Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dukung Percepatan PBG, Pj. Gubernur Bali Dampingi Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Badung

BALIILU Tayang

:

pj. gubernur bali
DAMPINGI: Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Kamis (23/1). (Foto: Hms Pemprov)

Badung, baliilu.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Mangupura, Kamis (23/1).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan serta transformasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, yang baru saja diluncurkan beberapa hari lalu.

Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menyatakan bahwa program ini sangat didukung oleh Pemprov Bali karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. “Pemprov Bali sangat mendukung program ini, karena diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Sangat menguntungkan bagi mereka, disamping proses yang tidak berbelit-belit, efisiensi waktu, yang terpenting efisiensi biaya, sepanjang persyaratannya lengkap. Untuk itu kami pun memacu Pemkab/Pemkot se-Bali untuk mempercepat realisasi dan sosialisasi program ini,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pembuatan PBG sebesar Rp 0, sehingga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak perlu mengeluarkan biaya. “Kebijakan PBG Rp 0 khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum,” jelasnya.

Maruarar menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah. “Sesuai arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, guna mendukung program prioritas pembangunan tiga juta rumah, kita sudah membuat SKB 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah yang membuat peraturan kepala daerah untuk PBG Rp 0 bagi MBR,” katanya.

Baca Juga  Diskop UKMP Badung Gelar Pelatihan Mixologi

Selain biaya, pemerintah juga telah memangkas waktu pengurusan PBG dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, pengurusan dapat diselesaikan dalam hitungan belasan menit. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan. “Walaupun kita mengejar proses pengurusan yang singkat, tapi jangan sampai mengabaikan substansinya. Sehingga cepat tapi kurang berkualitas, karena melewatkan syarat-syarat penting yang harus dilengkapi. Jadi tetap harus berkualitas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, standar waktu yang harus dilewati maksimal 10 hari,” tegasnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai MPP Kabupaten Badung sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. Bahkan, ia menyebut MPP Kabupaten Badung layak menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia. “Silakan nanti datang berkunjung ke Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung. Ke depan saya berharap Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankan sukses ini dan tingkatkan serta sesuaikan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Badung, Made Agus Aryawan, memandu simulasi proses pembuatan PBG yang disaksikan langsung oleh Mendagri, Menteri PKP, Pj. Gubernur Bali, dan rombongan. Kabupaten Badung mencatatkan penyelesaian dalam waktu 17 menit 28 detik, termasuk rekomendasi pemanfaatan ruang melalui izin Rencana Tata Ruang (RTR), atau yang dikenal sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga seminggu.

Dengan demikian, Kabupaten Badung menjadi yang tercepat dalam pengurusan PBG karena telah mencakup RTR, sementara daerah lain yang mencatatkan waktu lebih singkat belum memasukkan unsur RTR dalam prosesnya.

Selain meninjau layanan PBG, rombongan juga melakukan interaksi dengan berbagai stan instansi vertikal dan horizontal, lembaga, serta perbankan di MPP Kabupaten Badung. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Pj. Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung. (gs/bi)

Baca Juga  Brida Badung Gelar Rapat Sosialisasi Badung BRILIAN Berbasis Web

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Presiden Tegaskan Penguatan Yudikatif dan Langkah Tegas Negara dalam Menjaga Kekayaan Bangsa

Published

on

By

presiden prabowo
SAKSIKAN: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. (Foto: BPMI Setpres/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat institusi yudikatif sekaligus langkah tegas dalam penegakkan hukum guna melindungi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden.

Kepala Negara menekankan langkah tegas dalam melindungi kekayaan negara ini merupakan hal mendasar untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila hasil pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam penyelamatan aset negara. Meski demikian, Presiden menekankan bahwa capaian tersebut merupakan sebagain kecil dari potensi kekayaan negara yang harus diselamatkan.

“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara akan terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurutnya, langkah tersebut merupakan fondasi bagi kebangkitan nasional dan penguatan bangsa.

