Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Rapat Kerja Banggar DPRD Badung dan TPAD Badung Bahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Badung 2024

BALIILU Tayang

:

DPRD Badung
RAKER: Banggar DPRD Kabupaten Badung dan TAPD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 23 Juli 2024. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 23 Juli 2024.

Rapat Kerja tersebut membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menyampaikan, berdasarkan penyampaian penjelasan Bupati Badung mengenai adanya kebijakan-kebijakan strategis yang telah dituangkan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS Badung Tahun Anggaran 2024.

Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Kabupaten Badung bersama-sama dengan Tim Badan Anggaran dan TAPD Badung membahas secara detail untuk mendapatkan suatu keyakinan bersama, dalam keputusan KUA-PPAS yang akan dilanjutkan kedalam Rancangan Perubahan APBD Badung 2024.

“Ada beberapa catatan yang kami sampaikan. Jadi, kami berikan apresiasi atas semangat Pemerintah untuk membangun infrastruktur, utilitas dan lain-lainnya, perlu dana hampir kurang lebih Rp 2,5 triliun,” kata Putu Parwata.

Direncanakan, penggunaan dana untuk membangun berbagai fasilitas kepentingan masyarakat Kabupaten Badung, baik itu jalan, jembatan, trotoarisasi, jalan lingkungan, sampah, air serta reservoar dan lain-lainnya yang sesuai dengan kepentingan mandatori Kabupaten Badung.

Jadi, mandatori itu, seperti pendidikan 20,3 persen, kemudian kesehatan 12,3 persen dan semuanya itu sudah dapat dijalankan,” paparnya.

Meski demikian, pihak DPRD Badung memberikan catatan, bahwasanya Kabupaten Badung sebagai pemegang saham mayoritas di BPD Bali.

“Karena itu merupakan suatu sumber pendapatan kita di Badung sebagai pendapatan tambahan, maka di dalam Rapat Banggar itu juga kami usulkan,” ungkapnya.

Untuk itu, dirancang penyertaan modal yang harus dilunasi Rp 1,8 triliun, yang sebelumnya sudah terbayar hampir Rp 350 miliar dan sisanya sekitar Rp 1,5 triliun itu harus dilakukan angsuran, sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan.

Baca Juga  Putu Parwata Fasilitasi Komunitas Seni Gong Padang Gelar Lomba Baleganjur Ngarap Se-Badung 2024

Mengingat, program ini hingga tahun 2031, lanjutnya sehingga  setiap tahunnya dapat dicicil, minimal Rp 100 miliar, dalam arti dua kali di Anggaran Perubahan dan Anggaran Induk. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung di BPD Bali Rp 1,5 triliun itu akan bisa tercapai dan terealisasi.

“Jadi, kami sarankan pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024 ini adalah sebagian, apakah Rp 10 miliar penyertaannya, kemudian tahun 2025 di induk bisa Rp 25 miliar, lalu di Perubahan bisa tambahkan Rp 100 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TAPD Kabupaten Badung sekaligus Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyebutkan, berdasarkan Hasil Rapat Kerja Banggar ada dinamika, bahwa pihak DPRD Badung juga mengusulkan penyertaan modal di BPD Bali.

Dengan pertimbangan itu, pihaknya dari eksekutif mencoba untuk mengkaji anggaran Belanja Daerah yang ada.

“Kita bisa lakukan dan bagaimana nantinya, sehingga apa yang menjadi saran pak Ketua DPRD Badung, mudah-mudahan bisa kita follow up,” kata Adi Arnawa.

Mengenai kendala, disebutkan sebelumnya pihaknya fokus ke infrastruktur dengan tantangan Badung khususnya adalah masuknya wisatawan asing ke Bali mulai ditemukan adanya kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, kebijakan Bupati Badung lebih fokus ke infrastruktur.

“Kita tidak mau kehilangan  momentum, agar tidak ada kesan nantinya kita tidak ada persiapan untuk menerima kunjungan wisatawan yang lebih besar lagi,” paparnya.

Mengingat fokus infrastruktur, jika sektor  pariwisata mencapai trend positif, bisa dikejar Rp 500 miliar. Bahkan, sesuai dengan regulasi yang dimiliki Kabupaten Badung, diakui ada Rp 1,8 triliun equipment yang bisa dilakukan secara bertahap.

“Yang jelas, Pemerintah Badung sangat komit untuk melakukan penyertaan modal, dengan mempertimbangkan anggaran, yang mana jadi prioritas sekarang ini,” pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Putu Parwata Fasilitasi Komunitas Seni Gong Padang Gelar Lomba Baleganjur Ngarap Se-Badung 2024

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bupati Sanjaya Lantik Pimpinan Perumda Sanjayaning Singasana, Tekankan Peran Penggerak Ekonomi

Published

on

By

Perumda Sanjayaning Singasana
LANTIK DIREKTUR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melantik Direktur Utama dan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Senin (29/6). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melantik Direktur Utama dan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Senin (29/6). Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sehingga Perumda mampu dikelola secara profesional, sehat, dan berdaya saing sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan tertanggal 15 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, I Gusti Made Arya Gunanta, S.E. resmi dilantik sebagai Direktur Utama Perumda Sanjayaning Singasana, sementara Kadek Surya Prasetya Wiguna, S.E. dilantik sebagai Dewan Pengawas Independen Perumda Sanjayaning Singasana.

