengundang investor potensial dengan kualifikasi tinggi dari segi pengalaman dan kredibilitas untuk menjelaskan proses bisnis yang terjadi di lapangan. Umumnya sebuah proyek pemerintah dilandasi dari riset terlebih dahulu baru adanya pencarian informasi di lapangan. Padahal cara tersebut belum tentu akurat karena pemerintah belum mendapatkan informasi secara menyeluruh dari pihak yang melaksanakan praktik bisnis.” jelas Dodi.

Secara garis besar, pembahasan Investment Talk memberikan insight bahwa Bali memiliki keunggulan untuk menarik investasi baik dalam hal SDM, infrastruktur, dan kebijakan pemda. Dari sisi SDM, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali yang berada di peringkat ke-6 se-Indonesia. Dari sisi geografi dan infrastruktur, Provinsi Bali juga memiliki konektivitas yang cukup baik dengan ketersediaan, pelabuhan, dan bandara yang sangat memadai serta kualitas jalan yang baik. Melalui program Transformasi Ekonomi ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Pemerintah Provinsi Bali juga telah berfokus mendorong investasi di Bali termasuk diversifikasi sektor unggulan selain pariwisata. Penyelenggaraan Investment Talk Bali Jagadhita V Tahun 2024 diharapkan dapat menumbuhkan semangat pertumbuhan ekonomi Bali yang semakin berkelanjutan dan inklusif. (gs/bi)

Baca Juga  Wagub Cok Ace Serahkan Hasil Monev KIP Tahun 2022

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Monev Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di Desa Sembiran, Pemprov Bali Dorong Gotong-royong Rutin dan Kepedulian Sosial

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Harap Tahun Depan Lembaga Mendapat Predikat Minimal ‘‘Menuju Informatif‘‘ dalam Hal Keterbukaan Informasi Publik

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Akselerasi Digitalisasi Daerah Melalui Komitmen Bersama Kawasan Digital Se-Bali

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Harap Tahun Depan Lembaga Mendapat Predikat Minimal ‘‘Menuju Informatif‘‘ dalam Hal Keterbukaan Informasi Publik

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Dinas Pariwisata Provinsi Bali Terima Empat Mahasiswa Magang FIB Unud
Lanjutkan Membaca