“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkapnya.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Dorong Makepung Dikembangkan dan Dikemas Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti penguatan sektor yudikatif sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membangun sistem keadilan yang berintegritas. Presiden menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah strategis untuk memastikan independensi peradilan sekaligus bentuk penghormatan terhadap peran lembaga peradilan.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menekankan agar seluruh insan peradilan dapat menjaga integritas dan memastikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap putusan pengadilan akan selalu dinilai oleh rakyat.

“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim,” ungkap Presiden.

“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” sambungnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Komisi X Sebut Bali Jadi Role Model Pemanfaatan Data BPS

Published

on

By

bps bali
KUNKER: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke kantor BPS Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (13/5/2026). (Foto : dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Komisi X DPR RI menilai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai berjalan efektif dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke kantor BPS Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, koordinasi antara BPS dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Bali sudah terbangun dengan sangat baik.

Ia mengatakan, data statistik yang dihasilkan BPS di Bali tidak hanya dikumpulkan, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Mulai dari perencanaan program jangka pendek hingga pembangunan jangka panjang.

“Kerja-kerja statistik dilakukan oleh BPS, datanya diolah, hasilnya dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Bali,” ujar Lalu Hadrian.

Selain sinergi dengan pemerintah daerah, Komisi X juga menyoroti capaian kinerja publikasi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan paparan BPS Bali, persentase publikasi atau laporan statistik berkualitas mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024, kemudian meningkat menjadi 102,58 persen pada 2025.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen BPS Bali dalam menghadirkan data statistik yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, Lalu Hadrian berharap seluruh daerah dapat memperkuat kolaborasi dengan BPS agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2023
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bunda Rai Hidupkan Makna Bergerak dan Berbagi di Pupuan dan Selemadeg Barat

Published

on

By

bunda rai
TURUN LANGSUNG: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat turun langsung menyapa dan membantu masyarakat di Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat, Rabu, (13/5). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bukan sekadar program rutin, aksi sosial “Bergerak dan Berbagi” kembali hadir dengan sentuhan lebih dalam dan menyeluruh. Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, turun langsung menyapa dan membantu masyarakat di Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat, yakni di Desa Pujungan, Pajahan, Pupuan dan Desa Tiyinggading, Selemadeg Barat, Rabu, (13/5), dengan rangkaian kegiatan yang menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat.

Sejak pagi, Bunda Rai bersama jajaran TP PKK Kabupaten Tabanan, Perangkat Daerah terkait, serta kader PKK setempat tampak aktif menyapa warga. Kehadirannya tak hanya membawa bantuan, tetapi juga energi positif yang menguatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Mengawali kegiatan, Bunda Rai mengunjungi TK Dharma Bakti Kecamatan Pupuan sebagai Bunda PAUD dengan penuh kehangatan. Ia menyerahkan PMT kepada 100 siswa PAUD serta bantuan APE luar ruangan berupa menara terowongan dan tangga titian kepada lima PAUD swasta. Bunda Rai berinteraksi langsung dengan anak-anak, memastikan mereka merasa diperhatikan dan nyaman.

Bunda Rai juga menyampaikan, bahwa perhatian terhadap anak usia dini menjadi prioritas penting dalam membangun generasi masa depan. “Kehadiran saya di sini adalah bentuk kerinduan saya kepada anak-anak. Saya merasa sangat bahagia bisa berbagi dan memberikan perhatian melalui PMT dan APE. Ini adalah salah satu upaya kita bersama dalam mencegah stunting sejak dini. Saya berharap orang tua dan guru terus mengarahkan anak-anak untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, program PMT terus digulirkan secara rutin di seluruh kecamatan di Tabanan, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan. Sementara bantuan APE diharapkan mampu menciptakan ruang bermain yang lebih variatif dan menyenangkan bagi anak-anak. Bunda Rai juga turut menekankan pentingnya penerapan “7 kebiasaan anak Indonesia hebat” sebagai fondasi karakter sejak dini.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Buka Acara Bimtek BPD Se-Kabupaten Badung 2024