Acara pengambilan sumpah dan jabatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Direktur Utama Perumda Tirta Amertha Buana, serta jajaran pegawai Perumda Sanjayaning Singasana.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan struktural, melainkan menjadi momentum memperkuat peran perusahaan daerah sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Menurutnya, keberadaan Perumda harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Ia menjelaskan, Perumda tidak boleh hanya dipandang sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan semata, tetapi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran perusahaan daerah juga harus mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelola yang profesional.

“Hari ini bukan sekadar mengisi jabatan struktural. Perumda tidak boleh hanya menjadi badan usaha yang mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Perumda harus mampu menggerakkan sektor ekonomi dan dikelola oleh sumber daya manusia yang baik,” ujar Sanjaya.

Baca Juga  Putu Parwata Fasilitasi Komunitas Seni Gong Padang Gelar Lomba Baleganjur Ngarap Se-Badung 2024

Lebih lanjut, Sanjaya menekankan bahwa Perumda yang sehat adalah Perumda yang mampu menciptakan keuntungan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, manajemen perusahaan dituntut membangun sistem kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil. Ia juga mendorong Perumda memiliki daya saing yang tinggi dengan membuka peluang bisnis baru, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), mendukung penyelenggaraan berbagai event dan festival, serta melakukan ekspansi usaha tidak hanya di tingkat Provinsi namun hingga ke tingkat nasional.

Menutup arahannya, Sanjaya mengajak seluruh jajaran Perumda Sanjayaning Singasana untuk menjadikan amanah tersebut sebagai motivasi dalam membangun perusahaan daerah yang profesional, inovatif, dan berintegritas. “Bangun semangat, etos kerja, dan budaya gotong royong. Saya percaya Perumda Sanjayaning Singasana akan mampu tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, profitable, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Tabanan,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertemuan Gubernur Koster dengan Biffa London, PWC, dan Transport for London

Published

on

By

Gubernur Koster
KUNJUNGAN KERJA: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat saat melakukan kunjungan kerja ke BIFFA, yang merupakan Badan Usaha Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang terbesar di Inggris. (Foto: Hms Pemprov Bali)

London, Inggris, baliilu.com – Setibanya di London, tanggal 21 Juni 2026, Gubernur Bali Wayan Koster, bersama Tim, langsung melakukan kunjungan kehormatan di Kantor Kedutaan Besar Indonesia, diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia, Desra Percaya. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Duta Besar berdiskusi mengenai berbagai peluang kerja sama strategis di bidang investasi, pendidikan, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan program prioritas Provinsi Bali.

Tanggal 22 Juni 2026, pukul 08.00-12.00, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja ke BIFFA, yang merupakan Badan Usaha Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang terbesar di Inggris. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bali dan Menteri LH RI meninjau fasilitas dan proses pemilahan sampah dengan mesin modern untuk jenis sampah non-organik dari rumah tangga dan industri. Hasil pemilahan sampah untuk jenis sampah plastik dijual kepada pihak ketiga sebagai bahan baku industri, sedangkan jenis sampah kemasan didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan rapat dengan jajaran manajemen BIFFA dan PACK UK (Packaging PRO Appointed to Deliver Extended Producer Responsibility for Packaging Scheme). Dalam rapat dibahas secara mendalam mengenai perlunya pemberlakuan kebijakan Extended Producer Responsibility bagi industri yang mengeluarkan produk kemasan yang menimbulkan sampah. Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan sudah menyiapkan kebijakan berupa kajian awal untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang tanggungjawab tambahan produsen yang menimbulkan sampah atau dikenal EPR/Extended Producer Responsibility. Namun, rancangan Peraturan Daerah ini belum bisa diselesaikan, karena masih menunggu selesainya Rancangan Peraturan Presiden yang tengah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup beserta jajaran dalam rapat, bahwa rancangan Peraturan Presiden ini akan segera diselesaikan dan Bali akan dijadikan sebagai percontohan pemberlakuan EPR.

Baca Juga  Putu Parwata Fasilitasi Komunitas Seni Gong Padang Gelar Lomba Baleganjur Ngarap Se-Badung 2024

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa rancangan Perda tentang EPR akan segera diproses, finalisasi menunggu terbitnya Perpres, serta menegaskan Bali siap menjadi percontohan penerapan EPR.

Tanggal 22 Juni 2026, pukul 14.00-16.00, Gubernur Bali Wayan Koster, mengadakan pertemuan dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC) dan Transport for London. Pertemuan membahas; perkembangan inisiatif di Bali yang didukung oleh Future Cities Infrastructure Programme (FCIP), menyelaraskan prioritas strategis, serta menjajaki peluang keberlanjutan dukungan teknis ke depan. Memperoleh wawasan dari pengalaman London dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bertukar pandangan mengenai model tata kelola, mekanisme pembiayaan, serta pengembangan mobilitas perkotaan.

Pada pertemuan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, memaparkan mengenai kebijakan dan program tentang Bali Energi Bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 dan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019, yang merupakan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Gubernur Bali, menyampaikan bahwa kebijakan ramah lingkungan dan berkelajutan ini merupakan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, berbasis nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan kepada PwC untuk bekerjasama dalam merancang model transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan secara terintegrasi yang akan diterapkan untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Diundang Menghadiri London Climate Action Week 2026

Published

on

By

Gubernur Koster
Dubes Inggris untuk Indonesia Yang Mulia Dominic Jermey bersama Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: ist)

London, Inggris, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, memenuhi undangan Secretariat Climate Group tanggal 20 Mei 2026, untuk menghadiri acara Opportunity Summit Perdana Climate Group dan Program Under2 Coalition pada London Climate Action Week 2026, pada tanggal 20 – 24 Juni 2026.

Summit ini mempertemukan para pembuat kebijakan senior, eksekutif perusahaan global besar, investor, serta komunitas iklim yang lebih luas untuk membuka gelombang baru daya saing energi bersih.

London Climate Action Week 2026 merupakan salah satu acara independen terbesar di dunia yang berfokus pada perubahan iklim, dengan menghadirkan ratusan kegiatan dan acara di seluruh London, baik secara langsung, hybrid, maupun daring.

Setiap tahun, pemerintah daerah, pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, otoritas lokal, dan perwakilan masyarakat sipil dari seluruh Inggris dan berbagai negara di dunia berkumpul untuk mempercepat aksi iklim, mendorong kolaborasi, dan menampilkan solusi yang telah memberikan dampak nyata.

Summit ini menyoroti kepemimpinan kota, negara bagian, dan wilayah dalam menghadirkan solusi iklim yang praktis, memajukan energi bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pihak penyelenggara percaya bahwa tindakan dan komitmen inovatif dari Bali memiliki kekuatan untuk menginspirasi pihak lain serta membantu mendorong momentum global yang sangat dibutuhkan saat ini. Gubernur Bali,Wayan Koster, diminta untuk menampilkan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat dikontribusikan untuk mencapai tujuan iklim nasional maupun internanasional.

Pihak penyelenggara menilai bahwa Gubernur Bali Wayan Koster, memiliki pengalaman dan wawasan yang dapat membantu membentuk masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak. Oleh karena itu, pihak penyelenggara sangat mengharapkan Gubernur Bali Wayan Koster, untuk hadir dalam acara yang telah diagendakan, sehingga mendapat kesempatan untuk terhubung dengan para pemimpin lainnya, bertukar pengetahuan, dan menjajaki kemitraan baru.

Baca Juga  Putu Parwata Fasilitasi Komunitas Seni Gong Padang Gelar Lomba Baleganjur Ngarap Se-Badung 2024

Kehadiran Gubernur Bali, Wayan Koster, diyakini akan membantu membentuk percakapan global dan memastikan bahwa suara serta inovasi daerah menjadi bagian terdepan dalam aksi iklim.

Kedutaan Besar Inggris, tanggal 26 Mei 2026 mengirim surat kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk berpartisipasi dalam London Climate Action Week 2026, pada tanggal 20–24 Juni 2026. Kedutaan Besar Inggris menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki agenda pembangunan berkelanjutan dan aksi perubahan iklim, melalui berbagai inisiatif kebijakan.

Kedutaan Besar Inggris mengharapkan partisipasi Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dalam rangka menghadiri Climate Group’s Inaugural Opportunity Summit dan rangkaian kegiatan Under2 Coalition Programme.

Forum ini mempertemukan para pemimpin pemerintah daerah, pemangku kebijakan, pelaku usaha, serta mitra internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

Kedutaan Besar Inggris memahami bahwa Bali telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mendukung agenda transisi hijau di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, Bali telah menjadi daerah percontohan yang penting untuk pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di tingkat daerah. Ambisi dan upaya Bali untuk mencapai target Net Zero Emission yang lebih awal dibandingkan target nasional telah mengundang perhatian internasional, dan kehadiran Bali pada forum ini dinilai akan memberikan kontribusi berharga serta contoh positif bagi pemerintah daerah lainnya, baik di Indonesia, maupun di luar negeri.

Partisipasi Gubernur Bali juga akan semakin memperkuat profil Indonesia dalam jejaring kerja sama internasional di bidang perubahan iklim, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengalaman dengan berbagai mitra global.

Kedutaan Besar Inggris juga menyampaikan bahwa penyelenggara acara, Climate Group, telah menyediakan dukungan penuh terkait partisipasi Gubernur Bali, termasuk tiket perjalanan, akomodasi, transportasi lokal, dan fasilitasi visa. (gs/bi)

Baca Juga  Putu Parwata Fasilitasi Komunitas Seni Gong Padang Gelar Lomba Baleganjur Ngarap Se-Badung 2024

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca