Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjaga penyelenggaraan Piala Dunia 2026 agar tetap menjadi ajang hiburan yang sehat dan menjunjung tinggi sportivitas. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengaktifkan kembali Satgas Anti-Mafia Bola guna mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik perjudian yang memanfaatkan momentum pesta sepak bola dunia tersebut.

“Beberapa waktu lalu kita pernah membentuk Satgas Anti-Mafia Bola. Tentunya satgas ini akan kita hidupkan kembali,” ujar Kapolri usai menerima audiensi dengan pihak TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Kapolri menjelaskan, pengaktifan kembali Satgas Anti-Mafia Bola merupakan upaya preventif untuk mencegah pihak-pihak tertentu memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia sebagai sarana melakukan tindak pidana, termasuk perjudian.

Menurutnya, Piala Dunia seharusnya menjadi ajang hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas dan kebersamaan.

“Jangan sampai momentum hiburan Piala Dunia ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum yang justru merusak semangat sportivitas,” tegasnya.

Kapolri juga mengimbau masyarakat agar menjadi penonton yang cerdas dan tidak terlibat dalam aktivitas perjudian selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia menekankan bahwa aturan hukum terkait perjudian di Indonesia telah diatur secara tegas sehingga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

“Perjudian merupakan pelanggaran hukum yang aturannya sudah sangat jelas. Karena itu, masyarakat harus menghindari segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perjudian,” ujarnya.

Selain melakukan langkah pencegahan terhadap praktik perjudian, Polri juga berupaya menghadirkan suasana menonton yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Untuk itu, Polri bekerja sama dengan LPP TVRI dalam penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 di berbagai satuan kewilayahan.

Kegiatan nobar tersebut akan dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek di seluruh Indonesia sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memastikan perhelatan Piala Dunia dapat dinikmati secara aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian.

“Kami dari Polri akan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan nobar, mulai dari Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Kapolri. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sebagai upaya menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Galungan-Kuningan, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Sebagai wujudnya, TPID Provinsi Bali mengadakan High Level Meeting (HLM) pada 10 Juni 2026, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang mewakili Ketua TPID dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani; Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Walikota/Bupati se-Bali yang diwakili oleh Sekda/Asda; Perwakilan Polda; Kepala Bulog Kanwil Bali; Anggota TPID, serta Perumda se-Provinsi Bali.

Berdasarkan data BPS, inflasi Bali Mei 2026 tercatat sebesar 2,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,08% (yoy) dan terjaga dalam sasaran 2,5±1%. Ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi di Bali terkendali di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam arahannya menyampaikan pentingnya pengendalian inflasi mengingat stabilitas harga sangat menentukan terjaganya kesejahteraan dan daya beli masyarakat Bali. “Harapannya, inflasi dapat dijaga, komoditas dapat tersedia dan mudah dijangkau”, jelas Dewa Made Indra.

Sekda Bali juga menekankan kelancaran distribusi, karena tidak dipungkiri saat Hari Raya Keagamaan permintaan akan kebutuhan pangan meningkat, sehingga peran TPID Bali menjadi penting untuk memastikan dari sisi supply (ketersediaan).

Menghadapi rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan pada Juni 2026, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani menyampaikan beberapa tantangan pengendalian inflasi, diantaranya tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Galungan-Kuningan yang dibarengi dengan periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah), ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino moderat yang memengaruhi produksi pertanian, serta berlanjutnya ketidakpastian global berpotensi pada kenaikan lanjutan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga.

Lebih lanjut, Achris menyampaikan strategi TPID Bali menghadapi HBKN Galungan Kuningan di tengah ketidakpastian cuaca dan kondisi global, antara lain melalui optimalisasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah serentak mengedepankan prinsip 3T (tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran), penguatan pengawasan stok pangan daerah bekerja sama dengan satgas pangan dan pelaksanaan sidak pasar, optimalisasi realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan stok pangan menjelang periode Galungan-Kuningan, penguatan fasilitas pengairan khususnya dalam memitigasi risiko El-Nino untuk menjaga produksi lokal daerah, dan penguatan komunikasi publik untuk membentuk optimisme masyarakat menghadapi momentum HBKN Galungan-Kuningan.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyampaikan bahwa salah satu tantangan pengendalian inflasi di Bali yakni mayoritas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat Bali merupakan hasil dari provinsi lain, sehingga faktor kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor krusial untuk mendukung keterjangkauan harga.

Lebih lanjut, Kepala Bulog Kanwil Bali menyampaikan bahwa kondisi stok pangan di Bali tetap aman. Selain itu, Bulog Kanwil Bali terus mendukung stabilisasi harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pasar Murah guna menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan di masyarakat.

Sementara itu, Perwakilan Satgas Pangan melaporkan bahwa ketersediaan pangan di Bali secara umum terjaga dengan baik. Distribusi juga terus dipantau baik di pasar maupun di distributor. Satgas Pangan menekankan pentingnya memastikan distribusi pangan dan energi berjalan lancar serta tepat sasaran guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang HBKN.

Terkait dengan komoditas strategis, berdasarkan hasil pantauan Kepala Dinas ESDM stok LPG subsidi dan BBM subsidi hingga perayaan Galungan-Kuningan memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan distribusi guna memastikan pasokan energi tetap lancar dan tepat sasaran, terutama pada periode meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang perayaan hari raya. Menjelang persiapan HBKN, persediaan daging babi juga terpantau aman.

Sebagai upaya mitigasi ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melakukan upaya pencegahan penyakit ternak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan program vaksinasi setelah pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 50.000 dosis vaksin African Swine Fever (ASF) untuk Provinsi Bali pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sektor peternakan babi dan meminimalkan risiko gangguan produksi.

Selanjutnya Ketua Paiketan Perumda menekankan perlunya pemantauan harga daging babi selain ketersediaan stok. Sebagai penutup, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan dan energi. Dengan kolaborasi yang erat antar instansi, diharapkan kebutuhan pangan terpenuhi utamanya pada saat periode Hari Raya Galungan dan Kuningan sehingga perayaan HBKN dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal terkait gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jawa pada 9–10 Juni 2026. Dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit atau elemen jaringan seharusnya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman yang luas kecuali jika PLN memang melakukan pemadaman untuk mengurangi beban listrik (load curtailment).

IESR menilai bahwa dalam sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan pada satu pembangkit atau satu elemen jaringan seharusnya dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan yang memadai. Di sistem kelistrikan PLN, ketentuan reserve margin mencapai 30 persen harusnya memberikan jaminan keamanan pasokan pembangkit.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM selaku regulator ketenagalistrikan perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami penyebab, faktor pemicu, serta kelemahan sistem yang memungkinkan gangguan berkembang menjadi pemadaman yang meluas. Hasil investigasi ini harus disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo dengan meminta penjelasan dari Kementerian ESDM terkait penyebab pemadaman ini karena berdampak pada ketahanan energi, daya saing, dan kerugian ekonomi dunia usaha dan masyarakat. Pemadaman yang terjadi di Indonesia selama beberapa bulan terakhir, merupakan indikator ketidakmampuan Kementerian ESDM sebagai regulator ketenagalistrikan, yang seharusnya memastikan sistem kelistrikan beroperasi dengan handal.

IESR menduga bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas optimal. Keterbatasan pasokan batubara yang membuat Hari Operasi Pembangkit (HOP) di bawah batas aman. Demikian juga gangguan pembangkit seperti yang terjadi pada PLTGU Jawa 1 membuat pasokan listrik berkurang.

Keterlambatan pengiriman batubara ke PLTU yang membuat HOP kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Menteri ESDM. Perihal keterlambatan ini sudah disampaikan oleh pihak industri sejak Maret dan April lalu, yang memberikan indikasi dampaknya pada pasokan batubara PLN.

“Pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik. Oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kondisi kehandalan pasokan listrik oleh Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator. Ada sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimmnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi, Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemiucu dan penyebab utama pemadaman,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa.

IESR menilai kejadian pemadaman ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah semakin meningkatnya kebutuhan listrik yang berasal dari pertumbuhan industri, pusat data baru, dan elektrifikasi transportasi yang membuat pasokan listrik yang cukup dan handal merupakan keharusan. Konsekuensinya listrik di seluruh Indonesia harus tersedia 24 jam sehari tanpa jeda dan gangguan pasokan harus diatasi dalam waktu cepat.

“Jika sejumlah informasi yang beredar bahwa adanya gangguan pasokan batubara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitannya adalah benar, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi oleh batubara dan sistem listrik yang terpusat (centralized) merupakan ancaman keamanan pasokan energi. Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan di RUPTL, pembatasan PLTS Atap sejak 2021 lalu berkontribusi pada meningkatnya risiko ini,” imbuh Fabby.

IESR mendesak pemerintah perlu melakukan investigasi independen berbasis data guna mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, dan akar masalah gangguan tersebut. Hasilnya perlu dipublikasikan secara terbuka agar dapat menjadi pembelajaran bagi perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus memperkuat akuntabilitas kepada publik.

PLN juga perlu memastikan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak sesuai ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang berlaku. Pemadaman listrik dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi rumah tangga, pelaku usaha, industri, dan layanan publik.

Kejadian ini juga menunjukkan pentingnya percepatan penguatan jaringan transmisi dan distribusi, modernisasi sistem proteksi, serta pengembangan smart grid untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap gangguan di masa depan.

IESR menilai sistem kelistrikan Indonesia akan terus mengalami kerentanan apabila tetap didominasi oleh bahan bakar fosil dan tersentralisasi seperti sekarang. Dalam jangka pendek, pemanfaatan PLTS Atap yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi (BESS) dapat membantu meningkatkan ketahanan pasokan listrik di tingkat pelanggan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM harus segera memperbarui ketentuan Permen ESDM No. 2/2024 tentang PLTS Atap, dengan mengganti mekanisme kuota sistem sebagai syarat bagi konsumen. Relaksasi PLTS Atap dan BESS dapat mempercepat penambahan daya listrik dan mengurangi beban listrik yang harus dipasok oleh PLN.

Dalam jangka menengah, percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, salah satunya melalui program 100 GW PLTS yang dicanangkan oleh Presiden harus segera diimplementasikan, serta pembangkit energi terbarukan lainnya, serta modernisasi jaringan listrik, apabila Indonesia ingin menghindari krisis listrik nasional dalam dua tahun mendatang. (*/bi)