Setelah itu, kegiatan berlanjut ke Wantilan Desa Pupuan sebagai pusat penyaluran bantuan utama. Di lokasi ini, bantuan disalurkan kepada 10 ibu hamil dengan KEK, 15 penyandang disabilitas, 20 lansia, 15 balita dengan gizi kurang, 6 penderita kanker, serta 70 kader PKK kurang mampu. Tak hanya simbolis, Bunda Rai memastikan seluruh bantuan tersalurkan langsung kepada penerima. Ia juga menyerahkan bantuan tambahan berupa 9 alat bantu dengar dan 2 tripod, serta meresmikan bedah kamar ODGJ milik I Komang Arsana di Desa Pajahan melalui pemotongan pita, penyerahan kunci, dan pemberian sembako.

Memasuki siang hari, kegiatan dilanjutkan ke Desa Tiyinggading, Selemadeg Barat. Bantuan kembali disalurkan kepada 10 ibu hamil KEK, 15 penyandang disabilitas, 20 lansia, 15 balita gizi kurang, 5 penderita kanker, 55 kader PKK kurang mampu, serta 100 anak TK penerima PMT. Diserahkan juga bantuan tambahan berupa 1 tripod, 2 kursi roda, dan 2 walker. Adapun paket bantuan yang diterima masing-masing penerima meliputi 20 kg beras, 3 kotak susu kalsium, 3 kotak susu balita, 3 kotak susu ibu hamil, 3 kg kacang hijau, 5 kg telur, serta minyak goreng.

Tak berhenti pada bantuan sosial, Bunda Rai juga menguatkan edukasi lingkungan dengan menyerahkan 150 alat dan pelubang biopori sekaligus mempraktikkan langsung penggunaannya di rumah warga. Ia mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Saat itu Bunda Rai menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan TP PKK dalam menjangkau seluruh wilayah di Tabanan. Ia menekankan bahwa esensi utama dari kegiatan ini adalah membangun semangat kebersamaan. “Kegiatan ini rutin kami lakukan secara roadshow ke seluruh kecamatan. Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kami untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat. Kami ingin hadir langsung, menyapa, dan mengajak masyarakat bersama-sama membangun Tabanan,” tegasnya.

Baca Juga  Puspa Negara Dorong Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanah di Kawasan Destinasi Wisata

Ia juga menyoroti perannya sebagai Duta PADAS (Palemahan Kedas) dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Menurutnya, penanganan sampah harus dimulai dari rumah tangga, terutama oleh ibu-ibu sebagai penggerak utama keluarga. “Pengelolaan sampah ini penting, tidak hanya untuk kebersihan, tetapi juga sebagai langkah preventif mencegah bencana seperti banjir. Bahkan hasil olahan sampah bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Aku Hatinya PKK,” tambah Bunda Rai.

Selain itu, sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda Rai turut mensosialisasikan Posyandu 6 SPM yang kini mencakup layanan lebih luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perlindungan masyarakat. Ia berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan dasar secara terpadu. Melalui keterlibatan langsung di setiap titik kegiatan, Bunda Rai kembali menegaskan bahwa “Bergerak dan Berbagi” bukan hanya tentang bantuan, tetapi tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan secara berkelanjutan

Di sela-kegiatan di Pupuan, Kepala TK Dharma Bakti, Anak Agung Ayu Wiwik Sagita Ningrum, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. “Kehadiran Bunda PAUD merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Bantuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang sehat dan menyenangkan bagi anak-anak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Pupuan, Ny. Ni Ketut Astutiyani, menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata perhatian dan semangat gotong royong. “Kami yakin kegiatan ini membawa manfaat besar dan menjadi penyemangat bagi masyarakat. Ini adalah bentuk cinta kasih yang mempererat kebersamaan,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua TP PKK Kecamatan Selemadeg Barat, Ny. Dwi Wahani. Ia mengaku bangga dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan. “Kehadiran ibu menjadi semangat bagi kami dan para kader PKK. Kegiatan ini memperkuat empati, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat,” tuturnya. (gs/bi)

Baca Juga  Pemkab Badung Undang Noah dan Kla Project

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca