Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Putu Parwata Apresiasi Pemerintah Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Badung 2024

BALIILU Tayang

:

Putu Parwata
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menerima Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 dari Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (Foto: Hms DPRS Badung)

Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung pada Selasa, 23 Juli 2024 melaksanakan Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dihadiri para anggota DPRD Badung, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Badung serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan apresiasi atas penyampaian penjelasan Bupati Badung dalam Rapat Paripurna, yang sekaligus menyampaikan jawaban atas segala kegalauan dari masyarakat terkait kepentingan publik, seperti masalah air.

Pada saat itu, lanjutnya Pemerintah sudah menyampaikan, bahwa kegalauan masalah air, sekarang sudah dijawab, dalam Anggaran Perubahan KUA-PPAS 2024, untuk air sudah dianggarkan sebesar Rp 176 miliar buat normalisasi pipanisasi, baik pipa transmisi, distribusi dan beberapa hal, termasuk reservoar yang akan dibangun oleh Pemerintah. Untuk itu, pihaknya bakal melakukan kajian dan telah mencatat tentang permasalahan air.

“Nah, ini jawaban, jangan sampai ada orang yang nyinyir-nyinyir lagi, karena Pemerintah tidak peduli dan lain sebagainya. Ini adalah fakta yang kita sudah sampaikan. Jadi, kami berbicara apa yang disampaikan Pemerintah,” kata Putu Parwata.

Selain itu, juga masalah sampah, yang harus diselesaikan dari tahun ke tahun. Namun, disebutkan Pemerintah Kabupaten Badung yang dikomandani oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta sudah berupaya maksimal dan dokumen yang diterima sudah disampaikan kepada pihak DPRD Badung sebesar Rp 173 miliar.

Baca Juga  Anggota DPRD Badung Graha Wicaksana Hadiri “Karya Ngenteg Linggih” di Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Adat Kelan Desa

“Di Anggaran Perubahan ini untuk segera dan nanti pada 7-8 Agustus mendatang, itu akan ada dari Korea yang memang government mengatasi persoalan sampah,” terangnya.

Bahkan, pihaknya bakal melakukan diskusi dengan Tim Profesor Byun dari Korea itu akan memberikan beberapa masukan tentang tata cara mengatasi masalah sampah.

Clear itu sampah, supaya kita kekurangan sampah. Nah, ini adalah suatu model yang kita terapkan bersama-sama, nanti itu pada 7 Agustus 2024 mendatang,” paparnya.

Meski demikian, diakui Pemerintah Kabupaten Badung sudah konkret menunjuk angka, bahwa sampah itu dianggarkan Rp 173 miliar di Badung. “Itu harus clear, TPST dan lain sebagainya hingga penanganan sampah desa,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemerintah juga memberikan jawaban atas tata kelola lingkungan terkait trotoar dan perbaikan jalan, sehingga dianggarkan sebesar Rp 898 miliar, untuk pembangunan lingkungan supaya terlihat asri dan Daya Tarik Wisata (DTW) terus bisa ditingkatkan.

“Banyak yang nyinyir-nyinyir, bahwa ini trotoar tidak bagus, jalannya nggak bagus dan lain sebagainya. Hal ini dijawab oleh Pemerintah disampaikan tadi,” tegasnya.

Sementara, untuk perbaikan jalan, lanjutnya dianggarkan sebesar Rp 948 miliar dan penataan-penataan lingkungan yang dilakukan oleh PERKIM sekitar Rp 200 miliar.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepekaan dan komitmen Pemerintah, untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi publik, termasuk traffic dan lain sebagainya.

Dengan demikian, untuk besok, pihaknya melakukan kajian bersama-sama dengan fraksi-fraksi mendalami lagi agar di era Bupati Badung Nyoman Giri Prasta ini betul-betul akan bisa mewujudkan kebahagiaan yang berkelanjutan melalui pembangunan yang memang menjadi mandatoritas atau prioritas, yang patut dikembangkan serta menjaga pariwisata, agar kenyamanannya tetap berjalan dengan baik.

