Denpasar, baliilu.com – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dalam kunjungan kerja di wilayah Provinsi Bali, Jumat (22/5/2026), bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Jl. Surapati No.1, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka rapat koordinasi dan peninjauan lokasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta calon lokasi PSEL terbaru di wilayah Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam kegiatan tersebut, KASAD didampingi para Pejabat Utama TNI AD dan Staf Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI. Turut hadir Gubernur Bali I Wayan Koster, Danrem 163/Wira Satya, para Asisten Kasdam IX/Udayana, Walikota Denpasar, Bupati Badung, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, serta Kapendam IX/Udayana.

Kedatangan KASAD beserta rombongan disambut langsung oleh Gubernur Bali di halaman Rumah Jabatan Gubernur Bali, sebelum selanjutnya menuju Gedung Kertha Sabha untuk mengikuti rapat dan paparan terkait penanganan sampah di Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ucapan selamat datang kepada KASAD beserta rombongan yang telah tiba di Bali dalam keadaan aman dan lancar. Gubernur juga memaparkan berbagai persoalan sampah yang menjadi tantangan serius bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dan pusat kebudayaan nasional.

Menurutnya, Bali dituntut mampu menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan ekosistem di tengah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat dan sektor pariwisata.

Gubernur Bali turut menjelaskan perkembangan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang saat ini masih berada pada tahap pembangunan dan diperkirakan berlangsung selama 18 bulan. Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2027 sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan sampah sekaligus mendukung ketahanan energi di Bali.

“Saya menegaskan bahwa pembangunan PSEL harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Aspirasi masyarakat sekitar harus didengar dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek ini. Yang kami upayakan selama ini adalah menertibkan pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga,” ujar Gubernur Wayan Koster.

Sementara itu, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menyampaikan bahwa TNI AD siap mendukung pengelolaan sampah melalui metode pirolisis yang dinilai efektif dan ramah lingkungan.

KASAD menjelaskan sejumlah keunggulan metode tersebut, di antaranya tidak memerlukan investasi pemerintah, proses pengolahan sampah yang relatif cepat, ditargetkan dapat beroperasi pada April 2027, tidak membutuhkan subsidi pemerintah, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan tanpa emisi terbuka.

Selain itu, TNI AD juga siap membantu mendukung sistem pengambilan dan pengelolaan sampah di wilayah Bali guna mempercepat penanganan persoalan sampah secara terpadu.

Dalam paparannya, KASAD juga menyampaikan beberapa hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi program tersebut, di antaranya dukungan prosedur administrasi, penyediaan lahan sekitar 5 hektare untuk kapasitas pengolahan 100 ton sampah per hari, jaminan penjualan solar hasil pengolahan sebagai sumber energi terbarukan, serta kerja sama berkelanjutan selama 30 tahun.

Pada kesempatan yang sama, Staf Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Ibu Neni, turut memaparkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa pemilahan sampah organik, plastik bernilai ekonomis, dan limbah rumah tangga harus dilakukan sejak dari sumbernya. Sampah organik seperti sisa makanan, daun, buah, dan sayuran dapat diolah menjadi kompos, pupuk cair, maupun budidaya maggot atau Black Soldier Fly (BSF).

Lebih lanjut disampaikan bahwa penggunaan teknologi PSEL dan pengolahan sampah menjadi BBM terbarukan dinilai mampu membantu mengurangi kondisi kedaruratan sampah di kawasan Denpasar Raya, termasuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.

Provinsi Bali juga telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pilot project teknologi pirolisis bersama beberapa kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Bogor, dan Semarang, yang pelaksanaannya akan didukung oleh TNI AD bersama tim terpadu lintas kementerian dan lembaga.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara TNI AD, Pemerintah Daerah, dan kementerian terkait dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah modern, terpadu, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan sehat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya di kawasan Benoa terus dipercepat. Pemprov Bali bersama Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek strategis tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (22/5), dilakukan di sela kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Rapat kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek PSEL Denpasar Raya serta calon lokasi Pembangkit Energi (PSE) BBM Terbarukan.

Percepatan proyek strategis nasional ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan hadirnya Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, dalam pertemuan tersebut.

Ditemui usai peninjauan lapangan, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas dukungan dan inovasi yang digagas KSAD dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah modern di Bali.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan Bapak KSAD terhadap percepatan pembangunan PSEL Denpasar Raya. Ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sampah di Bali,” ujarnya.

