Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa meluncurkan secara resmi Inovasi Melayani Obyek Pajak Digital Sanur (Melodi Sanur) serangkaian pelaksanaan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Mercure Resort Sanur, Denpasar, Rabu (19/6). Peluncuran inovasi tersebut merupakan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan digitalisasi sektor keuangan guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Denpasar, khususnya di kawasan wisata Sanur.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Kantor Perwakilan BI Bali, Butet Linda H.P., Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudarma, Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJk Perwakilan Bali, Yogie Harsakusumah serta undangan lainnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menjelaskan bahwa inovasi Melodi Sanur merupakan pengembangan inovasi Pagi Denpasar. Melodi Sanur merupakan klaster wajib pajak yang berada di pedestrian wisata Sanur. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Denpasar dalam meningkatkan pelayanan kepariwisatan di Kawasan Sanur.
Lebih lanjut dijelaskan, kawasan Sanur kini terus berkembang. Pesatnya kemajuan membuat Sanur tumbuh dengan segudang investasi. Sehingga menjadi penting untuk mendorong penerapan digitalisasi bagi seluruh wajib pajak dan potensi wajib pajak sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan.
Eddy Mulya menjelaskan, pada inovasi Melodi Sanur terdapat 48 Wajib Pajak yang berada di kawasan ini dan 14 WP diantaranya telah dipasangkan alat perekam data pajak. Bahkan, setelah dilaksanakan pendataan dan peninjauan lapangan, tercatat sebanyak 22 potensi wajib pajak baru. Sehingga secara keseluruhan terdapat 70 wajib pajak dan potensi wajib pajak di kawasan Sanur.
Pihaknya mengatakan, nantinya seluruh wajib pajak akan dilengkapi dengan alat perekam data pajak. Dimana, dengan dipasangkan alat perekam data pajak diharapkan transaksi dari wajib pajak terintegrasi di dashboard aplikasi Pagi Denpasar secara realtime. Keberhasilan inovasi ini tidak lepas dari peran masyarakat, stakeholder dan lembaga perbankan, termasuk BPD Bali yang telah membantu menyediakan infrastruktur.
“Tiga bulan kedepan harapan kami dapat mendukung peningkatan PAD Kota Denpasar dari wilayah Sanur ini, dan selanjutnya inovasi ini akan di replikasi di Kawasan Jalan Teuku Umar. Yakni Pajak Kawasan Ekonomi Teuku Umar Timur (Pak Ketut), sedangkan untuk Kawasan Ekonomi Teuku Umar Barat akan disebut Ketumbar, semoga secara berkelanjutan PAD Kota Denpasar terus meningkat, Fiskal Kuat Denpasar Maju,” ujarnya.
Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah telah menjadi urgensi, terutama dalam mendukung tata kelola guna keuangan daerah yang efektif dan efisien. Sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar.
Dikatakannya, penguatan teknologi digital membutuhkan peran aktif TP2DD. Dimana, proses digitalisasi dilakukan untuk terus menjaga dan mengawal inovasi digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar. Sehingga dapat berimplikasi positif pada peningkatan PAD, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya meningkatkan pelayanan publik ke semua aspek ini, tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan.
Arya Wibawa menjelaskan, TP2DD harus terus bersinergi, untuk merumuskan program-program unggulan yang menarik dengan mengutamakan kebermanfaatannya. Seperti agenda hari ini telah dilaksanakan launching inovasi Melodi Sanur yang melayani objek pajak digital di wilayah Sanur. Dimana data transaksi WP di wilayah pedistrian Sanur ini dapat terintegrasi secara realtime pada dashboard penerimaan kas daerah.
“Dengan diluncurkannya berbagai inovasi percepatan digitalisasi pelayanan, mulai dari Renon Digital Area atau Reditia, sekarang Melodi Sanur, dan ke depan di replikasi di kawasan Jalan Teuku Umar Denpasar ini akan membawa kemajuan dan kemudahan pelayanan di Kota Denpasar yang bermuara pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan,” ujar Arya Wibawa. (eka/bi)
