Denpasar, baliilu.com – Upaya menjaga keselamatan masyarakat dari potensi bahaya kelistrikan sekaligus memastikan pasokan listrik yang andal bagi pelanggan terus dilakukan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan audiensi dengan Pemerintah Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar, guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keselamatan ketenagalistrikan dan pentingnya perlindungan fasilitas strategis ketenagalistrikan.

Kegiatan yang dipimpin oleh Team Leader K3L dan Keamanan PLN UP2D Bali tersebut dilaksanakan karena lokasi kantor PLN UP2D Bali berada dalam wilayah administratif Desa Dauh Puri Kangin. Dengan kedekatan tersebut, masyarakat sekitar dinilai memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi operasional ketenagalistrikan.

Dalam sosialisasi tersebut, PLN menjelaskan perjalanan energi listrik dari pembangkit hingga sampai ke pelanggan, potensi bahaya kelistrikan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat, serta langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kecelakaan listrik dan kebakaran akibat instalasi yang tidak memenuhi standar. Materi juga mencakup edukasi mengenai bahaya aktivitas yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, seperti mendirikan bangunan terlalu dekat dengan jaringan tegangan menengah maupun aktivitas lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan keandalan pasokan listrik.

Selain edukasi keselamatan kelistrikan, PLN juga memperkenalkan status kantor PLN UP2D Bali sebagai bagian dari Objek Vital Nasional (Obvitnas) bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya pada fasilitas Distribution Control Center (DCC) dan Server SCADA Bali yang berperan penting dalam pengaturan dan pengendalian sistem distribusi tenaga listrik di Bali. Status tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2025.

Manajer PLN UP2D Bali, Petrus Irwan Ichwansaputra, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Keandalan pasokan listrik tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keselamatan ketenagalistrikan sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga fasilitas Objek Vital Nasional agar tetap aman dan beroperasi secara optimal. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Petrus.

Menurutnya, fasilitas DCC dan Server SCADA Bali memiliki peran strategis dalam memantau dan mengendalikan sistem distribusi tenaga listrik di Bali sehingga aspek pengamanan menjadi bagian penting untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan.

Sementara itu, Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, Ni Ketut Anggreni Wati, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut dan mengapresiasi langkah PLN dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan pemerintah desa serta masyarakat.

“Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai keselamatan kelistrikan dan pentingnya menjaga fasilitas strategis yang berada di wilayah kami. Kami berharap sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan PLN dapat terus terjalin sehingga tercipta lingkungan yang aman serta mendukung keandalan layanan listrik bagi masyarakat,” ungkap Ni Ketut Anggreni Wati.

Melalui kegiatan ini, PLN UP2D Bali berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan ketenagalistrikan, turut menjaga fasilitas ketenagalistrikan dari potensi gangguan, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sinergi antara PLN dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan Bali sekaligus mendukung pelayanan listrik yang berkualitas bagi seluruh pelanggan. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6).

Capaian tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Bali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012.

“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” puji Nyoman Adhi.

Namun juga terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Temuan tersebut mayoritas merupakan temuan berulang yang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Oleh Sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” imbuhnya.

Kemudian, Anggota I BPK RI tersebut juga turut mengapresiasi atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah apresiasi dari Kemendagri kepada Kepala Daerah berprestasi beberapa waktu lalu.

“Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelasnya menanggapi banyaknya penghargaan yang diborong oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.

Gubernur Koster Rutin Evaluasi Kinerja OPD dan Segera Tindaklanjuti Hasil Audit

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia menyampaikan bahwa ia telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Di samping itu, Koster juga menjelaskan bahwa dirinya selalu memberikan arahan kepada sekda dan jajaran perangkat daerah agar selalu mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya.

“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ia rutin melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Evaluasi tersebut berisikan rapor penilaian masing-masing perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerja dari target-target yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota/kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota/kabupaten dan Walikota/Bupati se-Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 terselenggara di Provinsi Bali dari tanggal 1 Mei – 31 Juli 2026.

Dukungan tersebut disampaikannya usai Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini didata oleh petugas Sensus dan melakukan penempelan tanda Sensus Ekonomi 2026 pada Senin (Soma Umanis, Sungsang) 8 Juni 2026 sore di Jayasabha, Denpasar, yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Gubernur Koster dalam kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat Bali agar turut mensukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan manfaat untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Bali pada khsusunya.

“Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil Sensus ini betul – betul merupakan data akurat, bisa dimanfaatkan BPS untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama sekali di Provinsi Bali,” ujarnya.

Sebagai Gubernur sekaligus juga sebagai pribadi, lebih lanjut Wayan Koster mengajak seluruh Krama Bali, baik itu pelaku usaha sampai seluruh segmen masyarakat agar menerima dan memberikan data ke tenaga Sensus Ekonomi 2026 yang akan melaksanakan tugas pendataan dari rumah ke rumah sampai ke tempat unit usaha.

“Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta, agar data yang diperoleh dari semua masyarakat Bali betul – betul akurat, bisa menjadi gambaran nyata untuk perencanaan pembangunan Indonesia, dan Bali pada khususnya,” kata Wayan Koster.

Gubernur Koster lebih lanjut berharap dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi ini, BPS Provinsi Bali bisa mengembangkan instrumen Sensus dengan melihat karakteristik Pulau Dewata, yang mana Ekonomi Bali 65 persen lebih didominasi oleh sektor Pariwisata.

“Sensus Ekonomi 2026 juga bisa dijadikan momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulan, yang diantaranya meliputi 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata Berbasis Budaya. Kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa melihat langsung “before” dan “after” dari Ekonomi Kerthi Bali,” tegas Wayan Koster yang merupakan mantan Dosen Kalkulus, Statistik, Probabilitas, dan Metode Penelitian di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan sampai di Perguruan Tinggi STIE Perbanas ini.

Kepala BPS Bali: Astungkara Pak Gubernur Koster Pertama Berikan Datanya

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali secara perdana dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

“Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas Sensus,” ujarnya.

BPS dalam kesempatannya juga melaporkan dihadapan Gubernur Bali bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang kami selenggarakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret peta dan struktur ekonomi Bangsa Indonesia untuk data perencanaan serta kebijakan pembangunan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan di Bali, BPS telah memiliki 3.200 petugas Sensus Ekonomi yang menyebar ke Kabupaten/Kota di Bali. Petugas Sensus ini bersumber dari tenaga dari Desa sampai Mahasiswa, dan petugas yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng serta Kota Denpasar.

“Selain menyasar segmen rumah tangga, Sensus Ekonomi juga akan mendata pelaku usaha di Bali yang jumlah usahanya mencapai 640 ribu lebih. Kemudian hasil Sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya,” ungkap Kepala BPS Provinsi Bali, sembari mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (gs/bi)