Sebelumnya di dalam rapat, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan berbagai kesiapan teknis dan administratif menjelang groundbreaking yang dijadwalkan pada 8 Juli 2026 mendatang. Koordinasi intensif tersebut meliputi kesiapan lokasi, rencana penandatanganan MoU dengan Pelindo, akses infrastruktur, legalitas lahan, perizinan lingkungan, hingga teknis pelaksanaan seremoni.

Pada kesempatan yang sama, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan kesiapan TNI Angkatan Darat untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD terhadap isu lingkungan hidup sekaligus mendorong kolaborasi berbasis masyarakat.

“Jadi sampah yang ada akan diolah menjadi bahan bakar alternatif menjadi solar. Ini sebagai langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan energi. Jadi pemerintah daerah menyiapkan lahan dan segala perizinannya, nanti kami dari TNI yang membantu menyiapkan fasilitasnya,” ucapnya.

Usai pembahasan di Kertha Sabha, rombongan bertolak meninjau langsung lokasi pembangunan PSEL Denpasar Raya di kawasan Benoa. Di lapangan, proses pengurugan dan pematangan lahan sudah mulai berjalan sebagai tahap awal pembangunan fisik fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Dimulainya aktivitas fisik ini menandai bahwa proyek PSEL Bali kini telah memasuki fase realisasi nyata, setelah sebelumnya melewati berbagai tahapan perencanaan panjang dan koordinasi lintas lembaga.

Sebagai informasi, PSEL Denpasar Raya dirancang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare. Fasilitas ini diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.200 ton sampah per hari, yang mengintegrasikan pengolahan sekitar 700 ton sampah dari Kota Denpasar dan 500 ton dari Kabupaten Badung.

Keberadaan PSEL ini diharapkan menjadi solusi konkret dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan Sarbagita, sekaligus membawa Bali menuju sistem pengelolaan lingkungan yang modern, berkelanjutan, dan mandiri energi.

Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut Walikota dan Wakil Walikota Denpasar beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Badung I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas LHK Badung Made Rai Warastuthi, Kepala Dinas PUPR Badung I Nyoman R Karyasa, serta perwakilan dari Danantara. (gs/bi)

Bandung, Jabar, baliilu.com – Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke Rumah Singgah Humanis (Rangganis) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (22/5/). Kunjungan ini bertujuan mempelajari tata kelola fasilitas tempat tinggal sementara gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua K3S Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Gede Eka Sudarwitha. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Ningsih, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ahmad Ade Hadeansyah.

Sebagai informasi, Rangganis adalah fasilitas milik Pemprov Jawa Barat yang dikelola Dinas Sosial. Rumah singgah ini menyediakan tempat bermalam gratis bagi warga pelosok yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan atau masa pemulihan di berbagai rumah sakit di Bandung, guna memangkas beban biaya penginapan mereka.

Ketua K3S Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, mengapresiasi keterbukaan Dinsos Jabar dan menilai program inovatif ini sangat berdampak positif bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah diterima dengan baik di sini. Harapan besar kami, melalui kunjungan kerja dan studi tiru ini, kami dapat memperoleh ide, wawasan, dan referensi nyata untuk kemudian kami kembangkan program serupa di Kabupaten Badung. Kami melihat betapa besar manfaat fasilitas ini bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara saat berobat. Kami berharap nantinya di Kabupaten Badung juga dapat mewujudkan layanan serupa, agar warga kami yang berobat ke rumah sakit daerah tidak lagi kesulitan mencari tempat tinggal dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komara Ningsih, menyambut baik kehadiran tim dari Kabupaten Badung dan memaparkan sejarah singkat berdirinya fasilitas tersebut.

“Saya merasa senang dan bangga atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di Rumah Singgah Humanis ini. Berdirinya Rangganis ini bermula dari adanya keluhan warga yang datang berobat dari daerah terpencil di Jawa Barat ke RSHS Bandung. Mereka kesulitan menanggung biaya penginapan dan bingung harus tinggal di mana saat harus kembali berobat keesokan harinya. Oleh karena itu, kami menghadirkan fasilitas ini agar mereka tetap bisa berobat dengan tenang tanpa terbebani biaya tempat tinggal,” ungkap Ibu Noneng.

Kunjungan kerja berlangsung hangat dan interaktif. Kedua belah pihak melakukan diskusi mendalam mengenai mekanisme pelayanan, sistem pendanaan, hingga tata kelola harian rumah singgah sebagai bentuk kolaborasi antar-daerah dalam meningkatkan kesejahteraan publik. (gs/bi)