Denpasar, baliilu.com – Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya di kawasan Benoa terus dipercepat. Pemprov Bali bersama Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek strategis tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (22/5), dilakukan di sela kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Rapat kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek PSEL Denpasar Raya serta calon lokasi Pembangkit Energi (PSE) BBM Terbarukan.

Percepatan proyek strategis nasional ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan hadirnya Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, dalam pertemuan tersebut.

Ditemui usai peninjauan lapangan, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas dukungan dan inovasi yang digagas KSAD dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah modern di Bali.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan Bapak KSAD terhadap percepatan pembangunan PSEL Denpasar Raya. Ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sampah di Bali,” ujarnya.

Sebelumnya di dalam rapat, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan berbagai kesiapan teknis dan administratif menjelang groundbreaking yang dijadwalkan pada 8 Juli 2026 mendatang. Koordinasi intensif tersebut meliputi kesiapan lokasi, rencana penandatanganan MoU dengan Pelindo, akses infrastruktur, legalitas lahan, perizinan lingkungan, hingga teknis pelaksanaan seremoni.

Pada kesempatan yang sama, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan kesiapan TNI Angkatan Darat untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD terhadap isu lingkungan hidup sekaligus mendorong kolaborasi berbasis masyarakat.

“Jadi sampah yang ada akan diolah menjadi bahan bakar alternatif menjadi solar. Ini sebagai langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan energi. Jadi pemerintah daerah menyiapkan lahan dan segala perizinannya, nanti kami dari TNI yang membantu menyiapkan fasilitasnya,” ucapnya.

Usai pembahasan di Kertha Sabha, rombongan bertolak meninjau langsung lokasi pembangunan PSEL Denpasar Raya di kawasan Benoa. Di lapangan, proses pengurugan dan pematangan lahan sudah mulai berjalan sebagai tahap awal pembangunan fisik fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Dimulainya aktivitas fisik ini menandai bahwa proyek PSEL Bali kini telah memasuki fase realisasi nyata, setelah sebelumnya melewati berbagai tahapan perencanaan panjang dan koordinasi lintas lembaga.

Sebagai informasi, PSEL Denpasar Raya dirancang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare. Fasilitas ini diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.200 ton sampah per hari, yang mengintegrasikan pengolahan sekitar 700 ton sampah dari Kota Denpasar dan 500 ton dari Kabupaten Badung.

Keberadaan PSEL ini diharapkan menjadi solusi konkret dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan Sarbagita, sekaligus membawa Bali menuju sistem pengelolaan lingkungan yang modern, berkelanjutan, dan mandiri energi.

Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut Walikota dan Wakil Walikota Denpasar beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Badung I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas LHK Badung Made Rai Warastuthi, Kepala Dinas PUPR Badung I Nyoman R Karyasa, serta perwakilan dari Danantara. (gs/bi)

Bandung, Jabar, baliilu.com – Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke Rumah Singgah Humanis (Rangganis) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (22/5/). Kunjungan ini bertujuan mempelajari tata kelola fasilitas tempat tinggal sementara gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua K3S Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Gede Eka Sudarwitha. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Ningsih, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ahmad Ade Hadeansyah.

Sebagai informasi, Rangganis adalah fasilitas milik Pemprov Jawa Barat yang dikelola Dinas Sosial. Rumah singgah ini menyediakan tempat bermalam gratis bagi warga pelosok yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan atau masa pemulihan di berbagai rumah sakit di Bandung, guna memangkas beban biaya penginapan mereka.

Ketua K3S Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, mengapresiasi keterbukaan Dinsos Jabar dan menilai program inovatif ini sangat berdampak positif bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah diterima dengan baik di sini. Harapan besar kami, melalui kunjungan kerja dan studi tiru ini, kami dapat memperoleh ide, wawasan, dan referensi nyata untuk kemudian kami kembangkan program serupa di Kabupaten Badung. Kami melihat betapa besar manfaat fasilitas ini bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara saat berobat. Kami berharap nantinya di Kabupaten Badung juga dapat mewujudkan layanan serupa, agar warga kami yang berobat ke rumah sakit daerah tidak lagi kesulitan mencari tempat tinggal dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komara Ningsih, menyambut baik kehadiran tim dari Kabupaten Badung dan memaparkan sejarah singkat berdirinya fasilitas tersebut.