“Di samping itu juga, hal-hal yang menyangkut soal lingkungan, bencana dan antisipasinya, itu juga sudah dipasang yang namanya Biaya Tak Terduga (BTT) Rp 75 miliar dan di bencana juga sudah dianggarkan kurang lebih sekitar Rp 25 miliar. Jadi, kita tidak tahu, kapan bencana itu hadir, tapi Pemerintah sudah sigap, sehingga kami melakukan penyelarasan hari ini dan besok. Semoga apa yang dirancang oleh Pemerintah dapat kita sepakati, agar kebahagiaan dan kesejahteraan Badung bisa berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca Juga  Ketua Komisi I DPRD Badung Loka Astika Hadiri Edukasi Publik oleh Komisi Yudisial RI

Dalam sambutannya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyebutkan, bahwa komposisi Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 dengan rincian kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah sebesar 84,05 persen dan komposisi Belanja Daerah berdasarkan Kelompok Belanja, yaitu Belanja Operasi sebesar 57,02 persen, Belanja Modal sebesar 20,98 persen, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 0,61 persen dan Belanja Transfer sebesar 21,39 persen dari total Belanja Daerah. Sementara, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,3 persen dari total Belanja Daerah dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 12,56 persen dari total Belanja Daerah.

“Demikian penyampaian dokumen penganggaran daerah tersebut, dengan harapan dapat dibahas dan disetujui, melalui kesepakatan bersama, sehingga menjadi dokumen daerah yang definitif dalam Masa Persidangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bupati Sanjaya Lantik Pimpinan Perumda Sanjayaning Singasana, Tekankan Peran Penggerak Ekonomi

Published

on

By

Perumda Sanjayaning Singasana
LANTIK DIREKTUR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melantik Direktur Utama dan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Senin (29/6). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melantik Direktur Utama dan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Senin (29/6). Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sehingga Perumda mampu dikelola secara profesional, sehat, dan berdaya saing sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan tertanggal 15 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, I Gusti Made Arya Gunanta, S.E. resmi dilantik sebagai Direktur Utama Perumda Sanjayaning Singasana, sementara Kadek Surya Prasetya Wiguna, S.E. dilantik sebagai Dewan Pengawas Independen Perumda Sanjayaning Singasana.

Acara pengambilan sumpah dan jabatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Direktur Utama Perumda Tirta Amertha Buana, serta jajaran pegawai Perumda Sanjayaning Singasana.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan struktural, melainkan menjadi momentum memperkuat peran perusahaan daerah sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Menurutnya, keberadaan Perumda harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Ia menjelaskan, Perumda tidak boleh hanya dipandang sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan semata, tetapi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran perusahaan daerah juga harus mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelola yang profesional.

“Hari ini bukan sekadar mengisi jabatan struktural. Perumda tidak boleh hanya menjadi badan usaha yang mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Perumda harus mampu menggerakkan sektor ekonomi dan dikelola oleh sumber daya manusia yang baik,” ujar Sanjaya.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Hadiri Penyerahan LHP BPK Atas LKPD Provinsi Bali 2022

Lebih lanjut, Sanjaya menekankan bahwa Perumda yang sehat adalah Perumda yang mampu menciptakan keuntungan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, manajemen perusahaan dituntut membangun sistem kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil. Ia juga mendorong Perumda memiliki daya saing yang tinggi dengan membuka peluang bisnis baru, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), mendukung penyelenggaraan berbagai event dan festival, serta melakukan ekspansi usaha tidak hanya di tingkat Provinsi namun hingga ke tingkat nasional.

Menutup arahannya, Sanjaya mengajak seluruh jajaran Perumda Sanjayaning Singasana untuk menjadikan amanah tersebut sebagai motivasi dalam membangun perusahaan daerah yang profesional, inovatif, dan berintegritas. “Bangun semangat, etos kerja, dan budaya gotong royong. Saya percaya Perumda Sanjayaning Singasana akan mampu tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, profitable, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Tabanan,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertemuan Gubernur Koster dengan Biffa London, PWC, dan Transport for London

Published

on

By

Gubernur Koster
KUNJUNGAN KERJA: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat saat melakukan kunjungan kerja ke BIFFA, yang merupakan Badan Usaha Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang terbesar di Inggris. (Foto: Hms Pemprov Bali)

London, Inggris, baliilu.com – Setibanya di London, tanggal 21 Juni 2026, Gubernur Bali Wayan Koster, bersama Tim, langsung melakukan kunjungan kehormatan di Kantor Kedutaan Besar Indonesia, diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia, Desra Percaya. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Duta Besar berdiskusi mengenai berbagai peluang kerja sama strategis di bidang investasi, pendidikan, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan program prioritas Provinsi Bali.

Tanggal 22 Juni 2026, pukul 08.00-12.00, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja ke BIFFA, yang merupakan Badan Usaha Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang terbesar di Inggris. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bali dan Menteri LH RI meninjau fasilitas dan proses pemilahan sampah dengan mesin modern untuk jenis sampah non-organik dari rumah tangga dan industri. Hasil pemilahan sampah untuk jenis sampah plastik dijual kepada pihak ketiga sebagai bahan baku industri, sedangkan jenis sampah kemasan didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan rapat dengan jajaran manajemen BIFFA dan PACK UK (Packaging PRO Appointed to Deliver Extended Producer Responsibility for Packaging Scheme). Dalam rapat dibahas secara mendalam mengenai perlunya pemberlakuan kebijakan Extended Producer Responsibility bagi industri yang mengeluarkan produk kemasan yang menimbulkan sampah. Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan sudah menyiapkan kebijakan berupa kajian awal untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang tanggungjawab tambahan produsen yang menimbulkan sampah atau dikenal EPR/Extended Producer Responsibility. Namun, rancangan Peraturan Daerah ini belum bisa diselesaikan, karena masih menunggu selesainya Rancangan Peraturan Presiden yang tengah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup beserta jajaran dalam rapat, bahwa rancangan Peraturan Presiden ini akan segera diselesaikan dan Bali akan dijadikan sebagai percontohan pemberlakuan EPR.

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Hadiri Upacara ‘’Melaspas’’ di Pura Dalem Desa Adat Batunya Tabanan

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa rancangan Perda tentang EPR akan segera diproses, finalisasi menunggu terbitnya Perpres, serta menegaskan Bali siap menjadi percontohan penerapan EPR.

Tanggal 22 Juni 2026, pukul 14.00-16.00, Gubernur Bali Wayan Koster, mengadakan pertemuan dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC) dan Transport for London. Pertemuan membahas; perkembangan inisiatif di Bali yang didukung oleh Future Cities Infrastructure Programme (FCIP), menyelaraskan prioritas strategis, serta menjajaki peluang keberlanjutan dukungan teknis ke depan. Memperoleh wawasan dari pengalaman London dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bertukar pandangan mengenai model tata kelola, mekanisme pembiayaan, serta pengembangan mobilitas perkotaan.

Pada pertemuan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, memaparkan mengenai kebijakan dan program tentang Bali Energi Bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 dan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019, yang merupakan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Gubernur Bali, menyampaikan bahwa kebijakan ramah lingkungan dan berkelajutan ini merupakan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, berbasis nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan kepada PwC untuk bekerjasama dalam merancang model transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan secara terintegrasi yang akan diterapkan untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Diundang Menghadiri London Climate Action Week 2026

Published

on

By

Gubernur Koster
Dubes Inggris untuk Indonesia Yang Mulia Dominic Jermey bersama Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: ist)

London, Inggris, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, memenuhi undangan Secretariat Climate Group tanggal 20 Mei 2026, untuk menghadiri acara Opportunity Summit Perdana Climate Group dan Program Under2 Coalition pada London Climate Action Week 2026, pada tanggal 20 – 24 Juni 2026.