“Saya merasa senang dan bangga atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di Rumah Singgah Humanis ini. Berdirinya Rangganis ini bermula dari adanya keluhan warga yang datang berobat dari daerah terpencil di Jawa Barat ke RSHS Bandung. Mereka kesulitan menanggung biaya penginapan dan bingung harus tinggal di mana saat harus kembali berobat keesokan harinya. Oleh karena itu, kami menghadirkan fasilitas ini agar mereka tetap bisa berobat dengan tenang tanpa terbebani biaya tempat tinggal,” ungkap Ibu Noneng.

Kunjungan kerja berlangsung hangat dan interaktif. Kedua belah pihak melakukan diskusi mendalam mengenai mekanisme pelayanan, sistem pendanaan, hingga tata kelola harian rumah singgah sebagai bentuk kolaborasi antar-daerah dalam meningkatkan kesejahteraan publik. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan komitmennya mendukung program Pemerintah Provinsi Bali “Satu Keluarga Satu Sarjana” melalui penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, serta kualitas sumber daya manusia di Buleleng dan Bali.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata saat menyampaikan sekapur sirih dalam talkshow “Satu Keluarga Satu Sarjana” pada rangkaian hari kedua Buleleng Education Expo (BEE) di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja, Kamis (21/5).

Menurut Surya Bharata, program tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjawab tantangan pendidikan, khususnya terkait angka partisipasi sekolah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat dipengaruhi rata-rata lama sekolah.

“Program ini sangat dinantikan masyarakat karena diharapkan mampu mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kualitas SDM di Buleleng maupun Bali secara umum,” ujarnya.

Melalui Buleleng Education Expo, lanjut dia, pemerintah berupaya membangun sinergi mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi guna mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua sekaligus memperkuat Singaraja sebagai kota pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Gede Wesnawa Punia yang hadir sebagai narasumber talkshow mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program “1 KK 1 Sarjana”.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK.“Program ‘1 KK 1 Sarjana’ merupakan bagian dari grand design pembangunan SDM Bali unggul dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Karena itu, penguatan pendidikan harus dimulai sejak pendidikan dasar hingga menengah,” kata Wesnawa.

Dalam mendukung peningkatan kualitas SDM, Pemerintah Provinsi Bali juga menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu dasar penerimaan siswa baru jenjang SMA dan SMK mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan proses seleksi berjalan lebih objektif dan sesuai kompetensi siswa.

Selain itu, Pemprov Bali juga menerapkan kalender pendidikan berbasis adat, tradisi, dan budaya Bali sesuai visi pembangunan daerah. Penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal dilakukan melalui penyusunan bahan ajar dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, termasuk integrasi nilai budaya Bali dalam mata pelajaran seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola tenaga pendidik guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Setelah siswa menyelesaikan pendidikan menengah, keluarga kurang mampu yang belum memiliki sarjana akan difasilitasi melalui program “1 KK 1 Sarjana”.

Wesnawa menjelaskan, pada 2025 pemerintah menyiapkan kuota bagi 1.450 mahasiswa, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 2.500 mahasiswa. Program tersebut memberikan bantuan berupa biaya pendaftaran kuliah gratis, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp1 juta per bulan, serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa sesuai wilayah tempat studi.“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, tetapi juga memperkuat kualitas SDM Bali,” ungkapnya.

Pemprov Bali juga menyiapkan konsep link and match dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan program tidak menjadi sarjana pengangguran. Dengan demikian, peningkatan investasi di Bali diharapkan dapat berjalan selaras dengan kesiapan tenaga kerja lokal.

“Mekanisme program dilakukan melalui perguruan tinggi. Mahasiswa mendaftar terlebih dahulu ke kampus negeri maupun swasta, kemudian pihak kampus mengusulkan peserta program kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk proses pembiayaan,” jelasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap program “Satu Keluarga Satu Sarjana” dapat membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu sekaligus melahirkan generasi muda Bali yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (gs/bi)