Summit ini mempertemukan para pembuat kebijakan senior, eksekutif perusahaan global besar, investor, serta komunitas iklim yang lebih luas untuk membuka gelombang baru daya saing energi bersih.

London Climate Action Week 2026 merupakan salah satu acara independen terbesar di dunia yang berfokus pada perubahan iklim, dengan menghadirkan ratusan kegiatan dan acara di seluruh London, baik secara langsung, hybrid, maupun daring.

Setiap tahun, pemerintah daerah, pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, otoritas lokal, dan perwakilan masyarakat sipil dari seluruh Inggris dan berbagai negara di dunia berkumpul untuk mempercepat aksi iklim, mendorong kolaborasi, dan menampilkan solusi yang telah memberikan dampak nyata.

Summit ini menyoroti kepemimpinan kota, negara bagian, dan wilayah dalam menghadirkan solusi iklim yang praktis, memajukan energi bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pihak penyelenggara percaya bahwa tindakan dan komitmen inovatif dari Bali memiliki kekuatan untuk menginspirasi pihak lain serta membantu mendorong momentum global yang sangat dibutuhkan saat ini. Gubernur Bali,Wayan Koster, diminta untuk menampilkan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat dikontribusikan untuk mencapai tujuan iklim nasional maupun internanasional.

Pihak penyelenggara menilai bahwa Gubernur Bali Wayan Koster, memiliki pengalaman dan wawasan yang dapat membantu membentuk masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak. Oleh karena itu, pihak penyelenggara sangat mengharapkan Gubernur Bali Wayan Koster, untuk hadir dalam acara yang telah diagendakan, sehingga mendapat kesempatan untuk terhubung dengan para pemimpin lainnya, bertukar pengetahuan, dan menjajaki kemitraan baru.

Baca Juga  Ketua Komisi I DPRD Badung Loka Astika Hadiri Edukasi Publik oleh Komisi Yudisial RI

Kehadiran Gubernur Bali, Wayan Koster, diyakini akan membantu membentuk percakapan global dan memastikan bahwa suara serta inovasi daerah menjadi bagian terdepan dalam aksi iklim.

Kedutaan Besar Inggris, tanggal 26 Mei 2026 mengirim surat kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk berpartisipasi dalam London Climate Action Week 2026, pada tanggal 20–24 Juni 2026. Kedutaan Besar Inggris menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki agenda pembangunan berkelanjutan dan aksi perubahan iklim, melalui berbagai inisiatif kebijakan.

Kedutaan Besar Inggris mengharapkan partisipasi Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dalam rangka menghadiri Climate Group’s Inaugural Opportunity Summit dan rangkaian kegiatan Under2 Coalition Programme.

Forum ini mempertemukan para pemimpin pemerintah daerah, pemangku kebijakan, pelaku usaha, serta mitra internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

Kedutaan Besar Inggris memahami bahwa Bali telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mendukung agenda transisi hijau di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, Bali telah menjadi daerah percontohan yang penting untuk pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di tingkat daerah. Ambisi dan upaya Bali untuk mencapai target Net Zero Emission yang lebih awal dibandingkan target nasional telah mengundang perhatian internasional, dan kehadiran Bali pada forum ini dinilai akan memberikan kontribusi berharga serta contoh positif bagi pemerintah daerah lainnya, baik di Indonesia, maupun di luar negeri.

Partisipasi Gubernur Bali juga akan semakin memperkuat profil Indonesia dalam jejaring kerja sama internasional di bidang perubahan iklim, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengalaman dengan berbagai mitra global.

Kedutaan Besar Inggris juga menyampaikan bahwa penyelenggara acara, Climate Group, telah menyediakan dukungan penuh terkait partisipasi Gubernur Bali, termasuk tiket perjalanan, akomodasi, transportasi lokal, dan fasilitasi visa. (gs/bi)

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Hadiri Penyerahan LHP BPK Atas LKPD Provinsi Bali 2022

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca